Kementerian Pertahanan Republik Indonesia

Kementerian Pertahanan
Republik Indonesia
Kementerian Pertahanan ; Republik Indonesia
	Lambang Kementerian Pertahanan
	Bendera Kementerian Pertahanan
Gambaran umum
Dibentuk	19 Agustus 1945; 79 tahun lalu
Dasar hukum pendirian	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2022;
Bidang tugas	Pertahanan
Alokasi APBN	Rp133,9 Triliun
Nomenklatur sebelumnya
	Departemen Keamanan Rakyat (1945–1946); Departemen Pertahanan (1946–1962, 1999–2009); Departemen Pertahanan dan Keamanan (1962–1999) ;
Susunan organisasi
Menteri	Letjen TNI (Purn.) Prabowo Subianto
Wakil Menteri	Letjen TNI (Purn.) Muhammad Herindra
Sekretaris Jenderal	Marsdya TNI (Purn.) Donny Ermawan Taufanto
Inspektur Jenderal	Letjen TNI Budi Prijono
Direktur Jenderal
Strategi Pertahanan	Mayjen TNI Bambang Trisnohadi
Perencanaan Pertahanan	Laksda TNI Supo Dwi Diantara
Potensi Pertahanan	Mayjen TNI Mohammad Fadjar
Kekuatan Pertahanan	Laksda TNI Bambang Irwanto
Kepala Badan
Sarana Pertahanan	Marsda TNI Yusuf Jauhari
Pengembangan Kebijakan dan Teknologi Pertahanan	Marsda TNI Hendrikus Haris Haryanto
Pendidikan dan Pelatihan	Mayjen TNI Zainul Arifin
Informasi dan Komunikasi Pertahanan	Mayjen TNI Yudi Abrimantyo
Staf Ahli
Bidang Politik	Mayjen TNI Nugroho Sulistyo Budi
Bidang Ekonomi	Mayjen TNI Piek Budyakto
Bidang Sosial	Marsda TNI Mohammad Yani Rudiansyah
Bidang Keamanan	Mayjen TNI Kosasih
Kepala Pusat
Data dan Informasi	Brigjen TNI Rionardo
Pelaporan dan Pembinaan Keuangan	Brigjen TNI Delvi,S IP, M.Si, CFra
Kelaikan	Laksma TNI Nono Suwarno
Rehabilitasi	Brigjen TNI Daniel Lumadyo Wartoadi
LPNK yang dikoordinasikan
	• Lembaga Ketahanan Nasional
Alamat
Kantor pusat	Jalan Medan Merdeka Barat No. 13-14; Jakarta Pusat 10110; DKI Jakarta, Indonesia
Situs web	www.kemhan.go.id

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, disingkat Kemhan RI, (dahulu Departemen Pertahanan Republik Indonesia, disingkat Dephan RI) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pertahanan. Kementerian Pertahanan dipimpin oleh seorang Menteri Pertahanan (Menhan) yang sejak 23 Oktober 2019 dijabat oleh Prabowo Subianto.

Kementerian Pertahanan merupakan salah satu dari tiga kementerian (bersama Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Dalam Negeri) yang disebutkan secara eksplisit dalam UUD 1945. Kementerian ini tidak dapat diubah atau dibubarkan oleh presiden, karena Menteri Pertahanan secara bersama-sama dengan Menteri Luar Negeri dan Menteri Dalam Negeri bertindak sebagai pelaksana tugas kepresidenan jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan.^[1]

Sejarah

Masa Awal Kemerdekaan

Setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) segera menyusun kabinet pertama yaitu Kabinet Presidensial. Kabinet pertama tersebut belum memiliki Menteri Pertahanan. Fungsi pertahanan negara pada saat itu ada di Menteri Keamanan Rakyat. Pada 6 Oktober 1945, Soeprijadi dinyatakan sebagai Menteri Keamanan Rakyat. Namun, ia tidak pernah muncul, dan pada tanggal 20 Oktober digantikan oleh menteri ad interim Imam Muhammad Suliyoadikusumo.^[2]

Pada masa Kabinet Sjahrir I, fungsi pertahanan negara juga masih berada di bawah wewenang Menteri Keamanan Rakyat, yang dijabat oleh Mr. Amir Sjarifoeddin. Namun pada Kabinet Sjahrir II, Menteri Keamanan Rakyat berganti nama menjadi Menteri Pertahanan yang tetap dijabat oleh Mr. Amir Sjarifoeddin. Pada saat Mr. Amir Sjarifoeddin menjadi Perdana Menteri, jabatan Menteri Pertahanan dijabat rangkap oleh Perdana Menteri. Pada periode Kabinet Hatta I, saat Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan darurat akibat tekanan tentara Belanda, Wakil Presiden Drs. Moh. Hatta merangkap sebagai Menteri Pertahanan ad interim.

Masa Orde Baru

Pada Kabinet Pembangunan I, jabatan Menteri Pertahanan Keamanan dirangkap Presiden RI Jenderal TNI Soeharto. Baru kemudian pada Kabinet Pembangunan II dan selanjutnya, fungsi pertahanan negara selalu disatukan dengan fungsi keamanan dan berada di bawah Departemen Pertahanan Keamanan dengan Menteri Pertahanan Keamanan sekaligus menjadi Panglima ABRI.

Masa Reformasi

Pada 1 Juli 2000 Departemen Pertahanan Keamanan mereformasi diri dengan pemisahan TNI - Polri^[3] dan juga dilakukan pemisahan jabatan di mana Menteri Pertahanan sebagai jabatan yang jabat oleh kalangan sipil, tidak lagi dirangkap jabatan oleh Panglima TNI. Peraturan melalui pertahanan diatur melalui UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 16 mengatur lebih lanjut tentang tanggung jawab Menteri Pertahanan, yaitu:

Menteri memimpin Departemen Pertahanan.
Menteri membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan umum pertahanan negara.
Menteri menetapkan kebijakan tentang penyelenggaraan pertahanan negara berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan Presiden.
Menteri menyusun buku putih pertahanan serta menetapkan kebijakan kerja sama bilateral, regional, dan internasional di bidangnya.
Menteri merumuskan kebijakan umum penggunaan kekuatan Tentara Nasional Indonesia dan komponen pertahanan lainnya.
Menteri menetapkan kebijakan penganggaran, pengadaan, perekrutan, pengelolaan sumber daya nasional, serta pembinaan teknologi dan industri pertahanan yang diperlukan oleh Tentara Nasional Indonesia dan komponen kekuatan pertahanan lainnya.
Menteri bekerja sama dengan pimpinan departemen dan instansi pemerintah lainnya serta menyusun dan melaksanakan perencanaan strategis pengelolaan sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan.

Berdasarkan Pasal 18 Ayat (4) Panglima TNI bertanggung jawab kepada Presiden dalam penggunaan komponen pertahanan negara dan bekerja sama dengan Menteri dalam pemenuhan kebutuhan Tentara Nasional Indonesia.

Tugas dan fungsi

Kementerian Pertahanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pertahanan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Pertahanan menyelenggarakan fungsi:

perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pertahanan
pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pertahanan
pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pertahanan
pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.

Struktur organisasi

Struktur organisasi Kementerian Pertahanan Republik Indonesia^[4]adalah sebagai berikut:

Pimpinan

Menteri Pertahanan
Wakil Menteri Pertahanan

Sekretariat

Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan Republik Indonesia
- Biro Perencanaan dan Keuangan
- Biro Kepegawaian
- Biro Hukum
- Biro Tata Usaha dan Protokol
- Biro Umum
- Biro Hubungan Masyarakat
- Biro Organisasi dan Tata Laksana
- Biro Peraturan Perundangan-Undangan

Inspektorat

Inspektorat Jenderal Kementerian Pertahanan Republik Indonesia
- Sekretariat Inspektorat Jenderal
- Inspektorat I
- Inspektorat II
- Inspektorat III
- Inspektorat IV
- Inspektorat V

Direktur Jenderal

Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan
- Sekretariat Direktorat Jenderal
- Direktorat Kebijakan Strategi Pertahanan
- Direktorat Pengerahan Komponen Pertahanan
- Direktorat Kerja sama Internasional Pertahanan
- Direktorat Wilayah Pertahanan

Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan
- Sekretariat Direktorat Jenderal
- Direktorat Perencanaan Pembangunan Pertahanan
- Direktorat Perencanaan program dan Anggaran
- Direktorat Administrasi Pelaksanaan Anggaran
- Direktorat Pengendalian Program dan Anggaran

Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan
- Sekretariat Direktorat Jenderal
- Direktorat Bela Negara
- Direktorat Sumber Daya Pertahanan
- Direktorat Teknologi dan Industri Pertahanan
- Direktorat Veteran

Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan
- Sekretariat Direktorat Jenderal
- Direktorat Sumber Daya Manusia
- Direktorat Materiil
- Direktorat Fasilitas dan Jasa
- Direktorat Kesehatan

Badan

Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia
- Sekretariat Badan
- Pusat Alat Peralatan Pertahanan
- Pusat Konstruksi
- Pusat Kodifikasi
- Pusat Barang Milik Negara

Badan Pengembangan Kebijakan dan Teknologi Pertahanan
- Sekretariat Badan
- Pusat Penelitian dan Pengembangan Strategi Pertahanan
- Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Pertahanan
- Pusat Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pertahanan
- Pusat Penelitian dan Pengembangan Alat Peralatan Pertahanan

Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia
- Sekretariat Badan
- Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pertahanan
- Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bahasa
- Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Pertahanan
- Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara

Badan Informasi dan Komunikasi Pertahanan
- Sekretariat Badan
- Pusat Pengelolaan Kawasan
- Pusat Pertahanan Siber
- Pusat Informasi Strategis Pertahanan

Staf Ahli

Staf Ahli Bidang Politik
Staf Ahli Bidang Ekonomi
Staf Ahli Bidang Sosial
Staf Ahli Bidang Keamanan

Pusat

Pusat Kelaikan Kementerian Pertahanan Indonesia
- Bagian Tata Usaha
- Bidang Kelaikan Darat
- Bidang Kelaikan Laut
- Bidang Kelaikan Udara
- Kelompok Jabatan Fungsional

Pusat Data dan Informasi Kementerian Pertahanan Indonesia
- Bagian Tata Usaha
- Bidang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pertahanan
- Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi
- Bidang Pengamanan Sistem Informasi dan Persandian
- Kelompok Jabatan Fungsional

Pusat Rehabilitasi Kementerian Pertahanan Indonesia
- Bagian Tata Usaha
- Bidang Rehabilitasi Medik
- Bidang Rehabilitasi Vokasional
- Bidang Rehabilitasi Sosial
- Kelompok Jabatan Fungsional

Pusat Pelaporan dan Pembinaan Keuangan Kementerian Pertahanan Indonesia
- Bagian Tata Usaha
- Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
- Bidang Administrasi Pembiayaan
- Bidang Pengendalian Keuangan Pertahanan
- Kelompok Jabatan Fungsional

Galeri

Logo Kementerian Pertahanan RI (2005–2022)
Logo Kementerian Pertahanan RI (2022–sekarang)

Lihat pula

Referensi

^ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 8 Ayat 3
^ Simanjuntak (2003), hal. 18
^ TAP MPR No. VI/MPR/2000 tentang pemisahan TNI dengan POLRI
^ "Permenhan No. 14 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan [JDIH BPK RI]". peraturan.bpk.go.id. Diakses tanggal 2022-05-31.

Pranala luar

(Indonesia) Situs web resmi Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Diarsipkan 2000-08-15 di Wayback Machine.

[1] Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 8 Ayat 3

[SIMANJUNTAK18-2] Simanjuntak (2003), hal. 18

[3] TAP MPR No. VI/MPR/2000 tentang pemisahan TNI dengan POLRI

[4] "Permenhan No. 14 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan [JDIH BPK RI]". peraturan.bpk.go.id. Diakses tanggal 2022-05-31.

[1]

[2]

[3]

[4]

l b s Kementerian Pertahanan Republik Indonesia
Menteri: Sjafrie Sjamsoeddin
Unsur pembantu pimpinan	Sekretariat Jenderal
Unsur pelaksana	Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan
Unsur pengawas	Inspektorat Jenderal Sekretariat Inspektorat Jenderal
Unsur pendukung	Badan Sarana Pertahanan Badan Pengembangan Kebijakan dan Teknologi Pertahanan Badan Pendidikan dan Pelatihan Badan Informasi dan Komunikasi Pertahanan Pusat Data dan Informasi Pusat Pelaporan dan Pembinaan Keuangan Pusat Kelaikan Pusat Rehabilitasi
Unsur pelaksana tugas pokok di daerah	Komando Daerah Militer Komando Daerah Maritim (rencana)
Perwakilan luar negeri	Atase Pertahanan (Athan)