Lompat ke isi

United Nations Global Compact

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
United Nations Global Compact
(UN Global Compact)
Tanggal pendirian26 Juli 2000
StatusAktif
TipeKerangka dan Mekanisme
Kepala
Lise Kingo, Direktur Eksekutif
Situs webunglobalcompact.org

United Nations Global Compact atau disingkat UN Global Compact (Indonesia: Global Compact Perserikatan Bangsa-Bangsa (Global Compact PBB)) merupakan sebuah organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan sifatnya tidak mengikat, bergerak di bidang bisnis guna mendorong negara-negara supaya mengadopsi kebijakan berkelanjutan dan tanggung jawab sosial, kemudian melaporkan hasil implementasi ke organisasi tersebut. Prinsip kerja dari Global Compact berbasis pada bidang bisnis, mengedepankan sepuluh bidang termasuk hak asasi manusia, tenaga kerja, lingkungan dan anti -korupsi. Di bawah naungan organisasi ini, perusahaan-perusahaan akan disatukan dalam badan-badan PBB, kelompok buruh dan warga sipil. Kota-kota besar di dunia bisa bergabung kedalam organisasi Global Compact melalui sebuah program bernama "Cities programme" (Program Kota).[1]

Global Compact menjadi pemrakarsa tanggung jawab sosial perusahaan berkelanjutan terbesar di dunia yang memiliki lebih dari 13.000 perusahaan dan pemangku kepentingan lainnya yang berasal dari 170 negara.[2] Dua tujuan utamanya ialah;

  1. "Mengedepankan sepuluh prinsip dalam menjalankan kegiatan bisnis di seluruh dunia"
  2. "Mendukung tujuan utama PBB, seperti Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals disingkat MDGs) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals disingkat SDGs).[3]

Dan dalam tujuan selanjutnya, UN Global Compact memiliki antusias untuk mendukung pekerjaan-pekerjaan demi tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs.[4]

Pada acara World Economic Forum tanggal 31 Januari 1999, Kofi Annan selaku Sekretaris Jendral PBB, dalam pidatonya menyampaikan tentang UN Global Compact,[5] dan selanjutnya diresmikan tanggal 26 Juli 2000 di Markas Besar PBB di kota New York, Amerika Serikat. Kantor Global Compact PBB bekerja sesuai amanat yang telah ditetapkan oleh Majelis Umum PBB menjadi sebuah organisasi yang "mempromosikan praktik bisnis bertanggung jawab dan menjaga nilai-nilai PBB di antara komunitas bisnis global dan Sistem PBB.[6]

Sepuluh Prinsip

[sunting | sunting sumber]

Pada awal dibentuk, Global Compact hanya memiliki sembilan Prinsip. Kemudian, pada saat diadaknnya KTT Pemimpin Global Compact pertama, Kofi Annan menyampaikan penambahan prinsip yaitu prinsip Anti Korupsi, sesuai dengan Konvensi PBB Melawan Korupsi yang diadopsi pada tahun 2003. Sepuluh prinsip Global Compact PBB ialah:[7]

"Prinsip Hak Asasi Manusia"

  • 1 Dunia Usaha harus mendukung dan menghormati perlindungan atas hak asasi manusia yang diproklamirkan secara internasional.
  • 2 Dunia Usaha harus memastikan bahwa kegiatan mereka tidak terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia.

"Prinsip Ketenagakerjaan"

  • 3 Dunia Usaha harus menegakkan kebebasan berserikat dan pengakuan secara efektif atas hak untuk melakukan perundingan bersama.
  • 4 Dunia Usaha harus menegakkan penghapusan kerja paksa atau kerja wajib.
  • 5 Dunia Usaha harus menegakkan penghapusan pekerja anak.
  • 6 Dunia Usaha harus menegakkan penghapusan diskriminasi pekerjaan dan jabatan.

"Prinsip Lingkungan"

  • 7 Dunia Usaha harus mendukung pendekatan yang bersifat preventif terhadap masalah lingkungan.
  • 8 Dunia Usaha harus melaksanakan upaya untuk mempromosikan tanggungjawab yang lebih besar terhadap lingkungan hidup.
  • 9 Dunia Usaha harus mendorong pengembangan dan penyebaran teknologi yang ramah lingkungan.

"Prinsip Anti Korupsi"

  • 10 Dunia Usaha harus melawan segala bentuk korupsi, termasuk tindak pemerasan dan tidak melakukan suap.

Fasilitasi

[sunting | sunting sumber]

Global Compact menjadi forum diskusi atau jaringan komunikasi yang didalamnya terdapat pemerintah, perusahaan, dan bahkan organisasi buruh, organisasi warga sipil, yang mewakili berbagai pemangku kepentingan. Lise Kingo selaku Direktur Eksekutif, dalam sebuah wawancara tahun 2015 mengibaratkan Global Compact PBB sebagai anjing penuntun bukan sebagai anjing pengawas. Dengan kata lain, organisasi ini dibentuk dengan tujuan prioritas menyediakan sumber daya dan dukungan kepada perusahaan-perusahaan daripada berusaha menegakkan disiplin.[8] Meskipun tujuan organisasi ini bersifat fleksibel dan tidak jelas, namun yang berbeda bahwa organisasi in mengedepankan fasilitasi dan dukungan adanya dialog untuk membentuk dialog kebijakan, pembelajaran, jaringan lokal dan proyek-proyek.[9]

Global Compact memiliki peran penting membantu pemerintahan dalam penandatangan kerjasama mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals (SDGs)). Studi terbaru menunjukkan bahwa bisnis sektor swasta lebih terbuka dari tahun-tahun sebelumnya, seperti dalam penetapan harga karbon dan mekanisme lain.[10][11] Organisasi ini juga secara berkelanjutan memberi panduan bagi organisasi bisnis dan nirlaba sebagai upaya mendukung seluruh misi Global Compact. Contohnya ialah mengembangkan kerjasama SDG Compass dengan Global Reporting Initiative (GRI) dan World Business Council for Sustainable Development (WBSCD), dimana didalamnya terdapat sumber daya seperti analisis tujuan, indikator bisnis, alat pemangku kepentingan, yang bermanfaat untuk perusahaan dalam mengetahui bagaimana peran mereka mencapai Sustainable Development Goals (SDGs) atau tujuan pembangunan berkelanjutan.

Global Compact Leaders Summit (Konferensi Tingkat Tinggi Pimpinan Global Compact) pertama, diadakan tanggal 24 Juni 2004 di Markas Besar PBB, kota New York, Amerika Serikat, dan dipimpin oleh Sekretaris Jenderal PBB, Kofi Annan. Thema yang diusung pada pertemuan tersebut membawa "fokus dunia internasional yang intensif dan meningkatkan momentum" terhadap Global Compact PBB. Kemudian pada KTT Pimpinan Global Compact kedua, diadakan pada tanggal 5-6 Juli 2007 di Palais des Nations di Jenewa, Swiss, dan diketuai Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki-moon. Pertemuan kedua tersebut mengadopsi Geneva Declaration perihal tanggung jawab perusahaan. Tahun 2009 Rotary International menjalin kerjasama dengan Global Compact PBB.[12]

Pada KTT Pimpinan Global Compact Ketiga, konferensi kembali diadakan di kota New York pada tanggal 24-25 Juni 2010, dan menjadi ulang tahun ke 10 organisasi Global Compact.[13] Pada Konferensi tersebut, identifikasi kriteria kepemimpinan terkait dengan penerapan sepuluh prinsip Global Compact telah dirilis, sebagai upaya untuk mendukung tujuan pembangunan yang melibatkan Global Compact.[14] Ini adalah kemitraan yang sangat bersahabat karena Rotary International memainkan peran dalam pencarteran Perserikatan Bangsa-Bangsa.[15][16] Sejak dibentuk pada tahun 2000, Global Compact fokus dalam mendukung dan mencapai Tujuan Pembangunan Milenium. Namun, setelah tahun 2015 berakhir, prioritas utama Global Compact beralih dan fokus untuk mengejar dan memajukan tujuan untuk dapat mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dan diberi tenggat waktu hingga tahun 2030.

Global Compact PBB – Program Kota

[sunting | sunting sumber]
Gambar Lingkaran Keberlanjutan (penilaian - Melbourne 2011)

Tahun 2001, kota Melbourne memberikan proposal supaya kota-kota besar dan perusahaan diizinkan bergabung dengan Global Compact PBB. Alasan utamanya berkaitan dengan komitmen kota-kota di dunia mengalami perubahan positif, dan memotivasi kota-kota untuk partisipasi dalam berbagai dialog internasional dan program ini diharapkan dapat meningkatkan kehidupan perkotaan di seluruh dunia. Kemudian proposal tersebut disetujui, dan UN Global Compact - Cities Programme (Global Compact PBB - Program Kota) diluncurkan pada tahun 2002, dan kantor Sekretaris jenderal berlokasi di Melbourne, Australia.

Global Compact PBB - Program kota tahun 2003 dipimpin oleh David Teller. Bulan April 2003, David memberikan kerangka kerja Program Kota yang disebut "Melbourne Model". Program ini dimulai dengan menarik minat sumber daya pemerintah, bisnis dan warga sipil ke dalam mitra lintas sektor, untuk mengembangkan proyek praktis guna membahas berbagai masalah perkotaan sulit diselesaikan. Direktur Program kota tahun 2007, Paul James bersama rekannya Dr. Andy Scerri dan Dr. Liam Magee, mengembangkan metodologi ini dengan mengintegrasikan model kemitraan dengan empat- kerangka keberlanjutan (Ekonomi, Ekologi, Kultur dan Politik) yang disebut 'Circles of Sustainability' (Lingkaran Keberlanjutan).[17]

Tahun 2007, kantor Sekretariat yang semula berada di Committee For Melbourne dipindahkan ke Global Cities Institute di RMIT University Mebourne, yang berafiliasi dengan UN-Habitat. Di kantor baru tersebut, proyek-proyek yang berkaitan dengan tanggapan berbasis kota terhadap isu perubahan iklim dan globalisasi semakin diprioritaskan. Lebih lanjut, kerangka kerja "Melbourne Model" dikembangkan menjadi cara untuk menilai serta kemantau kemajuan program berkelanjutan.[18] Pada tahun 2012, metode Circles of Sustainability menjadi panduan penilaian yang ketat untuk menilai kemajuan wilayah perkotaan. Melalui metode itu, memperlihatkan kekuatan dan kelemahan sebuah kota, dan berkorelasi terhadap perkembangan atau kelanjutan kota tersebut.

Kemudian pada tahun 2015, Ralph Horne seorang profesor di Universitas RMIT Melbourne, diangkat menjadi Direktur ketiga dari Global Compact Cities Programme. Bulan Februari 2016, sebuah program bertajuk "Urban Thinkers Campus", telah diselenggarakan di kampus RMIT Melbourne yang bekerja sama dengan World Vision International dan merupakan bagian dari pembangunan UN Habitat III. Tema dari program Urban Thinkers Campus ini ialah Ethical Cities: Locking in Liveability (Kota Etis: Mengunci di Liveabilit). Pada Juli 2016, acara tersebut dilanjutkan dengan program "Urban Innovation Forum on Ethical Cities" di kota Barcelona, Spanyol kerjasama antara Global Compact PBB - Program Kota, Univeritas RMIT Europe dan juga UN-Habitat. Hingga bulan Agustus 2020, terdapat 120 kota peserta di City Network, dan 85 diantaranya berasal dari kawasan Amerika Latin dan Karibia. Sementara, dari Amerika Serikat hanya diikuti oleh kota Milwaukee dan San Francisco, dan dari Indonesia belum ada satu pun kota yang menjadi peserta.[19]

Jaringan lokal

[sunting | sunting sumber]

Hingga November 2020, ada 85 Jaringan Lokal diberbagai negara, yang turut memajukan sepuluh prinsip Global Compact PBB. Jaringan lokal ini turut membantu berbagai perusahaan dan juga organisasi nirlaba dalam memahami arti bisnis yang bertanggung jawab pada kemajuan negara, budaya, dan juga bahasa.[20] Jaringan-jaringan lokal ini sangat membantu Global Compact dalam memperluas kerjasama dan menjadi pelengkap untuk koneksi internasional. Jaringan lokal tersebut bersifat independen, dikelola sendiri, namun bekerjasama erat dengan kantor pusat Global Compact PBB di kota New York, Amerika Serikat.[21]

Australia

[sunting | sunting sumber]

Di Australia, jaringan lokal Global Compact PBB diperkirakan telah ada sejak tahun 2009, namun secara resmi didirikan pada tahun 2011. Kehadiran Global Compact PBB di Australia berasal dari komunitas bisnis asal Australia dan juga kelompok pemangku kepentingan[22] sebagai Global Compact Network Australia Limited, dan untuk mengukuhkannya dilakukan pemilihan dewan direksi. Pada tahun 2011 terbentuk dua pimpinan bisnis dalam menangani isu hak asasi manusia dan anti-korupsi.[23]

Presiden Bulgaria Georgi Parvanov, menjadi inisiator didirakannya Global Compact Local Network di Bulgaria, pada bulan Januari 2003. Terbentuknya jaringan ini menarik minat 120 perusahaan Bulgaria, organisasi non-pemerintah, dan juga akademisi. Semua anggota yang bergabung diharapkan dapat bertanggungjawab dalam menerapkan sepuluh prinsip Global Compact PBB dalam praktik setiap hari. Dan pada tahun 2006, struktur manajemen GCLN Bulgaria memiliki Dewan Penasehat dan Sekretariat. Periode tahun 2006-2010, menyelenggarakan berbagai program yang berkaitan dengan isu kesehatan, lingkungan, pendidikan dan pemuda-pemudi. Kegiatan tersebut mendapat dukungan dari United Nations Development Program (UNDP) Bulgaria, dan sumber keuangan untuk proyek berasal dari para anggota yang berpartisipasi secara aktif.[24]

Dukungan dari UNDP Bulgaria berakhir pada tahun 2010, sehingga pada rentang tahun 2009 hingga 2010, para anggota menandatangani kerangka kelembagaan untuk pengembangan organisasi di masa depan. Dan pada tanggal 10 September 2010, didirikan Association Global Compact Network Bulgaria, organisasi independen yang beranggotakan 20 perusahaan dan organisasi ternama di Bulgaria, dan Global Compact PBB termasuk diantaranya.[25]

Terbentuknya Global Compact Network (GCN) di India diprakarsai oleh berbagai organisasi yang berpartisipasi pada Global Compact. Pada awalnya terdaftar sebagai badan nirlaba didaftar tanggal 24 November 2003 pada Registrar of Societies, NCT, Delhi. Setelah beberapa tahun kemudian, jaringan lokal ini mengalami pertumbuhan dan turut serta dalam mewujudkan visi pembangunan berkelanjutan di India. Periode tahun 2015-2017, GCN India dipimpin oleh Dinesh Kumar Sarraf, CMD, ONGC, sebagai Presiden dan dikelola oleh Dewan Pengurus.[26]

Jaringan lokal di Meksiko Global Compact Network Meksiko bergerak sejak bulan Desember 2014, GCN Meksiko mendukung peningkatan kesetaraan gender di Meksiko, khususnya untuk sektor swasta. mereka menggemakan berbagai slogan, seperti "HeforShe", untuk mempromosikan adanya kesetaraan gender dan meningkatkan pemberdayaan kaum perempuan.[27]

Global Compact Network di Spanyol diresmikan pada tahun 2004, dan merupakan jaringan lokal terbesar yang sudah ditandatangani oleh Global Compact PBB. Badan hukum independen ini memiliki ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan ada 16 direktur lagi yang dipilih oleh majelis umum jaringan GCN Spanyol. Untuk panitia pengarah sendiri merupakanperwakilan dari berbagai perusahaan besar, usaha kecil dan menengah (UKM), sektor publik, entitas pendidikan dan juga lembaga swadaya masyarakat (LSM). Majelis umum GCN Spanyol akan mengadakan pemungutan suara setiap tahun untuk memilih komite pengarah dan membahas anggaran, untuk mematuhi peraturan legislatif di Spanyol. Jaringan lokal GCN Spanyol telah berhasil melibatkan UKM, dan dapat mengembangkan sumber daya interaktif serta mengedepankan hak asasi manusia.[28]

Referensi

[sunting | sunting sumber]
  1. ^ "Front Page |". Citiesprogramme.org. 2019-10-10. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-12-11. Diakses tanggal 25 November 2020. 
  2. ^ "Guide to sustainability" (PDF). unglobalcompact.org. Diakses tanggal 25 November 2020. 
  3. ^ "About the UN Global Compact - UN Global Compact". 
  4. ^ "Major Companies to Help Set the Stage for Ambitious Climate Agreement in 2015". wwww.unglobalcompact.org. Diakses tanggal 24 November 2020. 
  5. ^ "SECRETARY-GENERAL PROPOSES GLOBAL COMPACT ON HUMAN RIGHTS, LABOUR, ENVIRONMENT, IN ADDRESS TO WORLD ECONOMIC FORUM IN DAVOS - Meetings Coverage and Press Releases". 
  6. ^ A/RES/68/234
  7. ^ "Prinsip-prinsip Ketenagakerjaan Global Compact – Perserikatan Bangsa Bangsa" (pdf). www.ilo.org. hlm. 10. Diakses tanggal 25 November 2020. 
  8. ^ Dumalaon, Janelle (2015-10-14). "Global Compact: a guide dog, not a watchdog". dw.com. Diakses tanggal 25 November 2020. 
  9. ^ Hoessle, Ulrike:The Contribution of the UN Global Compact towards the Compliance of International Regimes: A Comparative Study of Businesses from the United States, Mozambique, United Arab Emirates and Germany. In: Journal of Corporate Citizenship, Volume 2014, Number 53, 25 November 2020, hlm. 27-60 (34)
  10. ^ "Study shows UN climate change agreement needed to unlock funds for solutions to global warming". 
  11. ^ "The UN Global Compact-Accenture CEO Study Special Edition: A Call to Climate Action - UN Global Compact". 
  12. ^ "Archived copy". Diarsipkan dari versi asli tanggal 24 Oktober 2014. Diakses tanggal 25 November 2020. 
  13. ^ "Archived copy". Diarsipkan dari versi asli tanggal 24 November 2020. Diakses tanggal 25 November 2020. 
  14. ^ "News events" (PDF). unglobalcompact.org. Diakses tanggal 2019-11-12. 
  15. ^ "Archived copy". Diarsipkan dari versi asli tanggal July 25, 2014. Diakses tanggal 25 November 2020. 
  16. ^ "Archived copy". Diarsipkan dari versi asli tanggal October 19, 2014. Diakses tanggal 25 November 2020. 
  17. ^ Paul James and Andy Scerri, ‘Auditing Cities through Circles of Sustainability’, Mark Amen, Noah J. Toly, Patricia L. Carney and Klaus Segbers, eds, Cities and Global Governance, Ashgate, Farnham, 2011, hlm. 111–136; Andy Scerri and Paul James, ‘Communities of Citizens and "Indicators" of Sustainability’, Community Development Journal, vol. 45, no. 2, 2010, hlm. 219–236; Andy Scerri and Paul James, ‘Accounting for Sustainability: Combining Qualitative and Quantitative Research in Developing ‘Indicators’ of Sustainability’, International Journal of Social Research Methodology, vol. 13, no. 1, 2010, hlm. 41–53.
  18. ^ Paul James and Andy Scerri, Accounting for Sustainability: Briefing Paper No. 1, available at http://www.citiesprogramme.org/ Diarsipkan 2019-12-11 di Wayback Machine.
  19. ^ UN Global Compact, Cities Programme, Our City Network Diarsipkan 2020-10-21 di Wayback Machine., diakses 25 November 2020
  20. ^ Mylly, Tiina. "Work with a Local Network to Advance Peace". unglobalcompact.org. UN Global Compact. Diakses tanggal 25 November2020. 
  21. ^ "Engage Locally- UN Global Compact". www.unglobalcompact.org. Diakses tanggal 25 November 2020. 
  22. ^ "Global Compact Network Australia". United Nations Global Compact Network Australia. 
  23. ^ "Leadership Groups - Global Compact Network Australia". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2020-04-09. Diakses tanggal 25 November 2020. 
  24. ^ Global Compact Network Bulgaria - "Archived copy". Diarsipkan dari versi asli tanggal April 6, 2014. Diakses tanggal 25 November 2020. 
  25. ^ About GC Bulgaria - http://bg.linkedin.com/pub/global-compact-network-bulgaria/37/948/a9a[pranala nonaktif permanen]
  26. ^ "Travel India". gcnindia.org. Diakses tanggal 25 November 2020. 
  27. ^ "Global Compact Network Mexico Endorses Private Sector's Commitment to Gender Equality". www.unglobalcompact.org. Diakses tanggal 25 November 2020. 
  28. ^ "Pacto Mundial – Responsabilidad Social Empresarial – RSE – Sostenibilidad – Agenda y Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS – Derechos Humanos y Empresa".