Kabinet Jepang

Kabinet Jepang
内閣; Naikaku
	Lambang resmi Pemerintahan Jepang
	; Kediaman Resmi Perdana Menteri
Informasi lembaga
Dibentuk	22 Desember 1885; 138 tahun lalu
Nomenklatur lembaga sebelumnya	Daijō-kan;
Wilayah hukum	Pemerintah Jepang
Kantor pusat	Chiyoda, Tokyo, Jepang
Pejabat eksekutif	Fumio Kishida, Perdana Menteri Jepang;
Lembaga bawahan	Kediaman Resmi Perdana Menteri; Kantor Kabinet (Jepang); Kementerian Jepang;
Situs web	https://www.kantei.go.jp/

Kabinet Jepang (内閣code: ja is deprecated , Naikaku) adalah cabang eksekutif dari pemerintah Jepang. Kabinet terdiri dari Perdana Menteri dan empat belas anggota lainnya yang disebut Menteri Negara. Perdana Menteri ditunjuk oleh Diet (Parlemen Jepang), dan para menteri diangkat dan diberhentikan oleh Perdana Menteri. Kabinet secara kolektif bertanggung jawab kepada Diet, dan harus mengundurkan diri bila mendapatkan mosi tidak percaya dari Majelis Rendah Jepang.

Kabinet Jepang modern didirikan oleh Konstitusi Jepang yang mulai berlaku pada tahun 1947. Sebelumnya, kabinet juga terdapat di bawah konstitusi Meiji yang berlaku antara tahun 1889-1946. Kabinet tersebut merupakan subordinat dari Kaisar.

Pengangkatan Menteri Kabinet

Di bawah Konstitusi Jepang, menteri Kabinet diangkat setelah diseleksi oleh perdana menteri. Sebagian besar Kabinet, termasuk perdana menteri, harus merupakan anggota Diet Nasional, dan seluruh anggotanya harus merupakan warga sipil. Di bawah Undang-undang Kabinet, jumlah menteri Kabinet (kecuali perdana menteri) harus sebanyak empat belas atau kurang dari empat belas, namun jumlah tersebut dapat ditingkatkan apabila terjadi kebutuhan khusus. Jika Kabinet secara kolektif mengundurkan diri, Kabinet akan terus menjalankan fungsinya sampai ditunjuknya perdana menteri baru. Ketika menjabat, tindakan hukum tidak dapat diambil terhadap menteri Kabinet tanpa persetujuan dari perdana menteri. Kabinet harus mengundurkan diri secara massal dalam keadaan berikut:

Ketika mosi tidak percaya diadopsi, atau mosi percaya dikalahkan, oleh DPR, kecuali adanya pembubaran dewan dalam waktu sepuluh hari.

Setelah pertemuan pertama Diet Nasional setelah pemilihan umum DPR (bahkan jika perdana menteri yang sama akan dipilih kembali dan diangkat, dan setiap menteri lainnya akan diangkat kembali).
Ketika posisi perdana menteri menjadi kosong, atau perdana menteri menyatakan niatnya untuk mengundurkan diri.

Kekuasaan

Kabinet menjalankan dua jenis kekuasaan. Beberapa kekuasaan tersebut biasanya dilakukan oleh Kaisar dengan ikatan "anjuran dan persetujuan" Kabinet. Kekuasaan lainnya dengan jelas diserahkan kepada Kabinet. Berlawanan dengan praktik politik di banyak sistem pemerintahan monarki konstitusional lainya, Kaisar Jepang bukanlah pejabat kepala eksekutif. Namun, Konstitusi menyerahkan otoritas eksekutif kepada Kabinet. Yang artinya, hampir seluruh tugas harian pemerintah dikerjakan oleh Kabinet

Dalam praktiknya, sebagian besar kewenangan Kabinet dijalankan oleh perdana menteri. Di bawah Konstitusi, perdana menteri menjalankan "kendali dan pengawasan" atas lembaga eksekutif, dan tidak ada undang-undang atau perintah Kabinet yang dapat dijalankan tanpa tanda tangan balasan perdana menteri (dan pengumuman kaisar). Sementara menteri Kabinet dalam dalam demokrasi parlementer lain secara teori memiliki kebebasan dalam bertindak (dalam batasan tanggung jawab kabinet secara bersama), Kabinet Jepang secara efektif merupakan perpanjangan tangan dari kewenangan perdana menteri.

Menurut Pasal 75 dalam Konstitusi Jepang, Menteri Negara tidak tunduk pada tindakan hukum tanpa persetujuan perdana menteri selama masa jabatan mereka.

Kediaman resmi perdana menteri merupakan kantor dari Kabinet Jepang.
Lambang paulownia seringkali dianggap sebagai simbol dari perdana menteri Jepang beserta kabinet dan pemerintahan Jepang secara keseluruhan.
Lambang resmi Kabinet Jepang.

Kekuasaan yang dijalankan oleh Kaisar

Mengumumkan adanya amandemen terhadap konstitusi, hukum, perintah kabinet dan Traktat.
Rapat umum Diet Nasional.
Pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat (Jepang).
Proklamasi pemilihan umum Parlemen Jepang.
Menerima duta besar dan menteri negara asing.
Menganugerahkan tanda kehormatan.

Kekuasaan yang dijalankan oleh Kabinet

Menjalankan hukum
Melaksanakan hubungan luar negeri.
Penutupan traktat (dengan persetujuan Parlemen Nasional).
Administrasi aparatur sipil negara.
Merumuskan anggaran (yang harus diadopsi oleh Parlemen Nasional).
Adopsi perintah kabinet.
Pemberian amnesti umum, amnesti khusus, keringanan hukuman, penangguhan hukuman, dan pemulihan hak.
Menandatangani undang-undang atau perintah kabinet oleh Menteri negara terkait dan ditanda tangani oleh Perdana Menteri.
Menunjuk hakim asosiasi dari Mahkamah Agung Jepang (kecuali Hakim Agung, yang dinominasikan oleh Perdana Menteri dan secara formal ditunjuk oleh Kaisar).
Penunjukan wakil menteri (yang dinominasikan oleh para menteri).

Daftar Kabinet Jepang

Di bawah dekrit dan Konstitusi Meiji (1885–1947)

Kabinet antara tahun 1885 dan 1947 dibentuk di bawah dekrit tahun 1885 dan 1889, di bawah Konstitusi Meiji dari tahun 1890 sampai 1947. Kabinet secara individu bertanggung jawab kepada Kaisar, dan perdana menteri yang ditunjuk.

Kabinet "luar biasa" (non-/anti-partisan) oligarki

Periode antar perang / Kabinet partai "Taishō democracy"

19. Hara
20. Takahashi
21. To. Katō
22. Yamamoto II
23. Kiyoura
24. Ta. Katō
25. Wakatsuki I
26. G. Tanaka
27. Hamaguchi
28. Wakatsuki II
29. Inukai

Kabinet "persatuan nasional" masa perang

30. Saitō
31. Okada
32. Hirota
33. Hayashi
34. Konoe I
35. Hiranuma
36. N. Abe
37. Yonai
38. Konoe II
39. Konoe III
40. Tōjō
41. Koiso
42. K. Suzuki

Di bawah Pendudukan Sekutu

Di bawah konstitusi saat ini (1947–saat ini)

Kabinet sejak 1947 dibentuk di bawah Konstitusi Jepang. Kabinet secara kolektif bertanggung jawab kepada Parlemen, dan Perdana Menteri dipilih dan ditunjuk oleh Kaisar menurut Pasal 6 dari Konstitusi Jepang.

Dominasi LDP

Kabinet koalisi "dasawarsa yang hilang"

Kabinet Jepang saat ini

Nama Jabatan	Pemegang Jabatan
Perdana Menteri	Fumio Kishida
Menteri Dalam Negeri dan Komunikasi Menteri Negara untuk Reformasi Desentralisasi	Yasushi Kaneko
Menteri Kehakiman	Yoshihisa Furukawa
Menteri Luar Negeri	Toshimitsu Motegi
Menteri Keuangan	Shun'ichi Suzuki
Menteri Pendidikan, Budaya, Olahraga, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Shunsuke Suematsu
Menteri Kesehatan, Perburuhan dan Kesejahteraan	Shigeyuki Goto
Menteri Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Genjiro Kaneko
Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri	Koichi Hagiuda
Menteri Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata Menteri Kebijakan Kelautan	Tetsuo Saito
Menteri Lingkungan Hidup	Tsuyoshi Yamaguchi
Menteri Pertahanan	Nobuo Kishi
Sekretaris Kabinet	Hirokazu Matsuno
Ketua Komisi Nasional Keselamatan Publik Menteri Negara Urusan Okinawa dan Wilayah Utara Negeri dan Manajemen Bencana Menteri Negara untuk Masalah Penculikan
Menteri Negara untuk Reformasi Regulasi, Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Pegawai Negeri Sipil	Koshaburo Nishima
Menteri Negara untuk Ilmu Pengetahuan dan Kebijakan Teknologi dan Keamanan Pangan Menteri Permasalahan Konsumen Menteri Negara untuk Sosial dan Kesetaraan Gender	Seiko Noda
Menteri Negara untuk Strategi Nasional Menteri Negara untuk Kebijakan Ekonomi dan Fiskal, dan Kebijakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Menteri Negara untuk Inovasi Administrasi Menteri Negara untuk Reformasi Keamanan Sipil	Daishiro Yamagiwa
Menteri Negara untuk Revitalisasi Pemerintah
Menteri Negara untuk Rekonstruksi Gempa	Kosaburo Nishima

Lihat pula

Kabinet (pemerintahan)

Referensi

The Japan Times. "Junichiro Koizumi's Third Cabinet". The Japan Times Online. Diakses 19 November 2003 dari: http://www.japantimes.com/cabinets.htm Diarsipkan 2004-06-23 di Wayback Machine.
Cabinet Secretariat, Office of Cabinet Public Relations, Japan (2003). Perdana Menteri Jepang dan Kabinetnya. Diakses 28 Oktober 2003 dari: http://www.kantei.go.jp/foreign/index-e.html

Pranala luar

(Inggris)Official Website of the Prime Minister of Japan and His Cabinets
(Jepang) List of Japanese cabinets

l b s Kementerian dan lembaga pemerintah Jepang
	Kabinet
	Sekretariat Kabinet Biro Legislasi Kabinet Dewan Keamanan Nasional Otoritas Personalia Nasional
	Kantor Kabinet Badan Rumah Tangga Kekaisaran Komisi Perdagangan Adil Komisi Keamanan Publik Nasional dan Badan Kepolisian Nasional Komisi Perlindungan Informasi Pribadi Badan Jasa Keuangan Badan Urusan Konsumen Komisi Regulasi Kasino Badan Digital Badan Rekonstruksi
	Urusan Dalam Negeri dan Komunikasi (Daftar) Kehakiman (Daftar) Urusan Luar Negeri (Daftar) Keuangan (Daftar) Pendidikan, Budaya, Olahraga, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Daftar) Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Sosial (Daftar) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (Daftar) Ekonomi, Perdagangan dan Industri (Daftar) Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata (Daftar) Lingkungan Hidup (Daftar) Pertahanan (Daftar)
Dewan Audit (independen secara konstitusional)