Sistem parlementer: Perbedaan antara revisi
Tidak ada ringkasan suntingan |
k penambahan referensi Tag: VisualEditor Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |
||
(112 revisi perantara oleh 71 pengguna tidak ditampilkan) | |||
Baris 1: | Baris 1: | ||
{{tanpa referensi}} |
|||
[[Image:Form of government parliamentary.png|right|400px|thumb|'''Peta perbedaan jenis sistem parlementer ''' |
|||
[[Image:Form of government parliamentary.png|ka|400px|jmpl|'''Peta perbedaan jenis sistem parlementer ''' |
|||
{{legend|red|[[Monarki konstitusional]] di mana kekuasaan berada di tangan parlemen.}} |
{{legend|red|[[Monarki konstitusional]] di mana kekuasaan berada di tangan parlemen.}} |
||
{{legend|orange|[[Republik parlementer]] di mana parlemen secara efektif terpisah dari kepala negara.}} |
{{legend|orange|[[Republik parlementer]] di mana parlemen secara efektif terpisah dari kepala negara.}} |
||
Baris 5: | Baris 6: | ||
{{politik}} |
{{politik}} |
||
[[Berkas:PalaceOfWestminsterAtNight.jpg| |
[[Berkas:PalaceOfWestminsterAtNight.jpg|ka|250px|jmpl|Istana Westminster, "Ibu semua parlemen."]] |
||
'''Sistem parlementer''' adalah sebuah sistem pemerintahan di mana [[parlemen]] memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat [[perdana menteri]] dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam [[mosi tidak percaya]]. Berbeda dengan [[sistem presidensiil]], di mana sistem parlemen dapat memiliki seorang [[presiden]] dan seorang perdana menteri, yang berwenang terhadap jalannya pemerintahan. Dalam presidensiil, presiden berwenang terhadap jalannya pemerintahan, namun dalam sistem parlementer presiden hanya menjadi simbol [[kepala negara]] saja. |
|||
'''Sistem Parlementer''' atau '''sistem keparlemenan''' adalah salah satu bentuk [[sistem pemerintahan]] di mana [[eksekutif]], yaitu [[pemerintah]] atau [[kabinet]], bertanggung jawab langsung kepada [[legislatif]] atau [[parlemen]]. Dalam sistem ini, pemimpin eksekutif biasanya adalah seorang [[Perdana Menteri]] yang diangkat dari partai atau koalisi partai yang memiliki mayoritas kursi di parlemen. Sistem parlementer umumnya ditemukan di negara-negara dengan tradisi demokrasi yang panjang, seperti [[Inggris]], [[Kanada]], dan [[Australia]], serta beberapa negara lain di dunia.<ref>{{Cite web|last=M|first=Siti|title=Parlementer Adalah: Pengertian, Ciri-Ciri, Kekurangan dan Kelebihannya|url=https://www.gramedia.com/literasi/parlementer/|language=id-ID|access-date=2024-08-24}}</ref> |
|||
Sistem parlementer dibedakan oleh [[eksekutif|cabang eksekutif pemerintah]] tergantung dari dukungan secara langsung atau tidak langsung [[legislatif|cabang legislatif]], atau [[parlemen]], sering dikemukakan melalui sebuah [[veto keyakinan]]. Oleh karena itu, tidak ada [[pemisahan kekuasaan]] yang jelas antara cabang eksekutif dan cabang legislatif, menuju kritikan dari beberapa yang merasa kurangnya pemeriksaan dan keseimbangan yang ditemukan dalam sebuah [[republik]] kepresidenan. |
|||
Ciri khas dari sistem parlementer adalah hubungan yang erat antara [[eksekutif]] dan [[legislatif]]. [[Perdana Menteri]] dan kabinetnya adalah [[anggota parlemen]], dan mereka harus mempertahankan dukungan mayoritas dari parlemen untuk tetap berkuasa. Jika pemerintah kehilangan dukungan mayoritas, parlemen dapat mengajukan [[mosi tidak percaya]], yang jika disetujui, dapat menyebabkan jatuhnya pemerintah dan memicu [[pemilihan umum]] baru. Oleh karena itu, sistem ini cenderung menghasilkan pemerintahan yang stabil dan kooperatif antara [[eksekutif]] dan [[legislatif]], meskipun dalam beberapa kasus juga dapat memicu ketidakstabilan politik jika tidak ada mayoritas yang jelas.<ref>{{Cite web|last=M|first=Siti|title=Parlementer Adalah: Pengertian, Ciri-Ciri, Kekurangan dan Kelebihannya|url=https://www.gramedia.com/literasi/parlementer/|language=id-ID|access-date=2024-08-24}}</ref> |
|||
Sistem parlemen dipuji, dibanding dengan [[sistem presidensiil]], karena kefleksibilitasannya dan tanggapannya kepada publik. Kekurangannya adalah dia sering mengarah ke pemerintahan yang kurang stabil, seperti dalam [[Republik Weimar]] Jerman dan [[Republik Keempat]] Perancis. Sistem parlemen biasanya memiliki pembedaan yang jelas antara [[kepala pemerintahan]] dan [[kepala negara]], dengan kepala pemerintahan adalah [[perdana menteri]], dan kepala negara ditunjuk sebagai dengan kekuasaan sedikit atau seremonial. Namun beberapa sistem parlemen juga memiliki seorang [[presiden]] terpilih dengan banyak kuasa sebagai kepala negara, memberikan keseimbangan dalam sistem ini. |
|||
Selain itu, dalam sistem parlementer, [[kepala negara]] dan [[kepala pemerintahan]] sering kali adalah dua individu yang berbeda. Kepala negara bisa seorang [[Raja]] atau [[Presiden]] yang memiliki peran seremonial, sedangkan [[kepala pemerintahan]] adalah [[Perdana Menteri]] yang memimpin [[kabinet]] dan menjalankan pemerintahan sehari-hari. Ini berbeda dengan [[sistem presidensial]] di mana [[Presiden]] berfungsi sebagai [[kepala negara]] dan [[kepala pemerintahan]] sekaligus.<ref>{{Cite web|title=Sistem Pemerintahan Parlementer: Pengertian, Ciri-ciri, dan Contohnya|url=https://nasional.sindonews.com/read/1281231/12/sistem-pemerintahan-parlementer-pengertian-ciri-ciri-dan-contohnya-1703049169|website=SINDOnews Nasional|language=id-ID|access-date=2024-08-24}}</ref> |
|||
Negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer adalah [[Inggris]], [[Jepang]], [[Belanda]], [[Malaysia]], [[Singapura]] dan sebagainya. |
|||
== Ciri-ciri sistem parlementer == |
== Ciri-ciri sistem parlementer == |
||
{{Sistem pemerintahan}} |
{{Sistem pemerintahan}} |
||
[[Berkas:Forms of government 2021.svg|jmpl|296x296px|Bentuk pemerintahan di berbagai negara. Sistem parlementer penuh berwarna oranye. Sistem monarki konstitusional dengan parlemen kuat berwarna merah, monarki konstitusional dengan parlemen lebih lemah dari raja berwarna magenta.]] |
|||
Ciri-ciri pemerintahan parlemen yaitu: |
Ciri-ciri pemerintahan parlemen yaitu: |
||
* Dikepalai oleh seorang perdana menteri sebagai [[kepala pemerintahan]] sedangkan [[kepala negara]] dikepalai oleh presiden/raja. |
* Dikepalai oleh seorang perdana menteri sebagai [[kepala pemerintahan]] sedangkan [[kepala negara]] dikepalai oleh presiden/raja. |
||
Baris 24: | Baris 24: | ||
* Kekuasaan eksekutif bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif. |
* Kekuasaan eksekutif bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif. |
||
* Kekuasaan eksekutif dapat dijatuhkan oleh legislatif. |
* Kekuasaan eksekutif dapat dijatuhkan oleh legislatif. |
||
* Parlemen sebagai pemegang kekuasaan di negara tersebut. |
|||
== Kelebihan dan kelemahan sistem parlementer == |
== Kelebihan dan kelemahan sistem parlementer == |
||
Baris 30: | Baris 31: | ||
* Garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik jelas. |
* Garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik jelas. |
||
* Adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet sehingga kabinet menjadi berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan. |
* Adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet sehingga kabinet menjadi berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan. |
||
* Pembuatan keputusan memakan waktu yang cepat. |
|||
Kekurangan Sistem Pemerintahan Parlementer: |
Kekurangan Sistem Pemerintahan Parlementer: |
||
* Kedudukan badan eksekutif |
* Kedudukan badan eksekutif atau kabinet sangat tergantung pada mayoritas dukungan parlemen sehingga sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen. |
||
* Kelangsungan kedudukan badan eksekutif atau kabinet tidak bisa ditentukan berakhir sesuai dengan masa jabatannya karena sewaktu-waktu kabinet dapat bubar. |
* Kelangsungan kedudukan badan eksekutif atau kabinet tidak bisa ditentukan berakhir sesuai dengan masa jabatannya karena sewaktu-waktu kabinet dapat bubar. |
||
* Masa [[pemilihan umum]] dapat berubah-ubah dengan jangka waktu tertentu. |
|||
* Kabinet dapat mengendalikan parlemen. Hal itu terjadi apabila para anggota kabinet adalah anggota parlemen dan berasal dari partai meyoritas. Karena pengaruh mereka yang besar diparlemen dan partai, anggota kabinet dapat mengusai parlemen. |
|||
* Kabinet dapat mengendalikan parlemen. Hal itu terjadi apabila para anggota kabinet adalah anggota parlemen dan berasal dari partai mayoritas. Karena pengaruh mereka yang besar diparlemen dan partai, anggota kabinet dapat mengusai parlemen. |
|||
* Parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif. Pengalaman mereka menjadi anggota parlemen dimanfaatkan dan manjadi bekal penting untuk menjadi menteri atau jabatan eksekutif lainnya. |
* Parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif. Pengalaman mereka menjadi anggota parlemen dimanfaatkan dan manjadi bekal penting untuk menjadi menteri atau jabatan eksekutif lainnya. |
||
==Negara dengan sistem pemerintahan parlementer == |
== Negara dengan sistem pemerintahan parlementer == |
||
{{main|#Daftar negara oleh sistem pemerintahan#Sistem parlementer}} |
|||
[[Berkas:Sansad Bhavan-2.jpg|thumb|right|200px|[[Sansad Bhavan]], bangunan parlemen demokrasi terbesar, [[India]].]] |
|||
[[Berkas:NSWParliament1.jpg|thumb|The [[Parlemen New South Wales]] adalah parlemen [[Australia]] yang tertua. Pemilu pertama diselenggarakan pada 1843.]] |
|||
[[Berkas:Knesset Building (South Side).JPG|thumb|upright|[[Knesset]] Israel di [[Yerusalem]].]] |
|||
[[Berkas:Parlamento da Nova Zelândia.jpg|thumb|upright|[[Parlemen Selandia Baru]].]] |
|||
[[Berkas:Zyrat te parlamentit.jpg|thumb|right|250px|Bangunan administratif parlemen Albania]] |
|||
[[Berkas:Port Moresby parliament building front, by Steve Shattuck.jpg|upright|thumb|[[Parlemen Nasional Papua Nugini]].]] |
|||
[[Berkas:MandelaStatue.jpg|thumb|upright|Statue of President [[Nelson Mandela]] of [[South Africa]] in [[Parliament Square]], [[London]].]] |
|||
[[Image:Parlament klein.jpg|thumb|upright|[[National Parliament of East Timor]].]] |
|||
[[Berkas:Baghdad Convention Center.jpg|thumb|upright|[[Council of Representatives of Iraq]].]] |
|||
[[Berkas:MandelaStatue.jpg|jmpl|225px|lurus|Patung [[Nelson Mandela]] dari [[South Africa|Afrika Selatan]] di [[Parliament Square]], [[London]]]] |
|||
===Sistem Unikameral=== |
|||
{| class="wikitable" |
|||
=== Amerika === |
|||
[[Berkas:Centre Block - Parliament Hill.jpg|jmpl|Parlemen Kanada]] |
|||
{| |
|||
|- |
|- |
||
! Negara !! |
! Negara !! |
||
|- |
|- |
||
| {{flag| |
| {{flag|Antigua dan Barbuda}} || rowspan="8" | |
||
|- |
|- |
||
| {{flag| |
| {{flag|Bahamas}} |
||
|- |
|- |
||
| {{flag|Barbados}} |
|||
| {{flag|Bulgaria}} || [[Majelis Nasional Bulgaria|Majelis Nasional]] |
|||
|- |
|- |
||
| {{flag| |
| {{flag|Belize}} |
||
|- |
|- |
||
| {{flag|Kanada}} |
|||
| {{flag|Burkina Faso}} || [[Majelis Nasional Burkina Faso|Majelis Nasional]] |
|||
|- |
|- |
||
| {{flag| |
| {{flag|Dominika}} |
||
|- |
|- |
||
| {{flag| |
| {{flag|Grenada}} |
||
|- |
|- |
||
| {{flag|Jamaika}} |
|||
| {{flag|Dominika}} || [[Rumah Majelis Dominika|Rumah Majelis]] |
|||
|- |
|- |
||
| {{flag| |
| {{flag|Saint Kitts dan Nevis}} || |
||
|- |
|- |
||
| {{flag| |
| {{flag|Saint Lucia}} || |
||
|- |
|- |
||
| {{flag|Saint Vincent dan Grenadines}} || |
|||
| {{flag|Hungaria}} || [[Majelis Nasional Hungaria|Majelis Nasional]] |
|||
|- |
|- |
||
| {{flag| |
| {{flag|Trinidad dan Tobago}} || |
||
|- |
|- |
||
|} |
|||
| {{flag|Israel}} || [[Knesset]] |
|||
[[Berkas:Sansad Bhavan-2.jpg|jmpl|ka|225px|[[Sansad Bhavan]], Gedung parlemen dari negara demokrasi terbesar di dunia, [[India]]]] |
|||
[[Berkas:Baghdad Convention Center.jpg|jmpl|225px|lurus|[[Council of Representatives of Iraq]]]] |
|||
[[Berkas:Knesset Building (South Side).JPG|jmpl|225px|lurus|[[Knesset]], gedung parlemen Israel di [[Yerusalem Barat|Yerusalem]]]] |
|||
[[Berkas:MalaysianParliament.jpg|jmpl|225px|[[Parliament of Malaysia|Parlemen Malaysia]]]] |
|||
=== Asia === |
|||
{| |
|||
|- |
|- |
||
! Negara !! |
|||
| {{flag|Kosovo}} || [[Majelis Kosovo|Kuvendi]] |
|||
|- |
|- |
||
| {{flag| |
| {{flag|Bangladesh}} || |
||
|- |
|- |
||
| {{flag| |
| {{flag|Bhutan}} || |
||
|- |
|- |
||
| {{flag| |
| {{flag|Kamboja}} || |
||
|- |
|- |
||
| {{flag| |
| {{flag|India}} || |
||
|- |
|- |
||
| {{flag| |
| {{flag|Irak}} || |
||
|- |
|- |
||
| {{flag|Israel}} || |
|||
| {{flag|Luxembourg}} || [[Chamber Deputies Luxembourg|Chamber Deputies]] |
|||
|- |
|- |
||
| {{flag|Jepang}} || |
|||
| {{flag|Republik Makedonia|Makedonia}} || [[Majelis Republik Makedonia|Sobranie]] |
|||
|- |
|- |
||
| {{flag|Kuwait}} || |
|||
| {{flag|Malta}} || [[Rumah Representatif Malta|Rumah Representatif]] |
|||
|- |
|- |
||
| {{flag|Kirgistan}} || |
|||
| {{flag|Mauritius}}|| [[Majelis Nasional Mauritius|Majelis Nasional]] |
|||
|- |
|- |
||
| {{flag| |
| {{flag|Lebanon}} || |
||
|- |
|- |
||
| {{flag| |
| {{flag|Malaysia}} || |
||
|- |
|- |
||
| {{flag| |
| {{flag|Mongolia}} || |
||
|- |
|- |
||
| {{flag|Nepal}} || |
| {{flag|Nepal}} || |
||
|- |
|- |
||
| {{flag| |
| {{flag|Pakistan}} || |
||
|- |
|- |
||
| {{flag| |
| {{flag|Singapura}} || |
||
|- |
|- |
||
| {{flag|Thailand}} || |
|||
| {{flag|Papua Nugini}} || [[Parlemen Nasional Papua Nugini|Parlemen Nasional]] |
|||
|- |
|- |
||
|} |
|||
| {{flag|Portugal}} || [[Majelis Republik (Portugal)|Majelis Republik]] |
|||
=== Eropa === |
|||
[[Berkas:Zyrat te parlamentit.jpg|jmpl|ka|225px|Gedung administrasi Parlemen Albania]] |
|||
{| |
|||
|- |
|- |
||
! Negara !! |
|||
| {{flag|Saint Kitts dan Nevis}} || [[Majelis Nasional Saint Kitts dan Nevis|Majelis Nasional]] |
|||
|- |
|- |
||
| {{flag|Albania}} || |
|||
| {{flag|Saint Vincent dan Grenadines}} || [[Rumah Majelis Saint Vincent dan Grenadines|Rumah Majelis]] |
|||
|- |
|- |
||
| {{flag| |
| {{flag|Austria}} || |
||
|- |
|- |
||
| {{flag| |
| {{flag|Belgia}} || |
||
|- |
|- |
||
| {{flag| |
| {{flag|Bulgaria}} || |
||
|- |
|- |
||
| {{flag|Kroasia}} || |
|||
| {{flag|Slovakia}} || [[Dewan Nasional Republik Slovakia|Dewan Nasional]] |
|||
|- |
|- |
||
| {{flag| |
| {{flag|Ceko}} || |
||
|- |
|- |
||
| {{flag| |
| {{flag|Denmark}} || |
||
|- |
|- |
||
| {{flag|Estonia}} || |
|||
| {{flag|Turki}} || [[Majelis Agung Nasional Turki|Majelis Agung Nasional]] |
|||
|- |
|- |
||
| {{flag| |
| {{flag|Finlandia}} || |
||
|- |
|- |
||
| {{flag| |
| {{flag|Jerman}} || |
||
|- |
|- |
||
| {{flag|Yunani}} || |
| {{flag|Yunani}} || |
||
|- |
|- |
||
| {{flag| |
| {{flag|Hungaria}} || |
||
|- |
|- |
||
| {{flag|Islandia}} || |
|||
|} |
|||
=== Sistem Bikameral === |
|||
{| class="wikitable" |
|||
|- |
|- |
||
| {{flag|Irlandia}} || |
|||
! Negara atau Organisasi !! Parlemen !! Kamar atas !! Kamar bawah |
|||
|- |
|- |
||
| {{flag|Italia}} || |
|||
| {{flag|Australia}} || [[Parlemen Australia|Parlemen]] || [[Senat Australia|Senat]] || [[Rumah Representatif Australia|Rumah Representatif]] |
|||
|- |
|- |
||
| {{flag|Kosovo}} || |
|||
| {{flag|Austria}} || [[Parlemen Austria|Parlemen]] || [[Dewan Federal Austria|Dewan Federal Austria]] || [[Dewan Nasional Austria|Dewan Nasional]] |
|||
|- |
|- |
||
| {{flag|Latvia}} || |
|||
| {{flag|Antigua dan Barbuda}} || [[Parlemen Antigua dan Barbuda|Parlemen]] || [[Senat Antigua dan Barbuda|Senat]] || [[Rumah Representatif Antigua dan Barbuda|Rumah Representatif]] |
|||
|- |
|- |
||
| {{flag|Lithuania}} || |
|||
| {{flag| Bahamas}} || [[Parlemen Bahamas|Parlemen]] || [[Senat Bahamas|Senat]] || [[Rumah Majelis Bahamas|Rumah Majelis]] |
|||
|- |
|- |
||
| {{flag|Luksemburg}} || rowspan="14" | |
|||
| {{flag|Barbados}} || [[Parlemen Barbados|Parlemen]] || [[Senat Barbados|Senat]] || [[Barbados Rumah Majelis|Rumah Majelis]] |
|||
|- |
|- |
||
| {{flag|Republik Makedonia|Makedonia}} |
|||
| {{flag|Belarus}} || [[Majelis Nasional Belarus|Majelis Nasional]] || [[Dewan Belarus|Dewan Republik]] || [[Rumah Representatif Republik Belarus|Rumah Representatif]] |
|||
|- |
|- |
||
| {{flag|Malta}} |
|||
| {{flag|Belize}} || [[Majelis Nasional Belize|Majelis Nasional]] || [[Senat Belize|Senat]] || [[Rumah Representatif Belize|Rumah Representatif]] |
|||
|- |
|- |
||
| {{flag|Moldova}} |
|||
| {{flag|Belgium}} || [[Belgian Federal Parlemen|Federal Parlemen]] || [[Belgian Senat|Senat]] || [[Belgian Chamber Representatif|Chamber Representatif]] |
|||
|- |
|- |
||
| {{flag|Montenegro}} |
|||
| {{flag|Bhutan}} || [[Parlemen Bhutan|Parlemen]] || [[Dewan Nasional Bhutan|Dewan Nasional]] || [[Majelis Nasional Bhutan|Majelis Nasional]] |
|||
|- |
|- |
||
| {{flag|Belanda}} |
|||
| {{flag|Cambodia}} || [[Parlemen Cambodia|Parlemen]] || [[Senat Cambodia|Senat]] || [[Majelis Nasional Cambodia|Majelis Nasional]] |
|||
|- |
|- |
||
| {{flag|Norwegia}} |
|||
| {{flag|Canada}} || [[Parlemen Canada|Parlemen]] || [[Senat Canada|Senat]] || [[Canadian Rumah Commons|Rumah Commons]] |
|||
|- |
|- |
||
| {{flag|Polandia}} |
|||
| {{flag|Republik Ceko}} || [[Parlemen Repulik Ceko|Parlemen]] || [[Senat Republik Ceko|Senat]] || [[Chamber Deputies Republik Ceko|Chamber Deputies]] |
|||
|- |
|- |
||
| {{flag|Serbia}} |
|||
| {{flag|Ethiopia}} || [[Federal Parlemenary Majelis]] || [[Rumah Federation]] || [[Rumah People's Representatif]] |
|||
|- |
|- |
||
| {{flag|Slowakia}} |
|||
| {{flag|Uni Eropa}} || [[Legislature Uni Eropa]] || [[Dewan Uni Eropa]] || [[European Parlemen]] |
|||
|- |
|- |
||
| {{flag|Slovenia}} |
|||
| {{flag|Germany}} ||[[Parlemen Jerman|Federal Legislature]] || [[Bundesrat|Bundesrat (Federal Dewan)]] || [[Bundestag|Bundestag (Federal Diet)]] |
|||
|- |
|- |
||
| {{flag|Spanyol}} |
|||
| {{flag|Grenada}} || [[Parlemen Grenada|Parlemen]] || [[Senat Grenada|Senat]] || [[Rumah Representatif Grenada|Rumah Representatif]] |
|||
|- |
|- |
||
| {{flag|Swedia}} |
|||
| {{flag|India}} ||[[Parlemen India|Parlemen]] || [[Rajya Sabha]] (Dewan States) || [[Lok Sabha]] (Rumah People) |
|||
|- |
|- |
||
| {{flag|Swiss}} |
|||
| {{flag|Irlandia}} || [[Oireachtas]] || [[Seanad Éireann]] || [[Dáil Éireann]] |
|||
|- |
|- |
||
| {{flag|Britania Raya}} || |
|||
| {{flag|Iraq}} || [[Parlemen]] || Dewan Union<ref> Dewan Union is defined in [[constitution Iraq]] but does not currently exist.</ref> || Dewan Representatif |
|||
|- |
|- |
||
| {{flag|Aku}} |
|||
| {{flag|Italy}} || [[Parlemen Italy|Parlemen]] || [[Italian Senat|Senat Republik]] || [[Italian Chamber Deputies|Chamber Deputies]] |
|||
=== Pasifik === |
|||
[[Berkas:Parlamento da Nova Zelândia.jpg|225px|jmpl|lurus|Parlemen Selandia Baru]] |
|||
{| |
|||
|- |
|- |
||
! Negara !! |
|||
| {{flag|Jamaica}} || [[Parlemen Jamaica|Parlemen]] || Senat || Rumah Representatif |
|||
|- |
|- |
||
| {{flag|Australia}} || |
|||
| {{flag|Japan}} || [[Diet Japan|Diet]] || [[Rumah Dewanlors]] || [[Rumah Representatif Japan|Rumah Representatif]] |
|||
|- |
|- |
||
| {{flag|Selandia Baru}} || |
|||
| {{flag|Malaysia}} || [[Parlemen Malaysia|Parlemen]] || [[Dewan Negara]] (Senat) || [[Dewan Rakyat]] (Rumah Representatif) |
|||
|- |
|- |
||
| {{flag|Papua Nugini}} || |
|||
| {{flag|Belanda}} || [[States-General Nerldans|Staten-Generaal (States-General)]] || [[Senat Nerldans|Eerste Kamer (Senat)]] || [[Rumah Representatif Nerldans|Tweede Kamer (Rumah Representatif)]] |
|||
|- |
|- |
||
| {{flag|Samoa}} || |
|||
| {{flag|Pakistan}} || [[Parlemen Pakistan|Parlemen]] || [[Senat Pakistan|Senat Secretariat]] || [[Majelis Nasional Pakistan|Majelis Nasional Secretariat]] |
|||
|- |
|- |
||
| {{flag|Vanuatu}} || |
|||
| {{flag|Polandia}} || [[Parlemen Polandia|Parlemen]] || [[Senat Polandia|Senat]] || [[Sejm]] |
|||
|- |
|||
| {{flag|Saint Lucia}} || [[Parlemen Saint Lucia|Parlemen]] || [[Senat Saint Lucia|Senat]] || [[Rumah Majelis Saint Lucia|Rumah Majelis]] |
|||
|- |
|||
| {{flag|Slovenia}} || [[Slovenian Parlemen|Parlemen]] || [[Dewan Nasional (Slovenia)|Dewan Nasional]] (hanya partai)<ref>{{cite book |url=http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Lakota-Igor.PDF |title=Sistem nepopolne dvodomnosti v slovenskem parlamentu (diplomska naloga) |trans_title= system incomplete bicameralism in Slovenian Parlemen (diploma sis) |page=59 |first=Igor |last=Lakota |year=2006 |accessdate=16 December 2010 |publisher=Faculty Social Sciences, University Ljubljana |language=Slovene}}</ref> || [[Majelis Nasional (Slovenia)|Majelis Nasional]] |
|||
|- |
|||
| {{flag|Afrika Selatan}} || [[Parlemen Afrika Selatan|Parlemen]] || [[Dewan Nasional Provinsi]] || [[Majelis Nasional Afrika Selatan|Majelis Nasional]] |
|||
|- |
|||
| {{flag|Spain}} || [[Cortes Generales]] || [[Spanish Senat|Senat]] || [[Spanish Congress Deputies|Congress Deputies]] |
|||
|- |
|||
| {{flag|Thailand}} || [[Majelis Nasional Thailand|Majelis Nasional]] || [[Senat Thaildan|Senat]] || [[Rumah Representatif Thaildan|Rumah Representatif]] |
|||
|- |
|||
| {{flag|Trinidad dan Tobago}} || [[Parlemen Trinidad dan Tobago|Parlemen]] || [[Senat Trinidad dan Tobago|Senat]] || [[Rumah Representatif Trinidad dan Tobago|Rumah Representatif]] |
|||
|- |
|||
| {{flag|Britania Raya}} || [[Parlemen Britania Raya|Parlemen]] || [[Dewan Tuan]] || [[Dewan Rakyat Britania Raya|Dewan Rakyat]] |
|||
|- |
|- |
||
|} |
|} |
||
Baris 220: | Baris 220: | ||
* [[Sistem semipresidensial]] |
* [[Sistem semipresidensial]] |
||
==Referensi== |
== Referensi == |
||
{{reflist}} |
{{reflist}} |
||
{{politik-stub}} |
|||
[[Kategori:Sistem politik]] |
[[Kategori:Sistem politik]] |
Revisi terkini sejak 24 Agustus 2024 13.48
Bagian dari seri tentang |
Politik |
---|
Portal politik |
Sistem Parlementer atau sistem keparlemenan adalah salah satu bentuk sistem pemerintahan di mana eksekutif, yaitu pemerintah atau kabinet, bertanggung jawab langsung kepada legislatif atau parlemen. Dalam sistem ini, pemimpin eksekutif biasanya adalah seorang Perdana Menteri yang diangkat dari partai atau koalisi partai yang memiliki mayoritas kursi di parlemen. Sistem parlementer umumnya ditemukan di negara-negara dengan tradisi demokrasi yang panjang, seperti Inggris, Kanada, dan Australia, serta beberapa negara lain di dunia.[1]
Ciri khas dari sistem parlementer adalah hubungan yang erat antara eksekutif dan legislatif. Perdana Menteri dan kabinetnya adalah anggota parlemen, dan mereka harus mempertahankan dukungan mayoritas dari parlemen untuk tetap berkuasa. Jika pemerintah kehilangan dukungan mayoritas, parlemen dapat mengajukan mosi tidak percaya, yang jika disetujui, dapat menyebabkan jatuhnya pemerintah dan memicu pemilihan umum baru. Oleh karena itu, sistem ini cenderung menghasilkan pemerintahan yang stabil dan kooperatif antara eksekutif dan legislatif, meskipun dalam beberapa kasus juga dapat memicu ketidakstabilan politik jika tidak ada mayoritas yang jelas.[2]
Selain itu, dalam sistem parlementer, kepala negara dan kepala pemerintahan sering kali adalah dua individu yang berbeda. Kepala negara bisa seorang Raja atau Presiden yang memiliki peran seremonial, sedangkan kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri yang memimpin kabinet dan menjalankan pemerintahan sehari-hari. Ini berbeda dengan sistem presidensial di mana Presiden berfungsi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan sekaligus.[3]
Ciri-ciri sistem parlementer
[sunting | sunting sumber]Pendalaman teori | Republik konstitusional | Monarki konstitusional | ||
---|---|---|---|---|
Presidensial | Semipresidensial | Parlementer | Parlementer | |
Kepala negara | Presiden | Raja/Ratu | ||
Kepala pemerintahan | Presiden | Perdana Menteri | ||
Sifat kepala negara | Populer | Seremonial | ||
Sifat kepala pemerintahan | Populer | Seremonial | Populer | |
Kekuasaan kepala negara | Pemisahan atau pembagian | Hanya pemisahan | ||
Masa jabatan kepala negara | ditentukan jangka waktu |
seumur hidup | ||
Masa jabatan kepala pemerintahan | ditentukan jangka waktu |
Tidak ditentukan jangka waktu | ||
Masa pemilihan umum presiden | ditentukan jangka waktu (4-6 tahun) |
– | ||
Masa pemilihan umum legislatif | tepat waktu | berubah-ubah sesuai dengan keputusan Perdana Menteri | ||
Kekuasaan negara | Pemisahan atau pembagian | Hanya pemisahan | ||
Pemegang kekuasaan | Eksekutif | Legislatif | ||
Hak prerogratif untuk eksekutif | Presiden | Perdana Menteri | ||
Hak kekuasaan wilayah negara | Presiden | Perdana Menteri | ||
Hak pendapat menurut UUD/UU/peraturan diberlakukan/dicabut | Presiden | Perdana Menteri | ||
Tampilan kepala negara dalam kabinet | ya | tidak (kecuali ada undangan Perdana Menteri) | ||
Eksekutif tanggungjawab kepada legislatif | tidak | ya | ||
Eksekutif dijatuhkan legislatif | tidak | ya | ||
Posisi eksekutif | Partai politik dan profesional | Hanya Partai Berkuasa Mayoritas Parlemen (termasuk partai koalisi) | ||
Hubungan legislatif dan eksekutif | harus lepas dari jabatan legislatif | merangkap sebagai jabatan legislatif | ||
Posisi kedudukan legislatif dengan eksekutif | sejajar | legislatif lebih tinggi dibandingkan eksekutif | ||
Pembubaran legislatif oleh eksekutif | tidak | ya | ||
Keputusan kepala negara | tidak dapat diganggu gugat (keputusan mutlak) |
dapat diubah melalui legislatif | ||
Keterlibatan kepala negara untuk hak partai politik/hak pemilih | ya | tidak | ||
Keterlibatan anggota keluarga kepala negara untuk hak partai politik/hak pemilih/anggota eksekutif | ya | tidak | ||
Jumlah keturunan dalam posisi kepala negara | tidak tentu | hanya satu | ||
Rangkap jabatan kepala negara | ya | tidak | ||
Pengusulan/Pengubah/Pengganti/Perbaikan UUD/UU/peraturan bersama dengan legislatif |
Presiden | Perdana Menteri | ||
Pemilihan kepala negara | dipilih rakyat (langsung) atau parlemen (tidak langsung) |
diwariskan turun temurun menurut UU | ||
Pemilihan kepala pemerintahan | dipilih rakyat (langsung) atau parlemen (tidak langsung) |
ditunjuk Presiden | dipilih rakyat (langsung) atau parlemen (tidak langsung) | |
Hukuman kepada kepala negara | Pemakzulan | Dilucut haknya | ||
Hukuman kepada kepala pemerintahan | Pemakzulan | Mosi tak percaya | ||
Lingkungan Istana Negara | kalangan umum | pribadi | ||
Posisi elite/orang kaya | setara | dianggap bangsawan/feodal |
Ciri-ciri pemerintahan parlemen yaitu:
- Dikepalai oleh seorang perdana menteri sebagai kepala pemerintahan sedangkan kepala negara dikepalai oleh presiden/raja.
- Kekuasaan eksekutif presiden ditunjuk oleh legislatif sedangkan raja diseleksi berdasarkan undang-undang.
- Perdana menteri memiliki hak prerogratif (hak istimewa) untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen.
- Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.
- Kekuasaan eksekutif bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.
- Kekuasaan eksekutif dapat dijatuhkan oleh legislatif.
- Parlemen sebagai pemegang kekuasaan di negara tersebut.
Kelebihan dan kelemahan sistem parlementer
[sunting | sunting sumber]Kelebihan Sistem Pemerintahan Parlementer:
- Pembuat kebijakan dapat ditangani secara cepat karena mudah terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif. Hal ini karena kekuasaan eksekutif dan legislatif berada pada satu partai atau koalisi partai.
- Garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik jelas.
- Adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet sehingga kabinet menjadi berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan.
- Pembuatan keputusan memakan waktu yang cepat.
Kekurangan Sistem Pemerintahan Parlementer:
- Kedudukan badan eksekutif atau kabinet sangat tergantung pada mayoritas dukungan parlemen sehingga sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen.
- Kelangsungan kedudukan badan eksekutif atau kabinet tidak bisa ditentukan berakhir sesuai dengan masa jabatannya karena sewaktu-waktu kabinet dapat bubar.
- Masa pemilihan umum dapat berubah-ubah dengan jangka waktu tertentu.
- Kabinet dapat mengendalikan parlemen. Hal itu terjadi apabila para anggota kabinet adalah anggota parlemen dan berasal dari partai mayoritas. Karena pengaruh mereka yang besar diparlemen dan partai, anggota kabinet dapat mengusai parlemen.
- Parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif. Pengalaman mereka menjadi anggota parlemen dimanfaatkan dan manjadi bekal penting untuk menjadi menteri atau jabatan eksekutif lainnya.
Negara dengan sistem pemerintahan parlementer
[sunting | sunting sumber]Amerika
[sunting | sunting sumber]Negara | |
---|---|
Antigua dan Barbuda | |
Bahamas | |
Barbados | |
Belize | |
Kanada | |
Dominika | |
Grenada | |
Jamaika | |
Saint Kitts dan Nevis | |
Saint Lucia | |
Saint Vincent dan Grenadines | |
Trinidad dan Tobago |
Asia
[sunting | sunting sumber]Negara | |
---|---|
Bangladesh | |
Bhutan | |
Kamboja | |
India | |
Irak | |
Israel | |
Jepang | |
Kuwait | |
Kirgistan | |
Lebanon | |
Malaysia | |
Mongolia | |
Nepal | |
Pakistan | |
Singapura | |
Thailand |
Eropa
[sunting | sunting sumber]Negara | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albania | ||||||||||||
Austria | ||||||||||||
Belgia | ||||||||||||
Bulgaria | ||||||||||||
Kroasia | ||||||||||||
Ceko | ||||||||||||
Denmark | ||||||||||||
Estonia | ||||||||||||
Finlandia | ||||||||||||
Jerman | ||||||||||||
Yunani | ||||||||||||
Hungaria | ||||||||||||
Islandia | ||||||||||||
Irlandia | ||||||||||||
Italia | ||||||||||||
Kosovo | ||||||||||||
Latvia | ||||||||||||
Lithuania | ||||||||||||
Luksemburg | ||||||||||||
Republik Makedonia | ||||||||||||
Malta | ||||||||||||
Moldova | ||||||||||||
Montenegro | ||||||||||||
Belanda | ||||||||||||
Norwegia | ||||||||||||
Polandia | ||||||||||||
Serbia | ||||||||||||
Slowakia | ||||||||||||
Slovenia | ||||||||||||
Spanyol | ||||||||||||
Swedia | ||||||||||||
Swiss | ||||||||||||
Britania Raya | ||||||||||||
Templat:Country data Aku
Pasifik[sunting | sunting sumber]
Lihat pula[sunting | sunting sumber]Referensi[sunting | sunting sumber]
|