Lembaga Nonstruktural

Lembaga Nonstruktural (disingkat LNS) adalah lembaga yang dibentuk melalui peraturan perundang-undangan tertentu guna menunjang pelaksanaan fungsi negara dan pemerintah, yang dapat melibatkan unsur-unsur pemerintah, swasta dan masyarakat sipil, serta dibiayai oleh anggaran negara. LNS tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, namun dalam dinamika penyelenggaraan negara dan pemerintahan terdapat tugas dan fungsi lain yang dinilai harus diselenggarakan, sehingga perlu dibentuk lembaga independen. Dinamika dimaksud melahirkan bermacam varian LNS dengan tugas dan fungsi masing-masing, seperti mempercepat proses terwujudnya penegakan dan kepastian hukum, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan juga pengembangan kehidupan sosial budaya di Indonesia.

Daftar lembaga nonstruktural

Berikut adalah daftar LNS yang ada di Indonesia hingga saat ini  :

1. Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia
2. Badan Amil Zakat Nasional
3. Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional
4. Badan Nasional Pengelola Perbatasan
5. Badan Nasional Sertifikasi Profesi
6. Badan Olahraga Profesional
7. Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal
8. Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
9. Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
10. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas
11. Badan Pengawas Pemilihan Umum
12. Badan Pengelola Dana Abadi Umat
13. Badan Pengembangan Wilayah Surabaya - Madura
14. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
15. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan
16. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun
17. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Sabang
18. Badan Perlindungan Konsumen Nasional
19. Badan Pertimbangan Kepegawaian
20. Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional
21. Badan Pertimbangan Perfilman Nasional
22. Badan Restorasi Gambut
23. Badan Standarisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan
24. Dewan Energi Nasional
25. Dewan Jaminan Sosial Nasional
26. Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
27. Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan
28. Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun
29. Dewan Kelautan Indonesia
30. Dewan Ketahanan Nasional
31. Dewan Ketahanan Pangan
32. Dewan Koperasi Indonesia
33. Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus
34. Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
35. Dewan Nasional Perubahan Iklim
36. Dewan Pengupahan Nasional
37. Dewan Pers
38. Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah
39. Dewan Pertimbangan Presiden
40. Dewan Riset Nasional
41. Dewan Sumber Daya Air Nasional
42. Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional
43. Kantor Staf Presiden
44. Komisi Banding Merek
45. Komisi Banding Paten
46. Komisi Informasi Pusat
47. Komisi Kejaksaan
48. Komisi Kepolisian Nasional
49. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan
50. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
51. Komisi Nasional Lanjut Usia
52. Komisi Pemberantasan Korupsi
53. Komisi Pemilihan Umum
54. Komisi Penanggulangan AIDS Nasional
55. Komisi Pengawas Haji Indonesia
56. Komisi Pengawas Persaingan Usaha
57. Komisi Penyiaran Indonesia
58. Komisi Perlindungan Anak Indonesia
59. Komite Akreditasi Nasional
60. Komite Inovasi Nasional
61. Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur
62. Komite Nasional Keselamatan Transportasi
63. Komite Nasional Pengendalian Flu Burung (Avian Influenza) dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza
64. Komite Olah Raga Nasional Indonesia
65. Komite Pengarah Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Pulau Batam, Pulau Bintan, dan Pulau Karimun
66. Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan
67. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
68. Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran
69. Konsil Kedokteran Indonesia
70. Lembaga Kerja Sama Tripartit
71. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
72. Lembaga Produktivitas Nasional
73. Lembaga Sensor Film
74. Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan
75. Ombudsman Republik Indonesia
76. Otoritas Jasa Keuangan
77. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
78. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Lembaga nonstruktural yang telah dibubarkan

1. Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional
2. Badan Koordinasi Keamanan Laut
3. Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik
4. Badan Pengembangan Kawasan Pengembagan Ekonomi Terpadu
5. Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)
6. Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk Aceh dan Nias (BRR Aceh-Nias)
7. Dewan Buku Nasional
8. Dewan Gula Indonesia
9. Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia
10. Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia
11. Komisi Hukum Nasional
12. Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak
13. Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan
14. Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat
15. Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program Kebijakan dan Reformasi (UPK3KR)
16. Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan

Lihat pula

• Lembaga pemerintah nonkementerian
• Daftar lembaga pemerintahan Indonesia

Pranala luar

• Daftar Lembaga Non Struktural dan Independen yang menerima Dana APBN melalui Kementerian Negara dan Lembaga