Badan Akuntabilitas Keuangan Negara Dewan Perwakilan Rakyat: Perbedaan antara revisi
k Bot: Perubahan kosmetika |
Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |
||
Baris 67: | Baris 67: | ||
|- |
|- |
||
| |
| |
||
|-Nurul Istiqlal |
|||
|- |
|||
| |
| |
||
|} |
|} |
Revisi per 25 April 2019 10.37
Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (bahasa Inggris: State Finance Accountability Committee) yang disingkat menjadi BAKN adalah badan yang dapat dibantu oleh akuntan, ahli, analis keuangan dan peneliti dibentuk pada permulaan masa keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dan menetapkan susunan dan keanggotaan berjumlah paling sedikit tujuh orang dan paling banyak sembilan orang atas usul fraksi pada permulaan tahun sidang merupakan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat yang bersifat tetap.
Badan akuntabilitas Publik ini terdapat pula dibeberapa negara antara lain di Inggris menggunakan nama Public Accounts Committee, Australia dengan nama Joint Committee of Public Accounts and Audit atau di India bernama Committee on Public Accounts
Organisasi
Pimpinan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara terdiri atas satu orang ketua dan satu orang wakil ketua bersifat kolektif dan kolegial yang dipilih dari anggota mengingkuti prinsip keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi dalam sebuah rapat yang dipimpin oleh pimpinan DPR setelah penetapan susunan dan keanggotaan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara.
Tugas
- Melakukan penelaahan terhadap temuan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat
- Menyampaikan hasil penelaahan kepada komisi-komisi
- Menindaklanjuti hasil pembahasan komisi terhadap temuan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yang dilakukan atas permintaan komisi
- Memberikan masukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dalam hal rencana kerja pemeriksaan tahunan, hambatan pemeriksaan, serta penyajian dan kualitas laporan
- Mengusulkan kepada komisi agar BPK melakukan pemeriksaan lanjutan.
- Meminta penjelasan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pemerintah, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.
- Hasil kerja disampaikan kepada pimpinan DPR dalam rapat paripurna secara berkala.[1]
Internasional
Inggris
Public Accounts Committee (PAC) merupakan sebuah komite yang dipilih dari House of Commons di Inggris yang bertanggung jawab mengawasi pengeluaran pemerintah untuk memastikan efektif dan jujur.
Australia
Joint Committee of Public Accounts and Audit (JCPAA) sejak pertama kali didirikan pada tahun 1913 merupakan lembaga Commonwealth untuk menjelaskan keabsahan, efisiensi dan efektivitas penggunaan uang publik.
India
Committee on Public Accounts pertama kali dibentuk pada tahun 1921 yang terdiri dari 22 anggota yang 15 anggota berasal dipilih oleh Lok Sabha dan 7 Anggota dipilih oleh Rajya Sabha bertugas mendalami pengeluaran pemerintah dan laporan dari Pengawas Keuangan dan Auditor Jenderal.
Anggota
Nama | Fraksi | Jabatan |
---|---|---|
H. Ahmad Muzani | Partai Gerakan Indonesia Raya | Ketua |
MAYJEN TNI (PURN) Yahya Sacawiria, S.IP., MM | Partai Demokrat | Wakil Ketua |
Prof.Dr.Ismet Ahmad | Partai Amanat Nasional | Anggota |
Ir. Nur Yasin, MBA | Partai Kebangkitan Bangsa | Anggota |
Ir. A. Edwin Kawilarang | Partai Golongan Karya | Anggota |
Drs. H. A. Fauzi Achmad, MBA | Partai Hati Nurani Rakyat | Anggota |
DRA. Eva Kusuma Sundari MA, MDE | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | Anggota |
DR. A.W Thalib, MSi | Partai Persatuan Pembangunan | Anggota |
DR. Mohamad Sohibul Iman | Partai Keadilan Sejahtera | Anggota |
Sekretariat
Nama | Jabatan |
---|---|
M. Yus Iqbal, SE. | Kepala Bagian |
Tuti Retnowati, B.Sc | Kepala Sub Bagian Rapat |
Eko Riswanto, SE. | Kepala Sub Bagian Tata Usaha |
Endang Wahyuni, SE. | Staf |
Achmad Ridho, SE. | |
Jati Prasetyaningsih | |
Endang Setia Purnama | |
Referensi
Pranala luar
- Situs Resmi mengenai Badan Akuntabilitas Keuangan Negara
- Ketua, Wakil ketua dan Anggota
- Sekretariat
Karya yang berkaitan dengan Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Wikisource
Pustaka
- (Inggris) McGee, David (2002). The overseers: public accounts committees and public spending. Pluto Press. hlm. 115. ISBN 0745319866, 9780745319865 Periksa nilai: invalid character
|isbn=
(bantuan). - (Inggris) Jones, Catherine Anne (1987). The origins of the Victorian Parliamentary Public Accounts Committee. University of Melbourne Press. hlm. 406.