Kejaksaan Agung Republik Indonesia: Perbedaan antara revisi
Perbaikan kesalahan ketik, Perbaikan tata bahasa Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan aplikasi seluler Suntingan aplikasi Android |
Tag: kemungkinan menambah konten tanpa referensi atau referensi keliru Menghilangkan referensi VisualEditor |
||
Baris 48: | Baris 48: | ||
== Unsur pimpinan dan unsur pembantu pimpinan == |
== Unsur pimpinan dan unsur pembantu pimpinan == |
||
'''<big>Pimpinan</big>''' |
|||
Unsur pimpinan Kejaksaan Agung terdiri atas Jaksa Agung dan Wakil Jaksa Agung, keduanya merupakan satu kesatuan. |
|||
* '''Jaksa Agung''' |
|||
* '''[[Jaksa Agung Indonesia|Jaksa Agung]]''' ('''Jakgung''') merupakan pejabat negara, pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang Kejaksaan Indonesia. Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh [[Presiden Indonesia|presiden]]. Jaksa Agung Indonesia saat ini adalah [[ST Burhanuddin|Dr. ST. Burhanuddin., S.H.,M.H]] yang menjabat sejak [[20 November|23 Oktober]] [[2014|2019]]. |
|||
* '''Wakil Jaksa Agung''' |
|||
* Wakil Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas usul Jaksa Agung, dan bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. |
|||
'''<big>Elemen Pendukung Pimpinan</big>''' |
|||
Sedangkan unsur pembantu pimpinan adalah Jaksa Agung Muda dan Wakil Jaksa Agung Muda serta Badan Pendidikan dan Pelatihan. Terdapat tujuh Jaksa Agung Muda dan satu Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan, yaitu:<ref>[https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176388/Perpres_Nomor_15_Tahun_2021.pdf Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Agung]</ref> |
|||
* Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan |
* '''Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan''' |
||
* Jaksa Agung Muda Bidang |
** Sekretariat Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan |
||
** Biro Perencanaan |
|||
⚫ | |||
** Biro Umum |
|||
⚫ | |||
** Biro Kepegawaian |
|||
⚫ | |||
** Biro Keuangan |
|||
⚫ | |||
** Biro Perlengkapan |
|||
⚫ | |||
** Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri |
|||
⚫ | |||
* '''Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen''' |
|||
** Sekretariat Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen |
|||
** Direktorat Ideologi, Politik, Pertahanan, dan Keamanan |
|||
** Direktorat Sosial, Kebudayaan, dan Kemasyarakatan |
|||
** Direktorat Ekonomi dan Keuangan |
|||
** Direktorat Pengamanan Pembangunan Strategis |
|||
** Direktorat Teknologi Informasi dan Produksi Intelijen |
|||
⚫ | |||
** Sekretariat Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum |
|||
** Direktorat Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda |
|||
** Direktorat Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara, Ketertiban Umum, dan Tindak Pidana Umum Lainnya |
|||
** Direktorat Tindak Pidana Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya |
|||
** Direktorat Tindak Pidana Terorisme dan Lintas Negara |
|||
⚫ | |||
** Sekretariat Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus |
|||
** Direktorat Penyidikan |
|||
** Direktorat Penuntutan |
|||
** Direktorat Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi, dan Eksaminasi |
|||
** Direktorat Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat |
|||
⚫ | |||
** Sekretariat Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara |
|||
** Direktorat Perdata |
|||
** Direktorat Tata Usaha Negara |
|||
** Direktorat Pertimbangan Hukum |
|||
⚫ | |||
** Sekretariat Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer |
|||
** Direktorat Penindakan |
|||
** Direktorat Penuntutan |
|||
** Direktorat Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa, dan Eksaminasi |
|||
⚫ | |||
** Sekretariat Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan |
|||
** Inspektorat I |
|||
** Inspektorat II |
|||
** Inspektorat III |
|||
** Inspektorat IV |
|||
** Inspektorat V |
|||
** Inspektorat Keuangan |
|||
⚫ | |||
* '''Staf Ahli''' |
|||
'''<big>Pusat</big>''' |
|||
* Pusat Penelitian dan Pengembangan |
|||
* Pusat Penerangan Hukum |
|||
* Pusat Data, Statistik Kriminal, dan Teknologi Informasi |
|||
* Pusat Pemulihan Aset |
|||
== Tugas dan wewenang Jaksa Agung == |
== Tugas dan wewenang Jaksa Agung == |
Revisi per 2 September 2022 09.27
Kejaksaan Agung Republik Indonesia | |
---|---|
![]() | |
Gambaran umum | |
Didirikan | 22 Juli 1960 |
Dasar hukum | Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 |
Yurisdiksi | Republik Indonesia |
Slogan | Satya Adhi Wicaksana |
Lokasi | Jakarta |
Pimpinan | |
Jaksa Agung | Sanitiar Burhanuddin |
Wakil Jaksa Agung | Sunarta |
Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan | Bambang Sugeng Rukmono |
Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen | Amir Yanto |
Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum | Fadil Zumhana |
Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus | Febrie Adriansyah |
Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer | Anwar Saadi |
Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara | Feri Wibisono |
Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan | Ali Mukartono |
Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan | Tony Tribagus Spontana |
Kantor pusat | |
Jl. Sultan Hasanuddin No.1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan - Indonesia | |
Situs Web | |
www |
Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejakgung RI) adalah lembaga kejaksaan yang berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Indonesia.
Kejaksaan Agung, kejaksaan tinggi (berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi) dan kejaksaan negeri (berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota) merupakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan, di mana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.
Unsur pimpinan dan unsur pembantu pimpinan
Pimpinan
- Jaksa Agung
- Wakil Jaksa Agung
Elemen Pendukung Pimpinan
- Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan
- Sekretariat Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan
- Biro Perencanaan
- Biro Umum
- Biro Kepegawaian
- Biro Keuangan
- Biro Perlengkapan
- Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri
- Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen
- Sekretariat Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen
- Direktorat Ideologi, Politik, Pertahanan, dan Keamanan
- Direktorat Sosial, Kebudayaan, dan Kemasyarakatan
- Direktorat Ekonomi dan Keuangan
- Direktorat Pengamanan Pembangunan Strategis
- Direktorat Teknologi Informasi dan Produksi Intelijen
- Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum
- Sekretariat Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum
- Direktorat Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda
- Direktorat Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara, Ketertiban Umum, dan Tindak Pidana Umum Lainnya
- Direktorat Tindak Pidana Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya
- Direktorat Tindak Pidana Terorisme dan Lintas Negara
- Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus
- Sekretariat Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus
- Direktorat Penyidikan
- Direktorat Penuntutan
- Direktorat Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi, dan Eksaminasi
- Direktorat Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat
- Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
- Sekretariat Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
- Direktorat Perdata
- Direktorat Tata Usaha Negara
- Direktorat Pertimbangan Hukum
- Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer
- Sekretariat Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer
- Direktorat Penindakan
- Direktorat Penuntutan
- Direktorat Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa, dan Eksaminasi
- Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan
- Sekretariat Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan
- Inspektorat I
- Inspektorat II
- Inspektorat III
- Inspektorat IV
- Inspektorat V
- Inspektorat Keuangan
- Badan Pendidikan dan Pelatihan
- Staf Ahli
Pusat
- Pusat Penelitian dan Pengembangan
- Pusat Penerangan Hukum
- Pusat Data, Statistik Kriminal, dan Teknologi Informasi
- Pusat Pemulihan Aset
Tugas dan wewenang Jaksa Agung
Tugas dan wewenang Jaksa Agung adalah:
- menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan
- mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang
- mengesampingkan perkara demi kepentingan umum
- mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara
- dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana;
- mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Jaksa Agung memberikan izin kepada tersangka atau terdakwa untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit dalam negeri, kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilakukan perawatan di luar negeri, atas rekomendasi dokter.
Lihat pula
Pranala luar