Lompat ke isi

Unjuk rasa RUU Pilkada 2024: Perbedaan antara revisi

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Jelajahi riwayat secara interaktif
← Revisi sebelumnyaRevisi selanjutnya →
Konten dihapus Konten ditambahkan
VisualTeks wiki
Koreksi
Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler Suntingan seluler lanjutan
Baris 219: Baris 219:
File:2024_Indonesian_local_election_law_protests_in_Medan_30.jpg
File:2024_Indonesian_local_election_law_protests_in_Medan_30.jpg
</gallery>
</gallery>

⚫
== Lihat pula ==
⚫
*[[Kerusuhan Mei 1998]], peristiwa kerusuhan massa dan demonstrasi anti-pemerintah di Indonesia
⚫
*[[Unjuk rasa Hong Kong 2019–2020]], demonstrasi serupa di Hong Kong yang menuntut pencabutan RUU


==Referensi==
==Referensi==
{{reflist|2}}
{{reflist|2}}

⚫
== Lihat Juga ==

⚫
*[[Kerusuhan Mei 1998]] - Peristiwa kerusuhan massa dan demonstarasi anti-pemerintah di Indonesia
⚫
*[[Unjuk rasa Hong Kong 2019–2020|Unjuk rasa Hong Kong 2019-2020]] - Demonstrasi serupa di Hong Kong yang menuntut pencabutan RUU


== Pranala luar ==
== Pranala luar ==

* [https://indonesiadarurat.framer.website/ Indonesia Darurat]
* [https://indonesiadarurat.framer.website/ Indonesia Darurat]

{{Bencana di Indonesia tahun 2024}}
{{Bencana di Indonesia tahun 2024}}

[[Kategori:Fenomena internet]]
[[Kategori:Fenomena internet]]
[[Kategori:Indonesia dalam tahun 2024]]
[[Kategori:Indonesia dalam tahun 2024]]

Revisi per 24 Agustus 2024 04.26

Unjuk Penolakan RUU Pilkada Indonesia 2024
Massa berkumpul di depan Gerbang Utama Kompleks Parlemen
Massa memanjat pagar kompleks parlemen
Persiapan menghadapi gas air mata
Aksi di Medan
Tape art di jalanan
Aksi unjuk rasa di Jakarta.
Tanggal22 Agustus 2024 (2024-08-22) – sekarang (sekarang)
LokasiIndonesia (di antaranya Jakarta, Yogyakarta, Bandung, Padang, Surakarta, Surabaya, Semarang, Malang, Makassar, Tasikmalaya, Jambi, Bandar Lampung, Ambon, Bengkulu, Cirebon, Kendari, Palembang, Samarinda, Bekasi, Banjarmasin, Balikpapan, Palu, Gorontalo, Mataram, Kupang, Pekanbaru, Banda Aceh, Palangka Raya, dan Bukittinggi)
Sebab
  • Rencana pengesahan rancangan perubahan keempat Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota
  • Pelanggaran Konstitusi yang dilakukan oleh Baleg DPR dengan membuat RUU Pilkada yang melawan keputusan Mahkamah Konstitusi
Tujuan
  • Pembatalan pengesahan rancangan perubahan keempat Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota.
  • Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah 2024 sesuai Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 dan No. 70/PPU-XXII/2024
MetodeUnjuk rasa, aktivisme Internet, aktivisme mahasiswa, protes, pendudukan
Hasil
  • Ditundanya sidang paripurna pengesahan revisi UU Pilkada oleh DPR-RI
Pihak terlibat

Demonstran dan organisasi
(kepemimpinan tidak terpusat)

Tokoh utama

(Kepemimpinan tidak terpusat)
Tokoh media sosial:

Tokoh politik:

Jumlah korban

Luka-luka: 82

Luka-luka: 10

  • 1 anggota DPR RI[12]
  • 7 polisi di Jakarta[13]
  • 1 orang polisi di Cirebon[10]
  • 1 orang polisi di Riau[11]
480 orang ditangkap
  • 301 orang ditangkap (di area DPR RI)[14]
  • 179 orang ditangkap[15][16]
2 wartawan terluka[17][18]

Unjuk rasa Penolakan RUU Pilkada atau Aksi #KawalPutusanMK atau Aksi Peringatan Darurat Indonesia[19] terjadi sebagai bentuk protes masyarakat Indonesia atas tindakan Badan Legislasi DPR-RI yang melakukan penyusunan revisi UU No. 10 tahun 2016 yang bertentangan dengan Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 dan No. 70/PUU-XXII/2024.[20]

Unjuk rasa berlangsung mulai dari 22 Agustus 2024 di berbagai wilayah Indonesia serta di media sosial, diiringi dengan munculnya fenomena 'PERINGATAN DARURAT' atau 'DARURAT DEMOKRASI' dan tagar seperti #KawalPutusanMK, #TolakPolitikDinasti, dan #TolakPilkadaAkal2an.

Latar Belakang

Polemik revisi UU Pilkada

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016

Mahkamah Konstitusi berkedudukan sebagai pemutus tertinggi pertentangan sebuah peraturan terhadap Undang Undang Dasar, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 24C ayat 1. Pada 20 Agustus 2024 menetapkan Putusan No. 60/PUU-XXII/2024 yang menambahkan penjelasan mengenai batas usia Calon Kepala Daerah dalam Pasal 7 Ayat 2 Poin E UU No. 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Serta Putusan No. 70/PUU-XXII/2024 yang merevisi ambang batas parlemen untuk pencalonan kepala daerah dalam Pasal 40 Ayat 3 UU No 10 tahun 2106.[21][22]

Menanggapi putusan ini, Badan Legislasi DPR RI melaksanakan rapat pleno untuk membahas revisi UU No. 10 tahun 2016 ini dengan berdasarkan kepada Putusan Mahkamah Agung No. 23 P/HUM/2024, dan mengabaikan sepenuhnya Putusan MK No. 70/PUU-XXII/2024 dan menerima sebagian Putusan MK No.60 /PUU-XXII/2024.[23] Sikap ini berbeda dengan tanggapan DPR RI atas Putusan MK No.29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023 dan 55/PU-XXI/2023 yang ditetapkan melalui Peraturan KPU tanpa melakukan revisi ata undang-undang.[24]

Rapat pleno ini menghasilkan RUU Pilkada 2024 yang selesai pada 21 Agustus 2024, sehari setelah keputusan MK, dan dijadwalkan untuk disahkan melalui sidang paripurna DPR-RI pada 22 Agustus 2024.[25] Tindakan ini dianggap menguntungkan calon-calon tertentu yang diduga memiliki keterkaitan dengan keluarga presiden dan koalisi pemerintahan[26] dan merusak demokrasi Indonesia melalui nepotisme,[27] karena pendaftaran untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dibuka pada 27 Agustus 2024. Kejadian ini menyulut kemarahan rakyat dan menjadi pembicaraan di media sosial yang menaikkan tagar #KawalPutusanMK dan "Peringatan Darurat" menjadi salah satu topik tren di media sosial X.[28]

Gaya hidup Kaesang dan Erina Gudono

Sebagai pihak yang dinilai diuntungkan atas reivisi RUU Pilkada ini, gaya hidup keluarga putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep serta Erina Gudono disorot karena dianggap tidak sensitif. Pada saat demonstrasi terjadi, mereka memamerkan foto liburan ke Los Angeles menggunakan pesawat jet pribadi Gulfstream G650 sebagai persiapan Erina untuk melanjutkan studi di Philadelphia, termasuk berbelanja perlengkapan bayi serta makan roti seharga Rp 400.000. Tindakan ini mengundang kemarahan warganet, yang menyamakan sikapnya dengan Marie Antoinette.[29]

Peringatan Darurat

Tangkapan layar video “EAS Indonesia Concept (24/10/1991), ANM-021 (Mesem) - First Encounter” yang diunggah kanal YouTube EAS Indonesia Concept.

Meme internet "Peringatan Darurat" yang diunggah pertama kali pada 21 Agustus 2024 menjadi pendorong munculnya aksi unjuk rasa penolakan RUU Pilkada 2024 pada 22 Agustus 2024. Fenomena ini berupa unggahan video statis atau gambar tanggakapan layar dari Garuda Pancasila berwarna putih pada sebuah latar belakang biru tua dengan tulisan "PERINGATAN DARURAT" berwarna putih, yang menyerupai sistem peringatan darurat yang digunakan di beberapa negara.

Video statis dan gambar tangkapan layar ini berasal dari film pendek dengan genre analog horor yang berjudul “EAS Indonesia Concept (24/10/1991), ANM-021 (Mesem) - First Encounter” yang diunggah kanal YouTube EAS Indonesia Concept.

Meme ini pertama kali diunggah pada media sosial X oleh akun @BudiBukanIntel pada Rabu (21/08) pukul 08.12 WIB. sebagai tanggapan candaan atas postingan akun @PJalawira yang membahas kemungkinan kerusuhan dan pendudukan kantor-kantor pemerintah, setelah beredarnya hasil pembahasan rapat pleno Baleg DPR RI dan undangan rencana rapat paripurna pengesahan RUU Pilkada yang dianggap pelanggaran konstitusi.[1]

Selanjutnya, gambar "peringatan darurat" ini digunakan secara luas oleh pengguna media sosial sebagai simbol protes terhadap Baleg DPR RI yang melanggar konstitusi. Tokoh publik seperti Najwa Shihab, Bivitri Susanti, Joko Anwar, El Rumi, Syifa Hadju, dan Pandji Pragiwaksono juga turut menyebarkan gambar "peringatan darurat" di berbagai kanal sosial media. Akun-akun komunitas, LSM, kampus, dan akun kelompok massa juga menggunakan gambar ini untuk menghimpun, mengkonsolidasi, serta memberikan dukungan atas aksi protes di lapangan.

Unjuk rasa

Menyebarnya pesan "Peringatan Darurat" ditanggapi dengan ajakan aksi demonstrasi di beberapa titik di Indonesia, seperti: [30] [31]

Aksi di Jakarta

Pada tanggal 22 Agustus 2024, demonstrasi di depan Gedung DPR RI dihadiri ribuan orang, yang membuat 3.200 aparat dikerahkan untuk pengamanan.[32] Demonstrasi serupa juga terjadi di depan Gedung Mahkamah Konstitusi.[33] Bertepatan, Aksi Kamisan ke-828 di depan Istana Negara juga menjadi titik kumpul massa.[34] Aksi ini membawa replika pisau guillotine yang menjadi simbol perlawanan terhadap monarki.[35]

Aksi ini tidak hanya dihadiri oleh massa dari buruh dan mahasiswa saja, tetapi juga dari kalangan pesohor seperti pegiat film Joko Anwar dan Reza Rahadian;[36] pelawak tunggal seperti Arie Kriting, Rigen Rakelna,[37] dan Bintang Emon.[38] Beberapa tokoh seperti Halida Hatta, Tom Lembong, Romo Muji Sutrano SY, juga ikut hadir.

Siang hari, pada pukul 14:20 WIB, massa merobohkan gerbang kanan Gedung DPR RI.[39] Salah satu anggota DPR, Habiburokhman, terkena lemparan botol dari demonstran.[40] Aksi berlangsung hingga malam hari dan polisi tercatat melakukan tindakan pemukulan, menggunakan gas air mata, dan menembakkan meriam air untuk menangani massa.[41][42] Wartawan Tempo dan Narasi sempat dianiaya karena berusaha meliput pengunjuk rasa yang dipukuli aparat dan diminta menghapus rekaman videonya.[17][43] Direktur Lokataru, Delpedro Marhaen, ikut dianiaya dan ditangkap.[44]

Demonstrasi kembali dilakukan pada 23 Agustus 2023 dengan berpusat di Gedung KPU RI.[45]

Aksi di Jawa

Sementara di Bandung aksi ini dilakukan di depan gedung DPRD Jawa Barat[46] Pukul 17:30, pagar Gedung DPRD Dirobohkan dan demonstrasi berujung ricuh.[47] Satu orang wartawan dianiaya karena dituduh intel[18] dan satu mahasiswa kehilangan bola mata akibat lemparan batu dari arah barisan aparat pengamanan.[48] Di Tasikmalaya, demonstrasi diwarnai pembakaran beberapa fasilitas di gedung DPRD Kota Tasikmalaya.[49] Di Bogor, ksi dilakukan di Tugu Kujang.[50] Di Cirebon, satu orang mahasiswa dan satu orang polisi mengalami luka-luka saat demonstrasi dilakukan di depan Gedung DPRD Kota Cirebon.[51]

Di Yogyakarta, aksi ini dihadiri ribuan orang, dimulai di Lapangan Parkir Abu Bakar Ali, berjalan ke Titik Nol Kilometer Kota Yogyakarta, dan berhenti di depan Gedung DPRD DIY.[52] Di Semarang, aksi di depan Gedung DPRD Jateng berakhir rusuh setelah massa memaksa untuk masuk sehingga pagar gedung nyaris roboh dan polisi berusaha membubarkan ribuan massa dengan gas air mata.[53][54] Akibatnya, korban jatuh dari pihak pengunjuk rasa berjumlah 26 orang terluka dan 18 dirawat di rumah sakit.[6]

Di Surabaya, aksi demonstrasi dilakukan di depan Tugu Pahlawan.[55] Di Solo, aksi dilakukan di depan Gedung Balai Kota.[56] Di Malang, ribuan peserta demonstrasi turun ke jalan, di sekitar kawasan Bundaran Tugu Malang.[57]

Aksi di Sumatera

Di Padang, demonstrasi dilakukan di depan Gedung DPRD Sumatera Barat.[58] Di Bukittinggi, unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota BUkittinggi dilakukan ratusan massa pada tanggal 23 Agustus 2024 di bawah guyuran hujan lebat.[59] Di Lampung, aksi sudah dilakukan malam sebelumnya, dengan mengenakan kostum Money Heist.[60] Di Sumatera Selatan, aksi dilakukan di Simpang Lima oleh ratusan mahasiswa yang menggunakan topeng politisi seperti Joko Widodo, Bahlil Lahadalia, Yusril Ihza Mahendra, Prabowo Subianto dan Bobby Nasution. Aksi ini juga mengikutsertakan keranda. [61] Di Jambi, ribuan massa mahasiswa melakukan longmarch dari Simpang Bank Indonesia menuju gedung parlemen di Telanai.[62] Aksi ini berakhir ricuh setelah demonstran dipukul oleh polisi. Tiga orang pingsan dan empat luka-luka.[9] Di Aceh, demonstrasi di depan DPRK Lhokseumawe menyebabkan ribuan mahasiswa bentrok dengan aparat.[63] Unjuk rasa di Bengkulu diwarnai penganiayaan oleh petugas keamanan DPRD terhadap mahasiswa saat berusaha membubarkan massa.[64]

Aksi di Sulawesi

Di Makassar, aksi ribuan orang turun ke jalan juga terjadi untuk memprotes pengesahan RUU Pilkada.[65] Sempat terjadi aksi bakar ban dalam unjuk rasa ini.[66] Unjuk rasa dibubarkan karena Ibu Negara Iriana Joko Widodo hendak lewat.[67]Di Kendari, ribuan massa yang terdiri dari mahasiswa dan jurnalis melakukan demonstrasi di depan gedung DPRD Sulawesi Tenggara.[68] Aksi di Palu dilakukan pada 23 Agustus 2024 di depan Gedung DPRD Sulawesi Tengah.[69]

Aksi di Nusa Tenggara

Di Kupang, unjuk rasa aksi duduk berlangsung di depan Kantor KPU NTT.[70] Di Mataram, aksi berakhir ricuh setelah ribuan mahasiswa di depan Gedung DPRD Nusa Tenggara Barat menolak dibubarkan polisi. Pembubaran paksa kemudian dilakukan dengan gas air mata dan meriam air.[71] Di Denpasar, aksi dilakukan pada 23 Agustus 2024 diikuti perwakilan mahasiswa dari berbagai Universitas di Bali, organisasi-organisasi mahasiswa eksternal, LSM/NGO di Bali, LBH Bali selaku pihak yang mendampingi dari segi hukum, hingga masyarakat umum.[72]

Aksi di Maluku dan Papua

Di Ambon, aksi berakhir ricuh dan disertai pemecahan kaca gedung, setelah permintaan massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Pattimura untuk bertemu anggota DPRD dari partai koalisi KIM plus, ditolak karena tidak ada satupun anggota DPRD yang datang.[73] Di Manokwari, aksi dilakukan di depan Gedung DPRD Papua Barat.[74] Unjuk rasa serupa dilakukan di Sorong, tepatnya Taman Sorong, dengan melakukan aksi bisu.[75]

Aksi di Kalimantan

Di Banjarmasin, ribuan massa dari berbagai elemen kampus menduduki DPRD Kalimantan Selatan dalam unjuk rasa. [76][77] Sementara di Samarinda, ribuan massa berkumpul di depan Gedung DPRD Kalimantan Timur untuk menuntut pembatalan RUU Pilkada dan dipercepatnya pengesahan RUU Perampasan Aset.[78] Aksi di Balikpapan, tepatnya di Gadung DPRD Balikpapan sempat ricuh setelah adanya saling dorong mahasiswa dengan polisi.[79] Sejumlah mahasiswa mengikuti aksi darurat demokrasi di DPRD Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat 23 Agustus 2024.[80] Di Palangkaraya, aksi ratusan mahasiswa berakhir ricuh, setelah keinginan menghadirkan Ketua DPRD Kalimantan Tengah tidak dipenuhi. Massa menolak syarat yang diajukan, yaitu hanya poerwakilan yang diperbolehkan masuk gedung DPR dan didengarkan aspirasinya.[81]

Dampak Politik

Sikap partai politik

Fraksi PDI Perjuangan menjadi satu-satunya fraksi yang secara terbuka menentang sikap Baleg DPR RI, sementara delapan fraksi di DPR RI secara bulat menyepakati RUU Pilkada ini.[82] Sebagai pemegang kursi mayoritas di DPR, PDI Perjuangan tidak hadir sama sekali sehingga rapat tidak memenuhi kuorum, dengan demikian keputusan pengesahan RUU Pilkada ditunda.[83]

Meski secara umum Fraksi PKB menyetujui RUU Pilkada 2024,[84] Muhaimin Iskandar selaku Ketua Umum PKB serta Wakil Ketua DPR-RI menyatakan tidak tahu adanya agenda penyusunan RUU Pilkada oleh Baleg DPR-RI,[85] Luqman Hakim dari Fraksi PKB juga tidak menghadiri sidang paripurna.[86] PKB kemudian mengeluarkan pernyataan bersyukur RUU dibatalkan, sehingga artinya aspirasi masyarakat terlihat masih didengar.[87]

Partai Gelora juga memiliki sikap ambigu dalam masalah ini, walau sebenarnya posisinya awalnya diuntungkan. Fahri Hamzah, sebagai tokoh yang dikenal dari partai ini, menyatakan kekecewaannya atas sikap Mahkamah Konstitusi yang dianggapnya memutus di luar tuntutan. Partai Gelora bermaksud menggugat ke MK untuk bisa memberi peluang kepada partai yang tidak memiliki kursi agar bisa mengajukan calon pemimpin daerahnya sendiri.[88]

PKS memutuskan berbalik mendukung pembatalan RUU Pilkada setelah mendengarkan aspirasi masyarakat [89] Sufmi Dasco dari Gerindra menyatakan bahwa keputusan MK tetap dilaksanakan, namun RUU Pilkada yang dibuat bisa dilakukan di periode pemilihan selanjutnya.[90] Partai Demokrat juga menyatakan menarik diri dari pembahasan RUU Pilkada.[91]

Secara individu, politisi Wanda Hamidah menyatakan mengundurkan diri dari Partai Golkar dengan alasan tidak ingin berada di sisi sejarah yang salah dan masih mencintai negaranya.[92]

Sikap Pemerintah

Presiden Jokowi dikritisi karena membuat pernyataan yang menganggap ini hanya bagian dari fungsi check and balances dari MK dan DPR, padahal posisi keputusan Mahkamah Konstitusi adalah final dan mengikat, serta dianggap yang tertinggi dalam pengujian antara UU dan Undang-Undang Dasar. Dengan demikian seharusnya DPR tidak dibiarkan membuat RUU baru untuk mengakali keputusan tersebut.[93][94][95] Pada tanggal 22 Agustus 2024 pukul 17:44, pernyataan baru kemudian dibuat oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, bahwa pemerintah mematuhi keputusan MK.[96] Sementara itu Menkumham menyatakan masih menunggu pembahasan RUU Pilkada oleh Baleg DPR.[97]

Sikap Komisi Pemilihan Umum

KPU menyatakan akan tetap mengikuti keputusan MK, namun setelah berkonsultasi dengan DPR, terkait aturan yang berubah karena sebelumnya mengacu kepada tafsir Mahkamah Agung.[98]

Sikap polisi

Polisi banyak dikritik akibat tindakan berlebihan dalam menghadapi pengunjuk rasa, antara lain pemukulan, penggunaan gas air mata dan meriam air, serta penangkapan.[99] Sebanyak 20 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam aksi perusakan pagar gedung DPR RI.[100] Di sisi lain, beberapa pihak seperti Haidar Alwi dari Haidar Alwi Institute memuji pengamanan yang dilakukan selama unjuk rasa terjadi.[101]

Dampak ekonomi

Saat aksi terjadi, IHSG anjlok ke level 7.497.[102] Sementara, mata uang rupiah melemah ke Rp15.615 per Dolar Amerika.[103] Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, Hariyadi B Sukamdani, lebih khawatir pada penyebab terjadinya aksi kali ini. Dia merasa intervensi politik pada ranah hukum dapat berdampak kepada masalah kepastian hukum yang dapat memicu efek lebih besar jika tidak ditangani secara baik dan netral.[104]

Tanggapan media internasional

Kantor berita Reuters ikut memberikan liputan atas fenomena ini dengan judul berita "Protests across Indonesia as parliament delays change to election law".[105] Reuters juga menyoroti sikap meremehkan oleh Presiden Joko Widodo yang menyatakan bahwa peran Mahkamah Konstitusi dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam peristiwa ini adalah bagian dari "checks and balances". Sorotan negatif serupa diberikan oleh kantor berita BBC, dalam berita berjudul "Election law changes spark mass protests in Indonesia".[106] BBC melaporkan bahwa revisi undang-undang ini adalah upaya untuk menjegal Anies Baswedan, sekaligus memuluskan jalan Kaesang Pangarep yang masih belum memenuhi syarat umur minimal Pilkada.

Media Korea Selatan, Yonhap, memberitakan hal serupa dengan menganggap bahwa tindakan DPR ditujukan untuk memuluskan jalan Kaesang dalam Pemilihan Kepala Daerah 2024.[107] Sementara Channel News Asia, dari Singapura, menerbitkan berita berjudul "Thousands protest Indonesian parliament’s move to subvert court ruling, pave way for Jokowi’s son to contest in local elections", yang menyoroti kecenderungan Presiden Jokowi untuk melapangkan jalan untuk anak-anaknya, setelah sebelumnya Gibran juga mendapat keleluasaan mencalonkan diri di Pilpres setelah MK, di bawah kepemimpinan adik iparnya, Anwar Usman, mengubah aturan mengenai batas umur.[108]

Galeri

Aksi di Jakarta

Wikimedia Commons memiliki media mengenai Unjuk rasa revisi undang-undang pemilihan umum kepala daerah Indonesia 2024.
  • Massa masuk ke halaman Gedung DPR setelah gerbang pagar kanan roboh dalam demonstrasi RUU Pilkada
    Massa masuk ke halaman Gedung DPR setelah gerbang pagar kanan roboh dalam demonstrasi RUU Pilkada
  • Perubuhan pagar DPR dalam demonstrasi RUU Pilkada
    Perubuhan pagar DPR dalam demonstrasi RUU Pilkada
  • Peserta demonstrasi RUU Pilkada terluka
    Peserta demonstrasi RUU Pilkada terluka
  • Grafiti saat demonstrasi RUU Pilkada
    Grafiti saat demonstrasi RUU Pilkada
  • Bentrok polisi dan demonstran di gedung DPR saat demo RUU Pilkada
    Bentrok polisi dan demonstran di gedung DPR saat demo RUU Pilkada
  • Tiruan pisau guillotine saat unjuk rasa
    Tiruan pisau guillotine saat unjuk rasa

Aksi di Medan

Lihat pula

Referensi

  1. ^ a b c "Siapa yang pertama kali mengunggah Garuda Pancasila sebagai simbol protes?" dari situs BBC Indonesia
  2. ^ "Anies Baswedan Unggah Peringatan Darurat: Kembalikan Demokrasi Indonesia" dari situs NTV News
  3. ^ Wijaya, Lani Diana (2024-08-22). "Tim Advokasi Untuk Demokrasi Catat 20 Demonstran Tolak RUU Pilkada Ditangkap, 3 Orang Luka" (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2024-08-23. 
  4. ^ Kompas.com (2024-08-23). "Presiden BEM UI Alami Luka 11 Jahitan Diduga Akibat Kekerasan Aparat saat Demo di DPR". Diakses tanggal 2024-08-24. 
  5. ^ Kompas.com (2024-08-23). "7 Polisi dan 14 Demonstran Terluka Saat Demo Ricuh di Depan Gedung DPR RI". Diakses tanggal 2024-08-24. 
  6. ^ a b TV, Metro, Mahasiswa Korban Kericuhan Demo Tolak Revisi UU Pilkada di Semarang Makin Bertambah, diakses tanggal 2024-08-23 
  7. ^ CNN Indonesia (2024-08-23). "Demo di Bandung, Mata Mahasiswa Terluka Kena Lemparan dan Gas Air Mata". Diakses tanggal 2024-08-24. 
  8. ^ Rahmayanti, Dini Putri (2024-08-22). "Aksi Tolak Revisi UU Pilkada di Bandung Ricuh, Korban Berjatuhan". Diakses tanggal 2024-08-23. 
  9. ^ a b Ricuh, Demo di Gedung DPRD Jambi, Sejumlah Mahasiswa Terluka. dari situs merdeka
  10. ^ a b Seorang polisi dan mahasiswa terluka dalam demo tolak revisi UU Pilkada di DPRD Kota Cirebon. dari situs tribunnews
  11. ^ a b Tak Hanya Aparat, Mahasiswa Juga Jadi Korban Luka - luka Imbas Demo di DPRD Riau. dari situs cakaplah.com
  12. ^ Agency, ANTARA News. "Habiburokhman terkena lemparan botol saat menemui massa aksi RUU Pilkada". Diakses tanggal 2024-08-23. 
  13. ^ 7 Polisi Terluka Saat Amankan Demo di Depan DPR, Kepala-Kaki Robek dari situs Detik.com
  14. ^ Al Farisi, Baharudin (2024-08-22). "Polda Metro Tangkap 301 Pedemo di Gedung DPR RI Pilkada". Kompas. Diakses tanggal 2024-08-23. 
  15. ^ ANTARA (2024-08-22). "Polisi Menangkap 159 Siswa yang Hendak Ikut Demo Tolak RUU Pilkada". JPNN. Diakses tanggal 2024-08-23. 
  16. ^ isa/pua (2024-08-22). "20 Orang Dilaporkan Ditangkap saat Demo Tolak RUU Pilkada di DPR". CNN Indonesia. Diakses tanggal 2024-08-23. 
  17. ^ a b Sani, Ahmad Faiz Ibnu (2024-08-22). "Jurnalis Tempo Dipukul dan Ditendang oleh Diduga Aparat saat Liput Demo Kawal Putusan MK di DPR". Tempo (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2024-08-23. 
  18. ^ a b Bebey, Aksara (2024-08-22). "Jurnalis di Bandung Diduga Dianiaya saat Liput Aksi Menolak Revisi UU Pilkada". merdeka.com. Diakses tanggal 2024-08-23. 
  19. ^ Kompas.com. "Aksi "Peringatan Darurat" dan Kekerasan Aparat yang Berulang". Diakses tanggal 2024-08-23. 
  20. ^ Media, Kompas Cyber (2024-08-22). "Kenapa Muncul "Peringatan Darurat Indonesia"? Halaman all". KOMPAS.com. Diakses tanggal 2024-08-23. 
  21. ^ "Poin-poin Putusan MK soal Syarat dan Usia Calon Kepala Daerah". CNN Indonesia. 2024-08-22. Diakses tanggal 2024-08-22. 
  22. ^ Jo, Beni (2024-08-21). "Isi Putusan MK Soal Pilkada 2024 Berlaku untuk PDIP di Jakarta?". tirto.id. Diakses tanggal 2024-08-23. 
  23. ^ Naufal, Muhammad (2024-08-21). "DPR Hanya Akomodir Parpol Tanpa Kursi, Partai Parlemen Tetap 20%". Tirto.id. Diakses tanggal 2024-08-22. 
  24. ^ we/aha (2023-01-11). "Komisi II Sepakati Revisi PKPU Terkait Syarat Usia Capres-Cawapres". Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Diakses tanggal 2024-08-22. 
  25. ^ Aditya, Nicholas Ryan; Ihsanuddin (2024-08-21). "DPR Setujui RUU Pilkada untuk Anulir Putusan MK, Hanya PDI-P yang Menolak". Kompas.com. Diakses tanggal 2024-08-22. 
  26. ^ Mantalean, Vitorio; Ihsanuddin (2024-08-21). "DPR Manut MA dan Tolak MK soal Usia Cagub, Angin Segar untuk Kaesang". Kompas.com. Diakses tanggal 2024-08-22. 
  27. ^ Afianto, Rian (2024-08-21). "Early Warning System Menjelma Jadi Tanda Bahaya, "Peringatan Darurat" Berubah Jadi Gerakan Massa Melawan Monarki". Jawa Pos. Diakses tanggal 2024-08-22. 
  28. ^ rca (2024-08-21). "Kawal Putusan MK dan Tolak Pilkada Akal-akalan Trending Topic di X". Sindonews.com. Diakses tanggal 2024-08-22. 
  29. ^ Apridawaty, Titi Sutinah (2024-08-23). "Erini Gudono Jadi Perbincangan Hangat Warganet di Tengah Demo RUU Pilkada". Sindonews.com. Diakses tanggal 2024-08-23. 
  30. ^ mab/fra (2024-08-21). "Ribuan Buruh Kepung DPR Besok: Sampai Kiamat Kami Akan Perang". CNN Indonesia. Diakses tanggal 2024-08-23. 
  31. ^ Media, Kompas Cyber (2024-08-21). "Demo "Peringatan Darurat" di Bandung dan Jogja Digelar Besok, Ini Lokasinya". KOMPAS.com. Diakses tanggal 2024-08-23. 
  32. ^ Rizky, Martyasari. "Jelang Demo Darurat Indonesia, 3.200 Aparat Dikerahkan Amankan Jakarta". CNBC Indonesia. Diakses tanggal 2024-08-23. 
  33. ^ Rahmayanti, Adhe. "Imbas Aksi Demo di Depan Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat Ditutup - Pojok Satu". Pojoksatu.id. Diakses tanggal 2024-08-23. 
  34. ^ Media, Kompas Cyber (2024-08-22). "Aksi Kamisan Ke-828, Sumarsih Minta Aktivis 98 di DPR Pertahankan Reformasi". KOMPAS.com. Diakses tanggal 2024-08-23. 
  35. ^ Mengenal Guillotine, Simbol Anti Monarki dari Prancis yang Dibawa saat Aksi Kawal Putusan MK. dari situs tempo
  36. ^ JATI, RHAMA PURNA (2024-08-22). "Joko Anwar, Reza Rahadian, Arie Kriting Membaur Kawal "Peringatan Darurat" di DPR". kompas.id. Diakses tanggal 2024-08-23. 
  37. ^ Hamdi, Imam (2024-08-22). "Komika Rigen Rakelna Ikut Unjuk Rasa Revisi UU Pilkada: Pejabat Mulai Melawak, Saatnya Komedian yang Melawan". Tempo (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2024-08-23. 
  38. ^ "Bintang Emon Ikut Demo Tolak Revisi UU Pilkada: Kalau Belum Umur 30 Tahun Jangan Nyalon Dulu ya Dek". Tribunjabar.id. Diakses tanggal 2024-08-23. 
  39. ^ Nugraha, Bayu (2024-08-22). "Massa Unjuk Rasa Tolak Revisi UU Pilkada Jebol Pagar DPR". Viva.co.id. Diakses tanggal 2024-08-23. 
  40. ^ Temui Massa Aksi, Anggota DPR Habiburokhman Dilempari Botol. dari situs CNNIndonesia
  41. ^ "Aparat Kepolisian Terekam Lakukan Kekerasan pada Demonstran saat Demo di Area Dalam Gedung DPR RI". Tribun Video. Diakses tanggal 2024-08-23. 
  42. ^ Syahrial, Rizky; Carina, Jessi (2024-08-22). "Ricuh, Polisi Tembakkan "Water Cannon" dan Gas Air Mata ke Massa Demo di DPR". Kompas.com. Diakses tanggal 2024-08-23. 
  43. ^ Media, Kompas Cyber (2024-08-23). "Diintimidasi Polisi Saat Meliput Demo, Jurnalis Narasi: Ini Halangi Kebebasan Pers". KOMPAS.com. Diakses tanggal 2024-08-23. 
  44. ^ Direktur Lokataru, Delpedro Marhaen Ditangkap Saat Demo Tolak RUU Pilkada. dari situs kumparan
  45. ^ Mahasiswa Kembali Gelar Demo di Depan Gedung DPR. dari situs tempo
  46. ^ Ridwan, Muhammad Fauzi (2024-08-22). "Mahasiswa dari Berbagai Kampus di Bandung Gelar Aksi Turun ke Jalan". Republika Online. Diakses tanggal 2024-08-23. 
  47. ^ Maulud, Mochammad Iqbal (2024-08-22). "Demo Tolak RUU Pilkada di Bandung Rusuh, Pagar DPRD Jabar Roboh". Pikiran Rakyat. Diakses tanggal 2024-08-23. 
  48. ^ Mata kiri mahasiswa UNNIBA korban bentrok demo DPRD Jabar alami kebutaan. dari situs detik
  49. ^ Demo Mahasiswa Tolak RUU Pilkada 2024 di Tasikmalaya Ricuh, Sejumlah Fasilitas Gedung DPRD Rusak. dari inews
  50. ^ Mahasiswa Demo di Tugu Kujang Bogor, Tolak Revisi UU Pilkada. dari situs kompas
  51. ^ Seorang Polisi dan Mahasiswa Terluka dalam Demo Tolak Revisi UU Pilkada di DPRD Kota Cirebon. dari situs tribunnews
  52. ^ Asih, Restu Wahyuning (2024-08-22). "Merinding, Ribuan Massa Berkaos Hitam Gelar Aksi Indonesia Darurat Demokrasi di Malioboro". Bisnis.com. Diakses tanggal 2024-08-23. 
  53. ^ dmr/kid (2024-08-22). "Demo Tolak RUU Pilkada di Semarang Rusuh, Pagar DPRD Jateng Dirobohkan". CNN Indonesia. Diakses tanggal 2024-08-23. 
  54. ^ Annizar, Baihaqi (2024-08-22). "Demo di Semarang Ricuh, Ribuan Mahasiswa Ditembaki Gas Air Mata". tirto.id. Diakses tanggal 2024-08-23. 
  55. ^ Liputan6.com (2024-08-22). "Mahasiswa, Nakes hingga Guru Honorer Datangi Tugu Pahlawan Surabaya Gelar Aksi Indonesia Darurat". liputan6.com. Diakses tanggal 2024-08-23. 
  56. ^ syd/kid (2024-08-22). "Ratusan Aparat Gabungan Siaga Jaga 'Demo Darurat' di Depan Balkot Solo". CNN Indonesia. Diakses tanggal 2024-08-23. 
  57. ^ Ribuan Demonstran di Malang Tolak Revisi UU Pilkada Lumpuhkan Lalu Lintas Kota dari situs berita sindonews
  58. ^ Media, Kompas Cyber (2024-08-22). "Demonstran Berdatangan ke Gedung DPRD Sumbar, Jalan S Parman Macet Total". KOMPAS.com. Diakses tanggal 2024-08-23. 
  59. ^ Diguyur Hujan Deras, Inilah Tuntutan Massa Aksi Demo di Bukittinggi dari situs berita Viva
  60. ^ Munthe, Ardi (2024-08-22). "Peringatan Darurat Indonesia, Pemuda Lampung Demo Pakai Kostum Money Heist Tuntut DPR Bubar". Liputan6.com. Diakses tanggal 2024-08-23. 
  61. ^ Liputan6.com (2024-08-22). "Topeng Prabowo Subianto hingga Bobby Nasution Warnai Demo Tolak RUU Pilkada di Palembang". Diakses tanggal 2024-08-23. =
  62. ^ Di Jambi, Ribuan Massa Mahasiswa Gelar Aksi Demo di Gedung DPRD Jambi Menuntut Pembatalan Revisi UU Pilkada. dari situs jambiekspress
  63. ^ Tolak Revisi UU Pilkada, Ribuan Mahasiswa Bentrok dengan Aparat. dari situs RRI
  64. ^ Viral Video Mahasiswa Diinjak Saat Demo Tolak UU Pilkada di Bengkulu. Bukan Polisi, Ini Sosoknya. dari situs TribunNews
  65. ^ Noer, Mohammad (2024-08-22). "Ribuan Mahasiswa di Makassar Tolak Rencana Revisi UU Pilkada". tvOnenews. Diakses tanggal 2024-08-23. 
  66. ^ Mashudi, L. M. (2024-08-22). "Aksi Tolak Revisi UU Pilkada, Mahasiswa di Makassar Bakar Ban". detikcom. Diakses tanggal 2024-08-23. 
  67. ^ Massa Demo Revisi UU Pilkada di Makassar Dipaksa Bubar, Iriana Jokowi Mau Lewat dari situs berita komparan
  68. ^ Mahasiswa dan Jurnalis di Kendari Gelar Aksi Tuntut Revisi RUU Pilkada Pasca Putusan MK. dari situs teras
  69. ^ Tau, CARITAU COM-Pengen Tau Jadi. "Unjuk Rasa Mahasiswa Kawal Putusan MK di Palu". CARITAU.COM - Unjuk Rasa Mahasiswa Kawal Putusan MK di Palu (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2024-08-24. 
  70. ^ Tolak Revisi UU Pilkada, Mahasiswa Aksi Duduk di Depan KPU. dari situs berita detik
  71. ^ Unjuk Rasa Kawal Putusan MK di Mataram Ricuh, Massa Dibubarkan Paksa Gunakan Gas Air Mata. dari situs berita kompas
  72. ^ Andryanto, S. Dian (2024-08-24). "BEM Unud dan Aliansi Bali Menggugat: KPU Segera Tetapkan PKPU Berdasar Putusan MK". Tempo (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2024-08-24. 
  73. ^ Demo Tolak RUU Pilkada di Ambon Ricuh, Massa Lempari Kaca Gedung DPRD. dari situs berita CNNIndpnesia
  74. ^ Mahasiswa dari Berbagai Organisasi di Manokwari Ikut Demo Tolak Revisi UU Pilkada. dari situs berita Kompas
  75. ^ Tolak Revisi UU Pilkada, Koalisi Masyarakat Sipil dan AJI Gelar Aksi Bisu di Taman Sorong dari situs kompas
  76. ^ Tolak RUU Pilkada, Mahasiswa di Banjarmasin Duduki DPRD Kalsel. dari situs berita kompas
  77. ^ Ribuan Massa di Kalsel Gelar Aksi Unjuk Rasa Tolak RUU Pilkada dari situs tribunnews
  78. ^ Ribuan Mahasiswa Kaltim Geruduk Gadung DPRD Tuntut Pembatalan RUU Pilkada dan Perampasan Aset dari situs berita mediakaltim
  79. ^ Massa Tolak TUU Pilkada di Balikpapan Diwarnai Aksi Saling Dorong dari situs antara
  80. ^ "Aksi kawal putusan MK di DPRD Kalbar | ANTARA Foto". antarafoto.com. Diakses tanggal 2024-08-24. 
  81. ^ Aksi Ricuh Aliansi Rakyat di DPRD Kalteng Protes Revisi UU Pilkada 2024, Minta Ketua DPRD Hadir. dari situs tribunnews
  82. ^ Aristama, Faisal (2024-08-21). "Cuma PDIP yang Menolak, 8 Fraksi DPR Setuju Revisi UU Pilkada". Rmol.id. Diakses tanggal 2024-08-23. 
  83. ^ Aditya, Nicholas Ryan; Ramadhan, Ardito (2024-08-22). "Tak Penuhi Kuorum, Rapat Paripurna UU Pilkada Hanya Dihadiri 89 Orang". Kompas.com. Diakses tanggal 2024-08-23. 
  84. ^ Fiqri, Achmad Al (2024-08-22). "[[Partai Kebangkitan Bangsa|PKB]]". Sindonews.com. Diakses tanggal 2024-08-23.  Konflik URL–wikilink (bantuan)
  85. ^ Feisal, Rio (2024-08-22). "Cak Imin mengaku tidak tahu ada rapat Baleg DPR bahas RUU Pilkada". Antaranews.com. Diakses tanggal 2024-08-23. 
  86. ^ Rosman, Ira Guslina Sufa, Ade (2024-08-22). "Suara Fraksi PKB di DPR Terbelah Sikapi Revisi UU Pilkada - Nasional Katadata.co.id". katadata.co.id. Diakses tanggal 2024-08-23. 
  87. ^ Waku, Fersianus (2024-08-22). "PKB Bersyukur DPR Batal Sahkan RUU Pilkada: Suara Rakyat Didengar". Tribunnews.com. Diakses tanggal 2024-08-23. 
  88. ^ Suryarandika, Rizky (2024-08-21). "Fahri Hamzah Ngeluh dan Protes ke MK, Putusan Soal Pilkada di Luar Permohonan". Republika Online. Diakses tanggal 2024-08-23. 
  89. ^ Chawarazmi, Zamachsyari (2024-08-22). "Sempat Beri Vote Setuju di Baleg, PKS Kini Dukung Pembatalan Revisi RUU Pilkada". kumparan. Diakses tanggal 2024-08-23. 
  90. ^ ast (2024-08-22). "Sufmi Dasco Bilang RUU Pilkada Masih Mungkin Disahkan". JPNN. Diakses tanggal 2024-08-23. 
  91. ^ Demokrat Tarik Diri, Tak Lanjutkan Pembahasan RUU Pilkada. dari situs tempo
  92. ^ Aulia, Fauzaki (2024-08-21). "Wanda Hamidah Umumkan Keluar dari Golkar Melalui Postingan 'Peringatan Darurat Garuda Biru'". Padang Raya - Pikiran Rakyat Media Network. Diakses tanggal 2024-08-23. 
  93. ^ tim/bac (2024-08-22). "Media Asing Soroti Pernyataan Jokowi soal DPR vs Putusan MK". CNN Indonesia. Diakses tanggal 2024-08-22. 
  94. ^ Hamdi, Imam (2024-08-22). "Jokowi Biarkan DPR Anulir Putusan MK soal Ambang Batas Calon Kepala Daerah". Tempo (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2024-08-23. 
  95. ^ Achmad, Nirmala Maulana (2024-08-22). "MKMK Siap Kawal Putusan soal Pilkada: Putusan MK Final dan Mengikat". KOMPAS.com. Diakses tanggal 2024-08-23. 
  96. ^ Nugraheny, Dian Erika; Prabowo, Dani (2024-08-22). "Istana Tegaskan Akan Ikuti Putusan MK Soal Pencalonan Pilkada". Kompas.com. Diakses tanggal 2024-08-22. 
  97. ^ Aditya, Nicholas Ryan; Ramadhan, Ardito (2024-08-22). "Menkumham Tunggu Sikap DPR soal Pengesahan Revisi UU Pilkada". KOMPAS.com. Diakses tanggal 2024-08-23. 
  98. ^ yla/kid (2024-08-22). "KPU Siapkan Draf PKPU Syarat Pencalonan Pilkada Mengacu Putusan MK". CNN Indonesia. Diakses tanggal 2024-08-22. 
  99. ^ Amnesty International Soroti Kekerasan Polisi ke Massa Demo Penolakan RUU Pilkada. dari situs merdeka
  100. ^ Polisi Tetapkan 19 Pendemo Tolak Revisi UU Pilkada Jadi Tersangka. dari situs CNN Indonesia
  101. ^ Polri Diapresiasi Saat Bertugas Amankan Demo Tolak Revisi UU Pilkada. dari situs merdeka
  102. ^ Tonce, Dionisio Damara (2024-08-22). "Demo "Peringatan Darurat", IHSG Dibuka Ambruk ke Level 7.497". Bisnis Indonesia. Diakses tanggal 2024-08-23. 
  103. ^ rev. "Demo Peringatan Darurat Meluas, Rupiah Lanjut Melemah ke Rp 15.615/US$". Diakses tanggal 2024-08-23. 
  104. ^ Damiana. "Geramnya Bos Hotel, Ungkap Efek Ngeri di Balik Demo Darurat Indonesia". CNBC Indonesia. Diakses tanggal 2024-08-24. 
  105. ^ "Protests across Indonesia as parliament delays change to election law". Reuters (dalam bahasa Inggris). 22 Agustus 2024. 
  106. ^ "Election law changes spark mass protests in Indonesia". BBC (dalam bahasa Inggris). 22 Agustus 2024. 
  107. ^ rds/bac (2024-08-22). "Soroti Demo Tolak UU Pilkada, Media Korsel Singgung Kaesang". CNN Indonesia. Diakses tanggal 2024-08-23. 
  108. ^ "Thousands protest Indonesian parliament's move to subvert court ruling, pave way for Jokowi's son to contest in local elections". CNA (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2024-08-23. 

Pranala luar

Diperoleh dari "https://wiki-indonesia.club/w/index.php?title=Unjuk_rasa_RUU_Pilkada_2024&oldid=26211987"