Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia

Templat:Kementerian Luar Negeri Negeri 'Kementerian Luar Negeri Negeri Republik Indonesia atau disebut Kementerian Luar Negeri atau dipanggil Departemen Luar Negeri, disingkat Deplu (bahasa Inggris: Ministry of Foreign Affairs)) adalah kementerian Indonesia berkedudukan di Ibu kota negara Indonesia merupakan salah satu dari tiga kementerian yaitu Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia secara nomenklatur dalam UUD 1945. kementerian ini tidak dapat diubah atau dibubarkan oleh presiden. dan mempunyai tugas menyelenggarakan dan membidangi urusan luar negeri dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam peyelenggaraan pemerintahan negara.

Kementerian Luar Negeri dipimpin oleh seorang Menteri sebagai anggota kabinet (dapat pula dibantu dengan wakil Menteri yang tidak merupakan anggota kabinet melainkan sebagai pejabat karir) secara umum disebut sebagai Menteri Luar Negeri atau disingkat sebagai Menlu yang sekarang dijabat oleh Dr. R.M. Marty M. Natalegawa sejak 22 Oktober 2009 dengan wakil Menteri Triyono Wibowo sejak 28 Agustus 2008.

Sejarah

Dahulu bernama Departemen Luar Negeri Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 berikut Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2008 penamaannya diubah menjadi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia

Pada tahun 1945 sampai tahun 1950 Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia merupakan tahun awal kemerdekaan Indonesia merupakan masa yang menentukan dalam perjuangan dalam penegakan kemerdekaan yang merupakan bagian sejarah yang menentukan karakter atau watak politik luar negeri Indonesia.

• Mengusahakan simpati dan dukungan masyarakat internasional, menggalang solidaritas teman-teman disegala bidang dan dengan berbagai macam upaya memperoleh dukungan dan pengakuan atas kemerdekaan Indonesia
• Melakukan perundingan dan membuat persetujuan :
  • Persetujuan Linggarjati yang menghasilkan pengakuan atas Republik Indonesia meliputi Jawa dan Madura
  • Perjanjian Renville pada tahun 1948 yang menghasilkan pengakuan atas Republik Indonesia meliputi Jawa dan Sumatera
  • Perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB) pada tahun 1949 yang menghasilkan Indonesia dalam bentuk negara federal berbentuk RIS kemudian dengan Semangat Diplomasi Perjuangan yang memungkinkan Indonesia pada akhirnya meraih dukungan luas masyarakat internasional terutama dalam organisasi PBB dengan demikian Indonesia berhasil melakukan diplomasi untuk mengembalikan keutuhan wilayah Indonesia dengan membatalkan Perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB) pada tahun 1950

Kemudian dilanjutkan pada tahun 1960 hingga tahun 1988 berhasil melakukan intergrasi Irian Barat ke dalam pangkuan ibu pertiwi, Indonesia mendapatkan pengakuan sebagai negara kepulauan dalam memperjuangkan hukum laut dalam United Nation Convention on Law of the Sea (UNCLOS), meningkatkan Kerjasama ASEAN, mencari Pengakuan internasional thd Timtim akan tetapi berakhir dengan referendum, Ketua Gerakan Non Blok untuk memperjuangkan kepentingan negara-negara berkembang, Ketua APEC dan Group of 15,keanggotaan Indonesia dalam Peace Building Commission (PBC) dan meningkatkan kerjasama pembangunan ekonomi dengan negara The Group of Twenty (G-20)

Fungsi

• Memagari potensi disintegrasi bangsa
• Upaya membantu pemulihan ekonomi
• Upaya peningkatan citra Indonesia
• Meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan Warga negara Indonesia /WNI
• Melakukan hubungan kerjasama Bilateral, Regional, Multilateral dan Organisasi Internasional

Organisasi

Sekretariat jenderal

• Sekretaris jenderal

Inspektorat jenderal

• Inspektorat Wilayah I
• Inspektorat Wilayah II
• Inspektorat Wilayah III
• Inspektorat Wilayah IV

Direktorat jenderal

• Asia Pasifik dan Afrika
  • Direktorat Asia Timur dan Pasifik
  • Direktorat Asia Selatan dan Tengah
  • Direktorat Afrika Kementerian Luar Negeri
  • Direktorat Timur Tengah
  • Direktorat Kerjasama Intra Kawasan Asia Pasifik dan Afrika
• Amerika dan Eropa
  • Direktorat Amerika Utara dan Tengah
  • Direktorat Amerika Selatan dan Karibia
  • Direktorat Eropa Barat
  • Direktorat Eropa Tengah dan Timur
  • Direktorat Kerjasama Intra Kawasan Amerika dan Eropa
• Kerjasama ASEAN
  • Direktorat Politik dan Keamanan ASEAN
  • Direktorat Kerjasama Ekonomi ASEAN
  • Direktorat Kerjasama Fungsional ASEAN
  • Direktorat Mitra Wicara dan Antar Kawasan
• Multilateral
  • Direktorat Keamanan Internasional dan Pelucutan Senjata
  • Direktorat Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan
  • Direktorat Pembangunan, Ekonomi dan Lingkungan Hidup
  • Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi dan Hak Kekayaan Intelektual
  • Direktorat Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang
• Informasi dan Diplomasi Publik
  • Direktorat Informasi dan Media
  • Direktorat Diplomasi Publik
  • Direktorat Keamanan Diplomatik
  • Direktorat Kerjasama Teknik
• Hukum dan Perjanjian Internasional
  • Direktorat Hukum
  • Direktorat Perjanjian Politik, Keamanan dan Kewilayahan
  • Direktorat Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya
• Protokol dan Konsuler
  • Direktorat Protokol
  • Direktorat Konsuler
  • Direktorat Fasilitas Diplomatik
  • Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia

Badan

• Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK)
  • Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika
  • Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Amerika dan Eropa
  • Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan pada Organisasi Internasional

Staff Ahli Menteri

• Staf Ahli Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
• Staf Ahli Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya
• Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan
• Staf Ahli Bidang Manajemen

Perwakilan luar negeri

Artikel utama: Kedutaan Besar Republik Indonesia, Daftar alamat Kedutaan Besar Republik Indonesia, dan Konsulat Republik Indonesia

Indonesia saat ini telah memiliki sebanyak 118 perwakilan yang terdiri dari 87 Kedutaan Besar, 2 Perutusan Tetap untuk PBB di New York dan Jenewa serta 30 Konsulat Jenderal dan Konsulat Indonesia dan 64 Konsul kehormatan.

Pustaka

• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1982 tentang pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik beserta Protokol Opsionalnya mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan
  • Vienna Convention on Diplomatic Relations and Optional Protocol to the Vienna Convention on Diplomatic Relations and Optional Protocol to the Vienna Convention on Diplomatic Relations concerning Acquisition of Nationality, 1961
  • Vienna Convention on Consular Relations and Optional Protocol to the Vienna Convention on Consular Relation concerning Acquisition of Nationality, 1963
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1982 tentang Pengesahan mengenai Misi Khusus (Convention on Special Missions, New York 1969)
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
• Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri

Lihat pula

• Daftar Kementerian Indonesia

Pranala luar

• Situs web resmi Departemen Luar Negeri Republik Indonesia