Idham Chalid

Dr. KH. Idham Chalid
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ke-4
Masa jabatan 28 Oktober 1971 – 1 Oktober 1977
Presiden	Soeharto
Pendahulu Abdul Harris Nasution Pengganti Adam Malik
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat ke-6
Masa jabatan 28 Oktober 1971 – 1 Oktober 1977
Presiden	Soeharto
Pendahulu Achmad Sjaichu Pengganti Adam Malik
Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Indonesia ke-4
Masa jabatan 10 Juni 1968 – 28 Oktober 1971
Presiden	Soeharto
Pendahulu Adam Malik Pengganti Sunawar Sukowati
Wakil Perdana Menteri Indonesia
Masa jabatan 24 Maret 1956 – 9 April 1957 Menjabat bersama Mohamad Roem
Presiden	Soekarno
Perdana Menteri	Ali Sastroamidjojo
Pendahulu Djanu Ismadi Harsono Tjokroaminoto Pengganti Johannes Leimena Hardi
Masa jabatan 9 April 1957 – 9 Juli 1959 Menjabat bersama Johannes Leimena dan Hardi
Perdana Menteri	Djoeanda Kartawidjaja
Pendahulu Mohammad Roem Pengganti Johannes Leimena
Masa jabatan 22 Februari 1966 – 28 Maret 1966 Menjabat bersama Soebandrio, Johannes Leimena, Chaerul Saleh dan Roeslan Abdulgani
Perdana Menteri	Soekarno
Pengganti Adam Malik Hamengkubuwono IX Soeharto
Masa jabatan 28 Maret 1966 – 25 Juli 1966 Menjabat bersama Johannes Leimena, Adam Malik, Hamengkubuwono IX dan Soeharto
Perdana Menteri	Soekarno
Pendahulu Soebandrio Chaerul Saleh Roeslan Abdulgani Pengganti Tidak Ada
Menteri Sosial Indonesia ad-interim
Masa jabatan 12 Desember 1970 – 11 September 1971
Presiden	Soeharto
Pendahulu Albert Mangaratus Tambunan Pengganti Mohammad Syafa'at Mintaredja
Ketua Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia ke-7
Masa jabatan 1978 – 1983
Presiden	Soeharto
Pendahulu Wilopo Pengganti M Panggabean
Informasi pribadi
Lahir	(1921-08-27)27 Agustus 1921 Satui, Hindia Belanda
Meninggal	11 Juli 2010(2010-07-11) (umur 88) Jakarta, Indonesia
Partai politik	Nahdlatul 'Ulama
Pahlawan Nasional Indonesia Bintang Republik Indonesia
Sunting kotak info • L • B

Dr. KH. Idham Chalid (27 Agustus 1921 – 11 Juli 2010) adalah tokoh bangsa, tokoh agama, tokoh organisasi besar Islam Nahdlatul Ulama (NU) dan juga deklarator sekaligus pemimpin Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Bahkan KH. Idham Chalid merupakan Ketua Tanfidziyah Nahdlatul Ulama terlama dalam sejarah NU dari periode 1956-1984.

Beliau merupakan salah satu politisi Indonesia yang berpengaruh pada masanya. Selain pernah menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri Indonesia pada Kabinet Ali Sastroamidjojo II dan Kabinet Djuanda, Ia juga pernah menjabat sebagai Ketua MPR dan Ketua DPR. Bahkan oleh Presiden Soeharto ia dipercaya menjadi Menteri Kesejahteraan Rakyat, Menteri Sosial Ad Interim dan Ketua DPA.

Pada tanggal 19 Desember 2016, atas jasa jasanya, Pemerintah Republik Indonesia, mengabadikan beliau di pecahan uang kertas rupiah baru, pecahan Rp. 5.000,-.

Latar Belakang

Idham Chalid lahir pada tanggal 27 Agustus 1921 di Satui, bagian tenggara Kalimantan Selatan. Ia merupakan anak tengah dari 8 bersaudara, 4 Laki-laki dan 4 perempuan. Ayahnya H Muhammad Chalid, penghulu asal Amuntai yang sekitar 200 kilometer dari Kota Banjarmasin. Saat usia Idham enam tahun, keluarganya hijrah ke Amuntai dan tinggal di daerah Tangga Ulin, kampung halaman leluhur ayahnya. Ayahnya berdarah Melayu Banjar asli, sedangkan ibunya campuran darah Banjar dan Melayu juga ada darah Bugis.

Konon, keluarganya berasal dari kalangan bergelar atau bangsawan. Tetapi beliau mempunyai cara dan penilaian tentang keturunan dan nasab. Ajaran Islam dan didikan keras ayahnya mengajarkan beliau bahwa kemuliaan seseorang tidak terletak pada darahnya, melainkan pada amal perbuatan dan darma baktinya.

Idham Chalid memiliki 8 orang anak sebagai buah pernikahannya dengan Ibu Hj. Masturah berasal dari Kalimantan Selatan dan dimakamkan berdampingan di pesantren Darul Qur'an, Cisarua.

Riwayat

Sampul Buku mengenai otobigrafi Idham Chalid

Sejak kecil Idham dikenal sangat cerdas dan pemberani. Saat masuk SR ia langsung duduk di kelas dua dan bakat pidatonya mulai terlihat dan terasah. Keahlian berorasi itu kelak menjadi modal utama Idham Chalid dalam meniti karier di jagat politik.

Selepas SR, Idham melanjutkan pendidikannya ke Madrasah Ar-Rasyidiyyah pada tahun 1922. Idham, yang sedang tumbuh dan gandrung dengan pengetahuan, mendapatkan banyak kesempatan untuk mendalami bahasa Arab, bahasa Inggris, dan ilmu pengetahuan umum. Kemudian Idham melanjutkan pendidikannya ke Pesantren Gontor yang terletak di Ponorogo, Jawa Timur. Kesempatan belajar di Gontor juga dimanfaatkan Idham untuk memperdalam bahasa Jepang, Jerman, dan Prancis.

Tamat dari Gontor, 1943, Idham melanjutkan pendidikan di Jakarta. Di ibu kota, kefasihan Idham dalam berbahasa Jepang membuat penjajah Dai-Nipon sangat kagum. Pihak Jepang juga sering memintanya menjadi penerjemah dalam beberapa pertemuan dengan alim ulama. Dalam pertemuan-pertemuan itulah Idham mulai akrab dengan tokoh-tokoh utama NU.

Ketika Jepang kalah perang dan Sekutu masuk Indonesia, Idham Chalid bergabung ke dalam badan-badan perjuangan. Menjelang kemerdekaan, ia aktif dalam Panitia Kemerdekaan Indonesia Daerah di kota Amuntai. Setelah Proklamasi Kemerdekaan, ia bergabung dengan Persatuan Rakyat Indonesia, partai lokal, kemudian pindah ke Serikat Muslim Indonesia.

Tahun 1947 ia bergabung dengan Sentral Organisasi Pemberontak Indonesia Kalimantan, yang dipimpin Hasan Basry yang juga muridnya saat di Gontor. Usai perang kemerdekaan, Idham diangkat menjadi anggota Parlemen Sementara RI mewakili Kalimantan. Tahun 1950 ia terpilih lagi menjadi anggota DPRS mewakili Masyumi. Ketika NU memisahkan diri dari Masyumi, tahun 1952, Idham memilih bergabung dengan Partai Nahdlatul Ulama dan terlibat aktif dalam konsolidasi internal ke daerah-daerah.

Idham memulai kariernya di NU dengan aktif di GP Ansor. Tahun 1952 ia diangkat sebagai ketua PB Ma’arif, organisasi sayap NU yang bergerak di bidang pendidikan. Pada tahun yang sama ia juga diangkat menjadi sekretaris jenderal partai, dan dua tahun kemudian menjadi wakil ketua. Selama masa kampanye Pemilu 1955, Idham memegang peran penting sebagai ketua Lajnah Pemilihan Umum NU.

Sepanjang tahun 1952-1955, ia, yang juga duduk dalam Majelis Pertimbangan Politik PBNU, sering mendampingi Rais Am K.H. Abdul Wahab Hasbullah berkeliling ke seluruh cabang NU di Nusantara.

Dalam Pemilu 1955, NU berhasil meraih peringkat ketiga setelah PNI dan Masyumi. Karena perolehan suara yang cukup besar dalam Pemilu 1955, pada pembentukan kabinet tahun berikutnya, Kabinet Ali Sastroamidjojo II, NU mendapat jatah lima menteri, termasuk satu kursi wakil perdana menteri, yang oleh PBNU diserahkan kepada Idham Chalid. Pada Muktamar NU ke-21 di Medan bulan Desember tahun yang sama, Idham terpilih menjadi ketua umum PBNU. Saat dipercaya menjadi orang nomor satu NU ia masih berusia 34 tahun. Jabatan tersebut dijabatya hingga tahun 1984 dan menjadikannya orang terlama yang menjadi ketua umum PBNU selama 28 tahun.

Kabinet Ali Sastroamijoyo hanya bertahan setahun, berganti dengan Kabinet Djuanda. Namun Idham Chalid tetap bertahan di posisi wakil perdana menteri sampai Dekret Presiden tahun 1959. Idham kemudian ditarik menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung, dan setahun kemudian menjadi wakil ketua MPRS.

Pertengahan tahun 1966 Orde Lama tumbang dan tampillah Orde Baru. Namun posisi Idham di pemerintahan tidak ikut tumbang. Dalam Kabinet Ampera I, Kabinet Ampera II dan Kabinet Pembangunan I yang dibentuk Soeharto, ia dipercaya menjabat Menteri Kesejahteraan Rakyat sampai tanggal 28 Oktober 1971. Kemudian, di akhir tahun 1970 dia juga merangkap jabatan sebagai Menteri Sosial untuk melanjutkan tugas dari mendiang A.M. Tambunan yang telah meninggal dunia pada 12 Desember 1970 sampai dengan 11 September 1971.

Nahdlatul Ulama di bawah kepemimpinan Idham kembali mengulang sukses dalam Pemilu 1971. Namun setelah itu pemerintah melebur seluruh partai menjadi hanya tiga partai: Golkar, PDI, dan PPP dan NU tergabung di dalam PPP.

Idham Chalid menjabat presiden PPP, yang dijabatnya sampai tahun 1989. Ia juga terpilih menjadi ketua MPR/DPR RI periode 1971-1977. Jabatan terakhir yang diemban Idham Chalid adalah ketua Dewan Pertimbangan Agung sampai tahun 1983.

Dalam bidang pendidikan, Idham mendirikan Universitas Nahdlatul Ulama/ UNNU (Sekarang Universitas Islam Nusantara) pada 30 November 1950 bersama K.H Subhan Z.E. (Alm.), K.H. Achsien (Alm.), K.H. Habib Utsman Al-Aydarus (Alm.), dan lain-lain dengan K.H.E.Z Muttaqien (Alm.).

Pahlawan nasional

KH Dr Idham Chalid merupakan salah seorang tokoh yang dianugerahi gelar Pahlawan Nasional oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mewakili pemerintah di Istana Negara, bersama dengan 6 tokoh lain, berdasarkan Keppres Nomor 113/TK/Tahun 2011 tanggal 7 November 2011. Ia merupakan putera Banjar ketiga yang diangkat sebagai Pahlawan Nasional setelah Pangeran Antasari dan Hasan Basry.

Pecahan uang 5000 Rupiah

Mantan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU) dan Ketua MPR/DPR tersebut mendapat gelar Pahlawan Nasional karena dianggap berjasa luar biasa bagi kepentingan bangsa dan negara. Sebagai Ketua NU yang menjabat cukup lama, beliau bisa menentramkan kegelisahan warga NU. Selain untuk agama dan negara, beliau juga aktif dalam dunia pendidikan dan mewariskan dua yayasan pendidikan agama Islam Darul Maarif di Jakarta Selatan dan Darul Qur'an di Cisarua-Bogor, yang sekaligus juga menjadi tempat peristirahatan terakhirnya. Komitmennya dalam bidang pendidikan adalah dengan membuka yayasan pendidikan non-profit untuk orang yang susah atau tidak mampu.

Atas jasa-jasanya selama hidup, Ketua Umum PBNU dari 1956 hingga 1984, KH Idham Chalid menghiasi mata uang Rupiah pecahan 5.000 yang diluncurkan oleh Bank Indonesia dan ditetapkan atas Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2016 tentang Penetapan Gambar Pahlawan Nasional sebagai Gambar Utama pada Bagian Depan Rupiah Kertas dan Rupiah Logam Negara Kesatuan Republik Indonesia.   

Pranala luar

• Riwayat Hidup KH Idham Chalid - Kompas.com, 11 Juli 2010. Diakses 30 Desember 2013.
• Bagir Manan: Idham Chalid pantas dijadikan teladan - Antaranews.com, 21 April 2013, diakses 21 Februari 2014.
• Sepuluh Tokoh Berpengaruh NU Diarsipkan 2014-07-18 di Wayback Machine., diakses 1 April 2014.

Jabatan politik
Didahului oleh: Abdul Harris Nasution	Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat 1971–1977	Diteruskan oleh: Adam Malik
Didahului oleh: Achmad Sjaichu	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat 1971–1977
Didahului oleh: A.M. Tambunan	Menteri Sosial Indonesia 1970–1971	Diteruskan oleh: Mohammad Syafa'at Mintaredja
Didahului oleh: Adam Malik	Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Indonesia 1966–1973	Diteruskan oleh: Surono Reksodimedjo
Didahului oleh: Mohamad Roem	Wakil Perdana Menteri Indonesia 1956–1959	Diteruskan oleh: J. Leimena
Jabatan pemerintahan
Didahului oleh: Wilopo	Ketua Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia 1978–1983	Diteruskan oleh: M Panggabean
Jabatan organisasi Islam
Didahului oleh: K.H. Hasan Gipo	Ketua Umum Tanfidziyah PBNU 1952–1984	Diteruskan oleh: K.H. Abdurrahman Wahid