Lembaga Nonstruktural

Lembaga Nonstruktural (disingkat LNS) adalah lembaga yang dibentuk melalui peraturan perundang-undangan tertentu guna menunjang pelaksanaan fungsi negara dan pemerintah, yang dapat melibatkan unsur-unsur pemerintah, swasta dan masyarakat sipil, serta dibiayai oleh anggaran negara. LNS tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, namun dalam dinamika penyelenggaraan negara dan pemerintahan terdapat tugas dan fungsi lain yang dinilai harus diselenggarakan, sehingga perlu dibentuk lembaga independen. Dinamika dimaksud melahirkan bermacam varian LNS dengan tugas dan fungsi masing-masing, seperti mempercepat proses terwujudnya penegakan dan kepastian hukum, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan juga pengembangan kehidupan sosial budaya di Indonesia.

Daftar lembaga nonstruktural

Berikut adalah daftar LNS yang ada di Indonesia hingga saat ini  :

1. Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia
2. Badan Amil Zakat Nasional
3. Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional
4. Badan Nasional Pengelola Perbatasan
5. Badan Nasional Sertifikasi Profesi
6. Badan Olahraga Profesional
7. Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal
8. Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
9. Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
10. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas
11. Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik
12. Badan Pengawas Pemilihan Umum
13. Badan Pengelola Dana Abadi Umat
14. Badan Pengembangan Wilayah Surabaya - Madura
15. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
16. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan
17. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun
18. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Sabang
19. Badan Perlindungan Konsumen Nasional
20. Badan Pertimbangan Kepegawaian
21. Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional
22. Badan Pertimbangan Perfilman Nasional
23. Badan Restorasi Gambut
24. Badan Standarisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan
25. Dewan Energi Nasional
26. Dewan Jaminan Sosial Nasional
27. Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
28. Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan
29. Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun
30. Dewan Kelautan Indonesia
31. Dewan Ketahanan Nasional
32. Dewan Ketahanan Pangan
33. Dewan Koperasi Indonesia
34. Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus
35. Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
36. Dewan Nasional Perubahan Iklim
37. Dewan Pengupahan Nasional
38. Dewan Pers
39. Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah
40. Dewan Pertimbangan Presiden
41. Dewan Riset Nasional
42. Dewan Sumber Daya Air Nasional
43. Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional
44. Kantor Staf Presiden
45. Komisi Banding Merek
46. Komisi Banding Paten
47. Komisi Informasi Pusat
48. Komisi Kejaksaan
49. Komisi Kepolisian Nasional
50. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan
51. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
52. Komisi Nasional Lanjut Usia
53. Komisi Pemberantasan Korupsi
54. Komisi Pemilihan Umum
55. Komisi Penanggulangan AIDS Nasional
56. Komisi Pengawas Haji Indonesia
57. Komisi Pengawas Persaingan Usaha
58. Komisi Penyiaran Indonesia
59. Komisi Perlindungan Anak Indonesia
60. Komite Akreditasi Nasional
61. Komite Inovasi Nasional
62. Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur
63. Komite Nasional Keselamatan Transportasi
64. Komite Nasional Pengendalian Flu Burung (Avian Influenza) dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza
65. Komite Olah Raga Nasional Indonesia
66. Komite Pengarah Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Pulau Batam, Pulau Bintan, dan Pulau Karimun
67. Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan
68. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
69. Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran
70. Konsil Kedokteran Indonesia
71. Lembaga Kerja Sama Tripartit
72. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
73. Lembaga Produktivitas Nasional
74. Lembaga Sensor Film
75. Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan
76. Ombudsman Republik Indonesia
77. Otoritas Jasa Keuangan
78. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
79. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Lembaga nonstruktural yang telah dibubarkan

1. Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional
2. Badan Koordinasi Keamanan Laut
3. Badan Pengembangan Kawasan Pengembagan Ekonomi Terpadu
4. Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)
5. Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk Aceh dan Nias (BRR Aceh-Nias)
6. Dewan Buku Nasional
7. Dewan Gula Indonesia
8. Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia
9. Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia
10. Komisi Hukum Nasional
11. Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak
12. Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan
13. Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat
14. Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program Kebijakan dan Reformasi (UPK3KR)
15. Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan

Lihat pula

• Lembaga pemerintah nonkementerian
• Daftar lembaga pemerintahan Indonesia

Pranala luar

• Daftar Lembaga Non Struktural dan Independen yang menerima Dana APBN melalui Kementerian Negara dan Lembaga