Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat

Badan Kehormatan dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia dan merupakan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia yang bersifat tetap.^[1] Badan Kehormatan kemudian berganti nama menjadi Mahkamah Kehormatan Dewan pada tahun 2014 atau sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia menetapkan susunan dan keanggotaan Badan Kehormatan dengan memperhatikan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap [fraksi] pada permulaan masa keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia dan permulaan tahun sidang.^[1]

Keanggotaan

Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia beranggotakan 11 (sebelas) orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, 2 (dua) orang wakil ketua merangkap anggota, dan 8 anggota lainnya.^[1]

Anggota Badan Kehormatan ditetapkan dalam rapat paripurna pada permulaan masa keanggotan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia dan pada permulaan tahun sidang.^[1]

Pimpinan

Pimpinan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial, yang terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua, yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan memperhatikan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.^[1]

Tata Beracara

Tata Beracara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia diatur dalam Peraturan DPR RI No. 01/DPR RI/IV/2007-2008 tentang Tata Beracara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia.^[1]^[2]

Daftar Pimpinan dan Anggota

Berikut adalah daftar pimpinan dan anggota Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia periode 2009-2014.^[3]^[4]

Nama	Fraksi	Jabatan
Surahman Hidayat	F-PKS	Ketua
Lili Abdjudiredja	F-PG	Wakil Ketua
H. Sufmi Dasco Ahmad	F-PGerinda	Wakil Ketua
Junumart Girsang	F-PDIP	Wakil Ketua

Kontak^[5]

Email	bdn_kehormatan@dpr.go.id
Telepon	021-5715897, 021-5715880, 021-5715482, 021-5715896
Fax	021-5715895
Alamat	Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270

Referensi

^ ^a ^b ^c ^d ^e ^f "Tentang Badan Kehormatan dalam situs web resmi DPR RI". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2010-11-22. Diakses tanggal 2010-12-01.
^ "Tata Beracara Badan Kehormatan DPR RI". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2010-12-14. Diakses tanggal 2010-12-01.
^ "Pimpinan Badan Kehormatan DPR RI". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2010-11-22. Diakses tanggal 2010-12-01.
^ "Daftar Anggota Badan Kehormatan DPR RI". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2010-11-22. Diakses tanggal 2010-12-01.
^ "Kontak Badan Kehormatan DPR RI". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2010-11-22. Diakses tanggal 2010-12-01.

Artikel bertopik Indonesia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.

Artikel bertopik politik ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.

[bakor-1] ^ ^a ^b ^c ^d ^e ^f "Tentang Badan Kehormatan dalam situs web resmi DPR RI". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2010-11-22. Diakses tanggal 2010-12-01.

[2] "Tata Beracara Badan Kehormatan DPR RI". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2010-12-14. Diakses tanggal 2010-12-01.

[3] "Pimpinan Badan Kehormatan DPR RI". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2010-11-22. Diakses tanggal 2010-12-01.

[4] "Daftar Anggota Badan Kehormatan DPR RI". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2010-11-22. Diakses tanggal 2010-12-01.

[5] "Kontak Badan Kehormatan DPR RI". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2010-11-22. Diakses tanggal 2010-12-01.

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

l b s Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Fungsi	Legislasi Anggaran Pengawasan
Tugas dan wewenang	Persetujuan Pertimbangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
Hak	Interpelasi Angket Menyatakan pendapat
Alat kelengkapan	Pimpinan (Ketua Wakil Ketua) Badan Musyawarah Komisi (I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII) Badan Legislasi Badan Anggaran Badan Kerja Sama Antar-Parlemen Mahkamah Kehormatan Dewan Badan Urusan Rumah Tangga Badan Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Aspirasi Masyarakat Panitia khusus Panitia kerja
Periode	1945–1950 (KNIP) 1950 (DPR RIS) 1950-1956 (DPRS) 1956–1959 DPR Peralihan 1960–1965 (DPR-GR) 1965–1966 (DPR-GR tanpa PKI) 1966–1971 (DPR-GR/DPR Orde Baru) 1971–1977 1977–1982 1982–1987 1987–1992 1992–1997 1997–1999 1999–2004 2004–2009 2009–2014 2014–2019 2019–2024 2024–2029
Anggota	RIS 1950–1956 (DPRS) 1956–1959 1960–1965 (DPR-GR) 1965–1966 (DPR-GR tanpa PKI) 1966–1971 1971–1977 1977–1982 1982–1987 1987–1992 1992–1997 1997–1999 1999–2004 2004–2009 2009–2014 2014–2019 2019–2024 2024–2029
Program Legislasi Nasional	2014-2019 2020-2024
Kode Etik dan Tata tertib	Kode etik Tata tertib
Sekretariat Jenderal	Deputi Bidang Perundang-undangan Deputi Bidang Anggaran dan Pengawasan Deputi Bidang Persidangan dan Kerja Sama Antar Parlemen Deputi Bidang Administrasi
Fraksi aktif	PDIP Golkar Gerindra NasDem Demokrat PKB PAN PKS
Fraksi non aktif	Reformasi KKI PDU PDKB PBB TNI/Polri BPD PBR PDS PPP Hanura
Media	TVR Parlemen
Lihat pula: Politik dan pemerintahan Indonesia Pemilihan umum

l b s Topik Indonesia
Sejarah Nusantara (pra-Indonesia)	Garis waktu Prasejarah Kerajaan Hindu-Buddha Kerajaan Islam Kerajaan Kristen Era kolonial Portugis Era VOC Era Hindia Belanda Era pendudukan Jepang
Sejarah Indonesia	Sejarah nama Proklamasi Era transisi Revolusi nasional KMB Pengakuan Belanda Era RIS Era demokrasi liberal Dekret presiden Era demokrasi terpimpin Trikora Konfrontasi ke Malaysia G30S Era orde baru Supersemar Pendudukan di Timor Timur Gerakan 1998 Era reformasi Referendum Timor Timur
Geografi	Air terjun Bendungan dan waduk Danau Pegunungan Gunung berapi Pulau dan kepulauan menurut provinsi abjad A-L M-Z Perairan Laut Pantai Selat Sungai Teluk Tanjung Tempat Titik-titik garis pangkal Wilayah
Politik dan pemerintahan	Ibu kota negara Lembaga negara Pemerintah Presiden Kementerian MPR DPR DPD Kekuasaan kehakiman MA MK KY BPK Perwakilan di luar negeri Kepolisian Militer Administratif (Provinsi Kabupaten/kota Kecamatan dan kelurahan/desa) Hubungan luar negeri Hukum Undang-undang Pemilu Partai politik Kewarganegaraan
Ekonomi	APBN APBD Bank Pasar modal IDX JFX Pariwisata Pertanian dan perkebunan Perusahaan BUMN Sains dan teknologi Transportasi Penerbangan Perkeretaapian
Demografi	Suku bangsa Bahasa nasional Bahasa daerah Agama Nama orang Tokoh Kesehatan Kesehatan hewan Pelayanan kesehatan Pendidikan Olahraga
Budaya	Seni Film Tari Sastra Musik Lagu Teater Bela diri Masakan Mitologi Permainan tradisional Busana daerah Arsitektur Bandar udara Pelabuhan Stasiun kereta api Terminal Pembangkit listrik Warisan Budaya UNESCO Wayang Batik Keris Angklung Tari Saman Noken
Simbol	Sang Saka Merah Putih Garuda Pancasila Ibu Pertiwi Nusantara
Flora dan fauna	Fauna Indonesia Binatang endemik Flora Indonesia Tumbuhan endemik Bunga Burung endemik Ikan Cagar alam Suaka margasatwa Taman nasional Terumbu karang
Lainnya	Media Telekomunikasi Internet Permainan video Penyiaran Televisi Terestrial Berlangganan Radio Tanda kehormatan Kode pos Kode telepon Kode kendaraan Hari penting
Garis besar • Portal