Lompat ke isi

Puan Maharani

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Puan Maharani
Potret resmi sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 90 periode
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat ke-19
Mulai menjabat
1 Oktober 2019
Wakil
Sebelum
Pengganti
Petahana
Sebelum
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia ke-666
Masa jabatan
27 Oktober 2014 – 1 Oktober 2019
PresidenJoko Widodo
Sebelum
Pendahulu
Agung Laksono
Ketua Fraksi PDI-P DPR RI
Masa jabatan
23 Januari 2012 – 27 Oktober 2014
Sebelum
Pendahulu
Tjahjo Kumolo
Sebelum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Mulai menjabat
1 Oktober 2019
Daerah pemilihanJawa Tengah V
Masa jabatan
1 Oktober 2009 – 27 Oktober 2014
Pengganti
Alfia Reziani
Sebelum
Daerah pemilihanJawa Tengah V
Informasi pribadi
Lahir
Puan Maharani Nakshatra Kusyala Devi

6 September 1973 (umur 51)
Jakarta, Indonesia[1]
KebangsaanIndonesia
Partai politikPDI-P
Suami/istriHapsoro Sukmonohadi
HubunganSoekarno (kakek)
Fatmawati (nenek)
Muhammad Prananda Prabowo (kakak tiri)
AnakDiah P.O.P Hapsari
Praba D.C.K Soma
Orang tua
AlmamaterUniversitas Indonesia
ProfesiPolitikus, Pengusaha
Tanda tangan
Instagram: puanmaharani Modifica els identificadors a Wikidata
Sunting kotak info
Sunting kotak info • L • B
Bantuan penggunaan templat ini

Dr. (HC.). Puan Maharani Nakshatra Kusyala Devi, S.Sos.[3] (lahir 6 September 1973)[4] adalah seorang politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang kini menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) periode 2019–2024. Puan merupakan perempuan pertama dan orang termuda ketiga, setelah Achmad Sjaichu dan I Gusti Gde Subamia, yang pernah menjabat sebagai Ketua DPR secara tetap; ia berusia 46 tahun saat dilantik. Sebelumnya, ia merupakan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia antara 2014 hingga 2019, dalam prosesnya juga menjadi perempuan pertama dan orang termuda yang pernah menjabat sebagai menteri koordinator. Puan pernah menjabat sebagai Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI pada 2012 hingga 2014. Di DPR, Puan Maharani berada di Komisi VI yang mengawasi BUMN, perdagangan, koperasi, dan usaha kecil menengah, serta anggota badan kelengkapan dewan BKSAP DPR RI.

Sebagai anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), ia pertama kali terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada 2009. Ia menjabat sebagai ketua fraksi partai dari 2012 hingga terpilih sebagai menteri pada 2014. Ia adalah satu dari delapan perempuan yang terpilih sebagai menteri dan satu-satunya menteri koordinator perempuan. Ia kembali terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam pemilu 2019.

Puan adalah anak bungsu dan satu-satunya putri mantan presiden dan pemimpin PDI-P saat ini, Megawati Sukarnoputri, serta cucu dari presiden pertama Indonesia Sukarno. Ayahnya, Taufiq Kiemas, adalah seorang politikus yang menjabat sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat dari 2009 hingga kematiannya pada 2013.

Kehidupan awal dan pendidikan

Kehidupan awal

Puan Maharani Nakshatra Kusyala Devi lahir pada 6 September 1973. Ibunya adalah mantan presiden dan pemimpin PDI-P saat ini Megawati Soekarnoputri, putri presiden pertama Indonesia Soekarno, menjadikannya cucu dari Soekarno. Ayahnya adalah Taufiq Kiemas, seorang politisi yang menjabat sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat dari 2009 hingga kematiannya pada 2013.

Pendidikan

Hingga sekolah dasar (SD), Puan menjalani kehidupan yang relatif normal dan lancar, meskipun merupakan cucu dari presiden pertama Soekarno. Hal ini terjadi hingga ia berada di sekolah menengah pertama (SMP), saat ibunya Megawati, menjadi aktif kembali dalam politik Indonesia selama Orde Baru. Ia lulus dari Sekolah Menengah Atas (SMA) Perguruan Cikini pada tahun 1991, dan ia masuk Universitas Indonesia pada tahun 1991 untuk belajar komunikasi massa. Ia lulus tahun 1997.[5] Pada tanggal 14 Februari 2020, Puan dianugerahkan gelar kehormatan Doktor Honoris Causa dari Universitas Diponegoro, proses perolehan gelar ini berjalan selama dua tahun.[6]

Karier politik

Kepresidenan Megawati

Setelah jatuhnya Suharto pada tahun 1998, Puan terlibat dalam politik karena ibunya adalah salah satu pemain utama dalam kancah politik nasional. Selama tiga tahun kepresidenan Megawati, ia sering menemani ibunya dalam kunjungan dinas dalam dan luar negeri, selain melakukan kegiatan sosial sendiri.[7]

Dewan Perwakilan Rakyat

Puan Maharani bersama dengan tokoh buruh Muchtar Pakpahan.

Pada tahun 2008, Megawati memperkenalkan Puan, yang saat itu menjabat sebagai Ketua Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan DPP PDI-P, sebagai penggantinya saat berkampanye untuk pemilihan gubernur Jawa Timur 2008 di Ngawi.[8] Setelah itu, Maharani mencalonkan diri di Pemilu 2009 di dapil Jawa Tengah 5 (meliputi Surakarta, Sukoharjo, Klaten, dan Boyolali) dan memenangkan 242.504 suara - tertinggi kedua dari semua calon anggota parlemen di negara ini.[9] Pada masa jabatan pertamanya, ia menjabat sebagai Ketua Fraksi PDI-P sejak 2012, menggantikan Tjahjo Kumolo (yang kemudian menjadi Menteri Dalam Negeri).[10] Ia ditugaskan di komisi VI DPR, meliputi investasi dan UKM.[9] Selama periode ini, dia menentang kebijakan kenaikan harga bahan bakar pada tahun 2013.[11]

Pemilihan Presiden 2014

Kemudian, dia sempat diajukan sebagai calon presiden PDI-P untuk pemilihan umum 2014 dan sebagai calon wakil presiden untuk Joko Widodo (populer dikenal sebagai Jokowi). Dalam pemilihan umum legislatif, ia memenangkan 326.927 suara, sekali lagi mencetak suara terbanyak kedua secara nasional.[9][12]

Menteri Koordinator

Menyusul kemenangan Jokowi atas Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden langsung, ia diangkat menjadi menteri kabinet di tengah kritik atas pengalamannya dan pengaruh politik ibunya.[9] Penggantinya di parlemen, Alfia Reziani, baru dilantik pada tahun 2016.[13] Dia mengklaim sukses selama masa jabatannya, merujuk pada IPM yang meningkat di samping kemiskinan yang lebih rendah dan statistik rasio Gini.[14] Dia adalah satu-satunya menteri koordinator yang selamat dari dua perombakan kabinet pada masa jabatan pertama Jokowi, mendorong media untuk menggambarkannya sebagai "tak tersentuh".[15][16]

Situs web revolusi mental

Pada 24 Agustus 2016, dalam kapasitasnya sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan meluncurkan situs web, revolusimental.go.id, untuk mempromosikan seruan Presiden Joko Widodo untuk "revolusi mental" di Indonesia.[17] Kementerian telah menerima dana anggaran sebesar Rp149 miliar pada tahun 2015, yang mengakibatkan kritik ketika situs revolusi mental "down" dua hari setelah diluncurkan.[18][19] Pejabat mengklaim situs tersebut telah diretas dan "hanya" menelan biaya Rp200 juta.[20] Laporan mencatat bahwa beberapa kode skrip situs telah diambil dari barackobama.com, sebuah situs yang dioperasikan oleh pendukung Barack Obama. Situs asli juga dibangun di atas tema dari platform situs web sumber terbuka WordPress dan di-host di server bersama.[21] Situs web tersebut kemudian dikembangkan kembali, tetapi dikritik karena "berbiaya berat, konten ringan".[22] Puan membela situs tersebut, dengan mengatakan: “Saya sangat ingin semua orang berpartisipasi dalam program ini dengan mengikuti kegiatan serta memberikan pendapat atau kritik mereka kepada kami.”[23]

Skandal korupsi

Pada 22 Maret 2018, mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto, saat diadili karena korupsi, bersaksi Puan menerima suap sebesar $500.000 dari pengusaha Made Oka Masagung sehubungan dengan program kartu identitas elektronik ketika dia menjadi anggota legislatif, menjabat sebagai ketua Fraksi PDIP di DPR.[24] Puan mengaku mengenal Made Oka tetapi membantah membahas kasus e-KTP dengannya.[25] Made Oka, yang dipenjara selama 10 tahun karena perannya dalam skandal suap e-KTP, membantah memberikan uang kepada legislator, mengatakan dia tidak ingat pertemuan dengan mereka.[26][27] Indonesia Corruption Watch meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa kebenaran tuduhan terhadap Puan.[28] Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan kesaksian Setya "hanya omongan" dan Puan tidak akan dimintai keterangan jika tidak ditemukan bukti.[29]

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat

Menyusul Pemilu April 2019 Indonesia, di mana hasil sementara menunjukkan PDIP memperoleh suara terbanyak, Puan disebut-sebut menjadi Ketua DPR periode 2019–2024,[30] menjadi ketua wanita pertama di dewan.[31] Dia juga telah mengindikasikan bahwa dia mungkin mencalonkan diri kepresidenan pada tahun 2024.[32] Secara individual, dia memperoleh 404.034 suara untuk tiketnya ke dewan, terbanyak dari kandidat legislatif mana pun di negara ini.[33] Ia diangkat sebagai Ketua pada 1 Oktober 2019, menjadi wanita pertama yang memegang posisi tersebut.[34]

Kehidupan pribadi

Puan menikah dengan pengusaha Hapsoro 'Happy' Sukmonohadi dan mereka memiliki dua anak.[35] Menurut laporan media, Puan dan Happy menikah satu bulan sebelum masa reformasi yang diawali dengan pengunduran diri Soeharto pada Mei 1998.[36] Saat itu, ibunda Puan, Megawati, adalah tokoh oposisi terkemuka di negara itu dalam rezim yang tidak mentoleransi oposisi kritis.[37] Puan mengaku kesulitan menemukan tempat untuk pernikahan karena banyak pengelola gedung membatalkan pemesanannya. Pernikahan itu akhirnya digelar di rumah Megawati di Kebagusan di Jakarta Selatan. Puan mengatakan tidak ada pejabat negara yang hadir.[38]

Rujukan

  1. ^ Okezone (2014-12-02). "Puan Maharani : Okezone News". Diakses tanggal 2022-04-02. 
  2. ^ "Puan Maharani". LHKPN. 
  3. ^ "CV PUAN MAHARANI" (PDF). Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2021-08-11. Diakses tanggal 2021-09-19. 
  4. ^ ""Pimpin FPDIP, Peran Puan Semakin Kuat"". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2011-02-07. Diakses tanggal 2011-02-26. 
  5. ^ "Sosok Puan Maharani, Salah Satu Menteri Koordinator Kabinet Jokowi". KOMPAS.com. 26 October 2014. Diakses tanggal 7 November 2017. 
  6. ^ Purbaya, Angling Adhitya. "Tangis Bahagia Puan Maharani Terima Gelar Doktor Honoris Causa Undip". detiknews. Diakses tanggal 2021-10-01. 
  7. ^ "Puan Maharani". Merdeka. Diakses tanggal 7 November 2017. 
  8. ^ "Megawati Perkenalkan Penerusnya Puan Maharani". ANTARA. 16 Juli 2008. Diakses tanggal 7 November 2017. 
  9. ^ a b c d "Puan Maharani, Calon Menko Pembangunan Manusia". Tempo. 22 Oktober 2014. Diakses tanggal 7 November 2017. 
  10. ^ "Puan Gantikan Tjahjo sebagai Ketua Fraksi PDIP". Tempo. 23 Januari 2012. Diakses tanggal 7 November 2017. 
  11. ^ "Tolak Kenaikan BBM, Puan: Program Balsem Tak Jelas". detik.com. 17 Juni 2013. Diakses tanggal 7 November 2017. 
  12. ^ "Puan still eyes VP position". The Jakarta Post. 17 May 2014. Diakses tanggal 7 November 2017. 
  13. ^ Ihsanuddin (17 Maret 2016). "Alfia Reziani Resmi Dilantik Jadi Anggota DPR Gantikan Puan Maharani". KOMPAS.com. Diakses tanggal 7 November 2017. 
  14. ^ "Govt announces progress in human development, cultural affairs". The Jakarta Post. 27 October 2017. Diakses tanggal 7 November 2017. 
  15. ^ "New Economics, Trade Chiefs as Jokowi Reshuffles Cabinet". American Chamber of Commerce in Indonesia. Jakarta Globe. 12 August 2015. Diakses tanggal 14 June 2019. 
  16. ^ Ihsanuddin (28 July 2016). "Menteri-menteri "Untouchable" yang Aman dari "Reshuffle"". Kompas.com. Diakses tanggal 14 June 2019. 
  17. ^ "Puan Maharani launches Mental Revolution site". Republika.co.id. 25 August 2015. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-05-18. Diakses tanggal 18 May 2019. 
  18. ^ "Puan's Ministry Faces Difficulty in Realizing 'Mental Revolution'". Tempo.co. 16 March 2015. Diakses tanggal 18 May 2019. 
  19. ^ Batubara, Herianto (26 August 2015). "Situs Revolusi Mental Kemenko PMK Down, Berapa sih Biaya Pembuatannya?". detikcom. Diakses tanggal 18 May 2019. 
  20. ^ Kusuma, Edward Febriyatri (28 August 2015). "Situs Revolusi Mental Tumbang Sehari Setelah Diluncurkan, Ini Kata Menko Puan". detikcom. Diakses tanggal 18 May 2019. 
  21. ^ "Puan Panned Over $10m Website, Likely Copied and Signifying Nothing". Jakarta Globe. 27 August 2015. Diakses tanggal 18 May 2019. 
  22. ^ Hidayat, Reja (25 July 2018). "Situs Revolusi Mental Menteri Puan: Gede Anggaran, Minim Konten". Tirto.id. Diakses tanggal 18 May 2019. 
  23. ^ Maya, Amadea (30 May 2016). "Generation Why: An Interview with Puan Maharani". Indonesia Tatler. Diakses tanggal 18 May 2019. 
  24. ^ Kharishar, Khafi (22 Maret 2018). "Setya testifies that Puan, Pramono received e-ID graft money". The Jakarta Post. Diakses tanggal 22 Maret 2018. 
  25. ^ "Puan denies Setya's claim she received e-ID money". The Jakarta Post. 24 Maret 2018. Diakses tanggal 25 Maret 2018. 
  26. ^ Florentin, Vindry (23 Maret 2018). "Puan Maharani Dismisses Setya Novanto's Allegation". Tempo.co. Diakses tanggal 17 Mei 2019. 
  27. ^ Rahma, Andita (5 Desember 2018). "Korupsi E-KTP, Made Oka dan Irvanto Divonis 10 Tahun Penjara". Tempo.co. Diakses tanggal 18 Mei 2019. 
  28. ^ Agus, Feri (23 Maret 2018). "ICW: KPK Perlu Periksa Puan dan Pramono di Kasus e-KTP". CNN Indonesia. Diakses tanggal 17 Mei 2019. 
  29. ^ "KPK Belum Bisa Sentuh Puan Maharani, Ini Sebabnya". PT.JPG Multimedia. 26 March 2018. Diakses tanggal 18 Mei 2019. 
  30. ^ Bayhaqi, Ahda (14 Mei 2019). "Posisi Ketua DPR, PDIP Sebut Puan Paling Berpeluang tapi Tunggu Keputusan Megawati". Merdeka.com. Diakses tanggal 18 Mei 2019. 
  31. ^ Persada, Syailendra (1 October 2019). "Puan Maharani: Akhirnya Pecah Telor, Perempuan Pertama Ketua DPR". Tempo. Diakses tanggal 1 October 2019. 
  32. ^ "Puan Maharani Beri Sinyal Maju Pilpres 2024, Siapa yang Pantas Mendampingi & Bagaimana Peluangnya?". tribun-timur.com. 11 Juni 2019. Diakses tanggal 11 Juni 2019. 
  33. ^ "Perbandingan Kiprah Puan Maharani dan 4 Wakil Ketua DPR di Dapil". Kabar24. 2 Oktober 2019. Diakses tanggal 5 Oktober 2019. 
  34. ^ Ghaliya, Ghina (1 Oktober 2019). "House gets first female speaker". The Jakarta Post. Diakses tanggal 5 Oktober 2019. 
  35. ^ "Profil Puan Maharani". VIVA.co.id. Diakses tanggal 7 November 2017. 
  36. ^ Putra, Putu Merta Surya (21 Mei 2018). "Kenangan Menko Puan Jadi Juru Masak Saat Reformasi 1998". Liputan6.com. Diakses tanggal 14 Juni 2019. 
  37. ^ Donald J. Porter (21 August 2013). Managing Politics and Islam in Indonesia. Routledge. hlm. 169–. ISBN 978-1-136-55285-4. 
  38. ^ Putra, Putu Merta Surya (21 Mei 2018). "Kenangan Menko Puan Jadi Juru Masak Saat Reformasi 1998". Liputan6.com. Diakses tanggal 14 Juni 2019. 


Jabatan politik
Didahului oleh:
Bambang Soesatyo 		Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
2019–sekarang 		Petahana
Didahului oleh:
Agung Laksono
Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat 		Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia
2014–2019 		Diteruskan oleh:
Muhadjir Effendy
Diperoleh dari "https://wiki-indonesia.club/w/index.php?title=Puan_Maharani&oldid=21606006"