Kementerian Pertahanan Republik Indonesia

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia
Berkas:DEPHAN.jpg
Situs web	http://www.dephan.go.id/
Presiden dapat mengangkat Wakil Menteri pada Kementerian tertentu, tetapi jabatan Wakil Menteri tidak merupakan anggota kabinet melainkan sebagai jabatan karir

Departemen Pertahanan, disingkat Dephan, adalah departemen dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pertahanan. Dephan dipimpin oleh seorang Menteri Pertahanan (Menhan) yang sejak 22 Oktober 2009 dijabat oleh Purnomo Yusgiantoro.

Dephan merupakan salah satu dari tiga departemen (bersama Deplu dan Depdagri) yang disebutkan secara eksplisit dalam UUD 1945. Dephan tidak dapat diubah atau dibubarkan oleh presiden.

Sejarah

Masa Kemerdekaan

Panitia Persiapan Kemerdekaan pada tanggal 19 Agustus 1945 menetapkan 12 Departemen (Kementerian) diantaranya Kementerian Pertahanan. Selanjutnya pada bulan Oktober 1945, disaat Kementerian belum berjalan sebagaimana mestinya, dibentuklah Kementerian Keamanan Rakyat.

Masa Orde Baru

Kabinet Pembangunan (tahun 1968) fungsi pertahanan dikendalikan langsung oleh Presiden yang merangkap sebagai Menteri Pertahanan/Keamanan hingga tahun 1973. Pada Kabinet Pembangunan II dan selanjutnya, fungsi pertahanan negara selalu disatukan dengan fungsi keamanan dan berada di bawah Departemen Pertahanan Keamanan dimana Menteri Pertahanan Keamanan sekaligus menjadi Panglima ABRI.

Masa Reformasi

Departemen Pertahanan Keamanan mereformasi diri dengan pemisahan TNI - Polri dan juga dilakukan pemisahan jabatan dimana Menteri Pertahanan sebagai jabatan politik, tidak lagi merangkap jabatan Panglima TNI.

Fungsi

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Pasal 16, tugas Menteri Pertahanan adalah:

1. Memimpin Departemen Pertahanan.
2. Membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan umum pertahanan negara.
3. Menetapkan kebijakan tentang penyelenggaraan pertahanan negara berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan Presiden.
4. Menyusun Buku Putih Pertahanan serta menetapkan kebijakan kerjasama bilateral, regional, dan internasional di bidangnya.
5. Merumuskan kebijakan umum penggunaan kekuatan Tentara Nasional Indonesia dan komponen pertahanan lainnya.
6. Menetapkan kebijakan penganggaran, pengadaan, perekrutan, pengelolaan sumber daya nasional, serta pembinaan teknologi dan industri pertahanan yang diperlukan oleh Tentara Nasional Indonesia dan komponen kekuatan pertahanan lainnya.
7. Bekerjasama dengan pimpinan departemen dan instansi pemerintah lainnya serta menyusun dan melaksanakan perencanaan strategis pengelolaan sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan.

Struktur organisasi

• Sekretariat Jenderal (Sekjen)
• Inspektorat Jenderal (Itjen)
• Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan (Ditjen Strahan)
• Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan (Ditjen Renhan)
• Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan (Ditjen Pothan)
• Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan (Ditjen Kuathan)
• Direktorat Jenderal Sarana Pertahanan (Ditjen Ranahan)
• Badan Penelitian dan Pengembangan Dephan (Balitbang)
• Badan Pendidikan dan Pelatihan Dephan (Badiklat)
• Pusat Data dan Informasi Dephan (Pusdatin)
• Pusat Keuangan Dephan (Pusku)
• Pusat Kodifikasi Dephan (Puskod)
• Pusat Rehabilitasi Dephan (Pusrehab)

Lihat pula

• Daftar Menteri Pertahanan Republik Indonesia
• Tentara Nasional Indonesia

Pranala luar

• (Indonesia) Situs web resmi Departemen Pertahanan Republik Indonesia