Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
Situs web	http://www.depdagri.go.id/
Presiden dapat mengangkat wakil Menteri pada Kementerian tertentu akan tetapi jabatan wakil Menteri tidak merupakan anggota kabinet melainkan sebagai pejabat karir

Departemen Dalam Negeri, disingkat Depdagri, adalah departemen dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan dalam negeri. Depdagri dipimpin oleh seorang Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang sejak 22 Oktober 2009 dijabat oleh Gamawan Fauzi.

Depdagri merupakan salah satu dari tiga departemen (bersama Deplu dan Dephan) yang disebutkan secara eksplisit dalam UUD 1945. Depdagri tidak dapat diubah atau dibubarkan oleh presiden.

Sejarah

Masa Hindia Belanda

Diawali pada Zaman Hindia Belanda sampai tahun 1942, Depdagri disebut Departement van Binnenlands Bestuur yang bidang tugasnya meliputi Jabatan Kepolisian, Transmigrasi, dan Agraria.

Masa Jepang

Selanjutnya pada Zaman pendudukan Jepang (tahun 1942-1945). Departement van Binnenland Bestuur oleh pemerintah Jepang diubah menjadi Naimubu yang bidang tugasnya meliputi juga urusan agama, sosial, kesehatan, pendidikan, pengajaran dan kebudayaan. Naimubu atau Kementrian Dalam Negeri berkantor di Jalan Sagara nomor 7, Jakarta sampai Proklamasi tanggal 17 Agustus 1945.

Pada tanggal 19 Agustus 1945, Naimubu dipecah menjadi:

1. Kementrian Dalam Negeri termasuk urusan agama, yang dalam perkembangan lebih lanjut urusan agama dilepaskan dari Kementrian Dalam Negeri.
2. Kementrian Sosial
3. Kementrian Kesehatan.
4. Kementrian Pendidikan, pengajaran dan kebudayaan.

Masa kemerdekaan

Departeman Dalam Negeri adalah kelajutan dari Kementrian Dalam Negeri yang dibentuk pada saat Kabinet Presidensial yang pertama Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Nama Departemen dipakai berhubungan dengan dikeluarkannya surat Edaran Pertama pada tanggal 26 Agustus 1959 No.1/MPR/RI/1959. Departemen Dalam Negeri dalam Kabinet Pembangunan, ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 183 tahun 1968.

Dan sejak berdirinya Depdagri yang bermula dari Kabinet Presidensial sampai dengan Kabinet Indonesia Bersatu II sudah sering berganti beberapa menteri yang memegang Jabatan di Departemen Dalam Negeri.

Fungsi

• Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang urusan dalam negeri dan otonomi daerah
• Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas serta pelayanan administrasi Departemen
• Pelaksanaan penelitian dan pengembangan terapan serta pendidikan dan pelatihan tertentu dalam rangka mendukung kebijakan di bidang urusan dalam negeri dan otonomi daerah
• Pelaksanaan pengawasan fungsional

Program

Kementerian Dalam Negeri mempunyai tiga belas program strategik terbagi atas delapan program utama penguatan integrasi nasional, pengembangan manajemen perlindungan dan ketentraman masyarakat, serta ketertiban umum, fasilitas dan pemantapan implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, pemantapan pengelolaan keuangan daerah, pengembangan kelembagaan dan sistem politik demokratis, peningkatan keberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, pembinaan pembangunan daerah dan Wilayah serta pengembangan dan pembinaan administrasi kependudukan diikuti dengan lima program penunjang pengembangan kerjasama internasional, pembinaan dan Penegakan Hukum serta Peningkatan Kepemerintahan yang baik, Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur dan Peningkatan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Konservasi Lingkungan.

Organisasi

Sekretariat jenderal

• Sekretaris jenderal

Inspektorat jenderal

• Wilayah I
• Wilayah II
• Wilayah III
• Wilayah IV

Direktorat jenderal

• Kesatuan Bangsa & Politik (Kesbang & Politik)
  
• Pemerintahan Umum (PUM)
• Otonomi Daerah (OTDA)
• Bina Pembangunan Daerah (Bangda)
• Pemberdayaan Masyarakat di Daerah (PMD)
• Administrasi Kependudukan (ADMINDUK)
• Bina Administrasi Keuangan Daerah (BAKD)

Badan

• Balitbang
• Badiklat

Pemerintahan Daerah

• Artikel utama: Daftar provinsi Indonesia dan Daftar kabupaten dan kota Indonesia

Lihat pula

• Daftar Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
• Daftar Kementerian Indonesia

Pustaka

• Bernard H.M. Vlekke, The story of the Dutch East Indies, Harvard University Press, Cambridge 1946

Pranala luar

• Situs web resmi Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia