Kementerian Pertahanan Republik Indonesia
Kementerian Pertahanan Republik Indonesia atau disebut Kementerian Pertahanan atau dipanggil Departemen Pertahanan, disingkat Dephan (bahasa Inggris: Ministry of Defense) adalah kementerian Indonesia berkedudukan di Ibu kota negara Indonesia merupakan salah satu dari tiga kementerian yaitu Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Dalam Negeri secara nomenklatur dalam UUD 1945. kementerian ini tidak dapat diubah atau dibubarkan oleh presiden[1] dan mempunyai tugas menyelenggarakan dan membidangi urusan dalam negeri di dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara serta secara bersama dengan Menteri Luar Negeri dan Menteri Dalam Negeri dapat sebagai pelaksana tugas kepresidenan[2] .
Kementerian Pertahanan dipimpin oleh seorang Menteri sebagai anggota kabinet (dapat pula dibantu dengan wakil Menteri yang tidak merupakan anggota kabinet melainkan sebagai pejabat karir) secara umum disebut sebagai Menteri Pertahanan atau disingkat sebagai Menhan yang sekarang dijabat oleh Purnomo Yusgiantoro sejak 22 Oktober 2009.
Sejarah
Masa Kemerdekaan
Panitia Persiapan Kemerdekaan pada tanggal 19 Agustus 1945 menetapkan 12 Departemen (Kementerian) diantaranya Kementerian Pertahanan. Selanjutnya pada bulan Oktober 1945, disaat Kementerian belum berjalan sebagaimana mestinya, dibentuklah Kementerian Keamanan Rakyat.
Masa Orde Baru
Kabinet Pembangunan (tahun 1968) fungsi pertahanan dikendalikan langsung oleh Presiden yang merangkap sebagai Menteri Pertahanan/Keamanan hingga tahun 1973. Pada Kabinet Pembangunan II dan selanjutnya, fungsi pertahanan negara selalu disatukan dengan fungsi keamanan dan berada di bawah Departemen Pertahanan Keamanan dimana Menteri Pertahanan Keamanan sekaligus menjadi Panglima ABRI.
Masa Reformasi
Departemen Pertahanan Keamanan mereformasi diri dengan pemisahan TNI - Polri[3] dan juga dilakukan pemisahan jabatan dimana Menteri Pertahanan sebagai jabatan politik, tidak lagi merangkap jabatan Panglima TNI.
Fungsi
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4c/Wikisource-logo.svg/38px-Wikisource-logo.svg.png)
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Pasal 16, tugas Menteri Pertahanan adalah:
- Memimpin Departemen Pertahanan.
- Membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan umum pertahanan negara.
- Menetapkan kebijakan tentang penyelenggaraan pertahanan negara berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan Presiden.
- Menyusun Buku Putih Pertahanan serta menetapkan kebijakan kerjasama bilateral, regional, dan internasional di bidangnya.
- Merumuskan kebijakan umum penggunaan kekuatan Tentara Nasional Indonesia dan komponen pertahanan lainnya.
- Menetapkan kebijakan penganggaran, pengadaan, perekrutan, pengelolaan sumber daya nasional, serta pembinaan teknologi dan industri pertahanan yang diperlukan oleh Tentara Nasional Indonesia dan komponen kekuatan pertahanan lainnya.
- Bekerjasama dengan pimpinan departemen dan instansi pemerintah lainnya serta menyusun dan melaksanakan perencanaan strategis pengelolaan sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan.
Struktur organisasi[4]
- Sekretariat Jenderal (Sekjen)
- Inspektorat Jenderal (Itjen)
- Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan (Ditjen Strahan)
- Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan (Ditjen Renhan)
- Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan (Ditjen Pothan)
- Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan (Ditjen Kuathan)
- Direktorat Jenderal Sarana Pertahanan (Ditjen Ranahan)
- Badan Penelitian dan Pengembangan Dephan (Balitbang)
- Badan Pendidikan dan Pelatihan Dephan (Badiklat)
- Pusat Data dan Informasi Dephan (Pusdatin)
- Pusat Keuangan Dephan (Pusku)
- Pusat Kodifikasi Dephan (Puskod)
- Pusat Rehabilitasi Dephan (Pusrehab)
Lihat pula
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4c/Wikisource-logo.svg/38px-Wikisource-logo.svg.png)
Referensi
- ^ Pasal 17 dan pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara Republik Indonesia
- ^ Undang undang Dasar 1945 Pasal 8 ayat (3) Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya rneraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya
- ^ TAP MPR No. VI/MPR/2000 tentang pemisahan TNI dengan POLRI
- ^ Permenhan Nomor : PER/01/M/VIII/2005 tanggal 25 Agustus 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertahanan