Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia Tahun Anggaran 2015
‹ 2014 2016 › | |
 | |
| APBN | |
|---|---|
| Diusulkan | 15 Agustus 2014[4] |
| Diajukan oleh | Presiden Susilo Bambang Yudhoyono[4] |
| Diajukan kepada | DPR periode 2009-2014[4] |
| Disetujui DPR | 29 September 2014[5] |
| Disahkan Presiden | 14 Oktober 2014[6] |
| Undang-Undang | Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014[6] |
| Total pendapatan | Rp1.793,6 triliun[6] |
| Total belanja | Rp2.039,5 triliun[6] |
| Defisit | Rp245,9 triliun[6] |
| APBN Perubahan | |
| Diusulkan | 19 Januari 2015[1] |
| Diajukan oleh | Presiden Joko Widodo[1] |
| Diajukan kepada | DPR periode 2014-2019[1] |
| Disetujui DPR | 13 Februari 2015[2] |
| Disahkan Presiden | 6 Maret 2015[3] |
| Undang-Undang | Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015[3] |
| Total pendapatan | Rp1.761,6 triliun[3] |
| Total belanja | Rp1.984,1 triliun |
| Defisit | Rp222,5 triliun[3] |
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2015 (disingkat APBN 2015) adalah rencana keuangan pemerintahan negara Republik Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat untuk tahun 2015. RUU ABPN 2015 disampaikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 15 Agustus 2014[4] dan disetujui oleh DPR pada tanggal 29 September 2014.[5] APBN 2015 kemudian disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 14 Oktober 2014 melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.[6]
Pada tanggal 19 Januari 2015 Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyerahkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) ke DPR.[1] RAPBN-P tersebut kemudian disetujui secara aklamasi pada sidang paripurna DPR-RI tanggal 13 Februari 2015.[2]
Arah Kebijakan Fiskal
[sunting | sunting sumber]Tahun 2015 merupakan tahun awal pelaksanaan RPJMN ketiga (2015 - 2019). Berlandaskan pada pelaksanaan, pencapaian, dan keberlanjutan RPJMN kedua (2009 - 2014), RPJMN ketiga tersebut difokuskan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat. Dengan berbasis tujuan tersebut, serta dengan memperhatikan tantangan yang mungkin dihadapi, baik domestik maupun global, maka disusun perencanaan pembangunan tahunan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP).[7]
Sejalan dengan perkembangan perekonomian terkini, tantangan perekonomian global yang diperkirakan akan dihadapi dalam tahun 2015 meliputi: (1) ketidakpastian perekonomian global yang dipicu oleh perlambatan maupun krisis ekonomi di berbagai negara; (2) risiko gejolak harga komoditas di pasar global, khususnya harga minyak mentah; (3) komitmen untuk turut serta mendukung ASEAN Economic Community (AEC); dan (4) pelaksanaan agenda pembangunan global paska 2015. Sementara itu, tantangan perekonomian domestik yang diperkirakan akan dihadapi dalam tahun 2015 mencakup: (1) akselerasi pertumbuhan ekonomi yang melambat; (2) risiko pasar keuangan di dalam negeri; (3) ketidakseimbangan neraca pembayaran; dan (4) menurunkan kesenjangan sosial.[7]
Sebagai konsekuensi dari berbagai kondisi tersebut, dalam RAPBN 2015 diperlukan kebijakan fiskal yang responsif, antisipatif, dan komprehensif, sehingga mampu merespon dinamika perekonomian secara cepat dan tepat, mampu menjawab berbagai tantangan yang dihadapi, dan menjaga kesinambungan/keberlanjutan program-program pembangunan beserta akselerasi pencapaian target-target pembangunan nasional yang telah ditetapkan. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, tema kebijakan fiskal yang digunakan dalam tahun 2015 adalah Penguatan Kebijakan Fiskal dalam Rangka Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan dan Berkeadilan[7] dengan tiga langkah utama yakni:[8]
- Pengendalian defisit dalam batas aman, melalui optimalisasi pendapatan dengan tetap menjaga iklim investasi dan menjaga konservasi lingkungan, serta meningkatkan kualitas belanja dan memperbaiki struktur belanja.
- Pengendalian rasio utang pemerintah terhadap PDB melalui pengendalian pembiayaan yang bersumber dari utang dalam batas aman dan terkendali, serta mengarahkan pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif.
- Pengendalian risiko fiskal dalam batas toleransi antara lain melalui pengendalian rasio utang terhadap pendapatan dalam negeri, debt service ratio, dan menjaga komposisi utang dalam batas aman serta penjaminan yang terukur.
Perubahan Kebijakan dalam APBNP Tahun 2015
[sunting | sunting sumber]APBNP tahun 2015 diajukan sebagai langkah untuk menyesuaikan perubahan asumsi dasar ekonomi makro, menampung perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBN tahun 2015, dan juga untuk menampung inisiatif-inisiatif baru Pemerintahan terpilih sesuai dengan visi dan misi yang tertuang dalam konsep Nawacita dan Trisakti.[9]
Kebijakan yang paling esensial yang ditempuh oleh Pemerintah dalam APBNP tahun 2015 adalah pengalihan belanja kurang produktif ke belanja yang lebih produktif dalam rangka mempercepat pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan. Kebijakan tersebut antara lain ditempuh melalui efisiensi belanja subsidi dengan tidak memberikan subsidi untuk BBM jenis premium, subsidi tetap (fixed subsidy) untuk BBM jenis minyak solar, dan tetap memberikan subsidi untuk BBM jenis minyak tanah. Kebijakan tersebut selain bertujuan untuk meningkatkan kemampuan Pemerintah dalam mendanai program/kegiatan yang lebih produktif, juga dimaksudkan untuk mewujudkan APBN yang lebih sehat dengan meminimalkan kerentanan fiskal dari faktor eksternal seperti fluktuasi harga minyak mentah dunia dan nilai tukar rupiah.[9]
Sementara itu, perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal dan langkah-langkah pengamanan pelaksanaan APBN tahun 2015 juga dilakukan baik pada pendapatan negara, belanja negara, maupun pembiayaan anggaran.[9]
Di bidang pendapatan negara, kebijakan pendapatan perpajakan antara lain: (1) upaya optimasi pendapatan tanpa mengganggu perkembangan investasi dan dunia usaha; (2) melanjutkan kebijakan reformasi di bidang administrasi perpajakan, pengawasan dan penggalian potensi, dan perbaikan peraturan perundang-undangan; dan (3) memberikan insentif perpajakan dalam bentuk pajak dan bea masuk ditanggung Pemerintah bagi sektor-sektor tertentu. Selanjutnya, kebijakan pendapatan negara bukan pajak (PNBP), antara lain: (1) menahan turunnya lifting minyak bumi yang disebabkan oleh natural decline dan upaya penemuan cadangan minyak baru; (2) pendapatan SDA nonmigas, PNBP lainnya dan BLU diproyeksi sesuai dengan asumsi dasar ekonomi makro dan besaran tarif; dan (3) bagian Pemerintahatas laba BUMN mengakomodasi kebijakan pembangunan infrastruktur pemerintah.[9]
Pada sisi belanja Pemerintah Pusat, perubahan kebijakan dalam APBNP tahun 2015 antara lain: (1) upaya peningkatan efisiensi Belanja Pemerintah Pusat termasuk melalui penataan struktur belanja dengan mengurangi belanja kurang produktif dan mengalihkannya ke belanja yang lebih produktif dan penataan struktur Kementerian Negara/Lembaga Kabinet Kerja; (2) perubahan kebijakan untuk mengakomodasi program-program inisiatif baru sebagai penjabaran dan implementasi visi dan misi pemerintahan baru hasil Pemilu 2014, yang tertuang dalam konsep Nawacita dan Trisakti; dan (3) perubahan termasuk pergeseran alokasi Belanja Negara yang dimungkinkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang APBN Tahun 2015.[9]
Dalam APBNP tahun 2015, kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada dasarnya tetap mengacu pada APBN tahun 2015 dengan beberapa penyesuaian untuk mengakomodasi perkembangan asumsi dasar ekonomi makro dan menyelaraskan dengan visi, misi, dan prioritas pembangunan Kabinet Kerja. Selain itu, dalam rangka memenuhi amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, akan dialokasikan tambahan Dana Desa dalam APBNP tahun 2015 untuk mendukung pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.[9]
Di bidang pembiayaan anggaran, kebijakan Pemerintah dalam APBNP tahun 2015 tetap mengacu pada APBN tahun 2015, dengan beberapa penyesuaian mengakomodasi perkembangan asumsi dasar ekonomi makro dan mendukung terwujudnya agenda prioritas nasional (Nawacita). Program prioritas yang mendapat dukungan dari pembiayaan anggaran antara lain: (1) pembangunan maritim; (2) peningkatan kedaulatan pangan; (3) pembangunan infrastruktur dan konektivitas; (4) pembangunan industri pertahanan dan keamanan; dan (5) meningkatkan kemandirian ekonomi nasional. Dukungan pembiayaan anggaran tersebut berupa tambahan PMN kepada BUMN yang digunakan untuk investasi dan sekaligus memperkuat permodalan sehingga dapat me-leverage kemampuan pendanaan BUMN terkait. Selanjutnya, BUMN sebagai agent of development dapat berperan lebih aktif dalam mendukung terwujudnya Nawacita.[9]
Selain itu, dalam APBNP tahun 2015 juga mengakomodasi perubahan anggaran pendidikan sejalan dengan perubahan volume belanja negara. Perubahan tersebut agar dapat memenuhi amanat pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 Amendemen ke-4 dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal. Anggaran pendidikan dalam APBNP tahun 2015 tersebut juga memperhitungkan adanya kebijakan penambahan cakupan peserta Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk mendukung program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan pendidikan menengah universal (wajib belajar 12 tahun).[9]
Hal-hal baru
[sunting | sunting sumber]Baseline Budget
[sunting | sunting sumber]APBN 2015 disusun pada masa transisi dari pemerintahan lama ke pemerintahan baru. Baseline budget memperhitungkan kebutuhan pokok penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga tetap memberikan ruang gerak fiskal kepada pemerintahan baru untuk melakukan penyesuaian.[8]
Dana desa
[sunting | sunting sumber]Pengalokasian Dana Desa merupakan amanat Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.[8]
Rincian belanja
[sunting | sunting sumber]Format rincian belanja disesuaikan dengan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XI/2013 tanggal 22 Mei 2014 (menurut organisasi, fungsi, dan program serta revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR,DPR, DPD, dan DPRD) yang memberikan penekanan pembahasan pemerintah dengan DPR mengenai isu-isu yang lebih strategis.[8]
Format baru
[sunting | sunting sumber]Format penulisan Nota Keuangan dibagi menjadi tiga bagian utama agar lebih sistematis dan mudah dipahami.[8]
Asumsi Dasar Ekonomi Makro
[sunting | sunting sumber]| Indikator | Asumsi Dasar | |||
| RAPBN[10] | APBN[11] | RAPBN-P[12] | APBN-P[13] | |
| Pertumbuhan ekonomi (%,yoy) | 5,6 | 5,8 | 5,8 | 5,7 |
| Inflasi (%,yoy) | 4,4 | 4,4 | 5,0 | 5,0 |
| Tingkat bunga SPN 3 bulan (%) | 6,2 | 6,0 | 6,2 | 6,2 |
| Rupiah (Rp/US$) | 11.900 | 11.900 | 12.200 | 12.500 |
| Harga minyak mentah Indonesia (US$/barel) | 105 | 105 | 70 | 60 |
| Lifting minyak (barel/hari) | 845.000 | 900.000 | 849.000 | 825.000 |
| Lifting gas (ribu barel setara minyak per hari) | 1.248 | 1.248 | 1.177 | 1.221 |
Ringkasan APBN
[sunting | sunting sumber]Berikut ringkasan anggaran APBN tahun 2015 dalam triliun rupiah:
| Uraian | RAPBN (triliun rupiah)[10] | APBN (triliun rupiah)[11] | RPBN-P (triliun rupiah)[12] | APBN-P (triliun rupiah)[3] |
|---|---|---|---|---|
| Pendapatan Negara | 1.762,3 | 1.793,6 | 1.769,0 | 1.761,6 |
| - Penerimaan Perpajakan | 1.370,8 | 1.380,0 | 1.484,6 | 1.489,3 |
| - Penerimaan Negara Bukan Pajak | 388,0 | 410,3 | 281,2 | 269,1 |
| - Penerimaan Hibah | 3,4 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| Belanja Negara | 2.019,9 | 2.039,5 | 1.994,9 | 1.984,1 |
| - Belanja Pemerintah Pusat | 1.379,9 | 1.392,4 | 1.330,8 | 1.319,5 |
| - Transfer ke daerah | 640,0 | 647,0 | 664,1 | 664,6 |
| Keseimbangan Primer | (103,5) | (93,9) | (70,5) | (66,8) |
| Surplus/Defisit | (257,6) | (245,9) | (225,9) | (222,5) |
| % defisit terhadap PDB | 2,32% | 2,21% | 1,90% | 1,90% |
| Pembiayaan Netto | 257,6 | 245,9 | 225,9 | 222,5 |
Belanja Negara
[sunting | sunting sumber]Anggaran Belanja Negara pada APBN tahun 2015 berjumlah Rp2.039,5 triliun yang dialokasikan untuk:
- Belanja Kementerian Negara/Lembaga: Rp647,3 triliun
- Subsidi: Rp414,7 triliun
- Pembayaran bunga utang: Rp152,0 triliun
- Transfer ke daerah: Rp638,0 triliun
- Dana desa: Rp9,1 triliun
- Belanja lainnya: Rp178,4 triliun[8]
Sementara pada APBN-P tahun 2015, alokasi tersebut berubah menjadi:
- Belanja Kementerian Negara/Lembaga: Rp795,5 triliun
- Subsidi: Rp212,1 triliun
- Pembayaran bunga utang: Rp155,7 triliun
- Transfer ke daerah: Rp643,8 triliun
- Dana desa: Rp20,8 triliun
- Belanja lainnya: Rp156,2 triliun[14]
Belanja Pemerintah Pusat
[sunting | sunting sumber]Belanja Pemerintah Pusat menurut fungsi
[sunting | sunting sumber]Berikut Belanja Pemerintah Pusat menurut fungsi dalam APBN tahun 2015 dalam triliun rupiah:
| Kode | Fungsi | RAPBN (triliun rupiah)[10] | APBN (triliun rupiah)[8] | RAPBN-P (triliun rupiah)[15] | APBN-P (triliun rupiah)[14] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Pelayanan umum | 939,5 | 891,8 | 712.8 | 695,3 |
| 02 | Pertahanan | 94,9 | 96,8 | 97,4 | 102,3 |
| 03 | Ketertiban dan keamanan | 40,8 | 46,1 | 49,4 | 54,7 |
| 04 | Ekonomi | 120,0 | 143,5 | 216,5 | 216,3 |
| 05 | Lingkungan hidup | 10,4 | 10,7 | 12,0 | 11,7 |
| 06 | Perumahan dan fasilitas umum | 18,7 | 20,5 | 27,0 | 25,6 |
| 07 | Kesehatan | 20,7 | 21,1 | 24,2 | 24,2 |
| 08 | Pariwisata dan ekonomi kreatif | 2,0 | 1,9 | 2,6 | 3,8 |
| 09 | Agama | 5,2 | 5,3 | 5,8 | 6,9 |
| 10 | Pendidikan dan kebudayaan | 119,5 | 146,4 | 153,8 | 156,2 |
| 11 | Perlindungan sosial | 8,3 | 8,3 | 29,2 | 22,6 |
| Jumlah | 1.379,9 | 1.392,4 | 1.330,8 | 1.319,6 | |
Alokasi Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga
[sunting | sunting sumber]Berikut adalah alokasi anggaran belanja Kementerian/Lembaga tahun 2015 dalam miliar rupiah:
| No | Kode BA | Kementerian Negara / Lembaga | RAPBN (miliar rupiah)[12] | APBN (miliar rupiah)[12] | RAPBN-P (miliar rupiah)[12] | APBN-P (miliar rupiah)[9] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 001 | Majelis Permusyawaratan Rakyat | 611,3 | 612,3 | 612,3 | 977,3 |
| 2. | 002 | Dewan Perwakilan Rakyat | 2.768,4 | 3.556,7 | 3.556,7 | 5.191,7 |
| 3. | 004 | Badan Pemeriksa Keuangan | 2.895,9 | 2.915,5 | 2.915,5 | 3.015,5 |
| 4. | 005 | Mahkamah Agung | 6.743,3 | 7.037,9 | 8.392,8 | 8.575,7 |
| 5. | 006 | Kejaksaan Republik Indonesia | 4.154,9 | 4.208,9 | 4.282,2 | 4.735,2 |
| 6. | 007 | Sekretariat Negara | 2.033,7 | 2.054,8 | 2.083,9 | 2.083,9 |
| 7. | 010 | Kementerian Dalam Negeri | 7.273,6 | 7.240,9 | 4.734,3 | 6.110,7 |
| 8. | 011 | Kementerian Luar Negeri | 5.525,2 | 5.533,9 | 6.101,8 | 6.251,8 |
| 9. | 012 | Kementerian Pertahanan | 95.007,8 | 96.935,7 | 97.558,3 | 102.283,3 |
| 10. | 013 | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | 9.330,4 | 9.688,7 | 10.722,6 | 11.178,6 |
| 11. | 015 | Kementerian Keuangan | 18.496,3 | 18.727,2 | 25.686,3 | 25.686,3 |
| 12. | 018 | Kementerian Pertanian | 15.828,5 | 15.879,3 | 32.798,0 | 32.798,0 |
| 13. | 019 | Kementerian Perindustrian | 2.705,5 | 2.743,3 | 4.548,3 | 4.548,3 |
| 14. | 020 | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral | 11.298,7 | 10.023,5 | 15.055,2 | 15.070,5 |
| 15. | 022 | Kementerian Perhubungan | 44.633,9 | 44.933,9 | 64.954,1 | 64.954,1 |
| 16. | 023 | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | 67.217,4 | 46.801,4 | 53.278,5 | 53.278,5 |
| 17. | 024 | Kementerian Kesehatan | 47.429,8 | 47.758,8 | 51.277,3 | 51.277,3 |
| 18. | 025 | Kementerian Agama | 50.514,6 | 56.440,0 | 57.466,9 | 60.284,4 |
| 19. | 026 | Kementerian Ketenagakerjaan | 4.773,7 | 3.718,1 | 4.223,1 | 4.223,1 |
| 20. | 027 | Kementerian Sosial | 8.015,4 | 8.079,4 | 28.920,5 | 22.421,8 |
| 21. | 029 | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 5.575,0 | 6.468,2 | 6.624,2 | 6.667,8 |
| 22. | 032 | Kementerian Kelautan dan Perikanan | 6.368,7 | 6.726,0 | 10.594,6 | 10.597,8 |
| 23. | 033 | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | 74.204,2 | 84.912,2 | 119.388,2 | 118.546,1 |
| 24. | 034 | Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan | 367,9 | 449,6 | 519,6 | 519,6 |
| 25. | 035 | Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian | 298,8 | 305,9 | 326,7 | 326,7 |
| 26. | 036 | Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan | 231,1 | 295,8 | 295,8 | 444,8 |
| 27. | 040 | Kementerian Pariwisata | 1.709,2 | 1.715,9 | 2.415,8 | 2.415,8 |
| 28. | 041 | Kementerian Badan Usaha Milik Negara | 132,9 | 133,8 | 133,8 | 148,1 |
| 29. | 042 | Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi | 744,6 | 42.255,3 | 42.370,3 | 43.570,3 |
| 30. | 043 | Kementerian Lingkungan Hidup | 1.009,1 | - | - | - |
| 31. | 044 | Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | 1.451,2 | 1.453,9 | 1.538,9 | 1.633,1 |
| 32. | 047 | Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 216,8 | 217,7 | 217,7 | 217,7 |
| 33. | 048 | Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi | 194,8 | 195,9 | 195,9 | 195,9 |
| 34. | 050 | Badan Intelijen Negara | 1.450,1 | 2.416,6 | 2.416,6 | 2.616,6 |
| 35. | 051 | Lembaga Sandi Negara | 1.154,0 | 1.456,6 | 1.456,6 | 1.656,6 |
| 36. | 052 | Dewan Ketahanan Nasional | 43,8 | 44,3 | 44,3 | 144,3 |
| 37. | 054 | Badan Pusat Statistik | 3.868,8 | 3.930,8 | 5.030,8 | 5.030,8 |
| 38. | 055 | Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional |
1.084,7 | 1.088,1 | 1.088,1 | 1.088,1 |
| 39. | 056 | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional |
4.501,9 | 5.623,9 | 5.623,9 | 5.623,9 |
| 40. | 057 | Perpustakaan Nasional Republik Indonesia | 470,6 | 473,5 | 473,5 | 473,5 |
| 41. | 059 | Kementerian Komunikasi dan Informatika | 4.756,2 | 4.859,8 | 4.929,8 | 4.929,8 |
| 42. | 060 | Kepolisian Negara Republik Indonesia | 47.169,0 | 51.594,5 | 53.250,4 | 57.100,4 |
| 43. | 063 | Badan Pengawas Obat dan Makanan | 1.207,6 | 1.221,6 | 1.221,6 | 1.221,6 |
| 44. | 064 | Lembaga Ketahanan Nasional | 177,9 | 278,9 | 278,9 | 378,9 |
| 45. | 065 | Badan Koordinasi Penanaman Modal | 632,1 | 635,9 | 635,9 | 635,9 |
| 46. | 066 | Badan Narkotika Nasional | 899,2 | 903,2 | 903,2 | 1.403,2 |
| 47. | 067 | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 1.385,8 | 6.453,0 | 6.928,0 | 9.028,0 |
| 48. | 068 | Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional | 2.881,1 | 3.294,7 | 3.294,7 | 3.294,7 |
| 49. | 074 | Komisi Nasional Hak Asasi Manusia | 71,3 | 72,2 | 80,5 | 80,5 |
| 50. | 075 | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | 1.747,7 | 1.763,5 | 1.763,5 | 1.813,5 |
| 51. | 076 | Komisi Pemilihan Umum | 1.109,4 | 1.134,2 | 1.134,2 | 1.615,8 |
| 52. | 077 | Mahkamah Konstitusi | 213,8 | 214,5 | 214,5 | 214,5 |
| 53. | 078 | Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan | 75,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 |
| 54. | 079 | Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia | 1.132,8 | 1.147,6 | 1.291,1 | 1.291,1 |
| 55. | 080 | Badan Tenaga Nuklir Nasional | 808,3 | 819,9 | 854,9 | 854,9 |
| 56. | 081 | Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi | 846,3 | 858,4 | 953,4 | 956,2 |
| 57. | 082 | Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional | 668,4 | 673,1 | 673,1 | 673,1 |
| 58. | 083 | Badan Informasi Geospasial | 718,6 | 721,0 | 721,0 | 721,0 |
| 59. | 084 | Badan Standardisasi Nasional | 113,7 | 164,8 | 164,8 | 164,8 |
| 60. | 085 | Badan Pengawas Tenaga Nuklir | 135,4 | 137,1 | 137,1 | 137,1 |
| 61. | 086 | Lembaga Administrasi Negara | 266,6 | 269,8 | 269,8 | 269,8 |
| 62. | 087 | Arsip Nasional Republik Indonesia | 170,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 |
| 63. | 088 | Badan Kepegawaian Negara | 603,3 | 614,1 | 614,1 | 614,1 |
| 64. | 089 | Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan | 1.504,1 | 1.528,4 | 1.667,4 | 1.667,4 |
| 65. | 090 | Kementerian Perdagangan | 2.384,1 | 2.495,3 | 3.470,3 | 3.532,1 |
| 66. | 091 | Kementerian Perumahan Rakyat | 4.619,8 | - | - | - |
| 67. | 092 | Kementerian Pemuda dan Olah Raga | 1.779,0 | 1.781,2 | 1.784,1 | 3.034,1 |
| 68. | 093 | Komisi Pemberantasan Korupsi | 898,9 | 898,9 | 898,9 | 898,9 |
| 69. | 095 | Dewan Perwakilan Daerah | 762,3 | 763,9 | 763,9 | 1.138,9 |
| 70. | 100 | Komisi Yudisial | 119,2 | 119,6 | 119,6 | 128,3 |
| 71. | 103 | Badan Nasional Penanggulangan Bencana | 780,7 | 1.681,6 | 1.681,6 | 1.705,8 |
| 72. | 104 | Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia | 390,2 | 393,3 | 393,3 | 393,3 |
| 73. | 105 | Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo | 843,2 | 843,2 | 843,2 | 843,2 |
| 74. | 106 | Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | 157,9 | 158,4 | 158,4 | 158,4 |
| 75. | 107 | Badan SAR Nasional | 1.626,7 | 2.420,0 | 2.420,0 | 2.620,0 |
| 76. | 108 | Komisi Pengawas Persaingan Usaha | 100,6 | 100,6 | 100,6 | 100,6 |
| 77. | 109 | Badan Pengembangan Wilayah Surabaya - Madura | 195,5 | 195,5 | 295,5 | 295,5 |
| 78. | 110 | Ombudsman Republik Indonesia | 66,1 | 66,3 | 66,3 | 66,3 |
| 79. | 111 | Badan Nasional Pengelola Perbatasan | 210,2 | 210,6 | 210,6 | 210,6 |
| 80. | 112 | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam | 1.097,2 | 1.097,2 | 1.097,2 | 1.097,2 |
| 81. | 113 | Badan Nasional Penanggulangan Terorisme | 311,2 | 311,8 | 311,8 | 311,8 |
| 82. | 114 | Sekretariat Kabinet | 181,8 | 183,1 | 183,1 | 183,1 |
| 83. | 115 | Badan Pengawas Pemilihan Umum | 456,9 | 457,0 | 457,0 | 457,0 |
| 84. | 116 | Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia | 875,2 | 889,0 | 889,0 | 889,0 |
| 85. | 117 | Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia | 847,0 | 866,6 | 866,6 | 866,6 |
| 86. | 118 | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang | 246,5 | 246,5 | 246,5 | 246,5 |
| 87. | Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman | - | - | 125,0 | 125,0 | |
| Jumlah | 600.581,7 | 647.309,9 | 779.536,9 | 795.480,4 | ||
Keterangan:
RAPBN masih menggunakan nomenklatur K/L lama
Telah digabung dengan K/L yang lain
Belum terbentuk pada waktu penyusunan APBN
Referensi
[sunting | sunting sumber]- ^ a b c d finance.detik.com : Menkeu Bambang Serahkan RAPBN-P 2015 ke Pimpinan DPR
- ^ a b "Setkab RI : Berkekuatan Rp 1.984 Triliun, Sidang Paripurna DPR-RI Setujui RAPBN-P 2015". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2015-02-15. Diakses tanggal 2015-02-16.
- ^ a b c d e Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- ^ a b c d RAPBN 2015 Bersifat 'Baseline' Agar Presiden Baru Bisa Wujudkan Visi Misinya[pranala nonaktif permanen]
- ^ a b Sindonews.com : DPR Sahkan APBN 2015
- ^ a b c d e f Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- ^ a b c "Direktorat Jenderal Anggaran: Nota Keuangan dan RAPBN 2015". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-08-19. Diakses tanggal 2014-08-19.
- ^ a b c d e f g "Budged in Brief APBN 2015" (PDF). Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2014-11-06. Diakses tanggal 2014-11-06.
- ^ a b c d e f g h i "Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2015" (PDF). Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2015-06-10. Diakses tanggal 2015-06-10.
- ^ a b c "Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015" (PDF). Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2014-08-19. Diakses tanggal 2014-08-19.
- ^ a b "Kementerian Keuangan RI: PAGU ALOKASI ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA TA 2015" (PDF). Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2014-10-06. Diakses tanggal 2014-10-01.
- ^ a b c d e "Kementerian Keuangan RI: Sosialisasi Alokasi Anggaran 2015" (PDF). Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2014-10-06. Diakses tanggal 2014-10-01.
- ^ republika.co.id: Asumsi Makro APBNP 2015 Diketok
- ^ a b "Budged in Brief APBNP 2015" (PDF). Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2015-05-05. Diakses tanggal 2015-05-08.
- ^ "Nota Keuangan dan Rancangan APBN Perubahan Tahun Anggaran 2015" (PDF). Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2015-05-18. Diakses tanggal 2015-05-08.
