Lompat ke isi

Daftar anggota Serikat Pos Universal

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
  Negara anggota UPU, termasuk dependensi yang dicakup oleh keanggotaan mereka
  Ketergantungan negara anggota UPU dengan keanggotaan terpisah
  negara diwakili dalam UPU oleh negara lain.
  status pengamat khusus

Ke-192 anggota Kesatuan Pos Sedunia tercantum di bawah ini dalam urutan abjad, dengan tanggal keanggotaan.[1] Anggotanya adalah Vatikan dan 193 anggota PBB kecuali Andorra, Kepulauan Marshall, Federasi Mikronesia, dan Palau. Anggota terbaru adalah Sudan Selatan, yang bergabung pada 4 Oktober 2011.

Sebelum 10 Juli 1964, negara bagian menjadi anggota UPU dengan meratifikasi versi terbaru Perjanjian Bern. Setelah tanggal ini, negara bagian menjadi anggota dengan meratifikasi Konstitusi Persatuan Pos Universal, yang memasukkan Perjanjian Bern dan menambahkan ketentuan di dalamnya. Tiga negara bagian yang merupakan peserta Perjanjian Bern pada tahun 1964, dan karenanya anggota UPU, dan yang telah menandatangani tetapi tidak pernah meratifikasi Konstitusi adalah Republik Dominika, Honduras, dan Sudan.[2] Negara-negara bagian ini dianggap telah "secara diam-diam meratifikasi" perjanjian tersebut karena partisipasi berkelanjutan mereka dalam UPU. Juga termasuk sebagai anggota adalah dua "keanggotaan bersama" untuk wilayah dependen (satu untuk British seberang laut wilayah dan satu untuk negara konstituen Karibia (bahasa Belanda: landen) dari Kerajaan Belanda (Aruba, Curaçao dan Sint Maarten) , atau diebut juga sebagai Antillen Belanda). Wilayah yang bergantung tidak diizinkan untuk meratifikasi Konstitusi UPU, tetapi karena Perjanjian Bern mengizinkan dependensi untuk bergabung dengan UPU,[3] daftar anggota ini secara terpisah sebagai "Koloni, Protektorat, dll.",[4] Konstitusi Serikat Pos Universal mengecualikan mereka ketika keanggotaan dibatasi untuk negara berdaulat.[3][5] Namun, baik entitas Inggris maupun Belanda tidak meratifikasi Perjanjian Bern secara terpisah dari ratifikasi Britania Raya dan Kerajaan Belanda.

Berdasarkan pasal 23 Konstitusi UPU, dependensi negara anggota UPU lainnya dicakup oleh keanggotaannya. Wilayah yang dicakup oleh negara anggota berdaulat terdaftar di bawah negara itu.


Dependensi St Helena
Departemen Luar Negeri Prancis
Wilayah yang masuk dalam yurisdiksi UPU berdasarkan pasal 23 UUD UPU
  •  Oman – 17 Agustus 1971
  •  Qatar – 31 Januari 1969

















</noinclude> – 3 Februari 1981

Dependensi Kerajaan Britania Raya bukan anggota UPU, dan diwakili oleh Britania Raya
Wilayah yang termasuk dalam yurisdiksi UPU berdasarkan pasal 23 UUD UPU

Status Pengamat

[sunting | sunting sumber]

Menyatakan tidak berpartisipasi dalam kegiatan UPU

[sunting | sunting sumber]

Di wilayah umum yang diatur oleh organisasi yang bukan anggota UPU, surat internasionalnya harus ditangani oleh negara anggota.[19]

Entitas yang tidak berpartisipasi dalam kegiatan UPU

[sunting | sunting sumber]

Negara dengan pengakuan terbatas

[sunting | sunting sumber]

Negara bagian ini perlu mengarahkan surat mereka melalui negara ketiga karena UPU tidak akan mengizinkan pengiriman internasional langsung

Bekas negara anggota UPU

[sunting | sunting sumber]

Dalam perjalanan sejarah, sejumlah negara anggota UPU mengalami pengakhiran keanggotaan karena perubahan politik. Di mana ada negara penerus langsung, keanggotaan biasanya akan berpindah ke negara bagian itu. Dalam kasus lain, keanggotaan berakhir.

  1. ^ Ratified as Austria-Hungary.
  2. ^ Ratified as the Byelorussian SSR.
  3. ^ Ratified as the Empire of Brazil.
  4. ^ a b Dependent territory whose membership was grandfathered in by the Constitution.[3]
  5. ^ Ratified as the Upper Volta.
  6. ^ a b c China was originally represented by the government of the Republic of China from 1 March 1914. Following the United Nations General Assembly's vote to transfer China's seat to the People's Republic of China (PRC) in 1971, China's representation at the UPU was likewise switch to the PRC on 13 April 1972.
  7. ^ Hong Kong was part of the British Overseas Territories joint membership from 1 April 1877 to 1 July 1997.[6] Hong Kong continues to participate in the Universal Postal Union after the transfer of sovereignty from the United Kingdom to China on 1 July 1997.[7]
  8. ^ Ratified as the Congo Free State.
  9. ^ a b c State which became a UPU member by ratifying the Treaty of Bern and which signed the Constitution, but which has not ratified it.[2] These states are deemed to have "tacitly ratified" the agreement due to their continued participation in the UPU.[3]
  10. ^ Ratified as the Khedivate of Egypt.
  11. ^ Originally joined on 7 July 1922 prior to Soviet occupation[8]
  12. ^ As Swaziland until 2018.
  13. ^ Ratified as the German Empire.
  14. ^ Ratified as Austria-Hungary.
  15. ^ Ratified as the Irish Free State.
  16. ^ Ratified as the Korean Empire.
  17. ^ Originally joined on 1 October 1921 prior to Soviet occupation[8]
  18. ^ Originally joined on 1 January 1922 prior to Soviet occupation[8][9]
  19. ^ Ratified as the Federation of Malaya.
  20. ^ These three entities are constituent countries of the Kingdom of the Netherlands, but have a joint UPU membership separate of that of the Netherlands. Prior to the dissolution of the Netherlands Antilles on 10 October 2010, Aruba and the then-Netherlands Antilles shared a common UPU membership. Upon dissolution, Curaçao and Sint Maarten became constituent countries within the Kingdom of the Netherlands; Bonaire, Sint Eustatius and Saba, now collectively known as the Caribbean Netherlands, became parts of the Netherlands proper.
  21. ^ Under the provisional designation of "The former Yugoslav Republic of Macedonia" until 2019.
  22. ^ Ratified as the United Kingdoms of Sweden and Norway.
  23. ^ Ratified as the Russian Empire. Continued membership as the Soviet Union from 1922–1991.
  24. ^ Ratified as the Kingdom of Nejd and Hejaz.
  25. ^ Ratified as the Federal Republic of Yugoslavia.
  26. ^ Ratified as the United Kingdoms of Sweden and Norway.
  27. ^ Ratified as Tanganyika.
  28. ^ Ratified as the Ottoman Empire.
  29. ^ Ratified as the Ukrainian SSR.
  30. ^ On 17 October 2018 the United States notified the UPU of its intention to withdraw from the union, which as per terms of the UPU constitution would become effective after one year.[11][12] However, the country indicated that it would be willing to remain a member if treaty arrangements which it finds problematic (the low terminal dues charged to developing countries to ship mail to developed countries) could be renegotiated during the course of the withdrawal period.[13] In October 2019, following an Extraordinary Congress of the UPU which agreed to increase terminal dues, the United States opted to remain a member of the UPU.[14]
  31. ^ Ratified as the Mutawakkilite Kingdom of Yemen.
  32. ^ Mail for Taiwan was also previously routed through Hong Kong. International reply coupons are not available for Taiwan.
  33. ^ The Orange Free State acceded to the Postal Convention of Vienna in 1898, and a year later also acceded to that of Washington.[25] The state was dissolved at the signing of the Treaty of Vereeniging. Membership did not lapse but was absorbed into the British South African membership.
  34. ^ The South African Republic was a member from 1895[26] until its dissolution at the signing of the Treaty of Vereeniging. Membership did not lapse but was absorbed into the British South African membership.
  35. ^ Ratified as part of the German Empire.

Referensi

[sunting | sunting sumber]
  1. ^ "Member countries". Universal Postal Union. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-03-21. Diakses tanggal 2013-02-16. 
  2. ^ a b "List of member countries of the Universal Postal Union" (PDF). Universal Postal Union. 2014-07-31. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2015-06-05. Diakses tanggal 2014-10-14. 
  3. ^ a b c d "Constitution General Regulations" (PDF). Universal Postal Union. 2010. hlm. XII. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2015-06-05. Diakses tanggal 2014-07-28. 
  4. ^ "Universal Postal Convention". Universal Postal Union. 1952-07-11. Diakses tanggal 2012-08-11. 
  5. ^ "Constitution of the Universal Postal Union". Universal Postal Union. 1964-07-10. Diakses tanggal 2012-08-11. 
  6. ^ "Information page for British Overseas Territories on the UPU web site". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2020-06-04. Diakses tanggal 2023-02-06. 
  7. ^ "Information page for Hong Kong on the UPU web site". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2016-03-10. Diakses tanggal 2023-02-06. 
  8. ^ a b c "CONSTITUTION & GENERAL REGULATIONS". Universal Postal Union. ICANN. October 11, 2000. Diakses tanggal 16 February 2013. 
  9. ^ Žalimas, Dainius (2002). "Legal Issues on the Continuity of the Republic of Lithuania". Baltic yearbook of international law: 2001. 1. Martinus Nijhoff Publishers. hlm. 17. ISBN 9041117369. 
  10. ^ "South Sudan (Rep.)". Member countries. UPU. 2011-10-04. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2012-05-27. Diakses tanggal 2013-05-25. 
  11. ^ "Statement from the Press Secretary". Executive Office of the President of the United States. 2018-10-17. Diakses tanggal 2018-10-17. 
  12. ^ "Statement on the decision of the United States of America to withdraw from the Universal Postal Union treaties". Universal Postal Union. 2018-10-17. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2018-10-24. Diakses tanggal 2018-10-17. 
  13. ^ "Trump starts leaving postal union in latest anti-China move" (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2018-10-17. 
  14. ^ "The US is staying in the UPU, but global postal rate changes are coming". 
  15. ^ "Palestinian parcel post gets a boost". Universal Postal Union (UPU). Diarsipkan dari versi asli tanggal 2011-06-14. Diakses tanggal 2010-09-26. 
  16. ^ "Israel and Palestinians to boost postal services with help from UN agency". United Nations. 2008-08-07. Diakses tanggal 2008-10-24. 
  17. ^ "Statement regarding mail destined for the Gaza Strip". Canada Post. 2010-08-20. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2010-09-18. Diakses tanggal 2012-04-19. 
  18. ^ "President signs accession papers to a number of international organizations". Wafa. 2018-11-15. Diakses tanggal 2018-11-17. 
  19. ^ "Members of the Universal Postal Union and Their Join Dates" (PDF). United Postal Stationery Society. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 25 November 2017. 
  20. ^ "Andorra führt Postleitzahlen ein" (dalam bahasa German). Andorra Intern. 2004-02-27. Diakses tanggal 2009-04-19. 
  21. ^ [1] Diarsipkan 2012-03-09 di Wayback Machine. Sovereign Order of Malta — Associate Countries (Postal Agreements)
  22. ^ "Postal Power". One Radio Network. Diarsipkan dari versi asli tanggal 25 November 2017. 
  23. ^ Chen, Longzhi (8 October 2008). 萬國郵政聯盟與世界郵政日 [Universal Postal Union and World Post Day]. Taiwan New Century Culture and Education Foundation. Diarsipkan dari versi asli tanggal 16 October 2014. 
  24. ^ "UPU Period". Post Office in Paradise. Diakses tanggal 3 February 2019. 
  25. ^ du Toit Spies, François Jacobus (1946). 'n Nederlander in diens van die Oranje-VrystaatAkses gratis dibatasi (uji coba), biasanya perlu berlangganan (dalam bahasa Dutch). Amsterdam: Swets & Zeitlinger. hlm. 67. LCCN a47000226. OCLC 13561098. 
  26. ^ du Toit Spies, François Jacobus (1946). 'n Nederlander in diens van die Oranje-VrystaatAkses gratis dibatasi (uji coba), biasanya perlu berlangganan (dalam bahasa Dutch). Amsterdam: Swets & Zeitlinger. hlm. 66. LCCN a47000226. OCLC 13561098. 
  27. ^ Rossiter, Stuart & John Flower. The Stamp Atlas. London: Macdonald, 1986. ISBN 0-356-10862-7