Daftar provinsi di Indonesia menurut IPM tahun 2014
Sebuah perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang menggunakan metode baru dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dari tahun 2010 hingga sekarang. Berikut ini akan disajikan penjelasan, sejarah, dan metodologi perhitungan IPM, serta daftar provinsi Indonesia menurut IPM tahun 2014.
Penjelasan
[sunting | sunting sumber]Indeks Pembangunan Manusia (IPM)/Human Development Index (HDI) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup.[1]
Sejarah
[sunting | sunting sumber]Indeks ini pada 1990 dikembangkan oleh pemenang nobel India Amartya Sen dan seorang ekonom Pakistan Mahbub ul Haq, serta dibantu oleh Gustav Ranis dari Universitas Yale dan Lord Meghnad Desai dari London School of Economics. Sejak itu, indeks ini dipakai oleh Program pembangunan PBB pada laporan IPM tahunannya.
Amartya Sen menggambarkan indeks ini sebagai "pengukuran vulgar" oleh karena batasannya. Indeks ini lebih berfokus pada hal-hal yang lebih sensitif dan berguna daripada hanya sekadar pendapatan perkapita yang selama ini digunakan. Indeks ini juga berguna sebagai jembatan bagi peneliti yang serius untuk mengetahui hal-hal yang lebih terinci dalam membuat laporan pembangunan manusianya.
Dimensi dasar IPM[2]
[sunting | sunting sumber]Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki tiga dimensi yang digunakan sebagai dasar perhitungannya:
- Umur panjang dan hidup sehat yang diukur dengan angka harapan hidup saat kelahiran
- Pengetahuan yang dihitung dari angka harapan sekolah dan angka rata-rata lama sekolah
- Standar hidup layak yang dihitung dari Produk Domestik Bruto/PDB (keseimbangan kemampuan berbelanja) per kapita
Manfaat IPM[2]
[sunting | sunting sumber]Menurut Badan Pusat Statisitik (BPS), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki beberapa manfaat:
- IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk)
- IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara
- Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU)
Cara Menghitung Indeks Komponen[3]
[sunting | sunting sumber]Setiap komponen IPM distandardisasi dengan nilai minimum dan maksimum sebelum digunakan untuk menghitung IPM. Rumus yang digunakan sebagai berikut.
Dimensi Kesehatan
[sunting | sunting sumber]
Keterangan:
I: indeks komponen
AHH: angka harapan hidup
AHHmin: angka harapan hidup terendah
AHHmaks: angka harapan hidup tertinggi
Dimensi Pendidikan
[sunting | sunting sumber]
Keterangan:
I: indeks komponen
HLS: harapan lama sekolah
HLSmin: harapan lama sekolah terendah
HLSmaks: harapan lama sekolah tertinggi
Keterangan:
I: indeks komponen
RLS: rata-rata lama sekolah
RLSmin: rata-rata lama sekolah terendah
RLSmaks: rata-rata lama sekolah tertinggi
I: indeks komponen
HLS: harapan lama sekolah
RLS: rata-rata lama sekolah
Dimensi Pengeluaran
[sunting | sunting sumber]
Keterangan:
I: indeks komponen
In: indeks komponen
pengeluaranmin: pengeluaran terendah
pengeluaranmaks: pengeluaran tertinggi
Cara Menghitung Indeks Pembangunan Manusia
[sunting | sunting sumber]
Keterangan:
IPM: indeks pembangunan manusia
I: indeks komponen
Data[4]
[sunting | sunting sumber]Data di bawah ini merupakan data perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS).
Peringkat | Provinsi | IPM | Perubahan | Perbandingan dengan IPM Laporan Pembangunan Manusia
2015 untuk Perkiraan IPM Tahun 2014[5] |
---|---|---|---|---|
Pembangunan Manusia Tinggi | ||||
1 | Daerah Khusus Ibukota Jakarta | 78,39 (0,783) | 0,31 (0,003) | Antigua dan Barbuda (58) |
2 | Daerah Istimewa Yogyakarta | 76,81 (0,768) | 0,37 (0,003) | Kuba dan Lebanon (67) |
3 | Kalimantan Timur | 73,82 (0,738) | 0,61 (0,006) | Aljazair (83) |
4 | Kepulauan Riau | 73,40 (0,734) | 0,38 (0,003) | Peru (84) |
5 | Bali | 72,48 (0,724) | 0,39 (0,003) | Dominika dan Libya (94) |
6 | Riau | 70,33 (0,703) | 0,42 (0,004) | Samoa (105) |
Pembangunan Manusia Sedang | ||||
7 | Sulawesi Utara | 69,96 (0,699) | 0,47 (0,004) | Botswana (106) |
8 | Banten | 69,89 (0,698) | 0,38 (0,003) | |
9 | Sumatera Barat | 69,36 (0.693) | 0,45 (0,004) | |
- | Indonesia | 68,90 (0,689) | 0,59 (0,005) | Mesir (108) |
10 | Sumatera Utara | 68,87 (0,688) | 0,51 (0,005) | Turkmenistan (109) |
11 | Aceh | 68,81 (0,688) | 0,51 (0,005) | |
12 | Jawa Barat | 68,80 (0,688) | 0,55 (0,005) | |
13 | Jawa Tengah | 68,78 (0,687) | 0,68 (0,006) | |
14 | Kalimantan Utara | 68,64 (0,686) | 0,65 (0,006) | |
15 | Sulawesi Selatan | 68,49 (0,684) | 0,57 (0,005) | Gabon dan Indonesia (110) |
16 (1) | Kepulauan Bangka Belitung | 68,27 (0,682) | 0,35 (0,003) | |
17 | Jambi | 68,24 (0,682) | 0,48 (0,004) | |
18 | Jawa Timur | 68,14 (0,681) | 0,59 (0,005) | Filipina (112) |
19 (1) | Sulawesi Tenggara | 68,07 (0,680) | 0,52 (0,005) | |
20 | Bengkulu | 68,06 (0,680) | 0,56 (0,005) | |
21 | Kalimantan Tengah | 67,77 (0,677) | 0,76 (0,007) | Palestina (113) |
22 | Kalimantan Selatan | 67,63 (0,676) | 0,46 (0,004) | Palestina (113) |
23 | Sumatera Selatan | 66,75 (0,667) | 0,59 (0,005) | El Salvador, Afrika Selatan, dan Vietnam (116) |
24 | Maluku | 66,74 (0,667) | 0,65 (0,006) | |
25 | Sulawesi Tengah | 66,43 (0,664) | 0,64 (0,006) | |
26 | Lampung | 66,42 (0,664) | 0,69 (0,006) | |
27 | Maluku Utara | 65,18 (0,651) | 0,40 (0,004) | Irak (121) |
28 | Gorontalo | 65,17 (0,651) | 0,47 (0,004) | |
29 | Kalimantan Barat | 64,89 (0,648) | 0,59 (0,005) | Tanjung Verde (122) |
30 | Nusa Tenggara Barat | 64,31 (0,643) | 0,55 (0,005) | |
31 | Nusa Tenggara Timur | 62,26 (0,622) | 0,58 (0,005) | Tajikistan (129) |
32 | Sulawesi Barat | 62,24 (0,622) | 0,71 (0,007) | |
33 | Papua Barat | 61,28 (0,612) | 0,37 (0,003) | India (130) |
Pembangunan Manusia Rendah | ||||
34 | Papua | 56,75 (0,567) | 0,50 (0,005) | Bangladesh (142) |
Catatan
[sunting | sunting sumber]- Mulai urutan ke-15 hingga urutan terakhir terjadi penurunan karena didirikannya provinsi baru, yakni Provinsi Kalimantan Utara.
Kesimpulan
[sunting | sunting sumber]- Provinsi dengan IPM tertinggi adalah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan IPM sebesar 78,39.
- Provinsi dengan IPM terendah adalah Daerah Khusus Papua dengan IPM sebesar 56,75.
- Jarak antara provinsi dengan IPM tertinggi dan provinsi dengan IPM terendah adalah 21,64.
- Performa terbaik diraih oleh Provinsi Kalimantan Tengah dengan peningkatan IPM sebesar 0,76.
- Performa terburuk diraih oleh Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan peningkatan IPM sebesar 0,31.
- Menurut BPS, IPM Indonesia adalah 68,90 (0,689) dan masih menempati status sedang.
- Menurut UNDP, IPM Indonesia adalah 68,6~ (0,686) dan masih menempati status sedang.
Referensi
[sunting | sunting sumber]- ^ "Davies, A. and G. Quinlivan (2006), A Panel Data Analysis of the Impact of Trade on Human Development, Journal of Socioeconomics" (PDF). Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2008-04-13. Diakses tanggal 2017-04-09.
- ^ a b "Badan Pusat Statistik". www.bps.go.id. Diakses tanggal 2017-09-22.
- ^ "Badan Pusat Statistik". www.bps.go.id (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2017-04-24.
- ^ "Badan Pusat Statistik". www.bps.go.id (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2017-04-24.
- ^ Human Development Report 2015