Lompat ke isi

Daftar provinsi di Indonesia menurut IPM tahun 2014

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Sebuah perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang menggunakan metode baru dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dari tahun 2010 hingga sekarang. Berikut ini akan disajikan penjelasan, sejarah, dan metodologi perhitungan IPM, serta daftar provinsi Indonesia menurut IPM tahun 2014.

Penjelasan

[sunting | sunting sumber]

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)/Human Development Index (HDI) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup.[1]

Indeks ini pada 1990 dikembangkan oleh pemenang nobel India Amartya Sen dan seorang ekonom Pakistan Mahbub ul Haq, serta dibantu oleh Gustav Ranis dari Universitas Yale dan Lord Meghnad Desai dari London School of Economics. Sejak itu, indeks ini dipakai oleh Program pembangunan PBB pada laporan IPM tahunannya.

Amartya Sen menggambarkan indeks ini sebagai "pengukuran vulgar" oleh karena batasannya. Indeks ini lebih berfokus pada hal-hal yang lebih sensitif dan berguna daripada hanya sekadar pendapatan perkapita yang selama ini digunakan. Indeks ini juga berguna sebagai jembatan bagi peneliti yang serius untuk mengetahui hal-hal yang lebih terinci dalam membuat laporan pembangunan manusianya.

Dimensi dasar IPM[2]

[sunting | sunting sumber]

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki tiga dimensi yang digunakan sebagai dasar perhitungannya:

  1. Umur panjang dan hidup sehat yang diukur dengan angka harapan hidup saat kelahiran
  2. Pengetahuan yang dihitung dari angka harapan sekolah dan angka rata-rata lama sekolah
  3. Standar hidup layak yang dihitung dari Produk Domestik Bruto/PDB (keseimbangan kemampuan berbelanja) per kapita

Manfaat IPM[2]

[sunting | sunting sumber]

Menurut Badan Pusat Statisitik (BPS), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki beberapa manfaat:

  • IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk)
  • IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara
  • Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU)

Cara Menghitung Indeks Komponen[3]

[sunting | sunting sumber]

Setiap komponen IPM distandardisasi dengan nilai minimum dan maksimum sebelum digunakan untuk menghitung IPM. Rumus yang digunakan sebagai berikut.

Dimensi Kesehatan

[sunting | sunting sumber]

Keterangan:

I: indeks komponen

AHH: angka harapan hidup

AHHmin: angka harapan hidup terendah

AHHmaks: angka harapan hidup tertinggi

Dimensi Pendidikan

[sunting | sunting sumber]

Keterangan:

I: indeks komponen

HLS: harapan lama sekolah

HLSmin: harapan lama sekolah terendah

HLSmaks: harapan lama sekolah tertinggi

Keterangan:

I: indeks komponen

RLS: rata-rata lama sekolah

RLSmin: rata-rata lama sekolah terendah

RLSmaks: rata-rata lama sekolah tertinggi

I: indeks komponen

HLS: harapan lama sekolah

RLS: rata-rata lama sekolah

Dimensi Pengeluaran

[sunting | sunting sumber]

Keterangan:

I: indeks komponen

In: indeks komponen

pengeluaranmin: pengeluaran terendah

pengeluaranmaks: pengeluaran tertinggi

Cara Menghitung Indeks Pembangunan Manusia

[sunting | sunting sumber]

Keterangan:

IPM: indeks pembangunan manusia

I: indeks komponen

Data di bawah ini merupakan data perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS).

Provinsi Indonesia dengan tingkatan Indeks Pembangunan Manusianya
Peringkat Provinsi IPM Perubahan Perbandingan dengan IPM Laporan Pembangunan Manusia

2015 untuk Perkiraan IPM Tahun 2014[5]

Pembangunan Manusia Tinggi
1 Steady Daerah Khusus Ibukota Jakarta 78,39 (0,783) Kenaikan 0,31 (0,003)  Antigua dan Barbuda (58)
2 Steady Daerah Istimewa Yogyakarta 76,81 (0,768) Kenaikan 0,37 (0,003)  Kuba dan  Lebanon (67)
3 Steady Kalimantan Timur 73,82 (0,738) Kenaikan 0,61 (0,006)  Aljazair (83)
4 Steady Kepulauan Riau 73,40 (0,734) Kenaikan 0,38 (0,003)  Peru (84)
5 Steady Bali 72,48 (0,724) Kenaikan 0,39 (0,003) Dominika dan  Libya (94)
6 Steady Riau 70,33 (0,703) Kenaikan 0,42 (0,004) Samoa (105)
Pembangunan Manusia Sedang
7 Steady Sulawesi Utara 69,96 (0,699) Kenaikan 0,47 (0,004) Botswana (106)
8 Steady Banten 69,89 (0,698) Kenaikan 0,38 (0,003)
9 Steady Sumatera Barat 69,36 (0.693) Kenaikan 0,45 (0,004)
-  Indonesia 68,90 (0,689) Kenaikan0,59 (0,005)  Mesir (108)
10 Steady Sumatera Utara 68,87 (0,688) Kenaikan 0,51 (0,005) Turkmenistan (109)
11 Steady Aceh 68,81 (0,688) Kenaikan 0,51 (0,005)
12 Steady Jawa Barat 68,80 (0,688) Kenaikan 0,55 (0,005)
13 Steady Jawa Tengah 68,78 (0,687) Kenaikan 0,68 (0,006)
14 Steady Kalimantan Utara 68,64 (0,686) Kenaikan 0,65 (0,006)
15 Steady Sulawesi Selatan 68,49 (0,684) Kenaikan 0,57 (0,005)  Gabon dan Indonesia (110)
16 Penurunan (1) Kepulauan Bangka Belitung 68,27 (0,682) Kenaikan 0,35 (0,003)
17 Steady Jambi 68,24 (0,682) Kenaikan 0,48 (0,004)
18 Steady Jawa Timur 68,14 (0,681) Kenaikan 0,59 (0,005)  Filipina (112)
19 Penurunan (1) Sulawesi Tenggara 68,07 (0,680) Kenaikan 0,52 (0,005)
20 Steady Bengkulu 68,06 (0,680) Kenaikan 0,56 (0,005)
21 Steady Kalimantan Tengah 67,77 (0,677) Kenaikan 0,76 (0,007)  Palestina (113)
22 Steady Kalimantan Selatan 67,63 (0,676) Kenaikan 0,46 (0,004)  Palestina (113)
23 Steady Sumatera Selatan 66,75 (0,667) Kenaikan 0,59 (0,005)  El Salvador,  Afrika Selatan, dan  Vietnam (116)
24 Steady Maluku 66,74 (0,667) Kenaikan 0,65 (0,006)
25 Steady Sulawesi Tengah 66,43 (0,664) Kenaikan 0,64 (0,006)
26 Steady Lampung 66,42 (0,664) Kenaikan 0,69 (0,006)
27 Steady Maluku Utara 65,18 (0,651) Kenaikan 0,40 (0,004) Irak (121)
28 Steady Gorontalo 65,17 (0,651) Kenaikan 0,47 (0,004)
29 Steady Kalimantan Barat 64,89 (0,648) Kenaikan 0,59 (0,005)  Tanjung Verde (122)
30 Steady Nusa Tenggara Barat 64,31 (0,643) Kenaikan 0,55 (0,005)
31 Steady Nusa Tenggara Timur 62,26 (0,622) Kenaikan 0,58 (0,005)  Tajikistan (129)
32 Steady Sulawesi Barat 62,24 (0,622) Kenaikan 0,71 (0,007)
33 Steady Papua Barat 61,28 (0,612) Kenaikan 0,37 (0,003) India (130)
Pembangunan Manusia Rendah
34 Steady Papua 56,75 (0,567) Kenaikan 0,50 (0,005)  Bangladesh (142)
  • Mulai urutan ke-15 hingga urutan terakhir terjadi penurunan karena didirikannya provinsi baru, yakni Provinsi Kalimantan Utara.

Kesimpulan

[sunting | sunting sumber]
  1. Provinsi dengan IPM tertinggi adalah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan IPM sebesar 78,39.
  2. Provinsi dengan IPM terendah adalah Daerah Khusus Papua dengan IPM sebesar 56,75.
  3. Jarak antara provinsi dengan IPM tertinggi dan provinsi dengan IPM terendah adalah 21,64.
  4. Performa terbaik diraih oleh Provinsi Kalimantan Tengah dengan peningkatan IPM sebesar 0,76.
  5. Performa terburuk diraih oleh Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan peningkatan IPM sebesar 0,31.
  6. Menurut BPS, IPM Indonesia adalah 68,90 (0,689) dan masih menempati status sedang.
  7. Menurut UNDP, IPM Indonesia adalah 68,6~ (0,686) dan masih menempati status sedang.

Referensi

[sunting | sunting sumber]
  1. ^ "Davies, A. and G. Quinlivan (2006), A Panel Data Analysis of the Impact of Trade on Human Development, Journal of Socioeconomics" (PDF). Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2008-04-13. Diakses tanggal 2017-04-09. 
  2. ^ a b "Badan Pusat Statistik". www.bps.go.id. Diakses tanggal 2017-09-22. 
  3. ^ "Badan Pusat Statistik". www.bps.go.id (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2017-04-24. 
  4. ^ "Badan Pusat Statistik". www.bps.go.id (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2017-04-24. 
  5. ^ Human Development Report 2015