Kota Administratif Depok
Kota Administratif Depok | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982–1999 | |||||||||
| Status | Kota administratif | ||||||||
| Ibu kota | Depok | ||||||||
| Bahasa yang umum digunakan | Betawi (dominan) | ||||||||
| Agama | Islam (mayoritas) | ||||||||
| Sejarah | |||||||||
• Didirikan | 18 Maret 1982 | ||||||||
• Dibubarkan | 27 April 1999 | ||||||||
| Luas | |||||||||
- Total | 6.794 km2 | ||||||||
| Populasi | |||||||||
• 1982 | 223,649 jiwa | ||||||||
| |||||||||
| Sekarang bagian dari | Kota Depok | ||||||||
Kota Administratif Depok adalah kota administratif yang pernah ada di Indonesia dengan induk wilayah Bogor, Jawa Barat. Sebelum ditingkatkan statusnya menjadi kota administratif, Depok merupakan sebuah kecamatan di Kawedanan Parung, Bogor, hingga tahun 1982. Awalnya, Depok direncanakan sebagai kawasan perumahan bagi penduduk DKI Jakarta, mengingat kepadatan penduduk terus meningkat dari tahun ke tahun.[1] Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999, Depok tidak lagi berstatus kota administratif, melainkan berdiri sebagai kotamadya.[2]
Sejarah[sunting | sunting sumber]
Kota Administratif Depok bermula dari sebuah kecamatan di Bogor yang dinaikkan statusnya oleh pemerintah pusat menjadi kota administratif dengan menggabungkan sebagian wilayah Cimanggis dan Cibinong.[3] Pada saat itu, pemerintah Orde Baru melakukan pembangunan insfrastruktur di Kecamatan Depok, sehingga wilayah Depok bertrasformasi menjadi sebuah tatanan kota yang meningkatkan angka urbanisasi di DKI Jakarta. Pemerintah pusat mencanangkan cikal bakal Kota Depok sebagai kawasan perumahan yang tertata dengan diprakarsai oleh Perumnas. Perumnas Depok I yang saat ini bagian dari Depok Jaya diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 12 Agustus 1976.[4][5] Di dekade 1980-an, pemerintah memindahkan kampus utama Universitas Indonesia dari kawasan Salemba ke wilayah Beji.[6] Pada tahun 1987, pembangunan kampus utama Universitas Indonesia mulai dibangun.
Selanjutnya, pemerintah Orde Baru membangun sarana dan prasarana umum hingga pembangunan dan pelebaran jalan raya di sekitar kawasan Depok, diantaranya Jalan Margonda Raya, Jalan Raya Sawangan, Jalan Pondok Labu, Jalan Arif Rahman Hakim, Jalan Raya Citayam, Jalan Ir. H. Juanda, Jalan Tole Iskandar, Jalan Transyogi, hingga pelebaran Jalan Raya Bogor. Beberapa jalan mengintegrasikan antar kabupaten hingga provinsi, seperti Jalan Pondok Labu dan Jalan Transyogi. Pembangunan infrastruktur tersebut berdampak terhadap pertumbuhan penduduk dan ekonomi ketika itu meningkat tajam dan mengungguli kecamatan-kecamatan lain di Kabupaten Bogor, seperti Bojonggede, Tajurhalang, Sukaraja, Parung, Cileungsi, dan Jonggol.
Perkembangan Kecamatan Depok dari segi infrastruktur, sosial, dan perekonomjan menjadi perhatian khusus bagi pemerintah pusat melalui Departemen Dalam Negeri dengan mengkaji peningkatan status Depok menjadi kota administratif. Peningkatan status tersebut dimaksudkan agar dapat melangsungkan produktivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam membina wilayah dan meningkatkan laju pembangunan.[3] Pada Maret 1982, Menteri Dalam Negeri Amirmachmud meresmikan pembentukan Kota Administratif Depok dengan memasukkan Sukmajaya yang sebelumnya merupakan sebuah desa di wilayah Jonggol. Saat itu, Depok menjadi kota administratif keempat di Jawa Barat setelah Cimahi, Tasikmalaya, dan Tangerang.
Geografi[sunting | sunting sumber]
Sejak awal pembentukan hingga pembubarannya, Kota Administratif Depok memiliki tiga kecamatan dan tujuh belas desa.[3] Kecamatan lain yang kemudiannya bergabung membentuk Kota Depok, diantaranya Kecamatan Limo, Kecamatan Cimanggis, Kecamatan Sawangan, dan sebagian dari Kecamatan Bojonggede tidak termasuk ke dalam wilayah Kota Administratif Depok.[2] Sehingga, wilayah Kota Administratif Depok terletak di antara Kabupaten Bogor di bagian barat, selatan, dan timur, sedangkan bagian utara berbatasan dengan DKI Jakarta.
Pemerintahan[sunting | sunting sumber]
Wali Kota Administratif[sunting | sunting sumber]
Selepas pembentukan Kota Administratif Depok, Gubernur Aang Kunaefi melantik pejabat pertama Wali Kota Administratif Depok, Mochammad Rukasah Suradimadja. Terdapat tujuh pegawai negeri sipil yang pernah menduduki jabatan Wali Kota Administratif sepanjang tahun 1982 hingga 1999. Wali Kota Administratif terakhir yang menjabat adalah Badrul Kamal sebelum ia diangkat sebagai Wali Kota Depok pertama.[7]
Kecamatan[sunting | sunting sumber]
Lihat pula[sunting | sunting sumber]
Daftar pustaka[sunting | sunting sumber]
- Irsyam, T. (2018). Kota Setengah Hati di Selatan Jakarta: Depok 1970-1990an. Jurnal Sejarah. hlm. 111–119.
- Mudaryanti, T. W. (2016). Dari Depok Lama ke Depok Baru: Berjuang Menjadi Kota, 1970an–1990an. SASDAYA: Gadjah Mada Journal of Humanities. hlm. 113–139.
Referensi[sunting | sunting sumber]
- ^ Octaviani Naibaho, Maretha (11 November 2022). "Depok dalam Bayang-Bayang Jakarta Tahun 1970-1990". Netral News. Depok. Diakses tanggal 3 Januari 2023.
- ^ a b "Undang-Undang Nomor 15 tahun 1999". Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Diakses tanggal 3 Januari 2023.
- ^ a b c "Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1981". Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Diakses tanggal 3 Januari 2023.
- ^ "Presiden Soeharto dan Pembangunan Perumahan untuk Rakyat, Pertama di Depok". Cendana News. Depok. 5 Oktober 2021. Diakses tanggal 3 Januari 2023.
- ^ "Serah Terima Perumnas Depok, Bogor". Tempo.co. Depok: Tempo Data Science. 1983. Diakses tanggal 3 Januari 2023.
Pada 1983, pihak Perumnas melakukan serah terima Perumnas Depok I dan Utara kepada Wali Kota Administratif Depok Rukasah Suradimadja di Bogor, Jawa Barat
- ^ "Nostalgia Perpindahan Universitas Indonesia dari Salemba ke Depok". Tempo. Jakarta. 30 Maret 2022. Diakses tanggal 3 Januari 2023.
- ^ Depok di Pundak Badrul 2009, hlm. 4-5.
| ||
| Kabupaten |  | |
| Kota | ||
| Topik | ||