Kabinet Djuanda: Perbedaan antara revisi

Kabinet Djuanda
Kabinet Djuanda
; Kabinet Pemerintahan Indonesia ke-18
1957–1959
Dibentuk	9 April 1957
Diselesaikan	6 Juli 1959
Struktur pemerintahan
Presiden	Soekarno
Perdana Menteri	Djuanda Kartawidjaja
Wakil Perdana Menteri	Hardi; Idham Chalid; Johannes Leimena;
Total jumlah menteri	28
Partai anggota	PNI; NU; Masyumi; PSII; IPKI; Parkindo; BTI; Independen
Sejarah
Pemilihan umum sebelumnya	Pemilihan umum legislatif 1955; Pemilihan umum Konstituante 1955;
Periode	DPR 1956–1959
Nasihat dan persetujuan	Dewan Perwakilan Rakyat; Konstituante
Pendahulu	Kabinet Ali Sastroamidjojo II
Pengganti	Kabinet Kerja I

Jelajahi riwayat secara interaktif

← Revisi sebelumnya Revisi selanjutnya →

Konten dihapus Konten ditambahkan

VisualTeks wiki

Sebaris

Revisi per 23 Mei 2024 17.31

Kabinet Djuanda disebut juga Kabinet Karya adalah kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Soekarno.^[a] Kabinet ini diumumkan pada 8 April 1957 dan bertugas sejak 9 April 1957 hingga 6 Juli 1959.^[b] Kabinet ini merupakan salah satu kabinet zaken.

Latar belakang

Pada 14 Maret 1957, Kabinet Ali Sastroamidjojo Kedua runtuh akibat tekanan pemberontakan daerah, perpecahan antar partai, dan serangan terhadap sistem politik yang berujung pada pengunduran diri anggotanya. Presiden Soekarno sempat mengutarakan keinginannya untuk membentuk kabinet gotong royong, di mana empat partai besar, termasuk Partai Komunis Indonesia (PKI), akan bekerja sama demi kepentingan nasional. Namun, setelah mendapat tentangan keras dari partai lain dan Angkatan Darat, Soekarno terpaksa mengurungkan niat tersebut. Pada 15 Maret, ia meminta ketua Partai Nasional Indonesia (PNI) Suwirjo untuk membentuk kabinet, namun ia tidak mampu melaksanakan tugas tersebut, sehingga Soekarno sendiri mengadakan pertemuan pada 14 April dengan para pemimpin partai dan perwira militer, di mana mereka semua ditanya apakah mereka siap untuk bergabung dengan kabinet. Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), yang sebagian besar anggotanya menolak masuk kabinet, menuduh Soekarno bertindak melawan hukum, namun sia-sia. Partai tersebut kemudian memecat dua anggotanya yang masuk kabinet. Soekarno menunjuk veteran kabinet Djuanda Kartawidjaja untuk memimpin kabinet yang terdiri dari orang-orang yang memenuhi syarat dan tidak mewakili partai mana pun. Kabinet diumumkan pada 8 April dan dilantik oleh Soekarno keesokan harinya di Istana Merdeka.^[1]^[2]^[3]

Pimpinan

Presiden
	Soekarno

Anggota

No.	Jabatan	Pejabat	Mulai menjabat	Selesai menjabat	Partai
Perdana dan Wakil Perdana Menteri
1	Perdana Menteri	Djuanda Kartawidjaja	9 April 1957	6 Juli 1959		Nonpartai
2	Wakil Perdana Menteri I	Hardi	9 April 1957	6 Juli 1959		PNI
	Wakil Perdana Menteri II	Idham Chalid	9 April 1957	6 Juli 1959		NU
	Wakil Perdana Menteri III	Johannes Leimena^[4]	29 April 1957	6 Juli 1959		Parkindo
Menteri
3	Menteri Luar Negeri	Subandrio	9 April 1957	6 Juli 1959		Nonpartai
4	Menteri Dalam Negeri	Sanusi Hardjadinata	9 April 1957	6 Juli 1959		PNI
5	Menteri Pertahanan	Djuanda Kartawidjaja	9 April 1957	6 Juli 1959		Nonpartai
6	Menteri Kehakiman	Gustaaf Adolf Maengkom	9 April 1957	6 Juli 1959		PNI
7	Menteri Penerangan	Soedibjo	9 April 1957	6 Juli 1959		PSII
8	Menteri Keuangan	Soetikno Slamet	9 April 1957	6 Juli 1959		PNI
9	Menteri Pertanian	Sadjarwo Djarwonagoro	9 April 1957	6 Juli 1959	bgcolor=#fc2c2d		BTI
10	Menteri Perdagangan	Soenardjo^[5]	9 April 1957	25 Juni 1958		NU
10	Menteri Perdagangan	Rachmat Muljomiseno	25 Juni 1958	6 Juli 1959		NU
11	Menteri Perindustrian	F.J. Inkiriwang	9 April 1957	6 Juli 1959		Nonpartai
12	Menteri Perhubungan	Soekardan	9 April 1957	6 Juli 1959		Nonpartai
13	Menteri Pelayaran	Mohammad Nazir	9 April 1957	6 Juli 1959		Nonpartai
14	Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga	Pangeran Mohammad Nur	9 April 1957	6 Juli 1959		Masyumi
15	Menteri Perburuhan	Samjono	9 April 1957	6 Juli 1959		Nonpartai
16	Menteri Sosial	Johannes Leimena^[6]	9 April 1957	24 Mei 1957		Parkindo
16	Menteri Sosial	Muljadi Djojomartono	25 Mei 1957	6 Juli 1959		Masyumi
17	Menteri Pendidikan dan Kebudayaan	Prijono	9 April 1957	6 Juli 1959		Nonpartai
18	Menteri Agama	Muhammad Ilyas	9 April 1957	6 Juli 1959		NU
19	Menteri Kesehatan	Azis Saleh	9 April 1957	6 Juli 1959		IPKI
20	Menteri Agraria	R. Sunarjo	9 April 1957	6 Juli 1959		NU
21	Menteri Urusan Pengerahan Tenaga Rakyat untuk Pembangunan^[7] (dihapuskan sejak 25 Juni 1958)	A.M. Hanafi^[8]	9 April 1957	25 Juni 1958		Nonpartai
22	Menteri Negara Urusan Veteran	Chaerul Saleh	9 April 1957	6 Juli 1959		Nonpartai
23	Menteri Negara Urusan Hubungan Antar Daerah^[7] (dihapuskan sejak 25 Juni 1958)	Ferdinand Lumban Tobing^[9]	9 April 1957	25 Juni 1958		SKI
24	Menteri Negara^[10]	Dadang Suprajogi (Urusan Stabilitasi Ekonomi)	25 Juni 1958	6 Juli 1959		Nonpartai
		Muhammad Wahib Wahab (Urusan Kerjasama Sipil-Militer)	25 Juni 1958	6 Juli 1959		NU
		Ferdinand Lumban Tobing (Urusan Transmigrasi)	25 Juni 1958	6 Juli 1959		Nonpartai
		A.M. Hanafi	25 Juni 1958	6 Juli 1959		Nonpartai
		Mohammad Yamin	25 Juni 1958	6 Juli 1959		Nonpartai

Galeri

Pengumuman
Pengumuman Kabinet Djuanda oleh Pemerintah.

Catatan

^ Lev (2009) pp 26-34
^ Feith (2007) pp 579-580
^ Simanjuntak (2003) p182
^ Pada waktu kabinet dibentuk jabatan ini belum ada. Dibentuk dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 1957 tertanggal 16 Mei 1957, dan untuk jabatan tersebut diangkat Dr. Johannes Leimena sementara merangkap sebagai Menteri Sosial. Beliau merangkap jabatan sebagai Menteri Sosial sejak 29 April 1957.
^ Dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 1958 tertanggal 25 Juni 1958, Soenardjo digantikan Rachmat Muljomiseno.
^ Pada 29 April 1957, Dr. J. Leimena sementara merangkap jabatan sebagai Menteri Sosial dan Wakil Perdana Menteri III sampai 24 Mei 1957. Sejak 25 Mei 1957, jabatan Menteri Sosial dipegang oleh Muljadi Djojomartono berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 1957 tertanggal 24 Mei 1957.
^ ^a ^b Dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 1958 tertanggal 25 Juni 1958, jabatan ini dihapuskan sejak 25 Juni 1958.
^ Dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 1958 tertanggal 25 Juni 1958, A.M. Hanafi dibebaskan dari jabatannya sebagai Menteri Urusan Pengerahan Tenaga Rakyat untuk Pembangunan dan diangkat sebagai Menteri Negara.
^ Dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 1958 tertanggal 25 Juni 1958, Ferdinand Lumban Tobing dibebaskan dari jabatannya sebagai Menteri Urusan Hubungan Antar Daerah dan diangkat menjadi Menteri Negara Urusan Transmigrasi.
^ Dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 1958 dibentuk 5 jabatan Menteri Negara yang terdiri dari Menteri Negara Urusan Stabilisasi Ekonomi, Menteri Negara Urusan Kerjasama Sipil-Militer, Menteri Negara Urusan Transmigrasi, dan 2 Menteri Negara, dengan diangkat sebagai Menteri-Menterinya: Kol. Suprajogi, K.H. Wahib Wahab, Dr. F.L. Tobing, A.M. Hanafi dan Prof. Mr. H. Moh. Yamin.

Referensi

Simanjuntak, P. N. H. (2003) (in Indonesian), Kabinet-Kabinet Republik Indonesia: Dari Awal Kemerdekaan Sampai Reformasi, Jakarta: Djambatan, pp. 181–187, ISBN 979-428-499-8.

Pranala luar

(Indonesia) Profil Kabinet Djuanda pada situs web Sekretariat Kabinet Republik Indonesia
Marsono. 1987. Almanak Negara Republik Indonesia 1987. Jakarta: B.P. Alda

Kabinet Pemerintahan Indonesia
Didahului oleh: Kabinet Ali Sastroamidjojo II	Kabinet Djuanda 1957–1959	Diteruskan oleh: Kabinet Kerja I

Kesalahan pengutipan: Ditemukan tag <ref> untuk kelompok bernama "lower-alpha", tapi tidak ditemukan tag <references group="lower-alpha"/> yang berkaitan

[Lev2634-3] Lev (2009) pp 26-34

[Feith579580-4] Feith (2007) pp 579-580

[5] Simanjuntak (2003) p182

[6] Pada waktu kabinet dibentuk jabatan ini belum ada. Dibentuk dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 1957 tertanggal 16 Mei 1957, dan untuk jabatan tersebut diangkat Dr. Johannes Leimena sementara merangkap sebagai Menteri Sosial. Beliau merangkap jabatan sebagai Menteri Sosial sejak 29 April 1957.

[7] Dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 1958 tertanggal 25 Juni 1958, Soenardjo digantikan Rachmat Muljomiseno.

[8] Pada 29 April 1957, Dr. J. Leimena sementara merangkap jabatan sebagai Menteri Sosial dan Wakil Perdana Menteri III sampai 24 Mei 1957. Sejak 25 Mei 1957, jabatan Menteri Sosial dipegang oleh Muljadi Djojomartono berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 1957 tertanggal 24 Mei 1957.

[Reshuffle1958-9] Dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 1958 tertanggal 25 Juni 1958, jabatan ini dihapuskan sejak 25 Juni 1958.

[10] Dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 1958 tertanggal 25 Juni 1958, A.M. Hanafi dibebaskan dari jabatannya sebagai Menteri Urusan Pengerahan Tenaga Rakyat untuk Pembangunan dan diangkat sebagai Menteri Negara.

[11] Dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 1958 tertanggal 25 Juni 1958, Ferdinand Lumban Tobing dibebaskan dari jabatannya sebagai Menteri Urusan Hubungan Antar Daerah dan diangkat menjadi Menteri Negara Urusan Transmigrasi.

[12] Dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 1958 dibentuk 5 jabatan Menteri Negara yang terdiri dari Menteri Negara Urusan Stabilisasi Ekonomi, Menteri Negara Urusan Kerjasama Sipil-Militer, Menteri Negara Urusan Transmigrasi, dan 2 Menteri Negara, dengan diangkat sebagai Menteri-Menterinya: Kol. Suprajogi, K.H. Wahib Wahab, Dr. F.L. Tobing, A.M. Hanafi dan Prof. Mr. H. Moh. Yamin.

[a]

[b]

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

@@ Baris 1: / Baris 1: @@
 {{Infobox government cabinet
 | cabinet_name            = Kabinet Djuanda
-| cabinet_number          =
+| cabinet_number          =ke-18
 | jurisdiction            = Indonesia
 | flag                    = Flag of Indonesia.svg
 | flag_border             = true
-| incumbent               =
+| incumbent               =1957–1959
 | image                   = Djuanda Cabinet Mimbar Penerangan April 1957 p211.jpg
-| caption                 =
 | date_formed             = 9 April 1957
 | date_dissolved          = 6 Juli 1959
+|political_party          ={{color box|{{party color|Indonesian National Party}}|border=darkgray}} [[Partai Nasional Indonesia|PNI]]<br/>{{color box|{{Nahdlatul Ulama/meta/color}}|border=darkgray}} [[Nahdlatul Ulama|NU]]<br/>{{color box|black|border=darkgray}} [[Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia|Masyumi]]<br/>{{color box|black|border=darkgray}} [[Partai Syarikat Islam Indonesia|PSII]]<br/>{{color box|{{Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia/meta/color}}|border=darkgray}} [[Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia|IPKI]]<br/>{{color box|{{party color|Indonesian Christian Party}}|border=darkgray}} [[Partai Kristen Indonesia|Parkindo]]<br/>{{color box|{{party color|Communist Party of Indonesia}}|border=darkgray}} [[Barisan Tani Indonesia|BTI]]<br/>{{Color box|{{Independen (politikus)/meta/color}}|border=darkgray}} Independen
-|political_party          =
 | state_head              = [[Soekarno]]
 | government_head         = [[Djuanda Kartawidjaja]]
+| deputy_government_head  ={{ubl|[[Hardi (politikus)|Hardi]]|[[Idham Chalid]]|[[Johannes Leimena]]}}
-| government_head_history =
-| members_number          = 28
-| ministerial_level_members_numbers=
-| deputy_members_number   =
-| former_members_number   =
-| deputy_government_head  =
 | total_number            = 28
+| last_election           ={{ubl|[[Pemilihan umum legislatif Indonesia 1955|Pemilihan umum legislatif 1955]]
-| legislature_status      =
+|[[Pemilihan umum Konstituante Republik Indonesia 1955|Pemilihan umum Konstituante 1955]]}}
-| opposition_cabinet      =
+| legislature_term        =[[Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (1956–1959)|DPR 1956–1959]]
-| opposition_party        = <!-- or | opposition_parties = -->
+| advice_and_consent1     =[[Dewan Perwakilan Rakyat]]
-| opposition_leader       = <!-- or | opposition_leaders = -->
-| election                =
-| last_election           =
-| legislature_term        =
-| budget                  =
-| advice_and_consent1     =
 | advice_and_consent2     =
+[[Konstituante]]
-<!-- etc. -->
-| incoming_formation      =
-| outgoing_formation      =
-| political_party         = [[Partai Nasional Indonesia]]<br>[[Nahdlatul Ulama]]<br>[[Majelis Syuro Muslimin Indonesia]]<br>[[Partai Syarikat Islam Indonesia]]<br>[[Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia]]<br>[[Partai Kristen Indonesia]]<br>[[Barisan Tani Indonesia]]<br>[[Independen]]
 | previous                = [[Kabinet Ali Sastroamidjojo II]]
 | successor               = [[Kabinet Kerja I]]
+|state_head_title=[[Presiden Indonesia|Presiden]]|government_head_title=[[Perdana Menteri Indonesia|Perdana Menteri]]|deputy_government_head_title=[[Wakil Perdana Menteri Indonesia|Wakil Perdana Menteri]]}}
-}}
 {{Politics of Indonesia}}
 {{Seri Soekarno}}
-'''Kabinet Djuanda'''<ref>Kabinet Djuanda dibentuk dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 1957.</ref></small><ref>Kabinet ini demisioner sejak tanggal [[6 Juli]] [[1959]] berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 151 Tahun 1959.</ref></small> disebut juga '''Kabinet Karya''' adalah kabinet pemerintahan [[Indonesia]] pimpinan [[Soekarno|Presiden Soekarno]]. Kabinet ini diumumkan pada 8 April 1957 dan bertugas sejak 9 April 1957 hingga 6 Juli 1959. Kabinet ini merupakan salah satu [[Kabinet zaken]].
+'''Kabinet Djuanda''' disebut juga '''Kabinet Karya''' adalah kabinet pemerintahan [[Indonesia]] pimpinan [[Soekarno|Presiden Soekarno]].{{Efn|Kabinet Djuanda dibentuk dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 1957.|name=header}} Kabinet ini diumumkan pada 8 April 1957 dan bertugas sejak 9 April 1957 hingga 6 Juli 1959.{{Efn|Kabinet ini demisioner sejak tanggal 6 Juli 1959 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 151 Tahun 1959|name=header2}} Kabinet ini merupakan salah satu [[kabinet zaken]].
+== Latar belakang ==
-Adapun '''Program Kabinet Djuanda''' adalah sebagai berikut :
+Pada 14 Maret 1957, [[Kabinet Ali Sastroamidjojo II|Kabinet Ali Sastroamidjojo Kedua]] runtuh akibat tekanan pemberontakan daerah, perpecahan antar partai, dan serangan terhadap sistem politik yang berujung pada pengunduran diri anggotanya. [[Soekarno|Presiden Soekarno]] sempat mengutarakan keinginannya untuk membentuk kabinet gotong royong, di mana empat partai besar, termasuk [[Partai Komunis Indonesia]] (PKI), akan bekerja sama demi kepentingan nasional. Namun, setelah mendapat tentangan keras dari partai lain dan [[Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat|Angkatan Darat]], Soekarno terpaksa mengurungkan niat tersebut. Pada 15 Maret, ia meminta ketua [[Partai Nasional Indonesia]] (PNI) [[Suwiryo|Suwirjo]] untuk membentuk kabinet, namun ia tidak mampu melaksanakan tugas tersebut, sehingga Soekarno sendiri mengadakan pertemuan pada 14 April dengan para pemimpin partai dan perwira militer, di mana mereka semua ditanya apakah mereka siap untuk bergabung dengan kabinet. [[Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia]] (Masyumi), yang sebagian besar anggotanya menolak masuk kabinet, menuduh Soekarno bertindak melawan hukum, namun sia-sia. Partai tersebut kemudian memecat dua anggotanya yang masuk kabinet. Soekarno menunjuk veteran kabinet [[Djoeanda Kartawidjaja|Djuanda Kartawidjaja]] untuk memimpin kabinet yang terdiri dari orang-orang yang memenuhi syarat dan tidak mewakili partai mana pun. Kabinet diumumkan pada 8 April dan dilantik oleh Soekarno keesokan harinya di [[Istana Merdeka]].<ref name="Lev2634">Lev (2009) pp 26-34</ref><ref name="Feith579580">Feith (2007) pp 579-580</ref><ref>Simanjuntak (2003) p182</ref>
-* Membentuk Dewan Nasional.
-* Normalisasi keadaan [[Republik Indonesia]].
-* Melanjutkan pembatalan [[Konferensi Meja Bundar]].
-* Memperjuangkan [[Irian Barat]].
-* Mempercepat pembangunan.
 == Pimpinan ==

l b s Kabinet pemerintahan Indonesia
Era perjuangan kemerdekaan	Presidensial Sjahrir I Sjahrir II Sjahrir III Amir Sjarifuddin I Amir Sjarifuddin II Hatta I Darurat Hatta II
Era demokrasi parlementer	RIS (RI: Susanto · Halim) Natsir Sukiman-Suwirjo Wilopo Ali Sastroamidjojo I Burhanuddin Harahap Ali Sastroamidjojo II Djuanda
Era demokrasi terpimpin	Kerja I Kerja II Kerja III Kerja IV Dwikora I Dwikora II Dwikora III Ampera I Ampera II
Era Orde Baru	Pembangunan I Pembangunan II Pembangunan III Pembangunan IV Pembangunan V Pembangunan VI Pembangunan VII
Era reformasi	Reformasi Pembangunan Persatuan Nasional Gotong Royong Indonesia Bersatu I Indonesia Bersatu II Kerja Indonesia Maju
Lihat pula: Kementerian Indonesia