Kabinet Pembangunan III: Perbedaan antara revisi

Kabinet Pembangunan III
Kabinet Pembangunan III
; Kabinet Pemerintahan Indonesia
Dibentuk	31 Maret 1978
Diselesaikan	16 Maret 1983
Struktur pemerintahan
Kepala negara	Soeharto
Kepala pemerintahan	Soeharto
Wakil kepala pemerintahan	Adam Malik
Jumlah menteri	24
Jumlah wakil menteri	6
Partai anggota	Golongan Karya; Angkatan Bersenjata Republik Indonesia; Independen
Sejarah
Pendahulu	Kabinet Pembangunan II
Pengganti	Kabinet Pembangunan IV

Jelajahi riwayat secara interaktif

← Revisi sebelumnya

Konten dihapus Konten ditambahkan

VisualTeks wiki

Sebaris

Revisi terkini sejak 18 November 2024 05.13

Kabinet Pembangunan III ^[1] adalah kabinet yang dibentuk pada masa pemerintahan Presiden Soeharto dengan Wakil Presiden H. Adam Malik. Kabinet ini diumumkan pada 29 Maret 1978 dan bertugas sejak 31 Maret 1978 hingga 16 Maret 1983.

Adapun Sapta Krida Kabinet Pembangunan III adalah sebagai berikut :

Terciptanya keadaan dan suasana yang makin menjamin tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat dengan makin memeratakan pembangunan dan hasil-hasilnya.
Terlaksananya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.
Terpeliharanya stabilitas nasional yang makin mantap.
Terciptanya aparatur negara yang makin bersih dan berwibawa.
Terbinanya persatuan dan kesatuan bangsa yang makin kokoh yang dilandasi oleh penghayatan dan pengamalan Pancasila yang makin mendalam.
Terlaksananya pemilihan umum yang langsung, umum, bebas dan rahasia dalam rangka memperkuat kehidupan Demokrasi Pancasila.
Makin berkembangnya pelaksanaan politik luar negeri yang bebas dan aktif untuk diabdikan kepada kepentingan nasional dalam rangka memperkuat ketahanan nasional.

Kabinet menyelenggarakan Pelita III (1 April 1979 – 31 Maret 1984). Pelita III lebih menekankan pada Trilogi Pembangunan yang bertujuan terciptanya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Arah dan kebijaksanaan ekonominya adalah pembangunan pada segala bidang. Pedoman pembangunan nasionalnya adalah Trilogi Pembangunan dan Delapan Jalur Pemerataan.

Isi Trilogi Pembangunan terdiri dari:

Stabilitas nasional yang dinamis
Pertumbuhan ekonomi tinggi, dan
Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.

Isi Delapan Jalur Pemerataan:

Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat banyak, khususnya pangan, sandang dan papan (perumahan).
Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan keselamatan.
Pemerataan pembagian pendapatan.
Pemerataan kesempatan kerja.
Pemerataan kesempatan berusaha.
Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan khususnya bagi generasi muda dan kaum wanita.
Pemerataan penyebaran pembangunan di wilayah tanah air.
Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan.

Pimpinan

Presiden		Wakil Presiden
Soeharto			Adam Malik

Anggota

Menteri

Berikut ini adalah menteri Kabinet Pembangunan III.

No.	Jabatan	Pejabat	Mulai menjabat	Selesai menjabat
Menteri Koordinator
1	Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan^[a]	Maraden Panggabean	31 Maret 1978	16 Maret 1983
2	Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan, dan Industri/Kepala Bappenas^[b]	Widjojo Nitisastro	31 Maret 1978	16 Maret 1983
3	Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat^[c]	Surono Reksodimedjo	31 Maret 1978	16 Maret 1983
Menteri Departemen
4	Menteri Dalam Negeri	Amirmachmud^[d]	31 Maret 1978	1 Oktober 1982
4	Menteri Dalam Negeri	Sudharmono (ad-interim)	1 Oktober 1982	16 Maret 1983
5	Menteri Luar Negeri	Mochtar Kusumaatmadja	31 Maret 1978	16 Maret 1983
6	Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima ABRI	M. Jusuf	31 Maret 1978	16 Maret 1983
7	Menteri Kehakiman	Moedjono^[e]	31 Maret 1978	18 Februari 1981
7	Menteri Kehakiman	Ali Said	18 Februari 1981	16 Maret 1983
8	Menteri Penerangan	Ali Moertopo	31 Maret 1978	16 Maret 1983
9	Menteri Keuangan	Ali Wardhana	31 Maret 1978	16 Maret 1983
10	Menteri Perdagangan dan Koperasi	Radius Prawiro	31 Maret 1978	16 Maret 1983
11	Menteri Pertanian	Soedarsono Hadisapoetro	31 Maret 1978	16 Maret 1983
12	Menteri Perindustrian	A.R. Soehoed	31 Maret 1978	16 Maret 1983
13	Menteri Pertambangan dan Energi	Subroto	31 Maret 1978	16 Maret 1983
14	Menteri Pekerjaan Umum	Purnomosidi Hadjisarosa	31 Maret 1978	16 Maret 1983
15	Menteri Perhubungan	Rusmin Nurjadin	31 Maret 1978	16 Maret 1983
16	Menteri Pendidikan dan Kebudayaan	Daoed Joesoef	31 Maret 1978	16 Maret 1983
17	Menteri Kesehatan	Soewardjono Surjaningrat	31 Maret 1978	16 Maret 1983
18	Menteri Agama	Alamsyah Ratu Perwiranegara	31 Maret 1978	16 Maret 1983
19	Menteri Sosial	Sapardjo	31 Maret 1978	16 Maret 1983
20	Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Harun Zain	31 Maret 1978	16 Maret 1983
Menteri negara
21	Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara	J.B. Sumarlin	31 Maret 1978	16 Maret 1983
22	Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup	Emil Salim	31 Maret 1978	16 Maret 1983
23	Menteri Negara Riset dan Teknologi	B. J. Habibie	31 Maret 1978	16 Maret 1983
24	Menteri Negara/Sekretaris Negara	Sudharmono	31 Maret 1978	16 Maret 1983

Menteri muda

Pada tanggal 22 April 1978, Presiden Soeharto melantik 6 menteri muda yang difungsikan sebagai wakil menteri. Mereka adalah:

Menteri Muda Urusan Perumahan Rakyat akan diperbantukan pada Menteri Pekerjaan Umum.
Menteri Muda Urusan Koperasi akan diperbantukan pada Menteri Perdagangan dan Koperasi.
Menteri Muda Urusan Pemuda akan diperbantukan pada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
Menteri Muda Urusan Produksi Pangan akan diperbantukan pada Menteri Pertanian.
Menteri Muda Urusan Peranan Wanita akan diperbantukan pada Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat.
Menteri Muda Urusan Transmigrasi akan diperbantukan pada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

No.	Jabatan	Pejabat	Mulai menjabat	Selesai menjabat
1	Menteri Muda Urusan Perumahan Rakyat	Cosmas Batubara	22 April 1978	16 Maret 1983
2	Menteri Muda Urusan Koperasi	Bustanil Arifin	22 April 1978	16 Maret 1983
3	Menteri Muda Urusan Pemuda	Abdul Gafur	22 April 1978	16 Maret 1983
4	Menteri Muda Urusan Produksi Pangan	Achmad Affandi	22 April 1978	16 Maret 1983
5	Menteri Muda Urusan Peranan Wanita	Lasiyah Sutanto	22 April 1978	16 Maret 1983
6	Menteri Muda Urusan Transmigrasi	Martono	22 April 1978	16 Maret 1983

Pejabat setingkat menteri

Berikut adalah pejabat setingkat menteri pada Kabinet Pembangunan III:

No.	Jabatan	Pejabat	Mulai menjabat	Selesai menjabat
1	Jaksa Agung	Ali Said^[f]	4 April 1973	18 Februari 1981
1	Jaksa Agung	Ismail Saleh	18 Februari 1981	30 Mei 1984
2	Gubernur Bank Sentral	Rachmat Saleh^[2]	5 April 1978	16 Maret 1983
3	Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban	Sudomo	5 April 1978	16 Maret 1983

Catatan Kaki

^ Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1978 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Menteri Koordinator Serta Susunan Organisasi Staf Menteri Koordinator, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan mengkoordinasikan Menteri-menteri Dalam Negeri, Luar Negeri, Pertahanan - Keamanan, Kehakiman, Penerangan, PANGKOPKAMTIB, Kejaksaan Agung, Kepala BAKIN dan lain-lain yang dianggap perlu.
^ Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1978 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Menteri Koordinator Serta Susunan Organisasi Staf Menteri Koordinator, Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan, dan Industri mengkoordinasikan Menteri-menteri Keuangan, Perdagangan dan Koperasi, Pertanian, Perindustrian, Pertambangan dan Energi, Pekerjaan Umum, Perhubungan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Riset dan Teknologi, Gubernur Bank Sentral, Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Kepala BULOG.
^ Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1978 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Menteri Koordinator Serta Susunan Organisasi Staf Menteri Koordinator, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat mengkoordinir Menteri-menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Kesehatan, Agama, Sosial, dan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional.
^ Amirmachmud diangkat menjadi Ketua MPR/DPR RI.
^ Moedjono diangkat menjadi Ketua Mahkamah Agung RI.
^ Ali Said, SH diangkat menjadi Menteri Kehakiman yang baru menggantikan posisi Moedjono, SH.

Referensi

Buku

Simanjuntak, P. N. H. (2003), Kabinet-Kabinet Republik Indonesia: Dari Awal Kemerdekaan Sampai Reformasi (dalam bahasa Indonesian), Jakarta: Djambatan, hlm. 332–344, ISBN 979-428-499-8.

Koran dan Lain-Lain

^ Keputusan Presiden RI Nomor 59/M Tahun 1978.
^ 1978-04-05 Lantik Gubernur BI, Presiden Soeharto Gariskan Delapan Kebijakan, diakses 6 Desember 2020.

Lihat pula

Daftar Kabinet Indonesia

Kabinet Pemerintahan Indonesia
Didahului oleh: Kabinet Pembangunan II	Kabinet Pembangunan III 1978–1983	Diteruskan oleh: Kabinet Pembangunan IV

[2] Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1978 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Menteri Koordinator Serta Susunan Organisasi Staf Menteri Koordinator, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan mengkoordinasikan Menteri-menteri Dalam Negeri, Luar Negeri, Pertahanan - Keamanan, Kehakiman, Penerangan, PANGKOPKAMTIB, Kejaksaan Agung, Kepala BAKIN dan lain-lain yang dianggap perlu.

[3] Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1978 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Menteri Koordinator Serta Susunan Organisasi Staf Menteri Koordinator, Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan, dan Industri mengkoordinasikan Menteri-menteri Keuangan, Perdagangan dan Koperasi, Pertanian, Perindustrian, Pertambangan dan Energi, Pekerjaan Umum, Perhubungan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Riset dan Teknologi, Gubernur Bank Sentral, Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Kepala BULOG.

[4] Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1978 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Menteri Koordinator Serta Susunan Organisasi Staf Menteri Koordinator, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat mengkoordinir Menteri-menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Kesehatan, Agama, Sosial, dan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional.

[5] Amirmachmud diangkat menjadi Ketua MPR/DPR RI.

[6] Moedjono diangkat menjadi Ketua Mahkamah Agung RI.

[7] Ali Said, SH diangkat menjadi Menteri Kehakiman yang baru menggantikan posisi Moedjono, SH.

[1] Keputusan Presiden RI Nomor 59/M Tahun 1978.

[8] 1978-04-05 Lantik Gubernur BI, Presiden Soeharto Gariskan Delapan Kebijakan, diakses 6 Desember 2020.

[1]

[a]

[b]

[c]

[d]

[e]

[f]

[2]

l b s Kabinet Pembangunan III (1978–1983)
Presiden: Soeharto \| Wakil Presiden: Adam Malik
Kementerian di bawah Menko Polkam: Maraden Panggabean
Mendagri: Amir Machmud, Soedharmono (Plt.) Menlu: Mochtar Kusumaatmadja Menhankam/Panglima ABRI: M. Jusuf Menhak: Moedjono, Ali Said Menpen: Ali Moertopo
Kementerian di bawah Menko Ekuin/Kepala BAPPENAS: Widjojo Nitisastro
Menkeu: Ali Wardhana Mendagkop: Radius Prawiro Mentan: Soedarsono Hadisapoetro Menperin: A.R. Soehoed Mentamben: Subroto Menpu : Purnomosidi Hadjisarosa Menhub: Rusmin Nurjadin Menakertrans: Harun Al-Rasjid Zain Menpan: J. B. Sumarlin Menteri PP-LH: Emil Salim Menristek: Bacharuddin Jusuf Habibie
Kementerian di bawah Menko Kesra: Surono Reksodimedjo
Mendikbud: Daoed Joesoef Menkes: Suwardjono Surjaningrat Menag: Alamsyah Ratu Perwiranegara Mensos: Sapardjo
Menteri muda yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden:
Menmupera: Cosmas Batubara Menmukop: Bustanil Arifin Menmuda: Abdul Gafur Menmuprongan: Achmad Affandi Menperwan: Lasiyah Soetanto Menmutrans: Martono
Menteri dan pejabat setingkat menteri yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden:
Mensesneg: Soedharmono Jaksa Agung: Ali Said, Ismail Saleh Gubernur Bank Indonesia: Rachmat Saleh Pangkopkamtib: Sudomo

l b s Kabinet pemerintahan Indonesia
Era perjuangan kemerdekaan	Presidensial Sjahrir I Sjahrir II Sjahrir III Amir Sjarifuddin I Amir Sjarifuddin II Hatta I Darurat Hatta II
Era demokrasi parlementer	RIS (RI: Susanto · Halim) Natsir Sukiman-Suwirjo Wilopo Ali Sastroamidjojo I Burhanuddin Harahap Ali Sastroamidjojo II Djuanda
Era demokrasi terpimpin	Kerja I Kerja II Kerja III Kerja IV Dwikora I Dwikora II Dwikora III Ampera I Ampera II
Era Orde Baru	Pembangunan I Pembangunan II Pembangunan III Pembangunan IV Pembangunan V Pembangunan VI Pembangunan VII
Era reformasi	Reformasi Pembangunan Persatuan Nasional Gotong Royong Indonesia Bersatu I Indonesia Bersatu II Kerja Indonesia Maju Merah Putih
Lihat pula: Kementerian Indonesia