Kementerian Perhubungan Republik Indonesia

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
Gambaran umum
Dibentuk	19 Agustus 1945 (1945-08-19)
Dasar hukum pendirian	Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022
Bidang tugas	Transportasi
Slogan	Keselamatan dan Pelayanan Prima merupakan Prioritas Kinerja Kami
Nomenklatur sebelumnya
Departemen Perhubungan (1945–2010) Kementerian Perhubungan (2010–sekarang)
Susunan organisasi
Menteri	Budi Karya Sumadi
Sekretaris Jenderal	Novie Riyanto
Inspektur Jenderal	M. Pramintohadi Sukarno
Direktur Jenderal
Ditjen Hubdat	Irjen. Pol. Hendro Sugiatno
Ditjen Hubla	Dr. Capt. Antoni Arif Priadi, M.Sc (plt.)
Ditjen Hubud	Arif Toha Tjahjagama
Ditjen KA	Ir. Moh. RIsal Wasal
Kepala Badan
Baketrans	Gede Pasek Suardika
BPSDM Perhubungan	Djoko Sasono
BPTJ	Umar Aris
Staf Ahli
Logistik Multimoda dan Keselamatan	Cris Kuntadi
Kepala Pusat
Pusdatin	Capt. Avirianto
PPTB	Marwanto Heru Santoso
PFKKI	M. I Derry Aman
PPIT	Siti Maimunah
LPNK yang dikoordinasikan
• Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT)
Alamat
Kantor pusat	Jalan Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta Pusat 10110 DKI Jakarta, Indonesia
Situs web	dephub.go.id

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (disingkat Kemenhub RI) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan transportasi. Kemenhub dipimpin oleh seorang Menteri Perhubungan (Menhub) yang sejak tanggal 27 Juli 2016 dijabat oleh Budi Karya Sumadi.

Tugas dan fungsi

Kementerian Perhubungan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Perhubungan menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pelayanan, keselamatan, dan keamanan transportasi, serta peningkatan aksesibilitas, konektivitas, dan kapasitas sarana dan prasarana transportasi;
2. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Perhubungan;
3. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perhubungan;
4. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Perhubungan;
5. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Perhubungan di daerah;
6. pelaksanaan analisis dan rekomendasi kebijakan transportasi;
7. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia transportasi; dan
8. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Susunan organisasi

1. Sekretariat Jenderal;
2. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
3. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
4. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
5. Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
6. Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;
7. Inspektorat Jenderal;
8. Badan Kebijakan Transportasi;
9. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
10. Staf Ahli Bidang Teknologi dan Energi Perhubungan;
11. Staf Ahli Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi Perhubungan;
12. Staf Ahli Bidang Logistik dan Multimoda Perhubungan;
13. Staf Ahli Bidang Kawasan dan Lingkungan Perhubungan; dan
14. Staf Ahli Bidang Keselamatan dan Konektivitas Perhubungan
15. Pusat Data dan Teknologi Informasi;
16. Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan;
17. Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan International;
18. Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi;
19. Pusat Pembiayaan Infrastruktur Transportasi.

Lihat pula

• Daftar Menteri Perhubungan Indonesia
• Kementerian Indonesia
• Logo Kementerian Perhubungan Republik Indonesia

Pranala luar

• (Indonesia) (Inggris) Situs web resmi Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
• Kementerian Perhubungan Republik Indonesia di Facebook