Bupati
| Bagian dari seri Politik |
| Bentuk dasar dari pemerintahan |
|---|
 Portal Politik |
Bupati, dalam konteks otonomi Daerah di Indonesia adalah sebutan untuk kepala daerah tingkat kabupaten. Seorang bupati sejajar dengan wali kota, yakni kepala daerah untuk daerah kotamadya. Pada dasarnya, bupati memiliki tugas dan wewenang memimpin penyelenggaraan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD kabupaten. Bupati dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di kabupaten setempat. Bupati merupakan jabatan politis (karena diusung oleh partai politik), dan bukan Pegawai Negeri Sipil.
Sebelum tahun 1945 gelar bupati sebenarnya hanya dipakai di pulau Jawa, Madura, dan Bali. Dalam bahasa Belanda, bahasa administrasi resmi pada masa Hindia Belanda, istilah bupati disebut sebagai regent, dan istilah inilah yang dipakai sebagai padanan bupati dalam bahasa Inggris.[1] Semenjak kemerdekaan, istilah bupati dipakai untuk menggantikan regent seluruh wilayah Indonesia.
Sejarah
Istilah "bupati" berasal dari bahasa Jawa, yang sendirinya berasal dari bahasa Sanskerta.
Dalam prasasti Telaga Batu, yang ditemukan di kampung tersebut dekat Palembang dan berisi pemujaan terhadap raja Sriwijaya, terdapat kata bhupati. Prasasti tersebut diperkirakan dari akhir abad ke-7 Masehi. Pakar prasasti Indonesia J. G. de Casparis menterjemahkan bhupati dengan istilah "kepala" (hoofd dalam bahasa Belanda).[2] Kata bhupati juga ditemukan dalam prasasti Ligor, yang ditemukan di provinsi Nakhon Si Thammarat di Muangthai. Pada abad ke-17, orang Eropa menyebut daerah tersebut dengan nama "Ligor". Prasasti ini mengandung tanggal 775 Masehi. Istilah bhupati digunakan untuk menyebut raja Sriwijaya.
Dalam bukunya Océanie ou cinquième partie du monde: revue géographique et ethnographique de la Malaisie, de la Micronésie, de la Polynésie et de la Mélanésie, ainsi que ses nouvelles classifications et divisions de ces contrées ("Oceania atau bagian dunia yang kelima: majalah geografi dan etnografi tentang Malaisia, Mikronesia, Polynesia dan Melanesia, dan klasifikasi dan divisi baru untuk kawasan tersebut"), penjelajah asal Prancis Gérard Louis Domeny de Rienzi (1834) mencatat istilah "bapati".[3]
Jabatan bupati dalam arti modern berasal dari masa awal kerajaan Mataram, pada masa Sultan Agung (bertahta 1613-45) menitip pengurusan daerah yang ditaklukkannya kepada orang yang dipercayainya. Saat itu nama pejabat tersebut adalah "adipati".
Pada masa Hindia Belanda, para adipati disebut regent. Biasanya mereka dipilih dari kalangan saudagar atau priyayi.
Referensi
- ^ Sebetulnya dalam bahasa Inggris, regent, dari bahasa Prancis régent, menunjuk seorang yang memimpin kerajaan selama raja yang bertahta masih di bawah umur.
- ^ Anton O. Zakharov, « Constructing the polity of Sriwijaya in the 7th-8th centuries: The view according to the inscriptions », Indonesian Studies Working Papers, No. 9, juillet 2009
- ^ Grégoire Louis Domeny de Rienzi, Océanie ou cinquième partie du monde: revue géographique et ethnographique de la Malaisie, de la Micronésie, de la Polynésie et de la Mélanésie, ainsi que ses nouvelles classifications et divisions de ces contrées, Firmin Didot Frères, Paris, 1834
Perpustakaan
- Bertrand, Romain, Etat colonial, noblesse et nationalisme à Java, Karthala, 2005
- Soemarsaid Moertono, State and Statecraft in Old Java, Cornell University Modern Indonesia Project
- Sutherland, Heather, "Notes on Java's Regent Families: Part I" in Indonesia, Volume 16 (October 1973), 113-147
Lihat juga
