Kabinet Ali Sastroamidjojo II

Kabinet Ali Sastroamidjojo II
Kabinet Ali Sastroamidjojo II
; Kabinet Pemerintahan Indonesia
Dibentuk	24 Maret 1956
Diselesaikan	14 Maret 1957
Struktur pemerintahan
Kepala negara	Soekarno
Kepala pemerintahan	Ali Sastroamidjojo
Jumlah menteri	27
Total jumlah menteri	27
Partai anggota	Partai Nasional Indonesia; Majelis Syuro Muslimin Indonesia; Nahdlatul Ulama; Partai Syarikat Islam Indonesia; Partai Kristen Indonesia; Partai Katolik; Partai Islam; Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia; Independen
Sejarah
Pendahulu	Kabinet Burhanuddin Harahap
Pengganti	Kabinet Djuanda

Kabinet Ali Sastroamidjojo II^[1]^[2] sering pula disebut Kabinet Ali-Roem-Idham adalah kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta. Kabinet ini diumumkan pada 20 Maret 1956 dan bertugas sejak 24 Maret 1956 hingga 14 Maret 1957. Kabinet Ali kembali diserahi mandat pada tanggal 20 Maret 1956 yang merupakan koalisi antara PNI, Masyumi, dan NU.

Pada tanggal 14 Maret 1957 Kabinet Ali Sastroamidjojo II menyerahkan mandatnya kepada presiden. Akhirnya kabinet ini jatuh dan presiden menunjuk dirinya menjadi pembentuk kabinet yang bernama kabinet Karya dan Djuanda sebagai perdana menteri.

Pimpinan

Presiden		Wakil Presiden
Soekarno			Mohammad Hatta (sampai dengan 1 Desember 1956)

Anggota

No.	Jabatan	Pejabat	Mulai menjabat	Selesai menjabat
Perdana dan Wakil Perdana Menteri
1	Perdana Menteri	Ali Sastroamidjojo	24 Maret 1956	14 Maret 1957	PNI
2	Wakil Perdana Menteri I	Mohammad Roem^[3]	24 Maret 1956	9 Januari 1957	Masyumi
2	Wakil Perdana Menteri II	Idham Chalid	24 Maret 1956	14 Maret 1957	NU
Menteri
3	Menteri Luar Negeri	Roeslan Abdulgani^[4]^[5]	24 Maret 1956	28 Januari 1957	PNI
3	Menteri Luar Negeri	Ali Sastroamidjojo (ad-interim)	28 Januari 1957	14 Maret 1957	PNI
4	Menteri Dalam Negeri	R. Sunarjo	24 Maret 1956	14 Maret 1957	NU
5	Menteri Pertahanan	Ali Sastroamidjojo (ad-interim)	24 Maret 1956	14 Maret 1957	PNI
6	Menteri Kehakiman	Moeljatno^[3]	24 Maret 1956	9 Januari 1957	Masyumi
6	Menteri Kehakiman	R. Sunarjo (ad-interim)	9 Januari 1957	14 Maret 1957	NU
6	Menteri Penerangan Indonesia	Soedibjo ^[6]	24 Maret 1956	13 Maret 1957	PSII
7	Menteri Keuangan Indonesia	Jusuf Wibisono ^[3]	24 Maret 1956	9 Januari 1957	Masyumi
7	Menteri Keuangan Indonesia	Djoeanda Kartawidjaja ^[3]	9 Januari 1957	14 Maret 1957
8	Menteri Perekonomian	Burhanuddin	24 Maret 1956	14 Maret 1957	NU
8	Menteri Muda Perekonomian	F. F. Umbas	24 Maret 1956	14 Maret 1957	Parkindo
9	Menteri Pertanian Indonesia	Eny Karim	24 Maret 1956	14 Maret 1957	PNI
9	Menteri Muda Pertanian	Sjech Marhaban^[6]	24 Maret 1956	13 Maret 1957	PSII
10	Menteri Perhubungan Indonesia	Suchjar Tedjasukmana^[3]	24 Maret 1956	9 Januari 1957	Masyumi
10	Menteri Muda Perhubungan	A. B. de Rozari	24 Maret 1956	14 Maret 1957	Partai Katolik
11	Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga	Pangeran Mohammad Nur^[3]	24 Maret 1956	9 Januari 1957	Masyumi
11	Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga	A. A. Suhardi (ad-interim)	24 Maret 1956	14 Maret 1957	NU
12	Menteri Agraria	A. A. Suhardi	24 Maret 1956	14 Maret 1957	NU
13	Menteri Sosial	Fattah Jasin	24 Maret 1956	14 Maret 1957	NU
14	Menteri Tenaga Kerja	Sabilal Rasjad	24 Maret 1956	14 Maret 1957	PNI
15	Menteri Pendidikan dan Kebudayaan	Sarino Mangunpranoto	24 Maret 1956	14 Maret 1957	PNI
16	Menteri Kesehatan	Handrianus Sinaga	24 Maret 1956	14 Maret 1957	Parkindo
17	Menteri Agama	Mohammad Iljas	24 Maret 1956	14 Maret 1957	NU
18	Menteri Negara	Rusli Abdul Wahid^[7] (Urusan Umum)	24 Maret 1956	15 Januari 1957	PERTI
		Dahlan Ibrahim ^[8] (Urusan Bekas Pejuang Kemerdekaan)	24 Maret 1956	26 Desember 1956	IPKI
		Djuanda (Urusan Perencanaan)	24 Maret 1956	14 Maret 1957	Independen
19	Ketua Mahkamah Agung	Mr. A. Wirjono Prodjodikoro	24 Maret 1956	14 Maret 1957	Independen
20	Jaksa Agung	Soeprapto	24 Maret 1956	14 Maret 1957	Independen
21	Ketua Dewan Pengawas Keuangan	Soerasno	24 Maret 1956	14 Maret 1957	Independen

Program Kabinet

Pembatalan KMB

Menyelesaikan pembatalan seluruh perjanjian KMB, secara unilateral, baik formil maupun materiil dan mengadakan tindakan-tindakan untuk menampung akibat-akibatnya.

Irian Barat

Meneruskan perjuangan untuk mewujudkan kekuasaan de facto Republik Indonesia atas Irian Barat bersandarkan kekuatan rakyat dan kekuatan-kekuatan anti kolonialisme di dunia internasional.
Membentuk Propinsi Irian Barat.

Keamanan

Memulihkan dan menjaga keamanan dalam negeri yang dikacaukan oleh gerombolan-gerombolan illegal yang memberontak terhadap negara dengan nama apapun juga mereka menamakan dirinya.
Menyempurnakan koordinasi antara alat-alat kekuasaan negara, terutama dalam tindakan-tindakan pemulihan keamanan.

Perekonomian dan Keuangan

Perekonomian
- Memulai membangun secara teratur dan menurut rencana berjangka waktu tertentu (5 tahun) yang ditetapkan dengan undang-undang dengan menitik beratkan pada dasar keputusan rakyat.
- Berusaha untuk mewujudkan pergantian ekonomi kolonial bersandarkan kepentingan rakyat jelata, dengan mengutamakan kebutuhan-kebutuhannya yang primer.

Keuangan
- Menyehatkan keuangan negara hingga tercapai imbangan anggaran belanja biasa yang baik dan yang memberi kemungkinan untuk melanjutkan pembangunan.
- Dalam usaha penyempurnaan keuangan negara, penambahan sumber keuangan baru harus diutamakan.
- Memperbaiki pengawasan atas pemakaian uang negara.
- Perkreditan pemerintah yang tepat dan lancar untuk melindungi usaha ekonomi nasional terhadap persaingan asing.

Perindustrian
- Memajukan berdirinya industri nasionalsupaya selekas mungkin Republik Indonesia dapat menjamin kebutuhannya sendiri, dan melindungi industri nasional terhadap persaingan asing.

Pertanian
- Mempertinggi tingkat hidup petani dengan jalan:
  - Memperbanyak produksi hasil bumi, terutama bahan-bahan makanan rakyat dengan memperluas tanah penanamannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, terutama di daerah luar pulau Jawa, baik secara intensif maupun secara ekstensif.
  - Mempergiat tumbuhnya koperasi-koperasi tani dan bank-bank tani.
  - Memajukan kesehatan, pendidikan dan pengajaran tani.
  - Memajukan transmisi,

Luar Negeri, Pertahanan, dan Perburuhan

Politik Luar Negeri
- Menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif berdasarkan kepentingan rakyat dan menuju ke perdamaian dunia.
- Melaksanakan keputusan-keputusan konferensi Asia-Afrika, pertama di Bandung.

Pertahanan
- Melancarkan tercapainya stabilisasi kekuatan negara.
- Mengadakan kewajiban milisi bagi semua warga negara, menurut syarat-syarat yang ditentukan dengan undang-undang.
- Memperbaiki nilai-nilai teknis pendidikan rohani dan jasmani militer daripada angkatan perang Republik Indonesia, sehingga nilai perjuangannya dipertinggi.

Perburuhan
- Mewujudkan usaha pemerintah ke arah perbaikan nasib dan kedudukan hukum kaum buruh dan pegawai negeri serta hubungannya dengan pimpinan perusahaan atau jawatan sehingga berkesempatan memperkembangkan bakat dan sifat-sifatnya yang baik untuk kepentingan masyarakat.
- Melengkapkan perundang-undangan perburuhan dan pegawai mengatur penyelesaian perselisihan perburuhan melalui prosedur yang lebih demokratis, sambil menuju ke arah peradilan perburuhan yang lengkap.
- Memberikan segala bantuan dan stimulans bagi konsolidasi dan pertumbuhan organisasi-organisasi kaum buruh dan pegawai yang sehat.

Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan
- Memperluas dan mempertinggi mutu pendidikan rakyat disekolah dan di luar sekolah, baik jasmani maupun rohani atas dasar kepentingan nasional sekarang
  - Menyiapkan berlakunya wajib belajar dalam tempo yang tertentu.
  - Memperluas pendidikan teknik dan ekonomi yang praktis dan umumnya pendidikan kejuruan, sesuai dengan kepentingan pembangunan sekarang.
  - Menyelesaikan perundang-undangan pendidikan nasional hingga tercapai dasar yang sama dan koordinasi yang baik diseluruh lapangan pendidikan dari sekolah rendah sampai sekolah tinggi.
  - Menyelenggarakan usaha-usaha yang pokok dan merata untuk memberi dasar yang kuat dalam pertumbuhan kebudayaan nasional.

Galeri

Pengumuman
Pengumuman Kabinet Ali Sastroamidjojo II oleh Pemerintah.

Catatan

^ "Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 1956 Tanggal 24 Maret 1956 Tentang Pembentukan Kabinet Ali Sastroamidjojo". sipuu.setkab.go.id. Diakses terakhir tanggal 29 Oktober 2018, jam 13:53 WITA.
^ Kabinet ini demisioner sejak tanggal 14 Maret 1957 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1957.
^ ^a ^b ^c ^d ^e ^f Terhitung mulai tanggal 9 Januari 1957 dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1957, memberhentikan dengan hormat Mr. Moh. Roem, Jusuf Wibisono, Prof. Mr. Muljatno, Suchjar Tedjasukmana, dan Ir. Pangeran Nur dari jabatannya masing-masing sebagai Wakil Perdana Menteri I, Menteri Keuangan, Menteri Kehakiman, Menteri Perhubungan, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga dan mengangkat Ir. Djuanda, R. Sunarjo, Prof. Mr. A.A. Suhardi disamping jabatannya masing-masing sebagai Menteri Keuangan ad interim, Menteri Kehakiman ad interim, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga ad interim.
^ Terhitung mulai tanggal 28 Januari 1957, dengan Keputusan Presiden RI Nomor 26 Tahun 1957 tertanggal 26 Februari 1957 menetapkan Roeslan Abdulgani non aktif dari jabatannya sebagai Menteri Luar Negeri dan mengangkat Ali Sastroamidjojo disamping jabatannya sebagai Perdana Menteri menjabat sebagai Menteri Luar Negeri "a.i."
^ "Keppres No. 26 tahun 1957". Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 26 Februari 1957. Diakses tanggal 8 Oktober 2020.
^ ^a ^b Terhitung mulai tanggal 13 Maret 1957, dengan Keputusan Presiden RI Nomor 41 Tahun 1957 memberhentikan dengan hormat Soedibjo dan Sjech Marhaban dari jabatannya masing-masing sebagai Menteri Penerangan dan Menteri Muda Pertanian dan mengangkat Idham Chalid disamping jabatannya sebagai Wakil Perdana Menteri II menjabat sebagai Menteri Penerangan "a.i.".
^ Terhitung mulai tanggal 15 Januari 1957 dengan Keputusan Presiden RI Nomor 10 Tahun 1957 memberhentikan dengan hormat Rusli Abdul Wahid dari jabatannya sebagai Menteri Negara Urusan Umum.
^ Terhitung mulai tanggal 26 Desember 1956 dengan Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 1957 tertanggal 28 Januari 1957 memberhentikan dengan hormat Dahlan Ibrahim dari jabatannya sebagai Menteri Negara Urusan Bekas Pejuang Kemerdekaan.

Referensi

Simanjuntak, P. N. H. (2003), Kabinet-Kabinet Republik Indonesia: Dari Awal Kemerdekaan Sampai Reformasi, Jakarta: Djambatan

Pranala luar

(Indonesia) Profil Kabinet Ali Sastroamidjojo II pada situs web Sekretariat Kabinet Republik Indonesia
Marsono. 1987. Almanak Negara Republik Indonesia 1987. Jakarta: B.P. Alda

Kabinet Pemerintahan Indonesia
Didahului oleh: Kabinet Burhanuddin Harahap	Ali Sastroamidjojo II 1956–1957	Diteruskan oleh: Kabinet Djuanda

[1] "Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 1956 Tanggal 24 Maret 1956 Tentang Pembentukan Kabinet Ali Sastroamidjojo". sipuu.setkab.go.id. Diakses terakhir tanggal 29 Oktober 2018, jam 13:53 WITA.

[2] Kabinet ini demisioner sejak tanggal 14 Maret 1957 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1957.

[Masyumi-3] ^ ^a ^b ^c ^d ^e ^f Terhitung mulai tanggal 9 Januari 1957 dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1957, memberhentikan dengan hormat Mr. Moh. Roem, Jusuf Wibisono, Prof. Mr. Muljatno, Suchjar Tedjasukmana, dan Ir. Pangeran Nur dari jabatannya masing-masing sebagai Wakil Perdana Menteri I, Menteri Keuangan, Menteri Kehakiman, Menteri Perhubungan, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga dan mengangkat Ir. Djuanda, R. Sunarjo, Prof. Mr. A.A. Suhardi disamping jabatannya masing-masing sebagai Menteri Keuangan ad interim, Menteri Kehakiman ad interim, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga ad interim.

[4] Terhitung mulai tanggal 28 Januari 1957, dengan Keputusan Presiden RI Nomor 26 Tahun 1957 tertanggal 26 Februari 1957 menetapkan Roeslan Abdulgani non aktif dari jabatannya sebagai Menteri Luar Negeri dan mengangkat Ali Sastroamidjojo disamping jabatannya sebagai Perdana Menteri menjabat sebagai Menteri Luar Negeri "a.i."

[5] "Keppres No. 26 tahun 1957". Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 26 Februari 1957. Diakses tanggal 8 Oktober 2020.

[PSII-6] Terhitung mulai tanggal 13 Maret 1957, dengan Keputusan Presiden RI Nomor 41 Tahun 1957 memberhentikan dengan hormat Soedibjo dan Sjech Marhaban dari jabatannya masing-masing sebagai Menteri Penerangan dan Menteri Muda Pertanian dan mengangkat Idham Chalid disamping jabatannya sebagai Wakil Perdana Menteri II menjabat sebagai Menteri Penerangan "a.i.".

[7] Terhitung mulai tanggal 15 Januari 1957 dengan Keputusan Presiden RI Nomor 10 Tahun 1957 memberhentikan dengan hormat Rusli Abdul Wahid dari jabatannya sebagai Menteri Negara Urusan Umum.

[8] Terhitung mulai tanggal 26 Desember 1956 dengan Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 1957 tertanggal 28 Januari 1957 memberhentikan dengan hormat Dahlan Ibrahim dari jabatannya sebagai Menteri Negara Urusan Bekas Pejuang Kemerdekaan.

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

l b s Kabinet pemerintahan Indonesia
Era perjuangan kemerdekaan	Presidensial Sjahrir I Sjahrir II Sjahrir III Amir Sjarifuddin I Amir Sjarifuddin II Hatta I Darurat Hatta II
Era demokrasi parlementer	RIS (RI: Susanto · Halim) Natsir Sukiman-Suwirjo Wilopo Ali Sastroamidjojo I Burhanuddin Harahap Ali Sastroamidjojo II Djuanda
Era demokrasi terpimpin	Kerja I Kerja II Kerja III Kerja IV Dwikora I Dwikora II Dwikora III Ampera I Ampera II
Era Orde Baru	Pembangunan I Pembangunan II Pembangunan III Pembangunan IV Pembangunan V Pembangunan VI Pembangunan VII
Era reformasi	Reformasi Pembangunan Persatuan Nasional Gotong Royong Indonesia Bersatu I Indonesia Bersatu II Kerja Indonesia Maju
Lihat pula: Kementerian Indonesia