Gedung Harmoni
Artikel ini sebatang kara, artinya tidak ada artikel lain yang memiliki pranala balik ke halaman ini. Bantulah menambah pranala ke artikel ini dari artikel yang berhubungan atau coba peralatan pencari pranala. Tag ini diberikan pada Maret 2009. |
Gedung Harmoni (Belanda: Societeit Harmonie) adalah gedung Belanda yang dulu terletak di ujung jalan Veteran dan Majapahit, kawasan Harmoni, Jakarta Pusat. Gedung ini mulai dikerjakan tahun 1810 dan digunakan sebagai tempat perkumpulan (societeit) dan pesta orang Belanda. Pendirian gedung itu diprakarsai oleh Gubernur Jendral Reinier de Klerk tahun 1776. Gedung ini kemudian dirobohkan pada bulan Maret 1985 karena pertimbangan perluasan jalan.
Sejarah
Sebelum digunakan sebagai tempat perkumpulan, gedung Harmoni merupakan sebuah benteng pertahanan bernama Rijswijk yang terletak di luar kota Batavia untuk menjaga jalan masuk kota dari arah selatan. Benteng Rijswijk kemudian mengalami kerusakan pada kerusuhan Tionghoa 1740. Bertahun-tahun kemudian benteng Rijswijk menjadi tidak terurus.
Pada pemerintahan gubernur Jenderal Daendels tahun 1810, kawasan Harmoni mulai dibenahi termasuk benteng Rijswijk. Daendels memerintahkan Mayor Schultze yang telah merancang istana di lapangan Banteng untuk merancang gedung perkumpulan di Rijswijk. Awalnya, bangunan untuk klub itu berada di Jalan Pintu Besar Selatan. Namun, karena kawasan itu semakin kotor, Daendels memindahkan bangunan tersebut ke pojok Jalan Veteran dan Majapahit.
Pembangunan Daendels kemudian dilanjutkan oleh Gubernur Jenderal Inggris Raffles. Gedung Harmoni secara resmi dibuka pada Agustus 1868 dengan perayaan ulang tahun Ratu Charlotte dari Inggris. Pada bulan Maret 1985, gedung Harmoni dirobohkan untuk pelebaran jalan dan tempat parkir kantor Sekretariat Negara.
Referensi
- "Harmoni Tinggal Nama Diarsipkan 2013-09-15 di Wayback Machine.", Kompas, 20 Maret 2009
- "Harmoni, Tempat Pesta Belanda", Sinar Harapan, 23 Juli 2001
- "Di Balik Nama Daerah di Jakarta Diarsipkan 2017-06-20 di Wayback Machine.", CNN Indonesia, 22 Juni 2015