Undang-Undang Pemerintahan Aceh: Perbedaan antara revisi

Undang-Undang Pemerintahan Aceh
Nama panjang	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
Disahkan oleh	Susilo Bambang Yudhoyono
Tanggal mulai berlaku	1 Agustus 2006

Jelajahi riwayat secara interaktif

← Revisi sebelumnya

Konten dihapus Konten ditambahkan

VisualTeks wiki

Sebaris

Revisi terkini sejak 17 April 2022 11.11

Undang-Undang Pemerintahan Aceh adalah Undang-Undang tahun 2006 yang mengatur pemerintahan provinsi Aceh, Indonesia, sebagai pengganti Undang-Undang Otonomi Khusus dan hasil kesepakatan damai antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka, yang dikenal dengan MoU Helsinki. Penyetujuan pengesahaan Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Aceh menjadi undang-undang oleh DPR berlangsung pada 11 Juli 2006, sementara pengesahan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dilakukan pada 1 Agustus 2006.

Beberapa topik yang disentuh undang-undang ini adalah:

Syariat Islam diberlakukan sesuai tradisi dan norma yang hidup di Aceh
minyak dan gas dikelola bersama oleh pemerintah pusat dan Aceh
diizinkannya partai politik lokal
Memiliki Bendera dan Hymne sendiri

Beberapa struktur pemerintahan Aceh yaitu:

Kepala daerah
Dewan Perwakilan Rakyat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Dewan Perwakilan Rakyat Aceh
Dewan Perwakilan Daerah^[1]

Referensi[sunting | sunting sumber]

^ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

Lihat pula[sunting | sunting sumber]

Pranala luar[sunting | sunting sumber]

(Indonesia) "UUPA Memberi Tantangan Baru", KOMPAS, 12 Juli 2006 (versi Internet Archive per 29 September 2007, diakses pada 11 Juli 2011)

Artikel bertopik Indonesia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.

[1] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

[1]

@@ Baris 1: / Baris 1: @@
+{{UU RI|name=Undang-Undang Pemerintahan Aceh|fullname=Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh|enacted_by=[[Susilo Bambang Yudhoyono]]|effectivedate=1 Agustus 2006}}
-'''Undang-Undang Pemerintahan Aceh''' adalah [[undang-undang]] baru bagi provinsi [[Aceh]] sebagai pengganti Undang-Undang Otonami Khusus dan hasil kesepakatan damai antara Pemerintah [[Indonesia]] dan [[Gerakan Aceh Merdeka]], yang dikenal dengan [[MoU]] Helsinki. Penyetujuan pengesahaan Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Aceh menjadi undang-undang oleh [[DPR]] berlangsung pada [[11 Juli]] [[2006]].
+'''Undang-Undang Pemerintahan Aceh''' adalah [[Undang-Undang (Indonesia)|Undang-Undang]] tahun 2006 yang mengatur pemerintahan provinsi [[Aceh]], [[Indonesia]], sebagai pengganti Undang-Undang Otonomi Khusus dan hasil kesepakatan damai antara Pemerintah Indonesia dan [[Gerakan Aceh Merdeka]], yang dikenal dengan [[Kesepakatan Helsinki|MoU Helsinki]]. Penyetujuan pengesahaan Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Aceh menjadi undang-undang oleh [[DPR]] berlangsung pada [[11 Juli]] [[2006]], sementara pengesahan oleh Presiden [[Susilo Bambang Yudhoyono]] dilakukan pada [[1 Agustus]] [[2006]].
 Beberapa topik yang disentuh undang-undang ini adalah:
-*[[Syariat Islam]] diberlakukan sesuai tradisi dan norma yang hidup di Aceh
+* [[Syariat Islam]] diberlakukan sesuai tradisi dan norma yang hidup di Aceh
-*[[minyak]] dan [[gas alam|gas]] dikelola bersama oleh pemerintah pusat dan Aceh
+* [[minyak]] dan [[gas alam|gas]] dikelola bersama oleh pemerintah pusat dan Aceh
-*diizinkannya [[partai politik]] lokal
+* diizinkannya [[partai politik]] lokal
+* Memiliki Bendera dan Hymne sendiri
+Beberapa struktur pemerintahan Aceh yaitu:
+# Kepala daerah
+# Dewan Perwakilan Rakyat
+# Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
+# Dewan Perwakilan Rakyat Aceh
+# Dewan Perwakilan Daerah<ref>[https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/15194/UU%20NO%2011%20TH%202006.pdf Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh]</ref>
+<br />
+== Referensi ==
+{{wikisource|Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006}}
+<references />
+== Lihat pula ==
+* [[Pemerintahan Aceh]]
+* [[Lembaga Wali Nanggroe]]
+* [[Kesepakatan Helsinki]]
 == Pranala luar ==
-*{{id}} [http://kompas.com/kompas-cetak/0607/12/utama/2805118.htm "UUPA Memberi Tantangan Baru"], ''[[KOMPAS]]'', 12 Juli 2006
+* {{id}} [http://kompas.com/kompas-cetak/0607/12/utama/2805118.htm "UUPA Memberi Tantangan Baru"], ''[[KOMPAS]]'', 12 Juli 2006 ([http://web.archive.org/web/20070929150015/http://kompas.com/kompas-cetak/0607/12/utama/2805118.htm versi Internet Archive per 29 September 2007], diakses pada 11 Juli 2011)
+{{indo-stub}}{{Authority control}}
+{{Peraturan perundang-undangan Indonesia}}
-{{indo-stub}}
-[[Kategori:Aceh]]
+[[Kategori:Undang-Undang Indonesia|Pemerintahan Aceh]]
-[[Kategori:Pemerintahan daerah di Indonesia]]
+[[Kategori:Pemerintahan Aceh]]
-[[Kategori:Undang-undang|Pemerintahan Aceh]]