Lompat ke isi

Undang-Undang Pemerintahan Aceh: Perbedaan antara revisi

Tambah pranala
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Jelajahi riwayat secara interaktif
← Revisi sebelumnya
Konten dihapus Konten ditambahkan
VisualTeks wiki
k menghapus Kategori:Aceh; menambahkan Kategori:Pemerintahan Aceh menggunakan HotCat
+{{UU RI}}
 
(14 revisi perantara oleh 10 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 1: Baris 1:
'''Undang-Undang Pemerintahan Aceh''' adalah [[undang-undang]] tahun 2006 yang mengatur pemerintahan provinsi [[Aceh]], [[Indonesia]], sebagai pengganti Undang-Undang Otonomi Khusus dan hasil kesepakatan damai antara Pemerintah Indonesia dan [[Gerakan Aceh Merdeka]], yang dikenal dengan [[MoU]] Helsinki. Penyetujuan pengesahaan Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Aceh menjadi undang-undang oleh [[DPR]] berlangsung pada [[11 Juli]] [[2006]], sementara pengesahan oleh Presiden [[Soesilo Bambang Yudhoyono]] dilakukan pada [[1 Agustus]] [[2006]].
{{UU RI|name=Undang-Undang Pemerintahan Aceh|fullname=Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh|enacted_by=[[Susilo Bambang Yudhoyono]]|effectivedate=1 Agustus 2006}}
'''Undang-Undang Pemerintahan Aceh''' adalah [[Undang-Undang (Indonesia)|Undang-Undang]] tahun 2006 yang mengatur pemerintahan provinsi [[Aceh]], [[Indonesia]], sebagai pengganti Undang-Undang Otonomi Khusus dan hasil kesepakatan damai antara Pemerintah Indonesia dan [[Gerakan Aceh Merdeka]], yang dikenal dengan [[Kesepakatan Helsinki|MoU Helsinki]]. Penyetujuan pengesahaan Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Aceh menjadi undang-undang oleh [[DPR]] berlangsung pada [[11 Juli]] [[2006]], sementara pengesahan oleh Presiden [[Susilo Bambang Yudhoyono]] dilakukan pada [[1 Agustus]] [[2006]].


Beberapa topik yang disentuh undang-undang ini adalah:
Beberapa topik yang disentuh undang-undang ini adalah:
Baris 5: Baris 7:
* [[minyak]] dan [[gas alam|gas]] dikelola bersama oleh pemerintah pusat dan Aceh
* [[minyak]] dan [[gas alam|gas]] dikelola bersama oleh pemerintah pusat dan Aceh
* diizinkannya [[partai politik]] lokal
* diizinkannya [[partai politik]] lokal
* Memiliki Bendera dan Hymne sendiri


Beberapa struktur pemerintahan Aceh yaitu:
# Kepala daerah
# Dewan Perwakilan Rakyat
# Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
# Dewan Perwakilan Rakyat Aceh
# Dewan Perwakilan Daerah<ref>[https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/15194/UU%20NO%2011%20TH%202006.pdf Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh]</ref>

<br />

== Referensi ==
{{wikisource|Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006}}
<references />

== Lihat pula ==
⚫
* [[Pemerintahan Aceh]]
* [[Lembaga Wali Nanggroe]]
* [[Kesepakatan Helsinki]]


== Pranala luar ==
== Pranala luar ==
* {{id}} [http://kompas.com/kompas-cetak/0607/12/utama/2805118.htm "UUPA Memberi Tantangan Baru"], ''[[KOMPAS]]'', 12 Juli 2006 ([http://web.archive.org/web/20070929150015/http://kompas.com/kompas-cetak/0607/12/utama/2805118.htm versi Internet Archive per 29 September 2007], diakses pada 11 Juli 2011)
* {{id}} [http://kompas.com/kompas-cetak/0607/12/utama/2805118.htm "UUPA Memberi Tantangan Baru"], ''[[KOMPAS]]'', 12 Juli 2006 ([http://web.archive.org/web/20070929150015/http://kompas.com/kompas-cetak/0607/12/utama/2805118.htm versi Internet Archive per 29 September 2007], diakses pada 11 Juli 2011)
{{indo-stub}}{{Authority control}}


{{Peraturan perundang-undangan Indonesia}}
{{indo-stub}}


[[Kategori:Undang-Undang Indonesia|Pemerintahan Aceh]]
[[Kategori:Pemerintahan Aceh]]
[[Kategori:Pemerintahan Aceh]]
[[Kategori:Pemerintahan daerah di Indonesia]]
⚫
[[Kategori:Undang-undang|Pemerintahan Aceh]]

Revisi terkini sejak 17 April 2022 11.11

Undang-Undang Pemerintahan Aceh
Garuda Pancasila
Nama panjangUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
Disahkan olehSusilo Bambang Yudhoyono
Tanggal mulai berlaku1 Agustus 2006

Undang-Undang Pemerintahan Aceh adalah Undang-Undang tahun 2006 yang mengatur pemerintahan provinsi Aceh, Indonesia, sebagai pengganti Undang-Undang Otonomi Khusus dan hasil kesepakatan damai antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka, yang dikenal dengan MoU Helsinki. Penyetujuan pengesahaan Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Aceh menjadi undang-undang oleh DPR berlangsung pada 11 Juli 2006, sementara pengesahan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dilakukan pada 1 Agustus 2006.

Beberapa topik yang disentuh undang-undang ini adalah:

  • Syariat Islam diberlakukan sesuai tradisi dan norma yang hidup di Aceh
  • minyak dan gas dikelola bersama oleh pemerintah pusat dan Aceh
  • diizinkannya partai politik lokal
  • Memiliki Bendera dan Hymne sendiri


Beberapa struktur pemerintahan Aceh yaitu:

  1. Kepala daerah
  2. Dewan Perwakilan Rakyat
  3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
  4. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh
  5. Dewan Perwakilan Daerah[1]


Referensi

[sunting | sunting sumber]
Wikisumber memiliki naskah asli yang berkaitan dengan artikel ini:
  1. ^ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

Lihat pula

[sunting | sunting sumber]

Pranala luar

[sunting | sunting sumber]

Artikel bertopik Indonesia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.

Diperoleh dari "https://wiki-indonesia.club/w/index.php?title=Undang-Undang_Pemerintahan_Aceh&oldid=20991935"