Lompat ke isi

Pembagian administratif Indonesia: Perbedaan antara revisi

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Jelajahi riwayat secara interaktif
← Revisi sebelumnyaRevisi selanjutnya →
Konten dihapus Konten ditambahkan
VisualTeks wiki
Sunarya88 (bicara | kontrib)
29 suntingan
k Menambahkan konsep dasar mengenai Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia
(47 revisi perantara oleh 19 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 1: Baris 1:
{{Pembagian administratif Indonesia}}
'''Pembagian administratif Indonesia''' adalah pembagian wilayah daratan dan perairan di Indonesia untuk dikelola oleh pemerintah daerah di dalam batas-batas wilayahnya masing-masing menurut prinsip [[Otonomi daerah|otonomi]], [[dekonsentrasi]], [[desentralisasi]], dan tugas pembantuan. Saat ini diatur melalui UU no. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang sudah diubah beberapa kali, dan diregulasi oleh [[Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia|Kementerian Dalam Negeri]]
Secara umum, [[Indonesia]] dibagi atas empat tingkat [[pembagian administratif]]. Dua tingkatan tertinggi disebutkan dalam [[Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945|UUD 1945]] dan merupakan [[daerah otonom]], sedangkan dua tingkatan terakhir disebutkan dalam [[Undang-Undang (Indonesia)|UU]] No. 23 Tahun 2014.
# [[Provinsi di Indonesia|Provinsi]]
# [[Kabupaten dan kota di Indonesia|Kabupaten dan kota]]
# [[Kecamatan]] (atau nama lain)
# [[Kelurahan]] dan [[Desa di Indonesia|desa]] (atau nama lain)


Pembagian administratif dan pemerintahan daerah di Indonesia secara khusus diatur dalam [[Undang-Undang (Indonesia)|Undang-Undang]] Nomor 23 Tahun 2014 tentang [[Pemerintahan daerah di Indonesia|Pemerintahan Daerah]].
Berdasarkan UUD 1945 Pasal 25, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Undang Undang yang berlaku yaitu UU no. 43 Th. 2008 tentang Wilayah Negara yang mengatur tentang kedaulatan, kewilayahan, dan manajemen peratasan, termasuk juga didalamnya yaitu wewenang [[Pemerintah daerah di Indonesia|Pemerintah Daerah]]

== Dasar hukum ==
Dalam [[Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945]] (UUD 1945), Pasal 18 Ayat (1) menyebutkan bahwa:<ref name="uud">[https://jdih.mkri.id/mg58ufsc89hrsg/UUD_1945_Perubahan.pdf Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Satu Naskah]</ref>
{{Quote|Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah­-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-­tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang­-undang.}}

Lebih lanjut dalam [[Undang-Undang (Indonesia)|Undang-Undang]] Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 2 Ayat (2) menyebutkan bahwa:<ref name="uu-pemda">{{Cite act|title=Pemerintahan Daerah|url=https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014|type=Undang-Undang|index=23|year=2014}}</ref>
{{Quote|Daerah kabupaten/kota dibagi atas Kecamatan dan Kecamatan dibagi atas kelurahan dan/atau Desa.}}


== Provinsi ==
== Provinsi ==
{{utama|Provinsi di Indonesia}}
{{utama|Provinsi di Indonesia}}
[[Berkas:Indonesia, administrative divisions - en - monochrome.svg|jmpl|350px|Daerah-daerah provinsi di Indonesia]]
Menurut [[Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945]] amendemen kedua, pada Bab VI tentang Pemerintahan Daerah Pasal 18 Ayat 1, dinyatakan bahwa, "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang." Hal tersebut menyatakan bahwa provinsi merupakan tingkat pertama dari pembagian wilayah di Indonesia.
Pada tingkat pertama, Indonesia terbagi atas [[Provinsi di Indonesia|provinsi]]. Tiap provinsi memiliki [[pemerintahan daerah di Indonesia|pemerintahan daerah]] sendiri yang terdiri atas [[kepala daerah]] yang disebut [[gubernur]] dan [[lembaga legislatif|lembaga legislatif daerah]] yang disebut [[Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi]] (DPRD Provinsi).<ref name="uud" /> Pasangan gubernur dan [[wakil gubernur]] serta anggota-anggota DPRD Provinsi dipilih melalui suatu [[Pemilihan umum di Indonesia|pemilihan umum]] untuk masa jabatan lima tahun.<ref name="uu-pemda" />


Karena provinsi merupakan [[daerah otonom]], pemerintah daerah provinsi berwewenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas [[Otonomi daerah|otonomi]] dan tugas pembantuan, serta menjalankan otonomi seluas-­luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang­-undang ditentukan sebagai urusan [[Pemerintah Indonesia|Pemerintah Pusat]].<ref name="uu-pemda" /> Selain itu, daerah provinsi juga merupakan wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi gubernur sebagai "wakil Pemerintah Pusat" dan wilayah kerja bagi gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah daerah provinsi.<ref name="uu-pemda" /> [[Gubernur]], dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum masing-masing provinsi, bertanggungjawab kepada [[Presiden Indonesia|Presiden Republik Indonesia]] melalui [[Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia]].<ref name="uu-pemda" />
Saat ini terdapat 34 provinsi di Indonesia yang masing-masing memiliki [[pemerintahan daerah di Indonesia|pemerintahan daerah]] sendiri yang dikepalai oleh seorang [[Gubernur]]. Setiap provinsi memiliki [[legislatif|lembaga legislatif]] yang disebut [[Dewan Perwakilan Rakyat Daerah]] (DPRD) provinsi. Gubernur dan anggota DPRD dipilih melalui suatu [[Pemilihan kepala daerah di Indonesia|pemilihan umum]] untuk masa jabatan lima tahun. Setiap provinsi terdiri dari kabupaten atau kota, namun hingga Januari 2011, [[Sulawesi Barat|Provinsi Sulawesi Barat]] merupakan provinsi yang belum memiliki kota otonom.


Menurut Karyana (2014) pengertian daerah dalam wadah negara kesatuan RI seperti yang tercantum dalam Pasal 18 UUD 1945 dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang diatur dengan undangundang.<ref>{{Cite book|last=Karyana|first=Ayi|date=2014|url=http://repository.ut.ac.id/3962/1/ADPU4230-M1.pdf|title=Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia|location=Tangerang Selatan|publisher=Universitas Terbuka|isbn=9790110049|pages=1.89|url-status=live}}</ref>
Hingga saat ini setidaknya ada lima provinsi yang merupakan [[Daerah khusus dan daerah istimewa|daerah khusus dan/atau daerah istimewa]]:
* [[Aceh]] melalui Undang Undang no. 11 tahun 2006 tentang [[Pemerintahan Aceh]]
* [[Jakarta|Daerah Khusus Ibukota Jakarta]] melalui Undang Undang no. 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibu kota Jakarta sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia
* [[Papua]] melalui Undang Undang no. 21 tahun 2001 tentang [[Otonomi khusus Papua|Otonomi Khusus Papua]]
* [[Papua Barat]] melalui Undang Undang no. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua yang sudah diubah melalui Perppu no. 1 tahun 2008
* [[Yogyakarta|Daerah Istimewa Yogyakarta]] melalui Undang Undang no. 13 tahun 2012 tentang [[Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta|Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta]]


Hingga saat ini, Indonesia memiliki sejumlah 38 provinsi. Sembilan di antara provinsi tersebut memiliki status [[Daerah khusus dan daerah istimewa|kekhususan dan/atau keistimewaan]], yaitu [[Aceh]], [[Daerah Khusus Ibukota Jakarta]], [[Daerah Istimewa Yogyakarta]], [[Papua Barat Daya]], [[Papua Barat]], [[Papua]], [[Papua Tengah]], [[Papua Pegunungan]], dan [[Papua Selatan]].
== Kabupaten/kota ==

== Kabupaten dan kota ==
{{utama|Kabupaten dan kota di Indonesia}}
{{utama|Kabupaten dan kota di Indonesia}}
{{see also|Daftar kabupaten dan kota di Indonesia}}
[[Berkas:Indonesian cities and regencies.svg|jmpl|350px|Batas-batas daerah kabupaten/kota di Indonesia]]
Pada tingkat kedua, Indonesia terbagi atas [[Kabupaten dan kota di Indonesia|kabupaten dan kota]]. Tiap kabupaten/kota memiliki pemerintahan daerah masing-masing. Pemerintahan daerah kabupaten terdiri atas kepala daerah yang disebut [[bupati]] dan lembaga legislatif daerah yang disebut [[Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota|Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten]] (DPRD Kabupaten), sedangkan pemerintahan daerah kota terdiri atas kepala daerah yang disebut [[wali kota]] dan lembaga legislatif daerah yang disebut [[Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota|Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota]] (DPRD Kota).<ref name="uud" /> Bupati/wali kota beserta wakilnya serta anggota-anggota DPRD Kabupaten/Kota dipilih melalui suatu [[Pemilihan umum di Indonesia|pemilihan umum]] untuk masa jabatan lima tahun.<ref name="uu-pemda" />


Karena kabupaten/kota merupakan daerah otonom, pemerintah daerah kabupaten/kota berwewenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, serta menjalankan otonomi seluas-­luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang­-undang ditentukan sebagai urusan [[Pemerintah Indonesia|Pemerintah Pusat]].<ref name="uu-pemda" /> Selain itu, daerah kabupaten/kota juga merupakan wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi bupati/wali kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah daerah kabupaten/kota masing-masing.<ref name="uu-pemda" /> Bupati/wali kota, dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum masing-masing kabupaten/kota, bertanggungjawab kepada [[Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia]] melalui [[gubernur]], yang berkapasitas sebagai "wakil Pemerintah Pusat".<ref name="uu-pemda" />
[[Kabupaten]] dan [[kota]] memiliki tingkat yang setara serta memiliki [[pemerintah daerah]] dan lembaga legislatif sendiri. Setiap kabupaten/kota terdiri dari beberapa kecamatan/distrik, dan secara ukuran kabupaten lebih luas daripada kota. Kabupaten dipimpin oleh seorang [[bupati]] dengan DPRD kabupaten, sedangkan kota dipimpin oleh seorang [[wali kota]] dengan DPRD kota. Baik bupati maupun wali kota dipilih melalui proses pemilihan umum.


Tidak ada perbedaan mendasar dalam sistem pemerintahan daerah di kabupaten dan kota. Perbedaan antara kabupaten dan kota umumnya terletak pada kepadatan [[Pola permukiman|pemukiman]] dan [[sektor ekonomi]] terbesar di daerah tersebut. Kabupaten umumnya memiliki [[wilayah]] yang luas dengan [[Penduduk|jumlah penduduk]] yang sedikit dan umumnya berada di kawasan [[Desa|pedesaan]] dengan [[Ekonomi|perekonomian]] yang umumnya berjalan pada [[sektor primer]], sedangkan kota umumnya memiliki wilayah yang sempit dengan jumlah penduduk yang banyak dan umumnya berada di kawasan [[perkotaan]] dengan perekonomian yang berputar pada [[sektor sekunder]] dan [[Sektor tersier|tersier]].
Suatu pengecualian, [[Jakarta]] dibagi ke dalam 1 [[kabupaten administrasi]] dan 5 [[kota administrasi]] yang kesemuanya itu tidak otonom. Kabupaten administrasi dan kota administrasi tidak memiliki DPRD kabupaten/kota. Bupati/wali kotanya pun tidak hanya dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum, melainkan ditunjuk oleh Gubernur Jakarta.

Hingga saat ini, Indonesia memiliki sejumlah 416 kabupaten dan 98 kota, termasuk di antaranya adalah satu [[kabupaten administrasi]], yakni [[Kepulauan Seribu]], dan lima [[kota administrasi]], yakni [[Kota Administrasi Jakarta Utara|Jakarta Utara]], [[Kota Administrasi Jakarta Pusat|Jakarta Pusat]], [[Kota Administrasi Jakarta Barat|Jakarta Barat]], [[Kota Administrasi Jakarta Timur|Jakarta Timur]], dan [[Kota Administrasi Jakarta Selatan|Jakarta Selatan]]. Kabupaten administrasi dan kota administrasi merupakan bentuk [[Pembagian administratif|daerah administratif]] khusus di bawah [[Daerah Khusus Ibukota Jakarta]]. Tidak seperti kabupaten dan kota pada umumnya, kabupaten dan kota administrasi ini bukanlah daerah otonom, sehingga daerah-daerah tersebut tidak memiliki DPRD Kabupaten/Kota. Selain itu, bupati/wali kotanya tidak dipilih melalui pemilihan umum, melainkan ditunjuk oleh [[Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta]].


== Kecamatan ==
== Kecamatan ==
{{Utama|Kecamatan di Indonesia}}
Secara nasional, [[kecamatan]] adalah wilayah administratif yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah kabupaten atau kota. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, maka khusus untuk wilayah Provinsi Papua (dan oleh karenanya juga untuk Provinsi Papua Barat), istilah kecamatan diganti dengan [[Distrik (Indonesia)|distrik]].<ref>[http://www.setneg.go.id/components/com_perundangan/docviewer.php?id=268&filename=UU_no_21_th_2001.pdf Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001].</ref> Kecamatan dipimpin oleh seorang [[camat]], sedangkan distrik dipimpin oleh seorang [[kepala distrik]], masing-masing merupakan [[pegawai negeri sipil]] serta bertanggung jawab kepada bupati atau wali kota yang melingkupi batas-batas wilayahnya.
{{See also|Daftar kecamatan dan kelurahan di Indonesia}}
Pada tingkat ketiga, Indonesia terbagi atas [[kecamatan]], atau yang disebut dengan nama lain bila diatur khusus oleh [[Peraturan Daerah (Indonesia)|peraturan daerah]] setempat. Kecamatan merupakan wilayah administratif yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah kabupaten/kota. Kecamatan dipimpin oleh seorang [[camat]], yang diangkat dari kalangan [[Pegawai negeri sipil di Indonesia|pegawai negeri sipil]] oleh bupati/wali kota setempat dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota tersebut melalui sekretaris daerah kabupaten/kota.<ref name="uu-pemda" /><ref>{{Cite act|title=Kecamatan|url=https://peraturan.bpk.go.id/Details/77921/pp-no-17-tahun-2018|type=Peraturan Pemerintah|index=17|year=2018}}</ref>


Daerah tingkat ketiga pada provinsi-provinsi di wilayah [[Pulau Papua]] disebut [[Distrik (Indonesia)|distrik]] dan dipimpin oleh seorang [[kepala distrik]].<ref>{{Cite act|title=Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua|url=https://peraturan.bpk.go.id/Details/44901/uu-no-21-tahun-2001|type=Undang-Undang|index=21|year=2001}}</ref> Sementara di Provinsi [[Daerah Istimewa Yogyakarta]], daerah ini disebut [[Kapanewon dan kemantren|kapanewon]] (bila berada dalam daerah [[kabupaten]]) atau [[Kapanewon dan kemantren|kemantren]] (bila berada dalam daerah [[kota]]). Kapanewon dipimpin oleh seorang [[panewu]], sementara kemantren dipimpin oleh seorang [[Camat|mantri pamong praja]].<ref>{{Cite act|title=Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan|url=https://wukirsari.bantulkab.go.id/assets/files/dokumen/14842_Pergub25-2019.pdf|type=Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta|index=25|year=2019}}</ref>
Setiap kecamatan terdiri dari beberapa [[kelurahan]]/[[desa]] atau nama lain. Setiap distrik terdiri dari beberapa kelurahan/[[Kampung (Papua)|kampung]].


=== Mukim ===
== Kelurahan dan desa ==
{{Utama|Kelurahan di Indonesia|Desa di Indonesia}}
Mukim adalah wilayah administratif di bawah [[kecamatan]], tetapi di atas [[gampong]] atau [[kelurahan]]. Hanya [[Aceh|Provinsi Aceh]] yang memberlakukan pembagian wilayah yang melibatkan mukim.<ref>{{Cite web |url=http://www.acehprov.go.id/images/stories/file/Qanun/Tahun%202003/qanun_prov_nad_no_04_tahun_2003.pdf |title=Qanun Provinsi Aceh Nomor 4 Tahun 2003 |access-date=2010-01-12 |archive-date=2010-10-26 |archive-url=https://web.archive.org/web/20101026042527/http://acehprov.go.id/images/stories/file/Qanun/Tahun%202003/qanun_prov_nad_no_04_tahun_2003.pdf |dead-url=yes }}</ref>
{{See also|Daftar kecamatan dan kelurahan di Indonesia}}
Pada tingkat keempat, Indonesia terbagi atas [[kelurahan]] dan [[desa]], atau yang disebut dengan nama lain bila diatur khusus oleh [[Peraturan Daerah (Indonesia)|peraturan daerah]] setempat. Kelurahan dipimpin oleh seorang [[Lurah (jabatan)|lurah]], sementara desa dipimpin oleh seorang [[kepala desa]].<ref name="uu-pemda" /><ref name=":0">{{Cite act|title=Desa|url=https://peraturan.bpk.go.id/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014|type=Undang-Undang|index=6|year=2014}}</ref>


Berbeda halnya dengan kabupaten dan kota, sistem pemerintahan antara kelurahan dan desa sangatlah berbeda. Kelurahan merupakan bagian wilayah kecamatan yang dianggap sebagai perangkat dari kecamatan itu sendiri. Lurah yang memimpin kelurahan ditunjuk langsung dari kalangan [[Pegawai negeri sipil di Indonesia|pegawai negeri sipil]] oleh [[bupati]]/[[wali kota]] setempat atas usul sekretaris daerah kabupaten/kota. Lurah bertanggung jawab langsung kepada [[camat]], mengingat kapasitas kelurahan sebagai perangkat kecamatan.<ref name="uu-pemda" />
== Kelurahan/Desa ==
Tingkatan di bawah kecamatan adalah [[kelurahan]] atau [[desa]]. Kelurahan dipimpin oleh seorang [[lurah]], sedangkan desa dipimpin oleh seorang [[kepala desa]]. Hingga ke tingkatan desa inilah pembagian administratif Indonesia resmi digunakan. Sejak 2014, terjadi perubahan paradigma Desa yaitu mengatur tentang kemandirian desa, percepatan pembangunan dan adanya dana desa melalui Undang Undang no. 6 tahun 2014.<ref>[http://www.beritasatu.com/nasional/237947-uu-desa-ubah-paradigma-membangun-desa.html "UU Desa ubah Paradigma Membangun Desa"]</ref>


Sementara itu, [[Desa di Indonesia|desa]], termasuk [[desa adat]], disebut sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayahnya serta berhak mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Desa terbentuk atas dasar prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan [[Indonesia]]. Desa dirancang agar memiliki pemerintahan dan masyarakat yang mandiri dan demokratis, sehingga meskipun berada di bawah camat, kepala desa tidak bertanggung jawab kepada camat, melainkan hanya dikoordinasi oleh camat tersebut. Desa memiliki pemerintahan yang terdiri dari pemerintah desa yang dipimpin oleh [[kepala desa]], yang terpilih melalui "pemilihan kepala desa" untuk masa jabatan enam tahun, serta badan musyawarah yang disebut [[Badan Permusyawaratan Desa]]. Desa juga diberikan dana pembangunan khusus yang disebut "dana desa".<ref name=":0" /><ref>[http://www.beritasatu.com/nasional/237947-uu-desa-ubah-paradigma-membangun-desa.html "UU Desa ubah Paradigma Membangun Desa"]</ref>
Di beberapa daerah, istilah lain dipergunakan, antara lain:

* [[Nagari]] di [[Sumatra Barat]]
Di beberapa daerah di Indonesia, istilah desa diganti dengan istilah bahasa setempat melalui [[Peraturan Daerah (Indonesia)|peraturan daerah]] masing-masing. Berikut adalah beberapa contoh di antaranya.
* [[Kampung (Papua)|Kampung]] di [[Papua]] dan [[Papua Barat]]
* [[Gampong]] di [[Aceh]]
* [[Nagari]] di [[Sumatera Barat|Provinsi Sumatera Barat]]
* [[Pekon]] di [[Kabupaten Pringsewu]], [[Kabupaten Tanggamus]], [[Kabupaten Lampung Barat]], dan [[Kabupaten Pesisir Barat]] ([[Lampung]])
* [[Pekon]] di [[Lampung]]
* [[Kampung (Papua)|Kampung]] di [[Papua|Provinsi Papua]], [[Papua Barat]], [[Papua Tengah]], [[Papua Pegunungan]], [[Papua Selatan]], dan [[Papua Barat Daya]]
* [[Banjar (Bali)|Banjar]] di [[Bali]] (Pembagian administratif dibawah kelurahan/desa)
* [[Gampong]] di [[Aceh|Provinsi Aceh]]
* [[Desa adat|Desa Pekraman]] di [[Bali]] (Pembagian administratif setara kelurahan/desa dengan perbedaan status, kedudukan, dan fungsi dengan desa dinas)
* [[Lembang (Toraja)|Lembang]] di [[Kabupaten Tana Toraja]] dan [[Kabupaten Toraja Utara]], [[Sulawesi Selatan]]
* [[Kampung]] di [[Kabupaten Kutai Barat]]
* [[Kampung]] di [[Kabupaten Kutai Barat]]
* [[Negeri (Maluku)|Negeri]] di [[Maluku|Provinsi Maluku]]
* [[Kalurahan]] di [[Daerah Istimewa Yogyakarta]]


== Wilayah lain yang lebih rendah ==
== Jenis pembagian lain ==
=== Mukim ===
Meskipun tidak diakomodasi di dalam perundang-undangan, desa atau yang setingkat dengannya pada kenyataanya dapat dibagi lagi ke dalam beberapa [[dusun]], [[kampung]] (tidak setingkat dengan [[Kampung (Papua)|kampung]] di [[Papua]] & [[Kutai Barat]]), [[pedukuhan]], dan lain-lain. Kemudian dibagi lagi ke dalam beberapa [[lingkungan]], [[rukun warga]], hingga [[rukun tetangga]] yang terdiri dari beberapa kepala keluarga. Istilah-istilah yang disebutkan di dalam paragraf ini dapat bervariasi, bergantung kepada masing-masing daerah yang menerapkannya.
[[Mukim (Aceh)|Mukim]] merupakan suatu daerah administratif yang berada di bawah [[kecamatan]], tetapi di atas [[gampong]] atau [[kelurahan]]. Hanya [[Aceh|Provinsi Aceh]] yang memberlakukan pembagian wilayah mukim yang merupakan daerah antara tingkat III dan IV.<ref>{{Cite web |url=http://www.acehprov.go.id/images/stories/file/Qanun/Tahun%202003/qanun_prov_nad_no_04_tahun_2003.pdf |title=Qanun Provinsi Aceh Nomor 4 Tahun 2003 |access-date=2010-01-12|archive-date=2010-10-26|archive-url=https://web.archive.org/web/20101026042527/http://acehprov.go.id/images/stories/file/Qanun/Tahun%202003/qanun_prov_nad_no_04_tahun_2003.pdf |dead-url=yes}}</ref> Mukim kurang lebih setara dengan daerah [[kewedanaan]] yang pernah ada dalam struktur pembagian wilayah [[Hindia Belanda]] dan [[Indonesia]] mula-mula.


=== Daerah di bawah tingkat keempat ===
== Statistik wilayah ==
Meskipun tidak disebutkan di dalam [[Peraturan perundang-undangan Indonesia|peraturan perundang-undangan]] pusat, berdasarkan peraturan daerah di kabupaten/kota tertentu, desa atau yang disebut dengan nama lain dapat dibagi lagi ke dalam kesatuan masyarakat hukum yang lebih kecil lagi, yang menurut peraturan tersebut dapat disebut dengan istilah [[Pedukuhan|dusun]], [[kampung]], [[pedukuhan]], [[Banjar (Bali)|banjar]], dan lain sebagainya.
Hingga [[Oktober]] [[2019]], [[Indonesia]] terdiri dari 34 [[provinsi]], 415 [[kabupaten]], 1 [[kabupaten administrasi]], 93 [[kota]], dan 5 [[kota administrasi]] dengan total 7.230 [[kecamatan]], 8.488 [[kelurahan]], dan 74.953 [[desa]] dengan rincian sebagai berikut.<ref>{{Cite web|url=http://jdih.setjen.kemendagri.go.id/down_permen.php?ID_UU=2814|title=Permendagri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan|last=|first=|date=08-10-2019|website=JDIH Kemendagri RI|access-date=16-07-2020}}{{Pranala mati|date=Mei 2021 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}</ref>


Selain itu demi kemudahan administrasi, kelurahan atau desa dapat dibagi lagi ke dalam wilayah [[Lingkungan (wilayah administratif)|lingkungan]], [[rukun warga]], hingga [[rukun tetangga]]. Pembagian wilayah kecil tersebut dapat bervariasi tergantung implementasi dari peraturan daerah setempat.
{| class="wikitable sortable"

!No.
== Statistik ==
!Kode<br>Wilayah
Berikut ini merupakan daftar yang merangkum identitas daerah administratif di Indonesia hingga saat ini. Jumlah daerah provinsi, kabupaten, dan kota merupakan data waktu nyata, sementara jumlah kecamatan, kelurahan, dan desa diambil dari data [[Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia]].<ref name=":02">{{Cite act|title=Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau|url=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/93/Kepmendagri_Nomor_100.1.1-6117_Tahun_2022.pdf|type=Keputusan Menteri Dalam Negeri|index=100.1.1-6117|year=2022}}</ref>
!Provinsi
{| class="wikitable" style="background-color:white;margin:auto;white-space:nowrap;"
!Kabupaten
!Tingkat
!Kota
!Jenis
!Kecamatan
!Kepala pemerintahan
!Kelurahan
!Lembaga legislatif
!Desa
!Jumlah
!Luas Wilayah<br>(km²)
!Jumlah<br>Penduduk
!Kepadatan<br>(jiwa/km²)
{{baris daerah| 1|11|[[Aceh]] | 18| 5| 289| 108| 6.497| 57.956,00| 5.247.257|{{formatnum:{{formatnum:{{#expr: 5247257/ 57956.00 round 1}}}}}}}}
{{baris_daerah| 2|12|[[Sumatra Utara]] | 25| 8| 450| 693| 5.417| 72.981,23| 14.874.889|{{formatnum:{{formatnum:{{#expr: 14874889/ 72981.23 round 1}}}}}}}}
{{baris_daerah| 3|13|[[Sumatra Barat]] | 12| 7| 179| 230| 928| 42.012,89| 5.519.245|{{formatnum:{{formatnum:{{#expr: 5519245/ 42012.89 round 1}}}}}}}}
{{baris_daerah| 4|14|[[Riau]] | 10| 2| 169| 268| 1.591| 87.023,66| 6.074.100|{{formatnum:{{formatnum:{{#expr: 6074100/ 87023.66 round 1}}}}}}}}
{{baris_daerah| 5|15|[[Jambi]] | 9| 2| 141| 163| 1.399| 50.058,16| 3.493.357|{{formatnum:{{formatnum:{{#expr: 3493357/ 50058.16 round 1}}}}}}}}
{{baris_daerah| 6|16|[[Sumatra Selatan]] | 13| 4| 241| 387| 2.853| 91.592,43| 8.217.551|{{formatnum:{{formatnum:{{#expr: 8217551/ 91592.43 round 1}}}}}}}}
{{baris_daerah| 7|17|[[Bengkulu]] | 9| 1| 129| 172| 1.341| 19.919,33| 1.999.539|{{formatnum:{{formatnum:{{#expr: 1999539/ 19919.33 round 1}}}}}}}}
{{baris_daerah| 8|18|[[Lampung]] | 13| 2| 228| 205| 2.435| 34.623,80| 9.095.591|{{formatnum:{{formatnum:{{#expr: 9095591/ 34623.80 round 1}}}}}}}}
{{baris_daerah| 9|19|[[Kepulauan Bangka Belitung]] | 6| 1| 47| 82| 309| 16.424,06| 1.379.767|{{formatnum:{{formatnum:{{#expr: 1379767/ 16424.06 round 1}}}}}}}}
{{baris_daerah|10|21|[[Kepulauan Riau]] | 5| 2| 75| 142| 275| 8.201,72| 1.929.400|{{formatnum:{{formatnum:{{#expr: 1929400/ 8201.72 round 1}}}}}}}}
{{baris_daerah|11|31|[[DKI Jakarta]] | 1| 5| 44| 267| 0| 664,01| 10.846.145|{{formatnum:{{formatnum:{{#expr: 10846145/ 664.01 round 1}}}}}}}}
{{baris_daerah|12|32|[[Jawa Barat]] | 18| 9| 627| 645| 5.312| 35.377,76| 45.161.325|{{formatnum:{{formatnum:{{#expr: 45161325/ 35377.76 round 1}}}}}}}}
{{baris_daerah|13|33|[[Jawa Tengah]] | 29| 6| 576| 753| 7.809| 32.800,69| 36.364.072|{{formatnum:{{formatnum:{{#expr: 36364072/ 32800.69 round 1}}}}}}}}
{{baris_daerah|14|34|[[DI Yogyakarta]] | 4| 1| 78| 46| 392| 3.133,15| 3.631.015|{{formatnum:{{formatnum:{{#expr: 3631015/ 3133.15 round 1}}}}}}}}
{{baris_daerah|15|35|[[Jawa Timur]] | 29| 9| 666| 777| 7.724| 47.803,49| 40.479.023|{{formatnum:{{formatnum:{{#expr: 40479023/ 47803.49 round 1}}}}}}}}
{{baris_daerah|16|36|[[Banten]] | 4| 4| 155| 313| 1.238| 9.662,92| 10.722.374|{{formatnum:{{formatnum:{{#expr: 10722374/ 9662.92 round 1}}}}}}}}
{{baris_daerah|17|51|[[Bali]] | 8| 1| 57| 80| 636| 5.780,06| 4.216.171|{{formatnum:{{formatnum:{{#expr: 4216171/ 5780.06 round 1}}}}}}}}
{{baris_daerah|18|52|[[Nusa Tenggara Barat]] | 8| 2| 117| 145| 995| 18.572,32| 5.270.247|{{formatnum:{{formatnum:{{#expr: 5270247/ 18572.32 round 1}}}}}}}}
{{baris_daerah|19|53|[[Nusa Tenggara Timur]] | 21| 1| 309| 327| 3.026| 48.718,10| 5.411.321|{{formatnum:{{formatnum:{{#expr: 5411321/ 48718.10 round 1}}}}}}}}
{{baris_daerah|20|61|[[Kalimantan Barat]] | 12| 2| 174| 99| 2.031| 147.307,00| 5.422.814|{{formatnum:{{formatnum:{{#expr: 5411814/ 147307.00 round 1}}}}}}}}
{{baris_daerah|21|62|[[Kalimantan Tengah]] | 13| 1| 136| 139| 1.432| 153.564,50| 2.570.289|{{formatnum:{{formatnum:{{#expr: 2570289/ 153564.50 round 1}}}}}}}}
{{baris_daerah|22|63|[[Kalimantan Selatan]] | 11| 2| 153| 144| 1.864| 38.744,23| 4.023.049|{{formatnum:{{formatnum:{{#expr: 4023049/ 38744.23 round 1}}}}}}}}
{{baris_daerah|23|64|[[Kalimantan Timur]] | 7| 3| 103| 197| 841| 129.066,64| 3.552.191|{{formatnum:{{formatnum:{{#expr: 3552191/ 129066.64 round 1}}}}}}}}
{{baris_daerah|24|65|[[Kalimantan Utara]] | 4| 1| 53| 35| 447| 75.467,70| 648.407|{{formatnum:{{formatnum:{{#expr: 648407/ 75467.70 round 1}}}}}}}}
{{baris_daerah|25|71|[[Sulawesi Utara]] | 11| 4| 171| 332| 1.507| 13.892,47| 2.641.884|{{formatnum:{{formatnum:{{#expr: 2641884/ 13892.47 round 1}}}}}}}}
{{baris_daerah|26|72|[[Sulawesi Tengah]] | 12| 1| 175| 175| 1.842| 61.841,29| 2.955.567|{{formatnum:{{formatnum:{{#expr: 2955567/ 61841.29 round 1}}}}}}}}
{{baris_daerah|27|73|[[Sulawesi Selatan]] | 21| 3| 311| 792| 2.255| 46.717,48| 9.426.885|{{formatnum:{{formatnum:{{#expr: 9426885/ 46717.48 round 1}}}}}}}}
{{baris_daerah|28|74|[[Sulawesi Tenggara]] | 15| 2| 219| 377| 1.911| 38.067,70| 2.635.461|{{formatnum:{{formatnum:{{#expr: 2635461/ 38067.70 round 1}}}}}}}}
{{baris_daerah|29|75|[[Gorontalo]] | 5| 1| 77| 72| 657| 11.257,07| 1.180.651|{{formatnum:{{formatnum:{{#expr: 1180651/ 11257.07 round 1}}}}}}}}
{{baris_daerah|30|76|[[Sulawesi Barat]] | 6| 0| 69| 73| 575| 16.787,18| 1.559.984|{{formatnum:{{formatnum:{{#expr: 1559184/ 16787.18 round 1}}}}}}}}
{{baris_daerah|31|81|[[Maluku]] | 9| 2| 118| 35| 1.198| 46.914,03| 1.847.097|{{formatnum:{{formatnum:{{#expr: 1847097/ 46914.03 round 1}}}}}}}}
{{baris_daerah|32|82|[[Maluku Utara]] | 8| 2| 116| 118| 1.063| 31.982,50| 1.307.803|{{formatnum:{{formatnum:{{#expr: 1307803/ 31982.50 round 1}}}}}}}}
{{baris_daerah|33|91|[[Papua]] | 28| 1| 560| 110| 5.411| 319.036,05| 4.430.348|{{formatnum:{{formatnum:{{#expr: 4430348/ 319036.05 round 1}}}}}}}}
{{baris_daerah|34|92|[[Papua Barat]] | 12| 1| 218| 95| 1.742| 102.955,15| 1.140.701|{{formatnum:{{formatnum:{{#expr: 1140701/ 102955.15 round 1}}}}}}}}
|-
|-
| style="text-align:center;" |I
!colspan=3|Total
|[[Provinsi di Indonesia|'''Provinsi''']]
!416
|[[Gubernur]]
!98
|[[Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi]]
!7.230
| style="text-align:right;" |38
!8.488
!74.953
!1.916.906,77
!265.185.520
!{{formatnum:{{formatnum:{{#expr:265185520/1916906.77 round 1}}}}}}
|-
|-
| rowspan="2" style="text-align:center;" |II
|colspan=11|<small>'''Sumber''': Permendagri No. 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Permendagri No. 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.</small>
|[[Kabupaten dan kota di Indonesia|'''Kabupaten''']]
|}
|[[Bupati]]

|[[Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota|Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten]]
== Sejarah ==
| style="text-align:right;" |416
Berikut ini adalah perkembangan jumlah wilayah administrasi [[Indonesia]] dengan mengacu kepada Peraturan [[Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia|Mendagri]] tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.
|-
{|class="wikitable sortable"
|[[Kabupaten dan kota di Indonesia|'''Kota''']]
!Tanggal<br>Permendagri
|[[Wali kota]]
!Nomor<br>Permendagri
|[[Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota|Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota]]
!Provinsi
| style="text-align:right;" |98
!Kabupaten
|-
!Kota
| style="text-align:center;" |III
!Kecamatan
|'''[[Kecamatan]]'''
!Kelurahan
|[[Camat]]
!Desa
|—
!Luas Wilayah <br/>(km²)
| style="text-align:right;" |7.277
!Jumlah <br/>Penduduk
|-
!Kepadatan <br/>(jiwa/km²)
| rowspan="2" style="text-align:center;" |IV
{{baris daerah| <center>8 Oktober 2019|Permendagri No.72 Tahun 2019<ref>[http://jdih.setjen.kemendagri.go.id/down_permen.php?ID_UU=2814 Permendagri No.72 Tahun 2019]</ref> | <center>34| <center>416| <center>98| 7.230| 8.488| 74.953| 1.916.906,77| 265.185.520|{{#expr:265185520/1916906.77 round 2}}}}
|'''[[Kelurahan]]'''
{{baris daerah| <center>27 Desember 2017|Permendagri No.137 Tahun 2017<ref>[http://jdih.setjen.kemendagri.go.id/down_permen.php?ID_UU=2186 Permendagri No.137 Tahun 2017]</ref> | <center>34| <center>416| <center>98| 7.210| 8.490| 74.957| 1.916.862,20| 261.142.352|{{#expr:261142352/1916862.20 round 2}}}}
|[[Lurah (jabatan)|Lurah]]
{{baris daerah| <center>29 Juni 2015|Permendagri No.56 Tahun 2015<ref>[http://jdih.setjen.kemendagri.go.id/down_permen.php?ID_UU=1196 Permendagri No.56 Tahun 2015]</ref> | <center>34| <center>416| <center>98| 7.160| 8.430| 74.754| 1.913.578,68| 255.153.932|{{#expr:255153932/1913578.68 round 2}}}}
|—
{{baris daerah| <center>2 Februari 2015|Permendagri No.39 Tahun 2015<ref>[http://jdih.setjen.kemendagri.go.id/down_permen.php?ID_UU=1089 Permendagri No.39 Tahun 2015]</ref> | <center>34| <center>416| <center>98| 7.094| 8.412| 74.093| 1.913.578,68| 254.826.034|{{#expr:254826034/1913578.68 round 2}}}}
| style="text-align:right;" |8.498
{{baris daerah| <center>6 Februari 2013|Permendagri No.18 Tahun 2013<ref>[http://jdih.setjen.kemendagri.go.id/down_permen.php?ID_UU=546 Permendagri No.18 Tahun 2013]</ref> | <center>33| <center>399| <center>98| 6.994| 8.309| 72.944| 1.913.578,68| 251.857.940|{{#expr:251857940/1913578.68 round 2}}}}
|-
{{baris daerah|<center>10 September 2012|Permendagri No.62 Tahun 2012<ref>[http://jdih.setjen.kemendagri.go.id/down_permen.php?ID_UU=515 Permendagri No.62 Tahun 2012]</ref> | <center>33| <center>399| <center>98| 6.714| 8.216| 69.350| 1.910.931,32| 259.940.857|{{#expr:259940857/1910931.32 round 2}}}}
|[[Desa di Indonesia|'''Desa''']]
{{baris daerah| <center>23 Desember 2011|Permendagri No.66 Tahun 2011<ref>[http://jdih.setjen.kemendagri.go.id/down_permen.php?ID_UU=446 Permendagri No.66 Tahun 2011]</ref> | <center>33| <center>399| <center>98| 6.694| 8.216| 69.249| 1.910.931,32| 259.940.857|{{#expr:259940857/1910931.32 round 2}}}}
|[[Kepala desa]]
{{baris daerah| <center>28 April 2005|Permendagri No.18 Tahun 2005<ref>[http://jdih.setjen.kemendagri.go.id/down_permen.php?ID_UU=31 Permendagri No.18 Tahun 2005]</ref> | <center>33| <center>349| <center>91| 5.263| 7.113| 62.806| | |}}
|[[Badan Permusyawaratan Desa]]
{{baris daerah| <center> -|Kepmendagri No.5 Tahun 2002 | <center>30| <center>269| <center>85| 4.646| 6.694| 62.561| | |}}
| style="text-align:right;" |75.265
|}
|}


Baris 141: Baris 124:
* [[Sejarah pemerintahan daerah di Indonesia]]
* [[Sejarah pemerintahan daerah di Indonesia]]
* [[Keresidenan]]
* [[Keresidenan]]
* [[Rencana pemekaran daerah di Indonesia]]
{{Indonesia|prefix=Daftar kecamatan dan kelurahan di|navbar=plain}}
{{Indonesia|prefix=Daftar kecamatan dan kelurahan di|navbar=plain}}
{{Indonesia|prefix=Daftar tempat di|title=[[Daftar tempat di Indonesia|Daftar tempat]] di [[Indonesia]]}}
{{Indonesia|prefix=Daftar tempat di|title=[[Daftar tempat di Indonesia|Daftar tempat]] di [[Indonesia]]}}
Baris 146: Baris 130:
{{Topik Indonesia}}
{{Topik Indonesia}}


[[Kategori:Pembagian administratif Indonesia| ]]
[[Kategori:Pembagian administratif Indonesia]]

Revisi per 11 Desember 2023 09.09

Artikel ini adalah bagian dari seri
Pembagian administratif
Indonesia
Tingkat I
Tingkat II
Tingkat III
Tingkat IV
Lain-lain
  • Antara III dan IV
  • Di bawah IV
Penataan daerah

Secara umum, Indonesia dibagi atas empat tingkat pembagian administratif. Dua tingkatan tertinggi disebutkan dalam UUD 1945 dan merupakan daerah otonom, sedangkan dua tingkatan terakhir disebutkan dalam UU No. 23 Tahun 2014.

  1. Provinsi
  2. Kabupaten dan kota
  3. Kecamatan (atau nama lain)
  4. Kelurahan dan desa (atau nama lain)

Pembagian administratif dan pemerintahan daerah di Indonesia secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dasar hukum

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Pasal 18 Ayat (1) menyebutkan bahwa:[1]

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah­-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-­tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang­-undang.

Lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 2 Ayat (2) menyebutkan bahwa:[2]

Daerah kabupaten/kota dibagi atas Kecamatan dan Kecamatan dibagi atas kelurahan dan/atau Desa.

Provinsi

Artikel utama: Provinsi di Indonesia
Daerah-daerah provinsi di Indonesia

Pada tingkat pertama, Indonesia terbagi atas provinsi. Tiap provinsi memiliki pemerintahan daerah sendiri yang terdiri atas kepala daerah yang disebut gubernur dan lembaga legislatif daerah yang disebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi).[1] Pasangan gubernur dan wakil gubernur serta anggota-anggota DPRD Provinsi dipilih melalui suatu pemilihan umum untuk masa jabatan lima tahun.[2]

Karena provinsi merupakan daerah otonom, pemerintah daerah provinsi berwewenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, serta menjalankan otonomi seluas-­luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang­-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.[2] Selain itu, daerah provinsi juga merupakan wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi gubernur sebagai "wakil Pemerintah Pusat" dan wilayah kerja bagi gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah daerah provinsi.[2] Gubernur, dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum masing-masing provinsi, bertanggungjawab kepada Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.[2]

Menurut Karyana (2014) pengertian daerah dalam wadah negara kesatuan RI seperti yang tercantum dalam Pasal 18 UUD 1945 dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang diatur dengan undangundang.[3]

Hingga saat ini, Indonesia memiliki sejumlah 38 provinsi. Sembilan di antara provinsi tersebut memiliki status kekhususan dan/atau keistimewaan, yaitu Aceh, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.

Kabupaten dan kota

Artikel utama: Kabupaten dan kota di Indonesia
Lihat pula: Daftar kabupaten dan kota di Indonesia
Batas-batas daerah kabupaten/kota di Indonesia

Pada tingkat kedua, Indonesia terbagi atas kabupaten dan kota. Tiap kabupaten/kota memiliki pemerintahan daerah masing-masing. Pemerintahan daerah kabupaten terdiri atas kepala daerah yang disebut bupati dan lembaga legislatif daerah yang disebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten (DPRD Kabupaten), sedangkan pemerintahan daerah kota terdiri atas kepala daerah yang disebut wali kota dan lembaga legislatif daerah yang disebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota (DPRD Kota).[1] Bupati/wali kota beserta wakilnya serta anggota-anggota DPRD Kabupaten/Kota dipilih melalui suatu pemilihan umum untuk masa jabatan lima tahun.[2]

Karena kabupaten/kota merupakan daerah otonom, pemerintah daerah kabupaten/kota berwewenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, serta menjalankan otonomi seluas-­luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang­-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.[2] Selain itu, daerah kabupaten/kota juga merupakan wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi bupati/wali kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah daerah kabupaten/kota masing-masing.[2] Bupati/wali kota, dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum masing-masing kabupaten/kota, bertanggungjawab kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui gubernur, yang berkapasitas sebagai "wakil Pemerintah Pusat".[2]

Tidak ada perbedaan mendasar dalam sistem pemerintahan daerah di kabupaten dan kota. Perbedaan antara kabupaten dan kota umumnya terletak pada kepadatan pemukiman dan sektor ekonomi terbesar di daerah tersebut. Kabupaten umumnya memiliki wilayah yang luas dengan jumlah penduduk yang sedikit dan umumnya berada di kawasan pedesaan dengan perekonomian yang umumnya berjalan pada sektor primer, sedangkan kota umumnya memiliki wilayah yang sempit dengan jumlah penduduk yang banyak dan umumnya berada di kawasan perkotaan dengan perekonomian yang berputar pada sektor sekunder dan tersier.

Hingga saat ini, Indonesia memiliki sejumlah 416 kabupaten dan 98 kota, termasuk di antaranya adalah satu kabupaten administrasi, yakni Kepulauan Seribu, dan lima kota administrasi, yakni Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, dan Jakarta Selatan. Kabupaten administrasi dan kota administrasi merupakan bentuk daerah administratif khusus di bawah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Tidak seperti kabupaten dan kota pada umumnya, kabupaten dan kota administrasi ini bukanlah daerah otonom, sehingga daerah-daerah tersebut tidak memiliki DPRD Kabupaten/Kota. Selain itu, bupati/wali kotanya tidak dipilih melalui pemilihan umum, melainkan ditunjuk oleh Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Kecamatan

Artikel utama: Kecamatan di Indonesia
Lihat pula: Daftar kecamatan dan kelurahan di Indonesia

Pada tingkat ketiga, Indonesia terbagi atas kecamatan, atau yang disebut dengan nama lain bila diatur khusus oleh peraturan daerah setempat. Kecamatan merupakan wilayah administratif yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah kabupaten/kota. Kecamatan dipimpin oleh seorang camat, yang diangkat dari kalangan pegawai negeri sipil oleh bupati/wali kota setempat dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota tersebut melalui sekretaris daerah kabupaten/kota.[2][4]

Daerah tingkat ketiga pada provinsi-provinsi di wilayah Pulau Papua disebut distrik dan dipimpin oleh seorang kepala distrik.[5] Sementara di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, daerah ini disebut kapanewon (bila berada dalam daerah kabupaten) atau kemantren (bila berada dalam daerah kota). Kapanewon dipimpin oleh seorang panewu, sementara kemantren dipimpin oleh seorang mantri pamong praja.[6]

Kelurahan dan desa

Artikel utama: Kelurahan di Indonesia dan Desa di Indonesia
Lihat pula: Daftar kecamatan dan kelurahan di Indonesia

Pada tingkat keempat, Indonesia terbagi atas kelurahan dan desa, atau yang disebut dengan nama lain bila diatur khusus oleh peraturan daerah setempat. Kelurahan dipimpin oleh seorang lurah, sementara desa dipimpin oleh seorang kepala desa.[2][7]

Berbeda halnya dengan kabupaten dan kota, sistem pemerintahan antara kelurahan dan desa sangatlah berbeda. Kelurahan merupakan bagian wilayah kecamatan yang dianggap sebagai perangkat dari kecamatan itu sendiri. Lurah yang memimpin kelurahan ditunjuk langsung dari kalangan pegawai negeri sipil oleh bupati/wali kota setempat atas usul sekretaris daerah kabupaten/kota. Lurah bertanggung jawab langsung kepada camat, mengingat kapasitas kelurahan sebagai perangkat kecamatan.[2]

Sementara itu, desa, termasuk desa adat, disebut sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayahnya serta berhak mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Desa terbentuk atas dasar prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Indonesia. Desa dirancang agar memiliki pemerintahan dan masyarakat yang mandiri dan demokratis, sehingga meskipun berada di bawah camat, kepala desa tidak bertanggung jawab kepada camat, melainkan hanya dikoordinasi oleh camat tersebut. Desa memiliki pemerintahan yang terdiri dari pemerintah desa yang dipimpin oleh kepala desa, yang terpilih melalui "pemilihan kepala desa" untuk masa jabatan enam tahun, serta badan musyawarah yang disebut Badan Permusyawaratan Desa. Desa juga diberikan dana pembangunan khusus yang disebut "dana desa".[7][8]

Di beberapa daerah di Indonesia, istilah desa diganti dengan istilah bahasa setempat melalui peraturan daerah masing-masing. Berikut adalah beberapa contoh di antaranya.

Jenis pembagian lain

Mukim

Mukim merupakan suatu daerah administratif yang berada di bawah kecamatan, tetapi di atas gampong atau kelurahan. Hanya Provinsi Aceh yang memberlakukan pembagian wilayah mukim yang merupakan daerah antara tingkat III dan IV.[9] Mukim kurang lebih setara dengan daerah kewedanaan yang pernah ada dalam struktur pembagian wilayah Hindia Belanda dan Indonesia mula-mula.

Daerah di bawah tingkat keempat

Meskipun tidak disebutkan di dalam peraturan perundang-undangan pusat, berdasarkan peraturan daerah di kabupaten/kota tertentu, desa atau yang disebut dengan nama lain dapat dibagi lagi ke dalam kesatuan masyarakat hukum yang lebih kecil lagi, yang menurut peraturan tersebut dapat disebut dengan istilah dusun, kampung, pedukuhan, banjar, dan lain sebagainya.

Selain itu demi kemudahan administrasi, kelurahan atau desa dapat dibagi lagi ke dalam wilayah lingkungan, rukun warga, hingga rukun tetangga. Pembagian wilayah kecil tersebut dapat bervariasi tergantung implementasi dari peraturan daerah setempat.

Statistik

Berikut ini merupakan daftar yang merangkum identitas daerah administratif di Indonesia hingga saat ini. Jumlah daerah provinsi, kabupaten, dan kota merupakan data waktu nyata, sementara jumlah kecamatan, kelurahan, dan desa diambil dari data Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.[10]

Tingkat Jenis Kepala pemerintahan Lembaga legislatif Jumlah
I Provinsi Gubernur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi 38
II Kabupaten Bupati Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 416
Kota Wali kota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota 98
III Kecamatan Camat — 7.277
IV Kelurahan Lurah — 8.498
Desa Kepala desa Badan Permusyawaratan Desa 75.265

Referensi

  1. ^ a b c Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Satu Naskah
  2. ^ a b c d e f g h i j k l "Pemerintahan Daerah". Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. 
  3. ^ Karyana, Ayi (2014). Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (PDF). Tangerang Selatan: Universitas Terbuka. hlm. 1.89. ISBN 9790110049. 
  4. ^ "Kecamatan". Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018. 
  5. ^ "Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua". Undang-Undang No. 21 Tahun 2001. 
  6. ^ "Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan". Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 25 Tahun 2019 (PDF). 
  7. ^ a b "Desa". Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. 
  8. ^ "UU Desa ubah Paradigma Membangun Desa"
  9. ^ "Qanun Provinsi Aceh Nomor 4 Tahun 2003" (PDF). Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2010-10-26. Diakses tanggal 2010-01-12. 
  10. ^ "Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau". Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 100.1.1-6117 Tahun 2022 (PDF). 

Lihat pula

Diperoleh dari "https://wiki-indonesia.club/w/index.php?title=Pembagian_administratif_Indonesia&oldid=24983938"