Kabupaten: Perbedaan antara revisi
SERVER PULSA |
k otonom Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan aplikasi seluler Suntingan aplikasi Android |
||
| (76 revisi perantara oleh 52 pengguna tidak ditampilkan) | |||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
{{Daerah administrasi Indonesia}} |
{{For|penjelasan lebih lanjut mengenai kabupaten di Indonesia|Kabupaten dan kota di Indonesia}}{{Daerah administrasi Indonesia}} |
||
'''Kabupaten''' ([[bahasa Inggris]]: ''regency'') adalah satuan [[pembagian administratif|teritorial]] yang dipimpin oleh seorang [[bupati]]. Kabupaten merupakan [[Pembagian administratif Indonesia|daerah administratif Indonesia]] tingkat II selain daerah [[kota]] ({{lang-en|''city''}}), yang dipimpin oleh [[wali kota]]. Pada umumnya, baik bupati dan wali kota cenderung memiliki wewenang yang sama. Hal-hal yang membedakan kabupaten dan kota umumnya dapat dilihat pada penduduk dan wilayahnya. Kabupaten cenderung terletak pada daerah [[Desa|pedesaan]] dengan luas yang relatif luas dan penduduk yang relatif sedikit. Seperti halnya [[provinsi]] dan kota, kabupaten merupakan [[daerah otonom]]. Yang membedakan kabupaten dengan kota adalah di mana terdapat beberapa [[kota kecil]] ({{lang-en|town}}) di setiap [[kecamatan]]{{efn|Atau sebutan-sebutan khusus lain yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat, contohnya seperti [[distrik (Papua)|distrik]] di wilayah Pulau Papua bagian Indonesia, dan [[Kapanewon]] di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.}} yang ada di setiap wilayah kabupaten, sedangkan kota otonom tidak memiliki kota kecil dan juga tidak memiliki [[Ibu kota kabupaten|ibu kota]] seperti halnya kabupaten.<ref>http://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/601</ref><ref>https://www.neliti.com/id/publications/160354/penataan-hubungan-kelembagaan-antara-pemerintah-provinsi-dengan-pemerintah-kabup</ref> |
|||
'''Kabupaten''' adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia setelah [[provinsi]], yang dipimpin oleh seorang [[bupati]]. Selain kabupaten, pembagian wilayah administratif setelah provinsi adalah [[kota]]. Secara umum, baik kabupaten dan kota memiliki wewenang yang sama. Kabupaten bukanlah ''bawahan'' dari provinsi, karena itu bupati atau walikota tidak bertanggung jawab kepada gubernur. Kabupaten maupun kota merupakan daerah otonom yang diberi wewenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri. |
|||
== Etimologi == |
|||
| ⚫ | Meski istilah ''kabupaten'' saat ini digunakan di seluruh |
||
Kata kabupaten merupakan serapan dari kata dalam [[bahasa Jawa]], yakni {{Lang|jv|ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀}} ({{Transl|jv|kabupatén}}), yang berasal dari kata ꦧꦸꦥꦠꦶ ({{Transl|jv|bupati}}) yang diberi [[konfiks]] ''ka-an'' dan setara dengan kata "''kebupatian''" (''ke-'' + bupati + ''-an'') dalam [[Morfologi (linguistik)|morfologi]] [[bahasa Indonesia]].<ref>https://media.neliti.com/media/publications/77254-none-7b41d07a.pdf</ref> Kata bupati sendiri berasal dari kata dalam [[bahasa Sanskerta]], yaitu {{Lang|sa|भूपति}} ({{Transl|sa|bhūpati}}), yang berarti "tuan tanah" atau "raja". |
|||
== Sejarah == |
|||
Dahulu istilah ''kabupaten'' dikenal dengan ''Daerah Tingkat II Kabupaten''. Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, istilah ''Daerah Tingkat II'' dihapus, sehingga ''Daerah Tingkat II Kabupaten'' disebut ''Kabupaten'' saja. Istilah "Kabupaten" di provinsi [[Nanggroe Aceh Darussalam]] disebut juga dengan "Sagoe". |
|||
| ⚫ | Meski istilah ''kabupaten'' saat ini digunakan di seluruh [[daerah]] [[Indonesia]], istilah ini dahulu hanya digunakan di pulau [[Jawa]] dan [[Pulau Madura]] saja. Pada era [[Hindia Belanda]], istilah kabupaten dikenal dengan ''[[regentschap]]'', yang secara [[Arti harfiah]] artinya adalah daerah seorang ''regent'' atau wakil penguasa yang sepadan dengan wilayah provinsi atau [[Keresidenan|keresidenan]]. Pembagian daerah di wilayah kabupaten di Indonesia saat ini merupakan ''warisan'' dari jaman pemerintahan Hindia Belanda<ref>https://www.merdeka.com/gaya/ini-nama-20-daerah-di-indonesia-pada-zaman-belanda-dan-kisahnya.html</ref>. |
||
Pada masa setelah [[Proklamasi Kemerdekaan Indonesia|proklamasi kemerdekaan]], Istilah ''daerah tingkat II'' juga sempat digunakan bersamaan dengan kabupaten. Sejak diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999, istilah ''daerah tingkat II'' dihapus, sehingga tinggal ''kabupaten'' saja. |
|||
server pulsa all operator GSM&CDMA... |
|||
harga murah,harga pulsa nasional... |
|||
== Lihat pula == |
|||
transaksi mudah dan cepat.. |
|||
* [[Kabupaten dan kota di Indonesia]] |
|||
hanya satu kartu/chip yang anda pakai sekarang,bisa untuk bertransaksi... |
|||
* [[Daftar kabupaten di Indonesia]] |
|||
pendaftaran Rp.5000; |
|||
deposit mimimal Rp.100.000; |
|||
== Catatan == |
|||
UNTUK INFO HARGA |
|||
{{notelist}} |
|||
http://www.my.opera.com/fudin-pulsa/ |
|||
atau hub langsung di nomor |
|||
== Referensi == |
|||
+6281323233152 |
|||
{{reflist}} |
|||
ayo...daftarkan diri anda sekarang untuk menjadi agen pulsa...,.. |
|||
{{Macam pembagian negara}} |
|||
[[Kategori:Kabupaten]] |
|||
[[Kategori:Pembagian administratif]] |
|||
[[Kategori:Wilayah administratif tingkat dua]] |
|||
[[Kategori:Indonesia]] |
|||
Revisi terkini sejak 20 Mei 2024 20.06
| Artikel ini adalah bagian dari seri |
| Pembagian administratif Indonesia |
|---|
 |
| Riwayat pemekaran dan penggabungan |
Kabupaten (bahasa Inggris: regency) adalah satuan teritorial yang dipimpin oleh seorang bupati. Kabupaten merupakan daerah administratif Indonesia tingkat II selain daerah kota (bahasa Inggris: city), yang dipimpin oleh wali kota. Pada umumnya, baik bupati dan wali kota cenderung memiliki wewenang yang sama. Hal-hal yang membedakan kabupaten dan kota umumnya dapat dilihat pada penduduk dan wilayahnya. Kabupaten cenderung terletak pada daerah pedesaan dengan luas yang relatif luas dan penduduk yang relatif sedikit. Seperti halnya provinsi dan kota, kabupaten merupakan daerah otonom. Yang membedakan kabupaten dengan kota adalah di mana terdapat beberapa kota kecil (bahasa Inggris: town) di setiap kecamatan[a] yang ada di setiap wilayah kabupaten, sedangkan kota otonom tidak memiliki kota kecil dan juga tidak memiliki ibu kota seperti halnya kabupaten.[1][2]
Etimologi[sunting | sunting sumber]
Kata kabupaten merupakan serapan dari kata dalam bahasa Jawa, yakni ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ (kabupatén), yang berasal dari kata ꦧꦸꦥꦠꦶ (bupati) yang diberi konfiks ka-an dan setara dengan kata "kebupatian" (ke- + bupati + -an) dalam morfologi bahasa Indonesia.[3] Kata bupati sendiri berasal dari kata dalam bahasa Sanskerta, yaitu भूपति (bhūpati), yang berarti "tuan tanah" atau "raja".
Sejarah[sunting | sunting sumber]
Meski istilah kabupaten saat ini digunakan di seluruh daerah Indonesia, istilah ini dahulu hanya digunakan di pulau Jawa dan Pulau Madura saja. Pada era Hindia Belanda, istilah kabupaten dikenal dengan regentschap, yang secara Arti harfiah artinya adalah daerah seorang regent atau wakil penguasa yang sepadan dengan wilayah provinsi atau keresidenan. Pembagian daerah di wilayah kabupaten di Indonesia saat ini merupakan warisan dari jaman pemerintahan Hindia Belanda[4].
Pada masa setelah proklamasi kemerdekaan, Istilah daerah tingkat II juga sempat digunakan bersamaan dengan kabupaten. Sejak diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999, istilah daerah tingkat II dihapus, sehingga tinggal kabupaten saja.
Lihat pula[sunting | sunting sumber]
Catatan[sunting | sunting sumber]
Referensi[sunting | sunting sumber]
- ^ http://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/601
- ^ https://www.neliti.com/id/publications/160354/penataan-hubungan-kelembagaan-antara-pemerintah-provinsi-dengan-pemerintah-kabup
- ^ https://media.neliti.com/media/publications/77254-none-7b41d07a.pdf
- ^ https://www.merdeka.com/gaya/ini-nama-20-daerah-di-indonesia-pada-zaman-belanda-dan-kisahnya.html