Lompat ke isi

BPJS Kesehatan: Perbedaan antara revisi

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Jelajahi riwayat secara interaktif
← Revisi sebelumnya
Konten dihapus Konten ditambahkan
VisualTeks wiki
→‎Obat Esensial Nasional Indonesia: Tambahan obat pada daftar sesuai DOEN 2021 (Belum Selesai)
Tidak ada ringkasan suntingan
 
(30 revisi perantara oleh 18 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 2: Baris 2:
| company_name = BPJS Kesehatan
| company_name = BPJS Kesehatan
| company_logo = BPJS Kesehatan logo.svg
| company_logo = BPJS Kesehatan logo.svg
| company_type = [[Badan Hukum Publik]]
| company_type = [[Lembaga negara]]
| former_name = Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan<br>Perum Husada Bhakti<br>PT Askes (Persero)
| foundation = [[1968]] (sebagai '''BPDPK''')
| foundation = 1 Januari 2014 (sebagai '''BPJS Kesehatan''')
| location = Jln. Let. Jend. Suprapto Cempaka Putih Jakarta Pusat
| location = Jl. Letjen Suprapto Kav. 20 No. 14, [[Cempaka Putih, Jakarta Pusat|Cempaka Putih]]
| hq_location_city = [[Jakarta]]
| hq_location_city = [[Kota Administrasi Jakarta Pusat|Jakarta Pusat]]
| key_people =
| key_people = [[Ali Ghufron Mukti]] (Direktur Utama)</br>Abdul Kadir<br>(Ketua Dewan Pengawas)
| industry = [[Kesehatan]]
| industry = [[Asuransi kesehatan]]
⚫
| revenue = Rp 3.64 triliun (2016)
| net_income = Rp 763.88 miliar (2016)
| revenue = Rp151,4 triliun (2023)
| assets = Rp 12.49 triliun (2016)
| net_income = Rp497,15 miliar (2021)
⚫
| assets = Rp57,76 triliun (2023)
| owner = [[Pemerintah Indonesia]]
| homepage = [http://www.bpjs-kesehatan.go.id/ www.bpjs-kesehatan.go.id]
| homepage = [http://www.bpjs-kesehatan.go.id/ www.bpjs-kesehatan.go.id]
}}
}}
[[Berkas:Logo-Askes.png|jmpl|Logo Askes sebelum menjadi BPJS Kesehatan]]
[[Berkas:Logo-Askes.png|jmpl|Logo Askes sebelum menjadi BPJS Kesehatan]]
[[Berkas:Askes.jpg|jmpl|Gedung kantor pusat PT Askes Indonesia.]]
[[Berkas:Askes.jpg|jmpl|Gedung kantor pusat PT Askes Indonesia.]]

[[Berkas:Logo askeskin.JPG|jmpl|Logo Askeskin.]]
'''BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan)''' merupakan [[Badan Hukum Publik]] yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki tugas untuk menyelenggarakan [[asuransi kesehatan|jaminan Kesehatan Nasional]] bagi seluruh rakyat [[Indonesia]], terutama untuk [[Pegawai Negeri Sipil]], Penerima Pensiun PNS dan [[TNI]]/[[Polri|POLRI]], Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya dan Badan Usaha lainnya ataupun rakyat biasa.
'''BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan)''' merupakan [[Lembaga Negara Indonesia|lembaga negara]] yang bertanggung jawab langsung kepada [[Presiden Indonesia|Presiden]] dan memiliki tugas untuk menyelenggarakan [[asuransi kesehatan|jaminan Kesehatan Nasional]] bagi seluruh rakyat [[Indonesia]], terutama untuk [[Pegawai negeri sipil di Indonesia|Pegawai Negeri Sipil]], Penerima Pensiun PNS dan [[Tentara Nasional Indonesia|TNI]]/[[Kepolisian Negara Republik Indonesia|POLRI]], [[Veteran]], Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya dan Badan Usaha lainnya ataupun rakyat biasa.


BPJS Kesehatan merupakan penyelenggara program jaminan sosial di bidang kesehatan yang merupakan salah satu dari lima program dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), yaitu Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
BPJS Kesehatan merupakan penyelenggara program jaminan sosial di bidang kesehatan yang merupakan salah satu dari lima program dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), yaitu Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.


BPJS Kesehatan bersama [[BPJS Ketenagakerjaan]] (dahulu bernama [[Jamsostek]]) merupakan program pemerintah dalam kesatuan [[Jaminan Kesehatan Nasional]] (JKN) yang diresmikan pada tanggal [[31 Desember]] [[2013]]. Untuk BPJS Kesehatan mulai beroperasi sejak tanggal [[1 Januari]] [[2014]], sedangkan [[BPJS Ketenagakerjaan]] mulai beroperasi sejak [[1 Juli]] [[2014|2015]].
BPJS Kesehatan bersama [[BPJS Ketenagakerjaan]] (dahulu bernama [[BPJS Ketenagakerjaan|Jamsostek]]) merupakan program pemerintah dalam kesatuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diresmikan pada tanggal 31 Desember 2013 oleh Presiden [[Susilo Bambang Yudhoyono]] di [[Istana Bogor]]. Untuk BPJS Kesehatan mulai beroperasi sejak tanggal 1 Januari 2014, sedangkan [[BPJS Ketenagakerjaan]] mulai beroperasi sejak 1 Juli 2015.<ref>{{cite web|url=https://www.merdeka.com/peristiwa/sby-resmi-luncurkan-program-bpjs-kesehatan-di-istana-bogor.html|title=SBY resmi luncurkan program BPJS Kesehatan di Istana Bogor|date=31 Desember 2013|publisher=merdeka.com|accessdate=11 Maret 2024|archive-date=2024-03-11|archive-url=https://web.archive.org/web/20240311152708/https://www.merdeka.com/peristiwa/sby-resmi-luncurkan-program-bpjs-kesehatan-di-istana-bogor.html|dead-url=no}}</ref>


BPJS Kesehatan juga menjalankan fungsi pemerintahan (governing function) di bidang pelayanan umum (public services) yang sebelumnya sebagian dijalankan oleh badan usaha milik negara dan sebagian lainnya oleh lembaga pemerintahan. Gabungan antara kedua fungsi badan usaha dan fungsi pemerintahan itulah, yang dewasa ini, tercermin dalam status BPJS Kesehatan sebagai badan hukum publik yang menjalankan fungsi pelayanan umum di bidang penyelenggaraan jaminan sosial nasional.
BPJS Kesehatan juga menjalankan fungsi pemerintahan (governing function) di bidang pelayanan umum (public services) yang sebelumnya sebagian dijalankan oleh badan usaha milik negara dan sebagian lainnya oleh lembaga pemerintahan. Gabungan antara kedua fungsi badan usaha dan fungsi pemerintahan itulah, yang dewasa ini, tercermin dalam status BPJS Kesehatan sebagai badan hukum publik yang menjalankan fungsi pelayanan umum di bidang penyelenggaraan jaminan sosial nasional.
Baris 28: Baris 28:
[[Berkas:JKN.jpg|jmpl|Logo Jaminan Kesehatan Nasional]]
[[Berkas:JKN.jpg|jmpl|Logo Jaminan Kesehatan Nasional]]


BPJS Kesehatan sebelumnya bernama [[Askes]] (Asuransi Kesehatan), yang dikelola oleh PT Askes Indonesia (Persero), tetapi sesuai UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, PT Askes Indonesia berubah menjadi BPJS Kesehatan sejak tanggal [[1 Januari]] [[2014]].
BPJS Kesehatan sebelumnya bernama Askes (Asuransi Kesehatan), yang dikelola oleh PT Askes (Persero), tetapi sesuai UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, PT Askes berubah menjadi BPJS Kesehatan sejak tanggal 1 Januari 2014.

== Premi ==
Premi memiliki tiga kategori yang berbeda berdasarkan tingkat layanan. Premi dibayarkan setiap bulan dan per 1 Januari 2021 adalah sebagai berikut:
{| class="wikitable"
|+Tarif berdasarkan kelas
!Kelas
!2014
!2016
!2018
!2020
!2021
|-
|I
|Rp59.500
|Rp80.000
|Rp80.000
|Rp150.000
|Rp150.000
|-
|II
|Rp42.500
|Rp51.000
|Rp51.000
|Rp100.000
|Rp100.000
|-
|III
|Rp25.500
|Rp30.000
|Rp25.500
|Rp25.500
|Rp35.000
|}


== Sejarah singkat BPJS Kesehatan ==
== Sejarah singkat ==
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan di Indonesia sudah berlangsung sejak zaman kolonial Belanda. Pelayanan kesehatan dilanjutkan setelah zaman kemerdekaan Indonesia. Setelah mendapat pengakuan kedaulatan oleh Pemerintah Belanda, Pemerintah Indonesia melanjutkan kebutuhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) beserta keluarga. Menteri Kesehatan Prof. G. A. Siwabessy periode 1966-1978, mengajukan sebuah gagasan untuk menyelenggarakan Program Asuransi Kesehatan, karena program ini mulai diberlakukan di sejumlah negara maju. Programnya berkembang dengan pesat. Pada saat penerapan Program Asuransi Kesehatan, penerima manfaat dari program ini masih terbatas bagi PNS beserta anggota keluarga. Namun Prof. G. A. Siwabessy sudah yakin, kelak suatu saat, Program Asuransi Kesehatan bisa dinikmati seluruh masyarakat Indonesia ini demi terjaminnya pelayanan kesehatan. Sejarah BPJS Kesehatan mencakup 4 (empat) periode .
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan di Indonesia sudah berlangsung sejak zaman kolonial Belanda. Pelayanan kesehatan dilanjutkan setelah zaman kemerdekaan Indonesia. Setelah mendapat pengakuan kedaulatan oleh Pemerintah Belanda, Pemerintah Indonesia melanjutkan kebutuhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) beserta keluarga. Menteri Kesehatan Prof. G. A. Siwabessy periode 1966-1978, mengajukan sebuah gagasan untuk menyelenggarakan Program Asuransi Kesehatan, karena program ini mulai diberlakukan di sejumlah negara maju. Programnya berkembang dengan pesat. Pada saat penerapan Program Asuransi Kesehatan, penerima manfaat dari program ini masih terbatas bagi PNS beserta anggota keluarga. Namun Prof. G. A. Siwabessy sudah yakin, kelak suatu saat, Program Asuransi Kesehatan bisa dinikmati seluruh masyarakat Indonesia ini demi terjaminnya pelayanan kesehatan. Sejarah BPJS Kesehatan mencakup 4 (empat) periode .


* [[1968]] - Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 1 Tahun 1968 dengan membentuk Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan (BPDPK). Badan ini mengatur pemeliharaan kesehatan bagi pegawai negara (PNS) dan penerima pensiun beserta keluarganya.
* 1968 - Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 1 Tahun 1968 dengan membentuk Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan (BPDPK). Badan ini mengatur pemeliharaan kesehatan bagi pegawai negara (PNS) dan penerima pensiun beserta keluarganya.
* [[1984|1989]] - Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 dan 23 Tahun 1989. BPDPK berubah status dari sebuah badan di lingkungan Departemen Kesehatan menjadi BUMN, yaitu Perum Husada Bhakti (PHB). Tugas PHB adalah melayani jaminan kesehatan bagi PNS, pensiunan PNS, veteran, perintis kemerdekaan, dan anggota keluarganya.
* 1989 - Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 dan 23 Tahun 1989. BPDPK berubah status dari sebuah badan di lingkungan Departemen Kesehatan menjadi BUMN, yaitu Perum Husada Bhakti (PHB). Tugas PHB adalah melayani jaminan kesehatan bagi PNS, pensiunan PNS, veteran, perintis kemerdekaan, dan anggota keluarganya.
* [[1992]] - PHB berubah status menjadi PT Askes (Persero) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992. PT Askes (Persero) mulai menjangkau karyawan BUMN melalui Program Askes Komersial. Pada Januari 2005, PT Askes (Persero) dipercaya pemerintah untuk melaksanakan Program Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin (PJKMM). Program ini kemudian dikenal menjadi Program Askeskin dengan sasaran peserta masyarakat miskin dan tidak mampu sebanyak 60 juta jiwa. Pemerintah Pusat menanggung biaya iuran. PT Askes (Persero) juga menciptakan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Umum (PJKMU), yang ditujukan bagi masyarakat yang belum dilayani oleh Jamkesmas, Askes Sosial, maupun asuransi swasta. PJKMU adalah Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dengan pengelolaan diserahkan kepada PT Askes (Persero). Pada periode tersebut, tercatat sebanyak 6,4 juta jiwa yang berasal dari 200 kabupaten/kota telah menjadi Peserta PJKMU.
* 1992 - PHB berubah status menjadi PT Askes (Persero) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992. PT Askes (Persero) mulai menjangkau karyawan BUMN melalui Program Askes Komersial. Pada Januari 2005, PT Askes (Persero) dipercaya pemerintah untuk melaksanakan Program Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin (PJKMM). Program ini kemudian dikenal menjadi Program Askeskin dengan sasaran peserta masyarakat miskin dan tidak mampu sebanyak 60 juta jiwa. Pemerintah Pusat menanggung biaya iuran. PT Askes (Persero) juga menciptakan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Umum (PJKMU), yang ditujukan bagi masyarakat yang belum dilayani oleh Jamkesmas, Askes Sosial, maupun asuransi swasta. PJKMU adalah Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dengan pengelolaan diserahkan kepada PT Askes (Persero). Pada periode tersebut, tercatat sebanyak 6,4 juta jiwa yang berasal dari 200 kabupaten/kota telah menjadi Peserta PJKMU.
* [[2014]] - Pada tanggal 1 Januari 2014, BPJS Kesehatan mulai resmi beroperasi. Hal ini berawal pada tahun 2004 saat pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Pada tahun 2011, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) serta menunjuk PT Askes (Persero) sebagai penyelenggara program jaminan sosial di bidang kesehatan. Sehingga PT Askes (Persero) berubah menjadi BPJS Kesehatan.
* 2014 - Pada tanggal 1 Januari 2014, BPJS Kesehatan mulai resmi beroperasi. Hal ini berawal pada tahun 2004 saat pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Pada tahun 2011, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) serta menunjuk PT Askes (Persero) sebagai penyelenggara program jaminan sosial di bidang kesehatan. Sehingga PT Askes (Persero) berubah menjadi BPJS Kesehatan.
* [[2020]] - Dalam masa [[pandemi]], iuran BPJS tetap mengalami kenaikan melalui Perpres 64/2020,<ref>{{Cite web|title=BPJS Naik Walkot Solo Anggap Jokowi Sengsarakan Rakyat |url=https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200514192321-32-503520/bpjs-naik-walkot-solo-anggap-jokowi-sengsarakan-rakyat |website=CNN Indonesia }}</ref> meskipun Mahkamah Agung telah mengeluarkan putusan yang tegas menolak aturan kenaikan dana iuran.<ref>{{Cite web|title=Putusan MA Batalkan Kenaikan Iuran BPJS Tidak Bisa Diganggu Gugat |url=https://www.merdeka.com/peristiwa/putusan-ma-batalkan-kenaikan-iuran-bpjs-tidak-bisa-diganggu-gugat.html |website=Merdeka}}</ref><ref>{{Cite web|title=Iuran BPJS Kesehatan Naik Demokrat Sebut Jokowi Permainkan Putusan MA |url=https://www.merdeka.com/politik/iuran-bpjs-kesehatan-naik-demokrat-sebut-jokowi-permainkan-putusan-ma.html |website=Merdeka}}</ref>
* 2020 - Dalam masa [[pandemi]], iuran BPJS tetap mengalami kenaikan melalui Perpres 64/2020,<ref>{{Cite news |title=BPJS Naik, Walkot Solo Anggap Jokowi Sengsarakan Rakyat |url=https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200514192321-32-503520/bpjs-naik-walkot-solo-anggap-jokowi-sengsarakan-rakyat |work=[[CNN Indonesia]] |date=2020-05-14 |access-date=2021-02-25 |archive-date=2020-05-15 |archive-url=https://web.archive.org/web/20200515081922/https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200514192321-32-503520/bpjs-naik-walkot-solo-anggap-jokowi-sengsarakan-rakyat |dead-url=no }}</ref> meskipun Mahkamah Agung telah mengeluarkan putusan yang tegas menolak aturan kenaikan dana iuran.<ref>{{Cite news |title=Putusan MA Batalkan Kenaikan Iuran BPJS Tidak Bisa Diganggu Gugat |url=https://www.merdeka.com/peristiwa/putusan-ma-batalkan-kenaikan-iuran-bpjs-tidak-bisa-diganggu-gugat.html |work=[[Merdeka.com]] |access-date=2021-02-25 |archive-date=2020-03-10 |archive-url=https://web.archive.org/web/20200310163044/https://www.merdeka.com/peristiwa/putusan-ma-batalkan-kenaikan-iuran-bpjs-tidak-bisa-diganggu-gugat.html |dead-url=no }}</ref><ref>{{Cite news |title=Iuran BPJS Kesehatan Naik, Demokrat Sebut Jokowi Permainkan Putusan MA |url=https://www.merdeka.com/politik/iuran-bpjs-kesehatan-naik-demokrat-sebut-jokowi-permainkan-putusan-ma.html |work=[[Merdeka.com]] |access-date=2021-02-25 |archive-date=2020-05-19 |archive-url=https://web.archive.org/web/20200519083706/https://www.merdeka.com/politik/iuran-bpjs-kesehatan-naik-demokrat-sebut-jokowi-permainkan-putusan-ma.html |dead-url=no }}</ref>


== Kepesertaan wajib ==
== Kepesertaan wajib ==
Baris 52: Baris 85:
# Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 52
# Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 52
==Obat Esensial Nasional Indonesia==
==Obat Esensial Nasional Indonesia==
Obat Esensial Nasional Indonesia, bersangkutan dengan [[regulasi perbekalan kesehatan]] di Indonesia, adalah obat yang tercantum dalam Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) yang diputuskan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan diperbarui setiap dua tahun. Obat yang terdaftar dalam bentuk sediaan tertentu harus disediakan pada setiap unit kesehatan tertentu sebagai bagian dari Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (Indonesia) oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Obat Esensial Nasional Indonesia, bersangkutan dengan [[regulasi perbekalan kesehatan]] di Indonesia, adalah [[obat]] yang tercantum dalam Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) yang diputuskan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan diperbarui setiap dua tahun. Obat yang terdaftar dalam bentuk sediaan tertentu harus disediakan pada setiap unit kesehatan tertentu sebagai bagian dari Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (Indonesia) oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.


Daftar obat yang dibuat dikategorikan sesuai dengan fasilitas kesehatan yang hendak menyediakan, kelas terapi, dan formulasi, yakni bentuk sediaan (obat) dan kekuatan (dosis). Suatu obat/bahan dapat tak tersedia pada fasilitas kesehatan tertentu, tak tersedia pada kelas terapi tertentu, dan/atau tak tersedia pada formulasi tertentu. Nama obat ditulis dengan nama generiknya dan tidak menyebutkan nama dagangnya (jika ada).
Daftar obat yang dibuat dikategorikan sesuai dengan fasilitas kesehatan yang hendak menyediakan, kelas terapi, dan formulasi, yakni bentuk sediaan (obat) dan kekuatan (dosis). Suatu obat/bahan dapat tak tersedia pada fasilitas kesehatan tertentu, tak tersedia pada kelas terapi tertentu, dan/atau tak tersedia pada formulasi tertentu. Nama obat ditulis dengan nama generiknya dan tidak menyebutkan nama dagangnya (jika ada).
Baris 58: Baris 91:
Daftar obat/bahan berikut ini.
Daftar obat/bahan berikut ini.


{{div col}}
{{col-css3-begin|2}}
* [[Abakavir]]
* [[Abakavir]]
* [[Adrenalin]] (epinefrin)
* [[Adrenalin]] (epinefrin)
Baris 75: Baris 108:
* [[Artesunat]]
* [[Artesunat]]
* [[Articulating paper]]
* [[Articulating paper]]
* [[Asam asetilsalisilat]] (asetosal)
* [[Asam askorbat]] (vitamin C)
* [[Asam benzoat]]
* [[Asam benzoat]]
* [[Asam folat]]
* [[Asam folat]]
Baris 93: Baris 128:
* [[Bedak salisil]]
* [[Bedak salisil]]
* [[Benserazid]]
* [[Benserazid]]
* [[Benzatin benzilpenisilin]]
* [[Benzatin benzil penisilin]]
* [[Betametason]]
* [[Betametason]]
* [[Bisakodil]]
* [[Bisakodil]]
Baris 113: Baris 148:
* [[Diazepam]]
* [[Diazepam]]
* [[Dietilkarbamazin]]
* [[Dietilkarbamazin]]
* [[Difenhidramin]]
* [[Digoksin]]
* [[Digoksin]]
* [[Dihidroartemisinin]]
* [[Dihidroartemisinin]]
Baris 126: Baris 162:
* [[Efavirenz]]
* [[Efavirenz]]
* [[Emtrisitabin]]
* [[Emtrisitabin]]
* [[Ergokalsiferol]] (vitamin D2)
* [[Ergotamin]]
* [[Ergotamin]]
* [[Eritromisin]]
* [[Eritromisin]]
Baris 156: Baris 193:
* [[Gliklazid]]
* [[Gliklazid]]
* [[Glimepirid]]
* [[Glimepirid]]
* [[Glipizid]]
* [[Gliserin]]
* [[Gliserin]]
⚫
* [[Griseofulvin]]
* [[Gliseril trinitrat]]
* [[Gliseril trinitrat]]
⚫
* [[Griseofulvin]]
* [[Gutta percha]]
* [[Gutta percha]]
* [[Haloperidol]]
* [[Haloperidol]]
Baris 188: Baris 226:
* [[Kalium klorida]]
* [[Kalium klorida]]
* [[Kalsium folinat]]
* [[Kalsium folinat]]
* [[Kalsium karbonat]]
* [[Kalsium laktat]]
* [[Kalsium glukonat]]
* [[Kalsium glukonat]]
* [[Kalsium hidroksida]]
* [[Kalsium hidroksida]]
Baris 194: Baris 234:
* [[Kaptopril]]
* [[Kaptopril]]
* [[Karbamazepin]]
* [[Karbamazepin]]
* [[Karbogliserin]]
* [[Karvedilol]]
* [[Karvedilol]]
* [[Ketamina]]
* [[Ketamina]]
Baris 216: Baris 257:
* [[Laktulosa]]
* [[Laktulosa]]
* [[Lamivudin]]
* [[Lamivudin]]
* [[Larutan parenteral]]: (yang mengandung asam amino, elektrolit, karbohidrat, karbohidrat+elektrolit, dan lipid)
* [[Larutan parenteral]] (:yang mengandung asam amino, elektrolit, karbohidrat, karbohidrat+elektrolit, dan lipid)
* [[Levodopa]]
* [[Levodopa]]
* [[Levonorgestrel]]
* [[Levonorgestrel]]
Baris 265: Baris 306:
* [[Noretisteron]]
* [[Noretisteron]]
* [[Oksigen]]
* [[Oksigen]]
* [[Oksimetazolin]]
* [[Oksitetrasiklin]]
* [[Oksitetrasiklin]]
* [[Oksitosin]]
* [[Oksitosin]]
Baris 274: Baris 316:
* [[Pasta devitalisasi]] (non-arsen)
* [[Pasta devitalisasi]] (non-arsen)
* [[Pasta pengisi saluran akar]]
* [[Pasta pengisi saluran akar]]
* [[Penisilin V]]
* [[Penisilin V]] (fenoksimetil penisilin)
* [[Pengganti plasma golongan gelatin]]
* [[Pengganti plasma golongan gelatin]]
* [[Perak nitrat]]
* [[Perak nitrat]]
Baris 284: Baris 326:
* [[Pirantel pamoat]]
* [[Pirantel pamoat]]
* [[Pirazinamid]]
* [[Pirazinamid]]
* [[Piridoksin]] (vitamin B6)
* [[Piridostigmin]]
* [[Piridostigmin]]
* [[Podofilin]]
* [[Podofilin]]
Baris 297: Baris 340:
* [[Ramipril]]
* [[Ramipril]]
* [[Ranitidin]]
* [[Ranitidin]]
* [[Retinol]] (vitamin A)
* [[Rifampisin]]
* [[Rifampisin]]
* [[Risperidon]]
* [[Risperidon]]
Baris 307: Baris 351:
* [[Seng]]
* [[Seng]]
* [[Seng oksida]]
* [[Seng oksida]]
* [[Serum antibisa ular]] (khusus ular dari luar Papua dan khusus ular dari Papua]]
* [[Serum antibisa ular]] (khusus ular dari luar Papua dan khusus ular dari [[Papua]])
* [[Serum antidifteri]]
* [[Serum antidifteri]]
* [[Serum antirabies]]
* [[Serum antirabies]]
Baris 333: Baris 377:
* [[Tetrasiklina]]
* [[Tetrasiklina]]
* [[Tiamazol]]
* [[Tiamazol]]
* [[Tiamin]] (vitamin B1)
* [[Timolol]]
* [[Timolol]]
* [[Tiopental]]
* [[Tiopental]]
Baris 354: Baris 399:
* [[Warfarin]]
* [[Warfarin]]
* [[Zidovudin]]
* [[Zidovudin]]
{{div col end}}
{{col-css3-end}}
:''Per Keputusan Menteri Kesehatan No HK.01.07/MENKES/6477/2021 tahun 2021 tentang Daftar Obat Esensial Nasional.''
:''Per Keputusan Menteri Kesehatan No HK.01.07/MENKES/6477/2021 tahun 2021 tentang Daftar Obat Esensial Nasional.''


Revisi terkini sejak 29 Mei 2024 10.41

BPJS Kesehatan
Sebelumnya
Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan
Perum Husada Bhakti
PT Askes (Persero)
Lembaga negara
IndustriAsuransi kesehatan
Didirikan1 Januari 2014 (sebagai BPJS Kesehatan)
Kantor
pusat		Jl. Letjen Suprapto Kav. 20 No. 14, Cempaka Putih,
Jakarta Pusat
Tokoh
kunci
Ali Ghufron Mukti (Direktur Utama)
Abdul Kadir
(Ketua Dewan Pengawas)
PendapatanRp151,4 triliun (2023)
Rp497,15 miliar (2021)
Total asetRp57,76 triliun (2023)
Situs webwww.bpjs-kesehatan.go.id
Logo Askes sebelum menjadi BPJS Kesehatan
Gedung kantor pusat PT Askes Indonesia.

BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan) merupakan lembaga negara yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki tugas untuk menyelenggarakan jaminan Kesehatan Nasional bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama untuk Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun PNS dan TNI/POLRI, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya dan Badan Usaha lainnya ataupun rakyat biasa.

BPJS Kesehatan merupakan penyelenggara program jaminan sosial di bidang kesehatan yang merupakan salah satu dari lima program dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), yaitu Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

BPJS Kesehatan bersama BPJS Ketenagakerjaan (dahulu bernama Jamsostek) merupakan program pemerintah dalam kesatuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diresmikan pada tanggal 31 Desember 2013 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Bogor. Untuk BPJS Kesehatan mulai beroperasi sejak tanggal 1 Januari 2014, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan mulai beroperasi sejak 1 Juli 2015.[1]

BPJS Kesehatan juga menjalankan fungsi pemerintahan (governing function) di bidang pelayanan umum (public services) yang sebelumnya sebagian dijalankan oleh badan usaha milik negara dan sebagian lainnya oleh lembaga pemerintahan. Gabungan antara kedua fungsi badan usaha dan fungsi pemerintahan itulah, yang dewasa ini, tercermin dalam status BPJS Kesehatan sebagai badan hukum publik yang menjalankan fungsi pelayanan umum di bidang penyelenggaraan jaminan sosial nasional.

BPJS Kesehatan juga dibentuk dengan modal awal dibiayai dari APBN dan selanjutnya memiliki kekayaan tersendiri yang meliputi aset BPJS Kesehatan dan aset dana jaminan sosial dari sumber-sumber sebagaimana ditentukan dalam undang-undang. Kewenangan BPJS Kesehatan meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia dan dapat mewakili Indonesia atas nama negara dalam hubungan dengan badan-badan Internasional. Kewenangan ini merupakan karakteristik tersendiri yang berbeda dengan badan hukum maupun lembaga negara lainnya. Maka dari itu, BPJS Kesehatan merupakan salah satu bentuk Badan Hukum Milik Negara (BHMN), sehingga pelaksanaan tugasnya dipertanggungjawabkan kepada Presiden sebagai kepala pemerintahan negara.

Logo Jaminan Kesehatan Nasional

BPJS Kesehatan sebelumnya bernama Askes (Asuransi Kesehatan), yang dikelola oleh PT Askes (Persero), tetapi sesuai UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, PT Askes berubah menjadi BPJS Kesehatan sejak tanggal 1 Januari 2014.

Premi[sunting | sunting sumber]

Premi memiliki tiga kategori yang berbeda berdasarkan tingkat layanan. Premi dibayarkan setiap bulan dan per 1 Januari 2021 adalah sebagai berikut:

Tarif berdasarkan kelas
Kelas 2014 2016 2018 2020 2021
I Rp59.500 Rp80.000 Rp80.000 Rp150.000 Rp150.000
II Rp42.500 Rp51.000 Rp51.000 Rp100.000 Rp100.000
III Rp25.500 Rp30.000 Rp25.500 Rp25.500 Rp35.000

Sejarah singkat[sunting | sunting sumber]

Jaminan Pemeliharaan Kesehatan di Indonesia sudah berlangsung sejak zaman kolonial Belanda. Pelayanan kesehatan dilanjutkan setelah zaman kemerdekaan Indonesia. Setelah mendapat pengakuan kedaulatan oleh Pemerintah Belanda, Pemerintah Indonesia melanjutkan kebutuhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) beserta keluarga. Menteri Kesehatan Prof. G. A. Siwabessy periode 1966-1978, mengajukan sebuah gagasan untuk menyelenggarakan Program Asuransi Kesehatan, karena program ini mulai diberlakukan di sejumlah negara maju. Programnya berkembang dengan pesat. Pada saat penerapan Program Asuransi Kesehatan, penerima manfaat dari program ini masih terbatas bagi PNS beserta anggota keluarga. Namun Prof. G. A. Siwabessy sudah yakin, kelak suatu saat, Program Asuransi Kesehatan bisa dinikmati seluruh masyarakat Indonesia ini demi terjaminnya pelayanan kesehatan. Sejarah BPJS Kesehatan mencakup 4 (empat) periode .

  • 1968 - Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 1 Tahun 1968 dengan membentuk Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan (BPDPK). Badan ini mengatur pemeliharaan kesehatan bagi pegawai negara (PNS) dan penerima pensiun beserta keluarganya.
  • 1989 - Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 dan 23 Tahun 1989. BPDPK berubah status dari sebuah badan di lingkungan Departemen Kesehatan menjadi BUMN, yaitu Perum Husada Bhakti (PHB). Tugas PHB adalah melayani jaminan kesehatan bagi PNS, pensiunan PNS, veteran, perintis kemerdekaan, dan anggota keluarganya.
  • 1992 - PHB berubah status menjadi PT Askes (Persero) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992. PT Askes (Persero) mulai menjangkau karyawan BUMN melalui Program Askes Komersial. Pada Januari 2005, PT Askes (Persero) dipercaya pemerintah untuk melaksanakan Program Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin (PJKMM). Program ini kemudian dikenal menjadi Program Askeskin dengan sasaran peserta masyarakat miskin dan tidak mampu sebanyak 60 juta jiwa. Pemerintah Pusat menanggung biaya iuran. PT Askes (Persero) juga menciptakan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Umum (PJKMU), yang ditujukan bagi masyarakat yang belum dilayani oleh Jamkesmas, Askes Sosial, maupun asuransi swasta. PJKMU adalah Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dengan pengelolaan diserahkan kepada PT Askes (Persero). Pada periode tersebut, tercatat sebanyak 6,4 juta jiwa yang berasal dari 200 kabupaten/kota telah menjadi Peserta PJKMU.
  • 2014 - Pada tanggal 1 Januari 2014, BPJS Kesehatan mulai resmi beroperasi. Hal ini berawal pada tahun 2004 saat pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Pada tahun 2011, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) serta menunjuk PT Askes (Persero) sebagai penyelenggara program jaminan sosial di bidang kesehatan. Sehingga PT Askes (Persero) berubah menjadi BPJS Kesehatan.
  • 2020 - Dalam masa pandemi, iuran BPJS tetap mengalami kenaikan melalui Perpres 64/2020,[2] meskipun Mahkamah Agung telah mengeluarkan putusan yang tegas menolak aturan kenaikan dana iuran.[3][4]

Kepesertaan wajib[sunting | sunting sumber]

Setiap warga negara Indonesia dan warga asing yang sudah bekerja di Indonesia selama minimal enam bulan wajib menjadi anggota BPJS. Ini sesuai pasal 14 UU BPJS.[5]

Setiap perusahaan wajib mendaftarkan pekerjanya sebagai anggota BPJS. Sedangkan orang atau keluarga yang tidak bekerja pada perusahaan wajib mendaftarkan diri dan anggota keluarganya pada BPJS. Setiap peserta BPJS akan ditarik iuran yang besarnya ditentukan kemudian. Sedangkan bagi warga miskin, iuran BPJS ditanggung pemerintah melalui program Bantuan Iuran.

Menjadi peserta BPJS tidak hanya wajib bagi pekerja di sektor formal, tetapi juga pekerja informal. Pekerja informal juga wajib menjadi anggota BPJS Kesehatan. Para pekerja wajib mendaftarkan dirinya dan membayar iuran sesuai dengan tingkatan manfaat yang diinginkan.

Jaminan kesehatan secara universal diharapkan bisa dimulai secara bertahap pada 2014 dan pada 2019, diharapkan seluruh warga Indonesia sudah memiliki jaminan kesehatan tersebut. Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi menyatakan BPJS Kesehatan akan diupayakan untuk menanggung segala jenis penyakit namun dengan melakukan upaya efisiensi.[6]

Dasar hukum[sunting | sunting sumber]

  1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
  2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 52

Obat Esensial Nasional Indonesia[sunting | sunting sumber]

Obat Esensial Nasional Indonesia, bersangkutan dengan regulasi perbekalan kesehatan di Indonesia, adalah obat yang tercantum dalam Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) yang diputuskan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan diperbarui setiap dua tahun. Obat yang terdaftar dalam bentuk sediaan tertentu harus disediakan pada setiap unit kesehatan tertentu sebagai bagian dari Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (Indonesia) oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Daftar obat yang dibuat dikategorikan sesuai dengan fasilitas kesehatan yang hendak menyediakan, kelas terapi, dan formulasi, yakni bentuk sediaan (obat) dan kekuatan (dosis). Suatu obat/bahan dapat tak tersedia pada fasilitas kesehatan tertentu, tak tersedia pada kelas terapi tertentu, dan/atau tak tersedia pada formulasi tertentu. Nama obat ditulis dengan nama generiknya dan tidak menyebutkan nama dagangnya (jika ada).

Daftar obat/bahan berikut ini.

Per Keputusan Menteri Kesehatan No HK.01.07/MENKES/6477/2021 tahun 2021 tentang Daftar Obat Esensial Nasional.

Lihat pula[sunting | sunting sumber]

Referensi[sunting | sunting sumber]

  1. ^ "SBY resmi luncurkan program BPJS Kesehatan di Istana Bogor". merdeka.com. 31 Desember 2013. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2024-03-11. Diakses tanggal 11 Maret 2024. 
  2. ^ "BPJS Naik, Walkot Solo Anggap Jokowi Sengsarakan Rakyat". CNN Indonesia. 2020-05-14. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2020-05-15. Diakses tanggal 2021-02-25. 
  3. ^ "Putusan MA Batalkan Kenaikan Iuran BPJS Tidak Bisa Diganggu Gugat". Merdeka.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2020-03-10. Diakses tanggal 2021-02-25. 
  4. ^ "Iuran BPJS Kesehatan Naik, Demokrat Sebut Jokowi Permainkan Putusan MA". Merdeka.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2020-05-19. Diakses tanggal 2021-02-25. 
  5. ^ "2014, Semua WNI Wajib Bayar Iuran BPJS". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-01-01. Diakses tanggal 10 Februari 2015. 
  6. ^ "Iuran BPJS Kesehatan Rp 22 Ribu". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-01-01. Diakses tanggal 2013-12-31. 

Pranala luar[sunting | sunting sumber]

Mantan badan usaha milik negara di Indonesia (daftar)
Menjadi anak usaha
BUMN lain
Digabung ke/dengan
BUMN lain
Dijual ke swasta
Diubah statusnya
Dibubarkan
Diperoleh dari "https://wiki-indonesia.club/w/index.php?title=BPJS_Kesehatan&oldid=25769367"