Qanun Aceh: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan

Sebaris

Revisi terkini sejak 17 Juli 2024 10.26

Qanun adalah nama untuk Peraturan Daerah di Provinsi Aceh yang diterbitkan sejak 2002; sebelum 2002, yang berlaku adalah Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh serta Peraturan Daerah di kabupaten dan kota seperti di kabupaten dan kota Indonesia yang lain.

Qanun terdiri atas:

Qanun Aceh, yang berlaku di seluruh wilayah Provinsi Aceh. Qanun Aceh disahkan oleh Gubernur setelah mendapat persetujuan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.
Qanun Kabupaten/Kota, yang berlaku di kabupaten/kota tersebut. Qanun kabupaten/kota disahkan oleh bupati/wali kota setelah mendapat persetujuan bersama dengan DPRK (Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau Dewan Perwakilan Rakyat Kota).

Meskipun itu, Qanun dapat dibatalkan dan dicabut dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri, sebagaimana dibuktikan dengan dibatalkannya Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 yang sekaligus memberlakukan kembali Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 39 Tahun 1961.

Etimologi

Kata qanun berakar dari Bahasa Yunani, kanon / κανών, yang berarti untuk memerintah, tolak ukur atau mengukur. Seiring luasnya penggunaan dalam tradisi formal, artinya meluas menjadi "aturan baku yang diterima oleh sebuah majelis". Bahasa Arab kemudian menyerapnya menjadi qanun, seperti pada masa Kesultanan Utsmaniyah, Sultan Suleiman I dijuluki pemberi hukum (bahasa Turki: Kanuni; bahasa Arab: القانونى, al‐Qānūnī) karena pencapaiannya dalam menyusun kembali sistem undang-undang Utsmaniyah.

Lihat pula

Referensi

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

@@ Baris 1: / Baris 1: @@
-'''Qanun''' adalah [[Peraturan Perundang-undangan di Indonesia|Peraturan Perundang-undangan]] sejenis [[Peraturan Daerah]] yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Provinsi [[Aceh]].
+'''Qanun''' adalah nama untuk [[Peraturan Daerah]] di Provinsi [[Aceh]] yang diterbitkan sejak 2002; sebelum 2002, yang berlaku adalah '''Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh''' serta Peraturan Daerah di kabupaten dan kota seperti di kabupaten dan kota Indonesia yang lain.
 Qanun terdiri atas:
-* '''Qanun Aceh''', yang berlaku di seluruh wilayah Provinsi Aceh. Qanun Aceh disahkan oleh Gubernur setelah mendapat persetujuan dengan [[Dewan Perwakilan Rakyat Aceh]].
+* '''Qanun Aceh''', yang berlaku di seluruh wilayah [[Provinsi]] Aceh. Qanun Aceh disahkan oleh [[Gubernur]] setelah mendapat persetujuan dengan [[Dewan Perwakilan Rakyat Aceh]].
 * '''Qanun Kabupaten/Kota''', yang berlaku di kabupaten/kota tersebut. Qanun kabupaten/kota disahkan oleh bupati/wali kota setelah mendapat persetujuan bersama dengan DPRK (Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau Dewan Perwakilan Rakyat Kota).
+Meskipun itu, Qanun dapat dibatalkan dan dicabut dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri, sebagaimana dibuktikan dengan dibatalkannya Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 yang sekaligus memberlakukan kembali Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 39 Tahun 1961.
 == Etimologi ==
-Kata '''qanun''' berakar dari Bahasa Yunani, ''kanon / κανών'', yang berarti untuk memerintah, tolok ukur atau mengukur. Seiring luasnya penggunaan dalam tradisi formal, artinya meluas menjadi "aturan baku yang diterima oleh sebuah majelis". Bahasa Arab kemudian menyerapnya menjadi '''qanun''', seperti pada masa [[khalifah|kekhalifahan]] [[Turki Utsmaniyah]], Sultan [[Suleiman I]] dijuluki '''pemberi hukum''' ({{lang-tr|Kanuni}}; {{lang-ar|القانونى}}, ''al‐Qānūnī'') karena pencapaiannya dalam menyusun kembali sistem undang-undang Utsmaniyah.
+Kata '''qanun''' berakar dari [[Bahasa Yunani]], ''kanon / κανών'', yang berarti untuk memerintah, tolak ukur atau mengukur. Seiring luasnya penggunaan dalam tradisi formal, artinya meluas menjadi "aturan baku yang diterima oleh sebuah majelis". [[Bahasa Arab]] kemudian menyerapnya menjadi '''qanun''', seperti pada masa [[Kesultanan Utsmaniyah]], Sultan [[Suleiman I]] dijuluki '''pemberi hukum''' ({{lang-tr|Kanuni}}; {{lang-ar|القانونى}}, ''al‐Qānūnī'') karena pencapaiannya dalam menyusun kembali sistem undang-undang Utsmaniyah.
 == Lihat pula ==
+* [[Qanun (hukum Islam)]]
 * [[Suleiman I|Al‐Qānūnī]]
+* [[Hukum jinayat di Aceh]]
 == Referensi ==
@@ Baris 17: / Baris 20: @@
 [[Kategori:Pemerintahan Aceh]]
-[[Kategori:Peraturan daerah di Indonesia]]
+[[Kategori:Peraturan perundang-undangan Indonesia]]
+[[Kategori:Hukum Islam]]