Kabinet Ali Sastroamidjojo II: Perbedaan antara revisi

Kabinet Ali Sastroamidjojo II
Kabinet Ali Sastroamidjojo II
; Kabinet Pemerintahan Indonesia ke-17
1956–1957
Dibentuk	24 Maret 1956
Diselesaikan	14 Maret 1957
Struktur pemerintahan
Presiden	Soekarno
Wakil Presiden	Mohammad Hatta (1956)
Perdana Menteri	Ali Sastroamidjojo
Wakil Perdana Menteri	Mohammad Roem; Idham Chalid;
Total jumlah menteri	27
Partai anggota	PNI; Masyumi; NU; PSII; Parkindo; Katolik; IPKI; PTI; Independen
Partai oposisi	PKI; PSI;
Sejarah
Pemilihan umum	Pemilihan umum legislatif 1955; Pemilihan umum Konstituante 1955;
Periode	DPR 1956–1959
Nasihat dan persetujuan	Dewan Perwakilan Rakyat; Konstituante
Pendahulu	Kabinet Burhanuddin Harahap
Pengganti	Kabinet Djuanda

Jelajahi riwayat secara interaktif

← Revisi sebelumnya

Konten dihapus Konten ditambahkan

VisualTeks wiki

Sebaris

Revisi terkini sejak 23 Oktober 2024 01.40

Kabinet Ali Sastroamidjojo II^[1] sering pula disebut Kabinet Ali-Roem-Idham adalah kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo. Kabinet ini diumumkan pada 20 Maret 1956 dan bertugas sejak 24 Maret 1956 hingga 14 Maret 1957.^[a] Kabinet Ali kembali diserahi mandat pada tanggal 20 Maret 1956 yang merupakan koalisi antara PNI, Masyumi, dan NU.

Pada tanggal 14 Maret 1957 Kabinet Ali Sastroamidjojo II menyerahkan mandatnya kepada presiden. Akhirnya kabinet ini jatuh dan presiden menunjuk dirinya menjadi pembentuk kabinet yang bernama kabinet Karya dan Djuanda sebagai perdana menteri.

Latar belakang

Kabinet sebelumnya, Kabinet Burhanuddin Harahap membubarkan diri pada 3 Maret 1956 setelah Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (DPRS) digantikan oleh parlemen pengganti permanen setelah Pemilihan umum legislatif Indonesia 1955. Kabinet yang baru kemudian dibentuk berdasarkan tiga partai terbesar: Partai Nasional Indonesia (PNI) pimpinan Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo dan dua partai islam, Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) dan Nahdlatul Ulama (NU). Kabinet Ali II juga diisi oleh beberapa partai kecil diantaranya Partai Katolik, Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PTI).

Pimpinan

Presiden		Wakil Presiden
Soekarno			Mohammad Hatta (sampai dengan 1 Desember 1956)

Mohammad Hatta di tahun 1955 menyatakan akan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Konstituante dilantik. Menurutnya, dalam negara dengan sistem parlementer, Kepala Negara adalah hanyalah merupakan jabatan simbolis, sehingga kebutuhan jabatan Wakil Presiden tidak diperlukan lagi.^[2] DPR yang awalnya menolak pengunduran diri Hatta pada akhirnya menyetujui permintaan tersebut pada sidang 30 November 1956. Sejak 1 Desember, posisi Wakil Presiden tidak digantikan.^[3]

Anggota

Menteri

Berikut ini adalah menteri Kabinet Ali Sastroamidjojo II.

No.	Jabatan	Pejabat	Mulai menjabat	Selesai menjabat
Perdana dan Wakil Perdana Menteri
1	Perdana Menteri	Ali Sastroamidjojo	24 Maret 1956	14 Maret 1957	PNI
2	Wakil Perdana Menteri I	Mohammad Roem^[b]	24 Maret 1956	9 Januari 1957	Masyumi
2	Wakil Perdana Menteri II	Idham Chalid	24 Maret 1956	14 Maret 1957	NU
Menteri
3	Menteri Luar Negeri	Roeslan Abdulgani ^[c]^[4]	24 Maret 1956	28 Januari 1957	PNI
3	Menteri Luar Negeri	Ali Sastroamidjojo	28 Januari 1957	14 Maret 1957	PNI
4	Menteri Dalam Negeri	R. Sunarjo	24 Maret 1956	14 Maret 1957	NU
5	Menteri Pertahanan	Ali Sastroamidjo jo	24 Maret 1956	14 Maret 1957	PNI
6	Menteri Kehakiman	Moeljatno^[b]	24 Maret 1956	9 Januari 1957	Masyumi
6	Menteri Kehakiman	R. Sunarjo	9 Januari 1957	14 Maret 1957	NU
7	Menteri Penerangan	Soedibjo^[d]	24 Maret 1956	13 Maret 1957	PSII
7	Menteri Penerangan	Idham Chalid	13 Maret 1957	14 Maret 1957	NU
8	Menteri Keuangan	Jusuf Wibisono^[b]	24 Maret 1956	9 Januari 1957	Masyumi
8	Menteri Keuangan	Djuanda Kartawidjaja	9 Januari 1957	14 Maret 1957	Nonpartai
9	Menteri Perekonomian	Burhanuddin	24 Maret 1956	14 Maret 1957	NU
10	Menteri Pertanian	Eny Karim	24 Maret 1956	14 Maret 1957	PNI
11	Menteri Perhubungan	Suchjar Tedjasukmana^[b]	24 Maret 1956	9 Januari 1957	Masyumi
12	Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga	Pangeran Mohammad Nur^[b]	24 Maret 1956	9 Januari 1957	Masyumi
12	Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga	Agustinus Suhardi	9 Januari 1957	14 Maret 1957	Katolik
13	Menteri Agraria	Agustinus Suhardi	24 Maret 1956	14 Maret 1957	Katolik
14	Menteri Sosial	Fattah Jasin	24 Maret 1956	14 Maret 1957	NU
15	Menteri Tenaga Kerja	Sabilal Rasjad	24 Maret 1956	14 Maret 1957	PNI
16	Menteri Pendidikan dan Kebudayaan	Sarino Mangunpranoto	24 Maret 1956	14 Maret 1957	PNI
17	Menteri Kesehatan	Handrianus Sinaga	24 Maret 1956	14 Maret 1957	Parkindo
18	Menteri Agama	Muhammad Ilyas	24 Maret 1956	14 Maret 1957	NU
19	Menteri Negara	Rusli Abdul Wahid^[e] (Urusan Umum)	24 Maret 1956	14 Maret 1957	PERTI
		Dahlan Ibrahim^[f] (Urusan Bekas Pejuang Kemerdekaan)	24 Maret 1956	26 Desember 1956	IPKI
		Djuanda Kartawidjaja (Urusan Perencanaan)	24 Maret 1956	14 Maret 1957	Nonpartai
20	Ketua Mahkamah Agung	Wirjono Prodjodikoro	24 Maret 1956	14 Maret 1957	Nonpartai
21	Jaksa Agung	R. Soeprapto	24 Maret 1956	14 Maret 1957	Nonpartai
22	Ketua Dewan Pengawas Keuangan	Soerasno	24 Maret 1956	14 Maret 1957	Nonpartai

Menteri muda

Berikut adalah menteri muda pada Kabinet Ali Sastroamidjojo II:

No.	Jabatan	Pejabat	Mulai menjabat	Selesai menjabat
1	Menteri Muda Perekonomian	Frans Ferdinand Umbas	24 Maret 1956	14 Maret 1957	Parkindo
2	Menteri Muda Pertanian	Sjech Marhaban^[d]	24 Maret 1956	13 Maret 1957	PSII
3	Menteri Muda Perhubungan	Albertus Blantaran de Rozari	24 Maret 1956	14 Maret 1957	Katolik

Program Kabinet

Pembatalan Konferensi Meja Bundar (KMB)

Menyelesaikan pembatalan seluruh perjanjian KMB, secara unilateral, baik formil maupun materiil dan mengadakan tindakan-tindakan untuk menampung akibat-akibatnya.

Irian Barat

Meneruskan perjuangan untuk mewujudkan kekuasaan de facto Republik Indonesia atas Irian Barat bersandarkan kekuatan rakyat dan kekuatan-kekuatan anti kolonialisme di dunia internasional.
Membentuk Provinsi Irian Barat.

Keamanan

Memulihkan dan menjaga keamanan dalam negeri yang dikacaukan oleh gerombolan-gerombolan illegal yang memberontak terhadap negara dengan nama apapun juga mereka menamakan dirinya.
Menyempurnakan koordinasi antara alat-alat kekuasaan negara, terutama dalam tindakan-tindakan pemulihan keamanan.

Perekonomian dan Keuangan

Perekonomian
- Memulai membangun secara teratur dan menurut rencana berjangka waktu tertentu (5 tahun) yang ditetapkan dengan undang-undang dengan menitik beratkan pada dasar keputusan rakyat.
- Berusaha untuk mewujudkan pergantian ekonomi kolonial bersandarkan kepentingan rakyat jelata, dengan mengutamakan kebutuhan-kebutuhannya yang primer.
Keuangan
- Menyehatkan keuangan negara hingga tercapai imbangan anggaran belanja biasa yang baik dan yang memberi kemungkinan untuk melanjutkan pembangunan.
- Dalam usaha penyempurnaan keuangan negara, penambahan sumber keuangan baru harus diutamakan.
- Memperbaiki pengawasan atas pemakaian uang negara.
- Perkreditan pemerintah yang tepat dan lancar untuk melindungi usaha ekonomi nasional terhadap persaingan asing.
Perindustrian
- Memajukan berdirinya industri nasionalsupaya selekas mungkin Republik Indonesia dapat menjamin kebutuhannya sendiri, dan melindungi industri nasional terhadap persaingan asing.
Pertanian
- Mempertinggi tingkat hidup petani dengan jalan:
  - Memperbanyak produksi hasil bumi, terutama bahan-bahan makanan rakyat dengan memperluas tanah penanamannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, terutama di daerah luar pulau Jawa, baik secara intensif maupun secara ekstensif.
  - Mempergiat tumbuhnya koperasi-koperasi tani dan bank-bank tani.
  - Memajukan kesehatan, pendidikan dan pengajaran tani.
  - Memajukan transmisi,

Luar Negeri, Pertahanan, dan Perburuhan

Politik Luar Negeri
- Menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif berdasarkan kepentingan rakyat dan menuju ke perdamaian dunia.
- Melaksanakan keputusan-keputusan konferensi Asia-Afrika, pertama di Bandung.
Pertahanan
- Melancarkan tercapainya stabilisasi kekuatan negara.
- Mengadakan kewajiban milisi bagi semua warga negara, menurut syarat-syarat yang ditentukan dengan undang-undang.
- Memperbaiki nilai-nilai teknis pendidikan rohani dan jasmani militer daripada angkatan perang Republik Indonesia, sehingga nilai perjuangannya dipertinggi.
Perburuhan
- Mewujudkan usaha pemerintah ke arah perbaikan nasib dan kedudukan hukum kaum buruh dan pegawai negeri serta hubungannya dengan pimpinan perusahaan atau jawatan sehingga berkesempatan memperkembangkan bakat dan sifat-sifatnya yang baik untuk kepentingan masyarakat.
- Melengkapkan perundang-undangan perburuhan dan pegawai mengatur penyelesaian perselisihan perburuhan melalui prosedur yang lebih demokratis, sambil menuju ke arah peradilan perburuhan yang lengkap.
- Memberikan segala bantuan dan stimulans bagi konsolidasi dan pertumbuhan organisasi-organisasi kaum buruh dan pegawai yang sehat.
Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan
- Memperluas dan mempertinggi mutu pendidikan rakyat disekolah dan di luar sekolah, baik jasmani maupun rohani atas dasar kepentingan nasional sekarang
  - Menyiapkan berlakunya wajib belajar dalam tempo yang tertentu.
  - Memperluas pendidikan teknik dan ekonomi yang praktis dan umumnya pendidikan kejuruan, sesuai dengan kepentingan pembangunan sekarang.
  - Menyelesaikan perundang-undangan pendidikan nasional hingga tercapai dasar yang sama dan koordinasi yang baik diseluruh lapangan pendidikan dari sekolah rendah sampai sekolah tinggi.
  - Menyelenggarakan usaha-usaha yang pokok dan merata untuk memberi dasar yang kuat dalam pertumbuhan kebudayaan nasional.

Pembubaran kabinet

Poin pertama dari program kerja kabinet, yaitu pembatalan seluruh perjanjian dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) dilaksanakan pada 3 Mei 1956.

Kabinet kesulitan dalam melaksanakan sisa program pemerintah seiring dengan terjadinya kerusuhan dan maraknya gerakan separatis di berbagai wilayah Indonesia. Sebuah gerakan yang kemudian disebut Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dimulai di Sumatera, dan di Sulawesi menjadi pemberontakan Permesta.

Di dalam kabinet, terdapat perbedaan pendapat antara dua partai terbesar, PNI dan Masyumi. Pada tanggal 9 Januari 1957, seluruh menteri Masyumi mengundurkan diri. Hal ini melemahkan kabinet sedemikian rupa sehingga kabinet tersebut mengundurkan diri secara keseluruhan pada tanggal 14 Maret.

Presiden Soekarno merasa bahwa terdapat "situasi berbahaya", mengingat adanya gerakan separatis dan kesulitan dalam Majelis Konstituante. Ia kemudian memutuskan untuk menunjuk sendiri kabinet berikutnya, daripada menunggu pembentukan berdasarkan mayoritas di parlemen.^[5] Inilah langkah awal menuju konsep demokrasi terpimpin yang diusung Sukarno. Oleh karena itu, kabinet Ali Sastroamidjojo II merupakan kabinet terakhir yang dibentuk berdasarkan mayoritas politik partai setelah pemilihan umum yang bebas^[6] hingga Kabinet Persatuan Nasional tahun 1999.

Galeri

Pengumuman
Pengumuman Kabinet Ali Sastroamidjojo II oleh Pemerintah.

Catatan

^ Kabinet ini demisioner sejak tanggal 14 Maret 1957 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1957.
^ ^a ^b ^c ^d ^e Terhitung mulai tanggal 9 Januari 1957 dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1957, memberhentikan dengan hormat Mr. Moh. Roem, Jusuf Wibisono, Prof. Mr. Muljatno, Suchjar Tedjasukmana, dan Ir. Pangeran Nur dari jabatannya masing-masing sebagai Wakil Perdana Menteri I, Menteri Keuangan, Menteri Kehakiman, Menteri Perhubungan, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga dan mengangkat Ir. Djuanda, R. Sunarjo, Prof. Mr. Agustinus Suhardi disamping jabatannya masing-masing sebagai Menteri Keuangan ad interim, Menteri Kehakiman ad interim, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga ad interim.
^ Terhitung mulai tanggal 28 Januari 1957, dengan Keputusan Presiden RI Nomor 26 Tahun 1957 tertanggal 26 Februari 1957 menetapkan Roeslan Abdulgani non aktif dari jabatannya sebagai Menteri Luar Negeri dan mengangkat Ali Sastroamidjojo disamping jabatannya sebagai Perdana Menteri menjabat sebagai Menteri Luar Negeri ad-interim.
^ ^a ^b Terhitung mulai tanggal 13 Maret 1957, dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1957 memberhentikan dengan hormat Soedibjo dan Sjech Marhaban dari jabatannya masing-masing sebagai Menteri Penerangan dan Menteri Muda Pertanian dan mengangkat Idham Chalid disamping jabatannya sebagai Wakil Perdana Menteri II menjabat sebagai Menteri Penerangan ad-interim.
^ Terhitung mulai tanggal 15 Januari 1957 dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1957 memberhentikan dengan hormat Rusli Abdul Wahid dari jabatannya sebagai Menteri Negara Urusan Umum.
^ Terhitung mulai tanggal 26 Desember 1956 dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1957 tertanggal 28 Januari 1957 memberhentikan dengan hormat Dahlan Ibrahim dari jabatannya sebagai Menteri Negara Urusan Bekas Pejuang Kemerdekaan.

Referensi

Buku

Simanjuntak, P. N. H. (2003), Kabinet-Kabinet Republik Indonesia: Dari Awal Kemerdekaan Sampai Reformasi, Jakarta: Djambatan

^ "Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 1956 Tanggal 24 Maret 1956 Tentang Pembentukan Kabinet Ali Sastroamidjojo"^{[pranala nonaktif permanen]}. sipuu.setkab.go.id. Diakses terakhir tanggal 29 Oktober 2018, jam 13:53 WITA.
^ "Sang Proklamator". Tokoh Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2017-06-02. Diakses tanggal 14 Juni 2017.
^ Merdeka: Bung Hatta terjepit Soekarno dan Soeharto Diarsipkan 2015-12-14 di Wayback Machine., diakses 13 Juni 2017
^ "Keppres No. 26 tahun 1957". Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 26 Februari 1957. Diakses tanggal 8 Oktober 2020.
^ Hakiki, Paizon (2014). Saiman, Marwoto; Suri, Syofyan, ed. Sistem Pemerintahan Pada Demokrasi Liberal Tahun 1949-1959 (PDF). hlm. 5. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2021-08-31.
^ Thoha, Miftah (2014). Birokrasi politik & pemilihan umum di Indonesia. Rawamangun, Jakarta: Kencana. ISBN 978-602-7985-97-1.

Pranala luar

(Indonesia) Profil Kabinet Ali Sastroamidjojo II pada situs web Sekretariat Kabinet Republik Indonesia
Marsono. 1987. Almanak Negara Republik Indonesia 1987. Jakarta: B.P. Alda

Kabinet Pemerintahan Indonesia
Didahului oleh: Kabinet Burhanuddin Harahap	Ali Sastroamidjojo II 1956–1957	Diteruskan oleh: Kabinet Djuanda

[Nama-2] Kabinet ini demisioner sejak tanggal 14 Maret 1957 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1957.

[Kabinet1-5] Terhitung mulai tanggal 9 Januari 1957 dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1957, memberhentikan dengan hormat Mr. Moh. Roem, Jusuf Wibisono, Prof. Mr. Muljatno, Suchjar Tedjasukmana, dan Ir. Pangeran Nur dari jabatannya masing-masing sebagai Wakil Perdana Menteri I, Menteri Keuangan, Menteri Kehakiman, Menteri Perhubungan, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga dan mengangkat Ir. Djuanda, R. Sunarjo, Prof. Mr. Agustinus Suhardi disamping jabatannya masing-masing sebagai Menteri Keuangan ad interim, Menteri Kehakiman ad interim, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga ad interim.

[Kabinet2-6] Terhitung mulai tanggal 28 Januari 1957, dengan Keputusan Presiden RI Nomor 26 Tahun 1957 tertanggal 26 Februari 1957 menetapkan Roeslan Abdulgani non aktif dari jabatannya sebagai Menteri Luar Negeri dan mengangkat Ali Sastroamidjojo disamping jabatannya sebagai Perdana Menteri menjabat sebagai Menteri Luar Negeri ad-interim.

[Kabinet3-8] Terhitung mulai tanggal 13 Maret 1957, dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1957 memberhentikan dengan hormat Soedibjo dan Sjech Marhaban dari jabatannya masing-masing sebagai Menteri Penerangan dan Menteri Muda Pertanian dan mengangkat Idham Chalid disamping jabatannya sebagai Wakil Perdana Menteri II menjabat sebagai Menteri Penerangan ad-interim.

[Kabinet4-9] Terhitung mulai tanggal 15 Januari 1957 dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1957 memberhentikan dengan hormat Rusli Abdul Wahid dari jabatannya sebagai Menteri Negara Urusan Umum.

[Kabinet5-10] Terhitung mulai tanggal 26 Desember 1956 dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1957 tertanggal 28 Januari 1957 memberhentikan dengan hormat Dahlan Ibrahim dari jabatannya sebagai Menteri Negara Urusan Bekas Pejuang Kemerdekaan.

[1] "Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 1956 Tanggal 24 Maret 1956 Tentang Pembentukan Kabinet Ali Sastroamidjojo"^{[pranala nonaktif permanen]}. sipuu.setkab.go.id. Diakses terakhir tanggal 29 Oktober 2018, jam 13:53 WITA.

[3] "Sang Proklamator". Tokoh Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2017-06-02. Diakses tanggal 14 Juni 2017.

[4] Merdeka: Bung Hatta terjepit Soekarno dan Soeharto Diarsipkan 2015-12-14 di Wayback Machine., diakses 13 Juni 2017

[7] "Keppres No. 26 tahun 1957". Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 26 Februari 1957. Diakses tanggal 8 Oktober 2020.

[11] Hakiki, Paizon (2014). Saiman, Marwoto; Suri, Syofyan, ed. Sistem Pemerintahan Pada Demokrasi Liberal Tahun 1949-1959 (PDF). hlm. 5. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2021-08-31.

[12] Thoha, Miftah (2014). Birokrasi politik & pemilihan umum di Indonesia. Rawamangun, Jakarta: Kencana. ISBN 978-602-7985-97-1.

[1]

[a]

[2]

[3]

[b]

[c]

[4]

[d]

[e]

[f]

[5]

[6]

l b s Kabinet pemerintahan Indonesia
Era perjuangan kemerdekaan	Presidensial Sjahrir I Sjahrir II Sjahrir III Amir Sjarifuddin I Amir Sjarifuddin II Hatta I Darurat Hatta II
Era demokrasi parlementer	RIS (RI: Susanto · Halim) Natsir Sukiman-Suwirjo Wilopo Ali Sastroamidjojo I Burhanuddin Harahap Ali Sastroamidjojo II Djuanda
Era demokrasi terpimpin	Kerja I Kerja II Kerja III Kerja IV Dwikora I Dwikora II Dwikora III Ampera I Ampera II
Era Orde Baru	Pembangunan I Pembangunan II Pembangunan III Pembangunan IV Pembangunan V Pembangunan VI Pembangunan VII
Era reformasi	Reformasi Pembangunan Persatuan Nasional Gotong Royong Indonesia Bersatu I Indonesia Bersatu II Kerja Indonesia Maju Merah Putih
Lihat pula: Kementerian Indonesia