Lompat ke isi

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia: Perbedaan antara revisi

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Konten dihapus Konten ditambahkan
Dhmz2 (bicara | kontrib)
Tidak ada ringkasan suntingan
Aksara tradisional
Tag: VisualEditor Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
 
(210 revisi antara oleh lebih dari 100 100 pengguna tak ditampilkan)
Baris 1: Baris 1:
{{Infobox government agency
'''Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia''' atau '''PPKI''' adalah panitia yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, sebelum panitia ini terbentuk, sebelumnya telah berdiri [[BPUPKI]] namun karena dianggap terlalu cepat ingin melaksanakan proklamasi kemerdekaan, maka Jepang membubarkannya dan membentuk '''Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia''' (PPKI)([[:ja:独立準備委員会]]),Dokuritsu Junbi Iinkai atau Komite Persiapan Kemerdekaan) pada tanggal [[7 Agustus]] [[1945]] yang diketuai oleh [[Soekarno|Ir. Soekarno]]. Badan ini merupakan badan yang dibentuk sebelum [[Majelis Permusyawaratan Rakyat|MPR]] dibentuk.<ref>http://www.jakarta.go.id/jakv1/encyclopedia/detail/2145} </ref>.
| name = Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
| native_name_a = 獨立準備委員會
| native_name_r = Dokuritsu Junbi Inkai
| image = PPKI.jpg
| image_size = 250px
| image_caption = Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945
| image_alt = Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945
| formed = {{Start date|1945|8|7}}
| preceding1 = [[Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan]]
| dissolved = {{Start date|1945|8|29}}
| superseding1 = [[Komite Nasional Indonesia Pusat]]
| chief1_name = [[Soekarno]]
| chief1_position = Ketua
| chief2_name = [[Mohammad Hatta]]
| chief2_position = Wakil Ketua
}}
'''Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia''' (disingkat '''PPKI''', [[bahasa Jepang]]: 獨立準備委員會, ''Dokuritsu Junbi Iinkai'') adalah panitia yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Panitia ini dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 untuk menggantikan [[Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan]] (BPUPK), serta diketuai oleh [[Soekarno|Ir. Soekarno]]. Izin pembentukan badan ini diberikan oleh [[Hisaichi Terauchi]], seorang [[marsekal]] Jepang yang berada di [[Saigon]].{{sfn|Kahin|1952|pp=127}}

== Tanggal pembentukan ==
Menurut Mohammad Yamin, PPKI didirikan pada 18 Agustus 1945. Namun, hal ini dibantah oleh A. B. Kusuma yang berhasil memperoleh dokumen otentik [[Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan]] dan PPKI. Menurut Kusuma, pada tanggal 18 Agustus 1945, Jepang baru memberikan izin untuk mendirikan PPKI. PPKI sendiri baru dibentuk secara resmi pada tanggal 12 Agustus 1945 setelah Marsekal [[Hisaichi Terauchi]] menyatakan bahwa pemerintah Jepang menyetujui pendirian PPKI dan mengangkat [[Soekarno]] sebagai ketuanya.<ref>A.B. Kusuma, ''Lahirnya Undang-undang Dasar 1945'', Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta 2009, hlm. 13.</ref>


== Keanggotaan ==
== Keanggotaan ==
{{utama|Daftar anggota BPUPKI-PPKI}}
{{utama|Daftar anggota BPUPKI-PPKI}}
Pada awalnya PPKI beranggotakan 21 orang (12 orang dari [[Jawa]], 3 orang dari [[Sumatra]], 2 orang dari [[Sulawesi]], 1 orang dari [[Kalimantan]], 1 orang dari [[Nusa Tenggara]], 1 orang dari [[Maluku]], 1 orang dari golongan [[Tionghoa]]). Susunan awal anggota PPKI adalah sebagai berikut<ref>http://inzpirasikuw.blogspot.com/2010/07/pembentukan-dokuritsu-zyunbi-inkai.html</ref > <ref>http://ngada.org/ppki1-1945.htm</ref>:
Pada awalnya PPKI beranggotakan 21 orang (12 orang dari [[Jawa]], 3 orang dari [[Sumatra]], 2 orang dari [[Sulawesi]], 1 orang dari [[Kalimantan]], 1 orang dari [[Nusa Tenggara]], 1 orang dari [[Maluku]], 1 orang dari golongan [[Tionghoa]]). Susunan awal anggota PPKI adalah sebagai berikut:<ref name="Tana Ngada">{{cite web | title=Pembentukan PPKI | website=Tana Ngada | url=http://ngada.org/ppki1-1945.htm | language= | Access ifa=21 Januari 2016}}</ref>
# [[Soekarno|Ir. Soekarno]] (Ketua)
# [[Soekarno|Ir. Soekarno]] (Ketua)
# [[Mohammad Hatta|Drs. Moh. Hatta]] (Wakil Ketua)
# [[Mohammad Hatta|Drs. Moh. Hatta]] (Wakil Ketua)
# [[Soepomo|Prof. Mr. Dr. Soepomo]] (Anggota)
# [[Soepomo|Prof. Mr. Dr. Soepomo]] (anggota)
# [[Radjiman Wedyodiningrat|KRT Radjiman Wedyodiningrat]] (Anggota)
# [[Radjiman Wedyodiningrat|KRT Radjiman Wedyodiningrat]] (anggota)
# [[Soeroso|R. P. Soeroso]] (Anggota)
# [[Soeroso|R. P. Soeroso]] (anggota)
# [[Mas Sutardjo Kertohadikusumo|Soetardjo Kartohadikoesoemo]] (Anggota)
# [[Mas Sutardjo Kertohadikusumo|Soetardjo Kartohadikoesoemo]] (anggota)
# Kiai [[Abdoel Wachid Hasjim]] (Anggota)
# [[Abdoel Wachid Hasjim]] (anggota)
# [[Ki Bagus Hadikusumo]] (Anggota)
# [[Ki Bagus Hadikusumo]] (anggota)
# [[Otto Iskandardinata]] (Anggota)
# [[Otto Iskandardinata]] (anggota)
# [[Abdoel Kadir]] (Anggota)
# [[Abdoel Kadir]] (anggota)
# [[Pangeran Soerjohamidjojo]] (Anggota)
# [[Pangeran Soerjohamidjojo]] (anggota)
# [[Pangeran Poerbojo]] (Anggota)
# [[Pangeran Poeroebojo]] (anggota)
# [[Mohammad Amir|Dr. Mohammad Amir]] (Anggota)
# [[Mohammad Amir|Dr. Mohammad Amir]] (anggota)
# [[Mr. Abdul Maghfar]] (Anggota)
# Mr. Abdul Abbas (anggota)
# [[Teuku Mohammad Hasan|Mr. Teuku Mohammad Hasan]] (Anggota)
# [[Teuku Mohammad Hasan]] (anggota)
# [[GSSJ Ratulangi]] (anggota)
# Dr. [[GSSJ Ratulangi]] (Anggota)<ref>https://laniratulangi.wordpress.com/2011/08/16/sam-ratulangie-di-panitia-persiapan-kemerdekaan-indonesia/</ref>
# [[Andi Pangerang]] (Anggota)
# [[Andi Pangerang Petta Rani|Andi Pangerang]] (anggota)
# [[A.H. Hamidan]] (Anggota)
# [[A.A. Hamidhan]] (anggota)
# [[I Gusti Ketut Pudja|I Goesti Ketoet Poedja]] (Anggota)
# [[I Gusti Ketut Pudja|I Goesti Ketoet Poedja]] (anggota)
# [[Johannes Latuharhary|Mr. Johannes Latuharhary]] (Anggota)
# [[Johannes Latuharhary|Mr. Johannes Latuharhary]] (anggota)
# Drs. [[Yap Tjwan Bing]] (Anggota)
# [[Yap Tjwan Bing]] (anggota)


Selanjutnya tanpa sepengetahuan [[Jepang]], keanggotaan bertambah 6 yaitu<ref>http://wikandatu.blogspot.com/2009/08/ppki-panitia-persiapan-kemerdekaan.html} </ref> :
Selanjutnya tanpa sepengetahuan [[Jepang]], keanggotaan bertambah 6 yaitu:
# [[Achmad Soebardjo]] (Penasehat)
# [[Achmad Soebardjo]] (Penasihat)
# [[Sajoeti Melik]] (Anggota)
# [[Sajoeti Melik]] (anggota)
# [[Ki Hadjar Dewantara]] (Anggota)
# [[Ki Hadjar Dewantara]] (anggota)
# [[R.A.A. Wiranatakoesoema]] (Anggota)
# [[Wiranatakoesoema V|R.A.A. Wiranatakoesoema]] (anggota)
# [[Kasman Singodimedjo]] (Anggota)
# [[Kasman Singodimedjo]] (anggota)
# [[Iwa Koesoemasoemantri]] (Anggota)
# [[Iwa Koesoemasoemantri]] (anggota)
Tanggal [[8 Agustus]] 1945, sebagai pimpinan PPKI yang baru, [[Soekarno]], [[Mohammad Hatta|Hatta]] dan [[Radjiman Wedyodiningrat]] diundang ke [[Dalat]] untuk bertemu [[Marsekal Terauchi]].


== Persidangan ==
== Sidang-Sidang PPKI ==
===Sidang 18 Agustus 1945===
Tanggal [[8 Agustus]] [[1945]], sebagai pimpinan PPKI yang baru, [[Soekarno]], [[Hatta]] dan [[Radjiman Wedyodiningrat]] diundang ke [[Dalat]] untuk bertemu [[Marsekal Terauchi]]. Setelah pertemuan tersebut, PPKI tidak dapat bertugas karena para pemuda mendesak agar proklamasi kemerdekaan tidak dilakukan atas nama PPKI, yang dianggap merupakan alat buatan Jepang. Bahkan rencana rapat [[16 Agustus]] [[1945]] tidak dapat terlaksana karena terjadi [[peristiwa Rengasdengklok]]<ref> http://www.eocommunity.com/showthread.php?tid=21624 </ref>.
{{Main|Pemilihan Presiden Indonesia 1945}}
* Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 dan dasar negara Pancasila.
* Memilih dan mengangkat [[Soekarno]] sebagai Presiden dan [[Mohammad Hatta|Drs. Mohammad Hatta]] sebagai Wakil Presiden.
* Tugas Presiden sementara dibantu oleh Komite Nasional Indonesia Pusat sebelum dibentuknya [[MPR]] dan [[DPR]].
<!--Di samping itu, hal yang dibahas dan diubah dalam sidang tersebut antara lain:


# Kata Mukadimah diganti menjadi kata Pembukaan
=== Sidang 18 Agustus 1945 ===
# Sila pertama yaitu "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" diganti menjadi "ketuhanan yang maha esa"
[[File:Sidang BPUPKI - 3.jpg|thumb|300px|''Persidangan resmi '''PPKI''''' pada tanggal [[18 Agustus]] [[1945]]]]
# Pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi "Negara berdasar atas Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" diganti menjadi pasal 29 UUD 1945 yaitu "Nagara berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa"
Setelah proklamasi, pada tanggal [[18 Agustus]] [[1945]], PPKI mengadakan sidang di bekas Gedung Road van Indie di Jalan Pejambon – [[Jakarta]].<ref>http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=19&Itemid=33</ref>
# Pada Pasal 6 Ayat (1) yang semula berbunyi ''Presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam'' diganti menjadi ''Presiden ialah orang Indonesia asli''.-->


==== Mengesahkan [[Undang-Undang Dasar 1945]] ====
===Sidang 19 Agustus 1945===
PPKI mengadakan sidang kedua pada tanggal [[19 Agustus]] 1945.
Sebelum disahkan, terdapat perubahan dalam UUD 1945, yaitu:
# Kata ''Muqaddimah'' diganti dengan kata ''Pembukaan''.
# Pada pembukaan alinea keempat anak kalimat ''Ketuhanan, dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya'' diganti dengan ''Ketuhanan yang Maha Esa''.
# Pada pembukaan alinea keempat anak kalimat ''Menurut kemanusiaan yang adil dan beradab'' diganti menjadi ''Kemanusiaan yang adil dan beradab''.
# Pada Pasal 6 Ayat (1) yang semula berbunyi ''Presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam'' diganti menjadi ''Presiden ialah orang Indonesia asli''.


* Membentuk 12 Kementerian dan 4 Menteri [[Negara]]
==== Memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden ====
* Membentuk Pemerintahan Daerah. [[Indonesia]] dibagi menjadi 8 [[provinsi]] yang dipimpin oleh seorang [[gubernur]].
Pemilihan Presiden dan Wakil Presidan dilakukan dengan aklamasi atas usul dari [[Otto Iskandardinata]] dan mengusulkan agar [[Ir. Soekarno]] menjadi presiden dan [[Moh. Hatta]] sebagai wakil presiden. Usul ini diterima oleh seluruh anggota PPKI.


==== Tugas Presiden sementara dibantu oleh Komite Nasional sebelum dibentuknya [[MPR]] dan [[DPR]] ====
{{utama|Komite Nasional Indonesia Pusat}}

=== Sidang 19 Agustus 1945 ===
PPKI mengadakan sidang kedua pada tanggal [[19 Agustus]] [[1945]].<ref> http://hendrysuwarno.wordpress.com/bpupki-ppki/</ref>

==== Membentuk 12 Kementerian dan 4 Menteri Negara ====
{{utama|Kabinet Presidensial}}

==== Membentuk Pemerintahan Daerah ====
Indonesia dibagi menjadi 8 provinsi yang dipimpin oleh seorang gubernur.
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
Baris 69: Baris 82:
|-
|-
| 1
| 1
| <center>[[Sumatera]]
| <center>[[Berkas:Mr T.M. Hasan.jpg|100px]]{{br}}[[Teuku Muhammad Hasan|Mr. Teuku Muhammad Hasan]]
|-
| 2
| <center>[[Jawa Barat]]
| <center>[[Jawa Barat]]
| <center>[[Berkas:SUTARDJO KARTOHADIKUSUMO.jpg|100px]]{{br}}[[Mas Sutardjo Kertohadikusumo]]
| <center>[[Berkas:SUTARDJO KARTOHADIKUSUMO.jpg|100px]]{{br}}[[Mas Sutardjo Kertohadikusumo]]
|-
|-
| 3
| 2
| <center>[[Jawa Tengah]]
| <center>[[Jawa Tengah]]
| <center>[[Berkas:Raden panji suroso.jpg|100px]]{{br}}[[Soeroso|Raden Pandji Soeroso]]
| <center>[[Berkas:Raden panji suroso.jpg|100px]]{{br}}[[Soeroso|Raden Pandji Soeroso]]
|-
|-
| 4
| 3
| <center>[[Jawa Timur]]
| <center>[[Jawa Timur]]
| <center>[[Berkas:RT-Soerjo.jpg|100px]]{{br}}[[Suryo|R. M. T. Ario Soerjo]]
| <center>[[Berkas:RT-Soerjo.jpg|100px]]{{br}}[[Suryo|R. M. T. Ario Soerjo]]
|-
| 4
| <center>[[Sumatra]]
| <center>[[Berkas:Mr T.M. Hasan.jpg|100px]]{{br}}[[Teuku Muhammad Hasan|Mr. Teuku Muhammad Hasan]]
|-
|-
| 5
| 5
| <center>[[Sunda Kecil]]
| <center>[[Borneo]]
| <center>[[Berkas:I Gusti Ketut Pudja - cropped.jpg|100px]]{{br}}[[I Gusti Ketut Pudja]]
| <center>[[Berkas:Pangeran Moh. Noor.jpg|100px]]{{br}}[[Pangeran Muhammad Noor|Ir. H. Pangeran Muhammad Noor]]
|-
|-
| 6
| 6
| <center>[[Maluku]]
| <center>[[Berkas:J Latuharhary.jpg|100px]]{{br}}[[Latuharhary|Mr. Johannes Latuharhary]]
|-
| 7
| <center>[[Sulawesi]]
| <center>[[Sulawesi]]
| <center>[[Berkas:Sam Ratulangi.jpg|100px]]{{br}}[[G.S.S.J. Ratulangi|Dr. G. S. S. Jacob Ratulangi]]
| <center>[[Berkas:Sam Ratulangi.jpg|100px]]{{br}}[[G.S.S.J. Ratulangi|Dr. G. S. S. Jacob Ratulangi]]
|-
| 7
| <center>[[Maluku]]
| <center>[[Berkas:Portrait of Johannes Latuharhary.jpg|100px]]{{br}}[[Latuharhary|Mr. Johannes Latuharhary]]
|-
|-
| 8
| 8
| <center>[[Borneo]]
| <center>[[Sunda Kecil]]
| <center>[[Berkas:Pangeran Moh. Noor.jpg|100px]]{{br}}[[Pangeran Muhammad Noor|Ir. H. Pangeran Muhammad Noor]]
| <center>[[Berkas: I Gusti Ketut Pudja as the Governor of Lesser Sunda.jpg|100px]]{{br}}[[I Gusti Ketut Pudja]]
|}
|}


=== Sidang 22 Agustus 1945 ===
=== ''Sidang 22 Agustus 1945'' ===

==== Membentuk Komite Nasional Indonesia ====
==== 1. Membentuk Komite Nasional Indonesia ====
{{utama|Komite Nasional Indonesia Pusat}}
{{utama|Komite Nasional Indonesia Pusat}}


==== Membentuk Partai Nasional Indonesia ====
==== 2. Membentuk Partai Nasional Indonesia ====
{{utama|Partai Nasional Indonesia}}
{{utama|Partai Nasional Indonesia}}


==== Membentuk Badan Keamanan Rakyat ====
==== 3. Membentuk Badan Keamanan Rakyat ====
Pembentukan [[Badan Keamanan Rakyat]] (BKR) bertujuan agar tidak memancing permusuhan dengan tentara asing di Indonesia. Anggota BKR adalah himpunan bekas anggota [[Pembela Tanah Air|PETA]], [[Heiho]], Seinendan, [[Keibodan]], dan semacamnya.
Pembentukan [[Badan Keamanan Rakyat]] ([[Badan Keamanan Rakyat|BKR]]) bertujuan agar tidak memancing permusuhan dengan tentara asing di Indonesia. Anggota BKR adalah himpunan bekas anggota [[Pembela Tanah Air|PETA]], [[Heiho]], Seinendan, [[Keibodan]], dan semacamnya.


== Notes ==
== Lihat pula ==
* [[PPPKI]]
{{reflist}}
* [[BPUPKI]]
* [[Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945]]


== Referensi ==
== Referensi ==
{{reflist}}
{{reflist}}

*[[Achmad Soebardjo]].(1970). Lahirnja Republik Indonesia. Jakarta Times. Jakarta.
== Bacaan terkait ==
*Genzo Oku. Tranlated.(1973). Achmad Soebardjo. Indonesia No Dokuritsu To Kakumei. Ryukeishosha. Tokyo.
* [[Achmad Soebardjo]].(1970). Lahirnja Republik Indonesia. Jakarta Times. Jakarta.
* Genzo Oku. Tranlated.(1973). Achmad Soebardjo. Indonesia No Dokuritsu To Kakumei. Ryukeishosha. Tokyo.
* {{cite book|last=Kahin|first=George McTurnan|title=Nationalism and Revolution in Indonesia|url=https://archive.org/details/nationalismrevol0000kahi|date=1952|publisher=Cornell University Press|isbn=0-8014-9108-8|ref=harv}}


{{Pancasila Indonesia}}
{{Pancasila Indonesia}}
Baris 123: Baris 142:
[[Kategori:Sejarah Indonesia| ]]
[[Kategori:Sejarah Indonesia| ]]
[[Kategori:PPKI]]
[[Kategori:PPKI]]
[[Kategori:Pendirian tahun 1945 di Indonesia]]

Revisi terkini sejak 4 September 2024 12.09

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
獨立準備委員會
Dokuritsu Junbi Inkai
Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945
Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945
Informasi lembaga
Dibentuk7 Agustus 1945 (1945-08-07)
Nomenklatur lembaga sebelumnya
Dibubarkan29 Agustus 1945 (1945-08-29)
Lembaga pengganti
Pejabat eksekutif

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (disingkat PPKI, bahasa Jepang: 獨立準備委員會, Dokuritsu Junbi Iinkai) adalah panitia yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Panitia ini dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 untuk menggantikan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK), serta diketuai oleh Ir. Soekarno. Izin pembentukan badan ini diberikan oleh Hisaichi Terauchi, seorang marsekal Jepang yang berada di Saigon.[1]

Tanggal pembentukan

[sunting | sunting sumber]

Menurut Mohammad Yamin, PPKI didirikan pada 18 Agustus 1945. Namun, hal ini dibantah oleh A. B. Kusuma yang berhasil memperoleh dokumen otentik Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan dan PPKI. Menurut Kusuma, pada tanggal 18 Agustus 1945, Jepang baru memberikan izin untuk mendirikan PPKI. PPKI sendiri baru dibentuk secara resmi pada tanggal 12 Agustus 1945 setelah Marsekal Hisaichi Terauchi menyatakan bahwa pemerintah Jepang menyetujui pendirian PPKI dan mengangkat Soekarno sebagai ketuanya.[2]

Keanggotaan

[sunting | sunting sumber]

Pada awalnya PPKI beranggotakan 21 orang (12 orang dari Jawa, 3 orang dari Sumatra, 2 orang dari Sulawesi, 1 orang dari Kalimantan, 1 orang dari Nusa Tenggara, 1 orang dari Maluku, 1 orang dari golongan Tionghoa). Susunan awal anggota PPKI adalah sebagai berikut:[3]

  1. Ir. Soekarno (Ketua)
  2. Drs. Moh. Hatta (Wakil Ketua)
  3. Prof. Mr. Dr. Soepomo (anggota)
  4. KRT Radjiman Wedyodiningrat (anggota)
  5. R. P. Soeroso (anggota)
  6. Soetardjo Kartohadikoesoemo (anggota)
  7. Abdoel Wachid Hasjim (anggota)
  8. Ki Bagus Hadikusumo (anggota)
  9. Otto Iskandardinata (anggota)
  10. Abdoel Kadir (anggota)
  11. Pangeran Soerjohamidjojo (anggota)
  12. Pangeran Poeroebojo (anggota)
  13. Dr. Mohammad Amir (anggota)
  14. Mr. Abdul Abbas (anggota)
  15. Teuku Mohammad Hasan (anggota)
  16. GSSJ Ratulangi (anggota)
  17. Andi Pangerang (anggota)
  18. A.A. Hamidhan (anggota)
  19. I Goesti Ketoet Poedja (anggota)
  20. Mr. Johannes Latuharhary (anggota)
  21. Yap Tjwan Bing (anggota)

Selanjutnya tanpa sepengetahuan Jepang, keanggotaan bertambah 6 yaitu:

  1. Achmad Soebardjo (Penasihat)
  2. Sajoeti Melik (anggota)
  3. Ki Hadjar Dewantara (anggota)
  4. R.A.A. Wiranatakoesoema (anggota)
  5. Kasman Singodimedjo (anggota)
  6. Iwa Koesoemasoemantri (anggota)

Tanggal 8 Agustus 1945, sebagai pimpinan PPKI yang baru, Soekarno, Hatta dan Radjiman Wedyodiningrat diundang ke Dalat untuk bertemu Marsekal Terauchi.

Sidang-Sidang PPKI

[sunting | sunting sumber]

Sidang 18 Agustus 1945

[sunting | sunting sumber]
  • Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 dan dasar negara Pancasila.
  • Memilih dan mengangkat Soekarno sebagai Presiden dan Drs. Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden.
  • Tugas Presiden sementara dibantu oleh Komite Nasional Indonesia Pusat sebelum dibentuknya MPR dan DPR.

Sidang 19 Agustus 1945

[sunting | sunting sumber]

PPKI mengadakan sidang kedua pada tanggal 19 Agustus 1945.

No. Provinsi Nama Gubernur
1
Jawa Barat

Mas Sutardjo Kertohadikusumo
2
Jawa Tengah

Raden Pandji Soeroso
3
Jawa Timur

R. M. T. Ario Soerjo
4
Sumatra

Mr. Teuku Muhammad Hasan
5
Borneo

Ir. H. Pangeran Muhammad Noor
6
Sulawesi

Dr. G. S. S. Jacob Ratulangi
7
Maluku

Mr. Johannes Latuharhary
8
Sunda Kecil

I Gusti Ketut Pudja

Sidang 22 Agustus 1945

[sunting | sunting sumber]

1. Membentuk Komite Nasional Indonesia

[sunting | sunting sumber]

2. Membentuk Partai Nasional Indonesia

[sunting | sunting sumber]

3. Membentuk Badan Keamanan Rakyat

[sunting | sunting sumber]

Pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR) bertujuan agar tidak memancing permusuhan dengan tentara asing di Indonesia. Anggota BKR adalah himpunan bekas anggota PETA, Heiho, Seinendan, Keibodan, dan semacamnya.

Lihat pula

[sunting | sunting sumber]

Referensi

[sunting | sunting sumber]
  1. ^ Kahin 1952, hlm. 127.
  2. ^ A.B. Kusuma, Lahirnya Undang-undang Dasar 1945, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta 2009, hlm. 13.
  3. ^ "Pembentukan PPKI". Tana Ngada. 

Bacaan terkait

[sunting | sunting sumber]