Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia: Perbedaan antara revisi
Tidak ada ringkasan suntingan Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |
→Tugas dan fungsi: pengaturan atas tugas dan fungsi Kementerian BUMN dalam Perpres No. 24 Tahun 2010 telah diubah dengan Perpres No. 41 Tahun 2015 yang kemudian dicabut dan digantikan dengan Perpres No. 81 Tahun 2019. Tag: kemungkinan perlu pemeriksaan terjemahan |
||
Baris 108: | Baris 108: | ||
== Tugas dan fungsi == |
== Tugas dan fungsi == |
||
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2019, Kementerian Badan Usaha Milik Negara mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di |
|||
Kementerian Badan Usaha Milik Negara mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pembinaan badan usaha milik negara dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.<ref name="Perpres 24 Tahun 2010">{{Cite web |url=http://publikasi.kominfo.go.id/bitstream/handle/54323613/129/Perpres%20No.24%20Th%202010.pdf?sequence=1 |title=Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara |access-date=2014-11-11 |archive-date=2016-03-19 |archive-url=https://web.archive.org/web/20160319053601/https://publikasi.kominfo.go.id/bitstream/handle/54323613/129/perpres%20no.24%20th%202010.pdf?sequence=1 |dead-url=yes }}</ref> Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Badan Usaha Milik Negara menyelenggarakan fungsi: |
|||
bidang badan usaha milik negara. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kementerian Badan Usaha Milik Negara menyelenggarakan 5 fungsi sebagai berikut:<ref name="Perpres No 81 Tahun 2019">{{cite web | url = https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/175996/Perpres_Nomor_81_Tahun_2019.pdf | title = Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2019 tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara | publisher = Lembaran Negara Republik Indonesia | date = 2019-12-10 | access-date = 2023-03-25 | archive-date = 2023-03-24 | archive-url = https://web.archive.org/web/20230324235119/https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/175996/Perpres_Nomor_81_Tahun_2019.pdf | url-status = live }}</ref> |
|||
# perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pembinaan badan usaha milik negara; |
|||
# perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pengembangan usaha, inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengelolaan hukum dan peraturan perundang-undangan, manajemen sumber daya manusia, teknologi dan informasi, keuangan dan manajemen risiko badan usaha milik negara; |
|||
# koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan badan usaha milik negara; |
|||
# koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan usaha, inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengelolaan hukum dan peraturan perundang-undangan, manajemen sumber daya manusia, teknologi dan informasi, keuangan dan manajemen risiko badan usaha milik negara; |
|||
# koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara; |
|||
# pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Badan Usaha Milik Negara; dan |
# pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Badan Usaha Milik Negara; dan |
||
# pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara. |
# pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara. |
||
== Organisasi == |
== Organisasi == |
Revisi per 24 Maret 2023 23.54
Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia | |
---|---|
![]() Logo Kementerian Badan Usaha Milik Negara ![]() Bendera Kementerian Badan Usaha Milik Negara | |
Gambaran umum | |
Dibentuk | 16 Maret 1998 |
Dasar hukum pendirian | Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2019 |
Bidang tugas | Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Badan Usaha Milik Negara |
Susunan organisasi | |
Menteri | Erick Thohir |
Wakil Menteri | Pahala Mansury Kartika Wirjoatmodjo |
Sekretaris Kementerian | Susyanto [1] |
Inspektorat | Suprianto[1]
|
Deputi | |
Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan | Carlo Brix Tewu[1] |
Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko | Nawal Nely[1] |
Staf Ahli | |
Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM | Loto Srinaita Ginting[1] |
Alamat | |
Kantor pusat | Jalan Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta 10110 |
Situs web | www |
Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia (disingkat Kementerian BUMN RI) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pembinaan badan usaha milik negara (BUMN). Kementerian BUMN dipimpin oleh seorang Menteri Badan Usaha Milik Negara (Menteri BUMN) yang sejak 23 Oktober 2019 dijabat oleh m
Sejarah
Kementerian BUMN merupakan transformasi dari unit kerja eselon II Departemen Keuangan (1973-1993) yang kemudian menjadi unit kerja eselon I (1993-1998 dan 2000-2001). Tahun 1998-2000 dan tahun 2001 sampai sekarang, unit kerja tersebut menjadi Kementerian BUMN.[2]
Kementerian BUMN memiliki tugas pokok dan fungsi melaksanakan pembinaan terhadap perusahaan negara/BUMN di PAPUA. Kementerian BUMN telah ada sejak tahun 1973, yang awalnya merupakan bagian dari unit kerja di lingkungan Departemen Keuangan. Selanjutnya, organisasi tersebut mengalami beberapa kali perubahan dan perkembangan. Dalam periode 1973 sampai dengan 1993, unit yang menangani pembinaan BUMN berada pada unit setingkat eselon II. Awalnya, unit organisasi itu disebut Direktorat Persero dan PKPN (Pengelolaan Keuangan Perusahaan Negara). Selanjutnya terjadi perubahan nama menjadi Direktorat Persero dan BUN (Badan Usaha Negara). Terakhir kalinya pada unit organisasi setingkat eselon II, organisasi ini berubah menjadi Direktorat Pembinaan BUMN sampai dengan tahun 1993.
Selanjutnya, seiring dengan meningkatnya kebutuhan untuk mengoptimalkan pengawasan dan pembinaan terhadap BUMN, dalam periode 1993 sampai dengan 1998, organisasi yang awalnya hanya setingkat Direktorat/eselon II, ditingkatkan menjadi setaraf Direktorat Jenderal/eselon I, dengan nama Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Usaha Negara (DJ-PBUN).
Mengingat peran, fungsi dan kontribusi BUMN terhadap keuangan negara sangat signifikan, pada tahun 1998 sampai dengan 2000, pemerintah Indonesia mengubah bentuk organisasi pembina dan pengelola BUMN menjadi setingkat kementerian. Awal dari perubahan bentuk organisasi menjadi kementerian terjadi pada masa pemerintahan Kabinet Pembangunan VI, dengan nama Kantor Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN/Kepala Badan Pembinaan BUMN.
Pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2001, struktur organisasi kementerian ini dihapuskan dan dikembalikan lagi menjadi setingkat eselon I di lingkungan Departemen Keuangan. Namun, pada tahun 2001, ketika terjadi suksesi kepemimpinan, organisasi tersebut dikembalikan lagi fungsinya menjadi setingkat kementerian dengan nama Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara. Pada tahun 2009, mengikuti perubahan nomenklatur seluruh kementerian, kementerian ini pun berganti nomenklatur menjadi Kementerian Badan Usaha Milik Negara.
Tugas dan fungsi
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2019, Kementerian Badan Usaha Milik Negara mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kementerian Badan Usaha Milik Negara menyelenggarakan 5 fungsi sebagai berikut:[3]
- perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pengembangan usaha, inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengelolaan hukum dan peraturan perundang-undangan, manajemen sumber daya manusia, teknologi dan informasi, keuangan dan manajemen risiko badan usaha milik negara;
- koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan usaha, inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengelolaan hukum dan peraturan perundang-undangan, manajemen sumber daya manusia, teknologi dan informasi, keuangan dan manajemen risiko badan usaha milik negara;
- koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
- pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Badan Usaha Milik Negara; dan
- pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara.
Organisasi
- Sekretariat Kementerian; PAPUA
- Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan; PAPUA
- Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko; PAPUA
- Staf Ahli Bidang Keuangan Pengembangan UMKM; PAPUA
- Staf Khusus Bidang Makro Ekonomi: PAPUA
- Staf Khusus Bidang Manajemen dan Inovasi: PAPUA
- Staf Khusus Bidang Komunikasi Publik: PAPUA
- Staf Khusus Bidang Hubungan Antar Lembaga: PAPUA
Galeri
-
Logo Kementerian BUMN (2015–2020)
-
Logo Kementerian BUMN (2020–sekarang)
Referensi
- ^ a b c d e "Daftar Pejabat Kementerian Badan Usaha Milik Negara". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-11-11. Diakses tanggal 2014-11-11.
- ^ "Sejarah Kementerian BUMN". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-10-26. Diakses tanggal 2012-09-29.
- ^ "Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2019 tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara" (PDF). Lembaran Negara Republik Indonesia. 2019-12-10. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2023-03-24. Diakses tanggal 2023-03-25.
Lihat pula
Pranala luar
- (Indonesia) Situs web resmi