Pengadilan Tindak Pidana Korupsi: Perbedaan antara revisi

← Revisi sebelumnya Revisi selanjutnya →

Konten dihapus Konten ditambahkan

Sebaris

Revisi per 10 Maret 2016 07.55

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (disingkat Pengadilan Tipikor) adalah Pengadilan Khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi ,^[1]. Saat ini Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah dibentuk di setiap Pengadilan Negeri yang berkedudukan di ibukota provinsi. ^[2]

Tempat kedudukan

Pada awalnya, Pengadilan Tipikor hanya dibentuk di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia ^[3]Kesalahan pengutipan: Parameter dalam tag <ref> tidak sah;^[4]. Setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009, Pengadilan Tipikor dibentuk pada setiap Pengadilan Negeri di ibu kota provinsi yang meliputi daerah hukum provinsi yang bersangkutan^[5]. Untuk provinsi DKI Jakarta, Pengadilan Tipikor dibentuk di PN Jakarta Pusat dan meliputi wilayah hukum DKI Jakarta^[1]

Kewenangan

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara:

tindak pidana korupsi;
tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi; dan/atau
tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi.

Khusus untuk Pengadilan Tipikor di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia di luar wilayah negara Republik Indonesia^[1].

Susunan Pengadilan

Susunan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terdiri atas:

Pimpinan
Hakim
Panitera.

Pimpinan

Pimpinan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua. Ketua dan wakil ketua pengadilan Tipikor adalah ketua dan wakil ketua pengadilan negeri. Ketua bertanggung jawab atas administrasi dan pelaksanaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Hakim

Hakim Pengadilan Tipikor terdiri dari hakim karir dan hakim ad hock. Hakim karir ditetapkan oleh Mahkamah Agung Indonesia dan selama menangani perkara tindak pidana korupsi dibebaskan dari tugasnya untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara lain. Sementara hakim ad hock diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung. Hakim ad hoc diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Daftar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

No	Pengadilan	Daerah Hukum	Dasar Hukum Pembentukan	Banding
1	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	DKI Jakarta	Keputusan Presiden No. 59 Tahun 2004	Pengadilan Tinggi Jakarta
2	Pengadilan Negeri Bandung		Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 191/KMA/SK/XII/2010
3	Pengadilan Negeri Semarang		Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 191/KMA/SK/XII/2010
4	Pengadilan Negeri Surabaya		Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 191/KMA/SK/XII/2010
5	Pengadilan Negeri Medan		Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 22/KMA/SK/II/2011
6	Pengadilan Negeri Padang		Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 22/KMA/SK/II/2011
7	Pengadilan Negeri Pekanbaru		Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 22/KMA/SK/II/2011
8	Pengadilan Negeri Palembang		Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 22/KMA/SK/II/2011
9	Pengadilan Negeri Tanjung Karang		Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 22/KMA/SK/II/2011
10	Pengadilan Negeri Serang		Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 22/KMA/SK/II/2011
11	Pengadilan Negeri Yogyakarta		Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 22/KMA/SK/II/2011
12	Pengadilan Negeri Banjarmasin		Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 22/KMA/SK/II/2011
13	Pengadilan Negeri Pontianak		Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 22/KMA/SK/II/2011
14	Pengadilan Negeri Samarinda		Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 22/KMA/SK/II/2011
15	Pengadilan Negeri Makassar		Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 22/KMA/SK/II/2011
16	Pengadilan Negeri Mataram		Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 22/KMA/SK/II/2011
17	Pengadilan Negeri Kupang		Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 22/KMA/SK/II/2011
18	Pengadilan Negeri Jayapura		Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 22/KMA/SK/II/2011
19	Pengadilan Negeri Banda Aceh		Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 153/KMA/SK/X/2011
20	Pengadilan Negeri Tanjung Pinang		Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 153/KMA/SK/X/2011
21	Pengadilan Negeri Jambi		Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 153/KMA/SK/X/2011
22	Pengadilan Negeri Pangkal Pinang		Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 153/KMA/SK/X/2011
23	Pengadilan Negeri Bengkulu		Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 153/KMA/SK/X/2011
24	Pengadilan Negeri Palangkaraya		Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 153/KMA/SK/X/2011
25	Pengadilan Negeri Mamuju		Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 153/KMA/SK/X/2011
26	Pengadilan Negeri Palu		Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 153/KMA/SK/X/2011
27	Pengadilan Negeri Kendari		Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 153/KMA/SK/X/2011
28	Pengadilan Negeri Manado		Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 153/KMA/SK/X/2011
29	Pengadilan Negeri Gorontalo		Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 153/KMA/SK/X/2011
30	Pengadilan Negeri Denpasar		Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 153/KMA/SK/X/2011
31	Pengadilan Negeri Ambon		Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 153/KMA/SK/X/2011
32	Pengadilan Negeri Ternate		Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 153/KMA/SK/X/2011
33	Pengadilan Negeri Manokwari		Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 153/KMA/SK/X/2011

Referensi

Artikel bertopik Indonesia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.

[UU_Nomor_46_Tahun_2009_tentang_Pengadilan_Tindak_Pidana_Korupsi-1] UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

[2] MA Tuntaskan Pembentukan Pengadilan Tipikor se-Indonesia

[3] ttp://www.kpk.go.id/modules/edito/doc/UU302002.pdf

[Kepres_No_59_Tahun_2004-4] ttp://www.djpp.depkumham.go.id/inc/buka.php?czoyNDoiZD0yMDAwKzQmZj1rcDU5LTIwMDQuaHRtIjs=

[5] UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

@@ Baris 1: / Baris 1: @@
 '''Pengadilan Tindak Pidana Korupsi''' (disingkat '''Pengadilan Tipikor''') adalah [[Pengadilan Khusus]] yang berada di lingkungan [[Peradilan Umum]]. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi ,<ref name="UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi"> [http://www.komisiinformasi.go.id/assets/data/arsip/UU_46_Tahun_2009.pdf UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi]</ref>. Saat ini Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah dibentuk di setiap [[Pengadilan Negeri]] yang berkedudukan di ibukota provinsi. <ref> [http://www.beritasatu.com/hukum/14518-ma-tuntaskan-pembentukan-pengadilan-tipikor-se-indonesia.html MA Tuntaskan Pembentukan Pengadilan Tipikor se-Indonesia]</ref>
-==Tempat kedudukan==
+== Tempat kedudukan ==
-Pada awalnya, Pengadilan Tipikor hanya dibentuk di [[Pengadilan Negeri Jakarta Pusat]] yang wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah negara [[Republik Indonesia]] <ref>http://www.kpk.go.id/modules/edito/doc/UU302002.pdf</ref><ref name=UU No 30 Tahun 2002>http://www.djpp.depkumham.go.id/inc/buka.php?czoyNjoiZD0yMDAwKzImZj11dTMwLTIwMDJidC5odG0iOw==</ref><ref name="Kepres No 59 Tahun 2004">http://www.djpp.depkumham.go.id/inc/buka.php?czoyNDoiZD0yMDAwKzQmZj1rcDU5LTIwMDQuaHRtIjs=</ref>. Setelah diterbitkannya [[Undang-Undang (Indonesia)|Undang-Undang]] Nomor 46 Tahun 2009, Pengadilan Tipikor dibentuk pada setiap [[Pengadilan Negeri]] di [[ibu kota provinsi]] yang meliputi daerah hukum [[provinsi]] yang bersangkutan<ref>[http://www.komisiinformasi.go.id/assets/data/arsip/UU_46_Tahun_2009.pdf UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi]</ref>. Untuk provinsi [[DKI Jakarta]], Pengadilan Tipikor dibentuk di PN Jakarta Pusat dan meliputi wilayah [[hukum]] DKI Jakarta<ref name="UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi"></ref>
+Pada awalnya, Pengadilan Tipikor hanya dibentuk di [[Pengadilan Negeri Jakarta Pusat]] yang wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah negara [[Republik Indonesia]] <ref>http://www.kpk.go.id/modules/edito/doc/UU302002.pdf</ref><ref name=UU No 30 Tahun 2002>http://www.djpp.depkumham.go.id/inc/buka.php?czoyNjoiZD0yMDAwKzImZj11dTMwLTIwMDJidC5odG0iOw==</ref><ref name="Kepres No 59 Tahun 2004">http://www.djpp.depkumham.go.id/inc/buka.php?czoyNDoiZD0yMDAwKzQmZj1rcDU5LTIwMDQuaHRtIjs=</ref>. Setelah diterbitkannya [[Undang-Undang (Indonesia)|Undang-Undang]] Nomor 46 Tahun 2009, Pengadilan Tipikor dibentuk pada setiap [[Pengadilan Negeri]] di [[ibu kota provinsi]] yang meliputi daerah hukum [[provinsi]] yang bersangkutan<ref>[http://www.komisiinformasi.go.id/assets/data/arsip/UU_46_Tahun_2009.pdf UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi]</ref>. Untuk provinsi [[DKI Jakarta]], Pengadilan Tipikor dibentuk di PN Jakarta Pusat dan meliputi wilayah [[hukum]] DKI Jakarta<ref name="UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi"/>
 == Kewenangan ==
@@ Baris 10: / Baris 10: @@
 # tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi.
-Khusus untuk Pengadilan Tipikor di [[Pengadilan Negeri Jakarta Pusat]] mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh [[Warga Negara Indonesia]] di luar wilayah negara Republik Indonesia<ref name="UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi"></ref>.
+Khusus untuk Pengadilan Tipikor di [[Pengadilan Negeri Jakarta Pusat]] mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh [[Warga Negara Indonesia]] di luar wilayah negara Republik Indonesia<ref name="UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi"/>.
-==Susunan Pengadilan==
+== Susunan Pengadilan ==
 Susunan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terdiri atas:
 # Pimpinan
@@ Baris 18: / Baris 18: @@
 # Panitera.
-===Pimpinan===
+=== Pimpinan ===
 Pimpinan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua. Ketua dan wakil ketua pengadilan Tipikor adalah ketua dan wakil ketua [[pengadilan negeri]]. Ketua bertanggung jawab atas administrasi dan pelaksanaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
-===Hakim===
+=== Hakim ===
 Hakim Pengadilan Tipikor terdiri dari [[hakim karir]] dan [[hakim ad hock]]. Hakim karir ditetapkan oleh [[Mahkamah Agung Indonesia]] dan selama menangani perkara tindak pidana korupsi dibebaskan dari tugasnya untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara lain. Sementara hakim ad hock diangkat dan diberhentikan oleh [[Presiden]] atas usul [[Ketua Mahkamah Agung]]. Hakim ad hoc diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.