Deklarasi Balfour

Halaman ini berisi artikel tentang pernyataan dukungan terhadap penciptaan "kediaman nasional" bagi orang Yahudi. Untuk dokumen yang berkaitan dengan negara-negara dominion Kekaisaran Inggris, lihat Deklarasi Balfour 1926.

Deklarasi Balfour
Deklarasi Balfour tercantum dalam surat Arthur Balfour kepada Walter Rothschild
Dibuat	02 November 1917 (1917-11-02)
Lokasi	British Library
Penulis	Walter Rothschild, Arthur Balfour, Leo Amery, Alfred Milner
Penandatangan	Arthur Balfour
Tujuan	Menegaskan dukungan pemerintah Inggris terhadap penciptaan "kediaman nasional" di Palestina bagi orang Yahudi dengan dua syarat.

Deklarasi Balfour adalah pernyataan terbuka dari pemerintah Inggris yang dikeluarkan semasa Perang Dunia I untuk menegaskan dukungannya terhadap penciptaan "kediaman nasional" di Palestina bagi orang Yahudi, manakala Palestina masih menjadi bagian dari wilayah kedaulatan Kekaisaran Turki Osmanli, dan masyarakat Yahudi masih tergolong kaum minoritas di Palestina. Isi Deklarasi Balfour adalah sebagai berikut:

Pemerintahan Sri Baginda memandang baik penciptaan kediaman nasional di Palestina bagi orang Yahudi, dan akan berusaha sekuat tenaga untuk memudahkan terlaksananya maksud ini, dengan keinsafan bahwa tak satu pun langkah pelaksanaannya akan mencederai hak-hak sipil dan keagamaan komunitas-komunitas non-Yahudi di Palestina, maupun hak-hak dan status politik yang dinikmati orang Yahudi di negeri-negeri lain.

Deklarasi Balfour tercantum dalam sepucuk surat tertanggal 2 November 1917 dari Menteri Luar Negeri Inggris Arthur Balfour kepada Walter Rothschild, tokoh pimpinan komunitas Yahudi Inggris, untuk diberitahukan kepada Federasi Sionis Britania Raya dan Irlandia. Isi Deklarasi Balfour disiarkan lewat media massa pada tanggal 9 November 1917.

Segera sesudah memaklumkan perang terhadap Kekaisaran Turki Osmanli pada bulan November 1914, kabinet perang Inggris mulai memikirkan masa depan Palestina. Dalam tempo dua bulan, Herbert Samuel, anasir Sionis dalam kabinet Inggris, mengedarkan sebuah memorandum di kabinet, berisi usulan untuk mendukung cita-cita kaum Sionis demi mendapatkan dukungan orang Yahudi bagi kepentingan perjuangan Inggris dalam Perang Dunia I. Pada bulan April 1915, Perdana Menteri Inggris Herbert Henry Asquith membentuk panitia khusus untuk merumuskan kebijakan pemerintah Inggris terkait Kekaisaran Turki Osmanli, termasuk Palestina. Herbert Henry Asquith, yang menghendaki agar Kekaisaran Turki Osmanli direformasi seusai perang, meletakkan jabatan pada bulan Desember 1916. Penggantinya, David Lloyd George, justru menghendaki agar Kekaisaran Turki Osmanli dipecah-belah. Negosiasi-negosiasi tahap awal antara pemerintah Inggris dan kaum Sionis berlangsung dalam sebuah konferensi yang dihadiri Sir Mark Sykes dan tokoh-tokoh pimpinan Sionis pada tanggal 7 Februari 1917. Menindaklanjuti diskusi-diskusi susulan selepas konferensi, pada tanggal 19 Juni, Arthur Balfour meminta Walter Rothschild dan Chaim Weizmann untuk mengajukan suatu rancangan deklarasi dukungan. Rancangan-rancangan deklarasi yang diajukan selanjutnya dibahas dalam rapat kabinet dengan mempertimbangkan masukan-masukan dari kubu Yahudi Sionis maupun kubu Yahudi anti-Sionis, tetapi tidak melibatkan wakil-wakil masyarakat Palestina.

Mendekati akhir tahun 1917, menjelang pencanangan Deklarasi Balfour, Perang Dunia I telah sampai ke tahap buntu. Amerika Serikat dan Rusia, dua negara sekutu Inggris, tidak sepenuhnya melibatkan diri. Amerika Serikat belum ditimpa kerugian akibat perang, sementara Rusia tengah diguncang kudeta kaum Bolsyewik. Situasi buntu di kawasan selatan Palestina dipecahkan oleh Pertempuran Bersyeba pada tanggal 31 Oktober 1917. Pada tanggal yang sama, rapat kabinet pemerintahan Inggris memutuskan untuk merilis rumusan akhir deklarasi dukungan. Rapat-rapat kabinet yang digelar sebelumnya telah mengkaji manfaat-manfaat propaganda yang bakal diperoleh dari komunitas Yahudi sedunia bagi perjuangan Blok Sekutu.

Kalimat pembuka Deklarasi Balfour merupakan ungkapan dukungan terbuka pertama dari sebuah kekuatan politik utama dunia kepada gerakan Sionisme. Istilah "kediaman nasional" (bahasa Inggris: national home) belum pernah muncul di ranah hukum internasional, dan sengaja diciptakan agar bermakna kabur sehingga tidak dapat dipastikan bahwa yang dimaksud dengan istilah ini adalah sebuah negara Yahudi. Tapal batas wilayah yang disebut "Palestina" tidak ditetapkan. Kemudian hari pemerintah Inggris menegaskan bahwa frasa "di Palestina" berarti kediaman nasional orang Yahudi tidak bakal mencakup seantero wilayah Palestina. Bagian kedua dari isi Deklarasi Balfour sengaja ditambahkan untuk menenangkan para penentang kebijakan ini, yakni pihak-pihak yang khawatir kebijakan ini malah akan berdampak buruk terhadap posisi populasi lokal Palestina, dan akan mengobarkan sentimen antisemit di seluruh dunia karena "mengecap orang Yahudi sebagai pendatang asing di negara tempat mereka dilahirkan". Deklarasi Balfour mengamanatkan perlindungan hak-hak sipil dan keagamaan orang Arab Palestina, yang merupakan warga mayoritas di Palestina, maupun hak-hak dan status politik komunitas-komunitas Yahudi di luar Palestina. Pada tahun 1939, pemerintah Inggris mengakui bahwa pandangan-pandangan populasi lokal semestinya turut pula dijadikan bahan pertimbangan, dan pada tahun 2017, pemerintah Inggris mengakui bahwa Deklarasi Balfour semestinya mengamanatkan pula perlindungan hak-hak politik orang Arab Palestina.

Deklarasi Balfour memunculkan berbagai konsekuensi jangka panjang. Deklarasi ini membuat dukungan terhadap gerakan Sionisme mengalami peningkatan pesat di kalangan komunitas Yahudi sedunia, dan menjadi komponen pokok dalam penyusunan Memorandum Penyerahan Mandat atas Palestina kepada Inggris, yakni dokumen yang mendasari pembentukan Wilayah Mandat Palestina, cikal bakal dari wilayah Israel dan Palestina sekarang ini. Oleh karena itu, Deklarasi Balfour dianggap sebagai sebab utama berlarut-larutnya konflik Israel–Palestina, yang kerap disebut sebagai konflik paling alot di muka bumi. Beberapa hal terkait deklarasi ini masih menjadi kontroversi, misalnya soal bertentangan tidaknya deklarasi ini dengan janji-janji awal pemerintah Inggris kepada Syarif Mekah yang disampaikan melalui surat-menyurat antara Henry McMahon dan Husain bin Ali Alhasyimi.

Latar belakang

Dukungan awal dari pemerintah Inggris

"Memorandum kepada para kepala monarki Protestan di Eropa perihal pemulangan orang Yahudi ke Palestina" dari Lord Shaftesbury, sebagaimana yang termuat dalam surat kabar Colonial Times pada tahun 1841

Dukungan politik awal dari pemerintah Inggris terhadap pertambahan jumlah pemukim Yahudi di tanah Palestina didasarkan atas kalkulasi-kalkulasi geopolitik. Dukungan tersebut mula-mula muncul pada awal era 1840-an, dipelopori oleh Lord Palmerston, sesudah Suriah dan Palestina diserobot Muhammad Ali Pasya, Wali Negeri Mesir yang mendurhaka terhadap Kekaisaran Turki Osmanli. Prancis kian meluaskan pengaruhnya di Palestina maupun negeri-negeri lain di Timur Tengah, dan perannya selaku pelindung komunitas-komunitas Kristen Katolik mulai menguat, sementara Rusia sudah disegani sebagai pelindung komunitas-komunitas Kristen Ortodoks Timur di kawasan yang sama. Situasi seperti ini membuat Inggris tidak punya ruang lingkup pengaruh di Timur Tengah, dan oleh karena itu perlu menemukan atau menciptakan suatu kaum yang dapat mereka "ayomi" di kawasan itu. Pertimbangan-pertimbangan politik tersebut didukung oleh sentimen Kristen Injili yang bersimpati terhadap "kepulangan orang Yahudi" ke Palestina, yakni sentimen yang diusung anasir-anasir kalangan elit politik Inggris pada pertengahan abad ke-19, teristimewa Lord Shaftesbury. Kementerian Luar Negeri Inggris secara aktif mendorong orang Yahudi untuk beremigrasi ke Palestina, misalnya melalui imbauan-imbauan Charles Henry Churchill, yang disampaikan lewat surat dalam rentang waktu 1841-1842, kepada Moses Montefiore, pemimpin komunitas Yahudi Inggris.

Ikhtiar-ikhtiar semacam ini bersifat pradini, dan tidak membuahkan hasil. Hanya 24.000 orang Yahudi yang bermukim di Palestina menjelang kemunculan Sionisme di kalangan komunitas Yahudi sedunia pada dua dasawarsa terakhir abad ke-19. Perubahan mendadak geopolitik akibat meletusnya Perang Dunia I membuat kalkulasi-kalkulasi awal, yang sempat ditinggal terbengkalai, menjadi titik tolak pembaharuan taksiran-taksiran stategis maupun tawar-menawar politik atas kawasan Timur Tengah dan Timur Jauh.

Sionisme purwa

Informasi lebih lanjut: Sionisme

Gerakan Sionisme muncul menjelang akhir abad ke-19 sebagai reaksi terhadap gerakan-gerakan antisemit dan nasionalis eksklusioner di Eropa. Nasionalisme romantis di Eropa Tengah dan Eropa Timur turut membantu kelahiran Haskalah, atau gerakan "Pencerahan Yahudi", yang menimbulkan perpecahan di dalam komunitas Yahudi, yakni perpecahan antara golongan yang menganggap Yahudi sebagai agama mereka dan golongan yang menganggap Yahudi sebagai suku-bangsa atau bangsa mereka. Pogrom-pogrom anti-Yahudi yang terjadi dalam rentang waktu 1881–1884 di Kekaisaran Rusia mendorong penguatan identitas golongan yang kedua. Dari golongan ini muncul organisasi-organisasi perintis yang disebut Hobebei Tsion (Pencinta Sion), risalah Swa-Emansipasi yang ditulis oleh Leon Pinsker, dan gelombang pertama imigrasi besar-besaran orang Yahudi ke Palestina yang secara retrospektif diberi nama "Aliyah Pertama".

"Program Basel" disetujui dalam Kongres Sionis yang pertama pada tahun 1897. Kalimat pertamanya berbunyi, "Sionisme berusaha menciptakan tempat tinggal (Heimstätte) bagi bangsa Yahudi di Palestina di bawah naungan hukum publik."

Pada tahun 1896, Theodor Herzl, wartawan Yahudi warga Austria-Hongaria, menerbitkan risalah yang menjadi landasan Sionisme politik, yakni Der Judenstaat ("Negara Yahudi" atau "Negara Orang Yahudi"). Dalam risalah ini, ia mengemukakan bahwa satu-satunya solusi bagi "masalah Yahudi" di Eropa, termasuk antisemitisme yang kian marak, adalah menciptakan sebuah negara bagi orang Yahudi. Setahun kemudian, Theodor Herzl mendirikan Organisasi Sionis. Pada penyelenggaraan kongres pertamanya, Organisasi Sionis mengamanatkan pembentukan "kediaman bagi bangsa Yahudi di Palestina di bawah naungan hukum publik". Usulan langkah-langkah pelaksanaan amanat ini mencakup tindakan mempromosikan pemukiman orang Yahudi di Palestina, mengorganisasikan orang Yahudi di diaspora, mempertebal perasaan dan keinsyafan sebagai orang Yahudi, serta berancang-ancang untuk mendapatkan izin-izin yang diperlukan dari pemerintah. Theodor Herzl wafat pada tahun 1904, 44 tahun sebelum lahirnya Negara Israel, negara Yahudi yang ia gagas. Sampai akhir hayatnya, ia tak kunjung mendapatkan kekuasaan politik yang diperlukan untuk menjalankan rencana-rencananya.

Chaim Weizmann, pemimpin kaum Sionis yang kelak menjadi Presiden Organisasi Sionis Sedunia dan Presiden Israel yang pertama, hijrah dari Swiss ke ke Inggris pada tahun 1904. Ia berjumpa dengan Arthur Balfour dalam suatu pertemuan yang diatur oleh Charles Dreyfus, wakil konstituen Yahudi dalam tim kampanye Arthur Balfour. Pertemuan ini berlangsung sesudah Arthur Balfour meletakkan jabatan perdana menteri dan baru saja mulai berkampanye dalam rangka menghadapi Pemilihan Umum Inggris tahun 1906. Sebelum itu pada tahun yang sama, Arthur Balfour berhasil memperjuangkan rancangan Undang-Undang Warga Asing dalam sidang parlemen dengan pidato-pidatonya yang berapi-api tentang perlunya membendung gelombang imigrasi pengungsi Yahudi dari Kekaisaran Rusia ke Inggris. Dalam pertemuan ini, ia menanyakan alasan keberatan Chaim Weizmann terhadap Rancangan Uganda tahun 1903 yang justru didukung oleh Theodor Herzl, yakni rencana penyerahan sebagian dari wilayah protektorat Inggris di Afrika Timur untuk dijadikan wilayah otonom orang Yahudi. Rancangan Uganda ditawarkan kepada Theodor Herzl oleh Joseph Chamberlain, Menteri Urusan Tanah Jajahan dalam kabinet Arthur Balfour, selepas berkunjung ke Afrika Timur pada tahun 1903. Menyusul kematian Theodor Herzl, rancangan ini ditolak lewat pemungutan suara dalam Kongres Sionis yang ketujuh pada tahun 1905, sesudah dua tahun menjadi pokok perdebatan sengit di dalam Organisasi Sionis. Chaim Weizmann menjawab pertanyaan Arthur Balfour dengan mengemukakan keyakinannya bahwa kecintaan orang Yahudi terhadap Yerusalem sebanding dengan kecintaan orang Inggris terhadap kota London.

Pada bulan Januari 1914, Chaim Weizmann berjumpa dengan Baron Edmond de Rothschild, anggota keluarga besar Rothschild cabang Prancis dan salah seorang penganjur utama gerakan Sionisme, untuk membicarakan proyek pembangunan Universitas Ibrani di Yerusalem. Kendati bukan bagian dari Organisasi Sionis Sedunia, Baron Edmond de Rothschild telah berjasa mendanai pembentukan koloni-koloni tani Yahudi Aliyah Pertama dan mengalihkannya kepada Asosiasi Kolonisasi Yahudi pada tahun 1899. Tidak percuma Chaim Weizmann berkenalan dengan Baron Edmond de Rothschild karena beberapa bulan kemudian, putra sang baron, James de Rothschild, minta dipertemukan dengan Chaim Weizmann pada tanggal 25 November 1914. James de Rothschild berharap Chaim Weizmann bersedia membantunya memengaruhi orang-orang di lingkungan pemerintahan Inggris yang ia anggap dapat menerima rencana pendirian "Negara Yahudi" di Palestina. Melalui istri James de Rothschild, Dorothy de Rothschild, Chaim Weizmann berkenalan dengan Rózsika Rothschild, yang kemudian mengenalkannya kepada keluarga besar Rothschild cabang Inggris, teristimewa suaminya, Charles Rothschild, dan abang iparnya, Walter Rothschild, seorang ahli zoologi dan mantan anggota parlemen Inggris. Nathan Rothschild, Baron Rothschild yang pertama, kepala keluarga besar Rothschild cabang Inggris, menjaga jarak aman dengan Sionisme, tetapi ia wafat pada bulan Maret 1915, dan gelar kebangsawanannya diwarisi oleh Walter Rothschild.

Sebelum pencanangan Deklarasi Balfour, sekitar 8.000 dari 300.000 warga Yahudi Inggris adalah anggota organisasi kaum Sionis. Di peringkat global, per 1913 (tahun data termutakhir prapencanangan Deklarasi Balfour), kira-kira 1% dari jumlah orang Yahudi sedunia adalah anggota organisasi kaum Sionis.

Palestina di bawah pemerintah Turki Osmanli

Informasi lebih lanjut: Suriah Utsmaniyah dan Sejarah Palestina

Daerah sejajar Sungai Yordan yang disebut "Tanah Palestina" (Arab: ارض فلسطين, Arḍ Filasṭīn) di dalam peta keluaran tahun 1732, karya Kâtip Çelebi (1609–1657), ahli geografi Turki Osmanli.

Terhitung sampai tahun 1916, sudah empat abad lamanya Palestina menjadi bagian dari Kekaisaran Turki Osmanli atau Kesultanan Utsmaniyah. Nyaris sepanjang kurun waktu empat abad ini, orang Yahudi menjadi kaum minoritas di Palestina, yakni sekitar 3% saja dari keseluruhan populasi. Umat Islam merupakan bagian terbesar dari populasi Palestina, disusul oleh umat Kristen.

Pemerintah Turki Osmanli di Istambul mulai memberlakukan pembatasan-pembatasan terhadap imigrasi orang Yahudi ke Palestina menjelang akhir tahun 1882 setelah menyaksikan Aliyah Pertama yang berawal pada permulaan tahun itu. Meskipun imigrasi orang Yahudi sedikit banyak menimbulkan ketegangan dengan populasi lokal Palestina, terutama dengan golongan saudagar dan pemuka masyarakat, pada tahun 1901, Gerbang Agung (pemerintah pusat Turki Osmanli) memberi orang Yahudi hak yang sama dengan orang Arab untuk membeli tanah di Palestina, dan persentase orang Yahudi dari jumlah populasi Palestina pun meningkat menjadi 7% pada tahun 1914. Pada waktu yang sama, seiring kian meningkatnya rasa tidak percaya terhadap Aliyah Kedua dan Kaum Muda Turki, yakni kaum nasionalis Turki yang telah berhasil menguasai pemerintahan Turki Osmanli pada tahun 1908, gerakan nasionalisme Arab serta nasionalisme Palestina pun semakin bertumbuh, dan semangat anti-Sionisme menjadi unsur pemersatu di Palestina. Para sejarawan tidak tahu apakah kekuatan-kekuatan penggerak ini pada akhirnya akan tetap menimbulkan konflik andaikata Deklarasi Balfour tidak pernah ada.

Perang Dunia I

Informasi lebih lanjut: Lini masa Perang Dunia I

1914–1916: Diskusi-diskusi pendahuluan antara pemerintah Inggris dan kaum Sionis

Pada bulan Juli 1914, meletus perang di Eropa antara kubu Entente Tiga (Inggris, Prancis, Rusia) dan kubu Kekaisaran Sentral (Jerman, Austria-Hongaria, Turki Osmanli).

Kabinet pemerintahan Inggris pertama kali membahas Palestina dalam rapat tanggal 9 November 1914, empat hari sesudah Inggris memaklumkan perang terhadap Kekaisaran Turki Osmanli. Wilayah Kekaisaran Turki Osmanli ketika itu mencakup pula Mutasarifat Yerusalem, yakni daerah yang kerap disebut Palestina. Dalam rapat tersebut, Menteri Keuangan Inggris David Lloyd George "mengungkit perihal akhir takdir Palestina". David Lloyd George adalah pemilik firma hukum Lloyd George, Roberts and Co, yang sudah sejak satu dasawarsa sebelumnya menjalin hubungan kerja sama dengan Federasi Sionis Britania Raya dan Irlandia dalam penyusunan Rancangan Uganda. David Lloyd George menjadi Perdana Menteri Inggris pada waktu pencanangan Deklarasi Balfour, dan menjadi pejabat yang bertanggung jawab atas terbitnya deklarasi tersebut.

Masa Depan Palestina, memorandum kabinet dari Herbert Samuel, sebagaimana tercantum dalam risalah rapat kabinet pemerintahan Inggris (CAB 37/123/43), per 21 Januari 1915

Usaha-usaha politik Chaim Weizmann mengalami kemajuan pesat. Pada tanggal 10 Desember 1914, ia berjumpa dengan Herbert Samuel, anggota kabinet pemerintahan Inggris dan seorang Yahudi sekuler yang sudah mempelajari Sionisme. Herbert Samuel merasa tuntutan-tuntutan Chaim Weizmann terlampau bersahaja. Selang dua hari kemudian, Chaim Weizmann sekali lagi bertatap muka dengan Arthur Balfour setelah terakhir kali bertemu pada tahun 1905. Arthur Balfour sudah berada di luar lingkungan pemerintahan semenjak kekalahannya dalam pemilihan umum tahun 1906, tetapi masih menjadi anggota senior Partai Konservatif yang kala itu menjadi Kubu Oposisi Resmi.

Sebulan kemudian, Herbert Samuel mengedarkan sebuah memorandum bertajuk Masa Depan Palestina kepada kolega-koleganya di kabinet. Memorandum ini berisi pernyataan yang berbunyi: "Saya yakin bahwa solusi bagi masalah Palestina yang sangat dapat diterima oleh para pemimpin dan pendukung gerakan Sionisme di seluruh dunia adalah aneksasi Palestina oleh Kekaisaran Inggris". Herbert Samuel membahas isi selembar salinan dari memorandumnya ini dengan Nathan Rothschild pada bulan Februari 1915, sebulan sebelum Nathan Rothschild wafat. Memorandum ini merupakan dokumen resmi pertama yang memuat pengajuan permintaan dukungan bagi orang Yahudi sebagai salah satu prasyarat perang.

Sejumlah diskusi lebih lanjut menyusul kemudian, termasuk pertemuan-pertemuan pendahuluan dalam kurun waktu 1915–1916 antara Lloyd George, yang diangkat menjadi menteri urusan kelengkapan perang pada bulan Mei 1915, dan Chaim Weizmann, yang diangkat menjadi penasihat ilmiah untuk kementerian tersebut pada bulan September 1915. Tujuh belas tahun kemudian, dalam Kenang-Kenangan Perang yang ditulisnya, Lloyd George menyebut pertemuan-pertemuan tersebut sebagai "sumber dan cikal bakal" Deklarasi Balfour. Pernyataan Lloyd George ini telah dibantah para sejarawan.

1915–1916: Komitmen-komitmen awal Inggris terkait Palestina

Artikel utama: Korespondensi McMahon–Hussein dan Persetujuan Sykes–Picot

Penggalan dokumen kabinet pemerintahan Inggris nomor CAB 24/68/86 (bulan November 1918) dan Buku Putih Churchill (bulan Juni 1922)

Peta dari dokumen Kementerian Luar Negeri Inggris nomor FO 371/4368 (bulan November 1918) menampilkan Palestina di dalam wilayah "Arab"

Dokumen kabinet menyatakan bahwa Palestina tercakup dalam wilayah yang dijanjikan Henry McMahon kepada bangsa Arab, sementara Buku Putih Churchill menyatakan bahwa Palestina "senantiasa dianggap" tidak tercakup di dalamnya.

Palestina dalam peta Persetujuan Sykes–Picot di bawah "administrasi internasional", dengan Teluk Haifa, Akko, dan kota Haifa sebagai daerah kantong Inggris, dan tidak mencakup kawasan yang terbentang mulai dari sebelah selatan kota Hebron

Menjelang akhir tahun 1915, Komisaris Tinggi Inggris untuk Mesir, Henry McMahon, bersurat-suratan sebanyak sepuluh kali dengan Syarif Mekah, Husain bin Ali Alhasyimi. Melalui surat-suratnya Henry McMahon berjanji kepada Husain bin Ali Alhasyimi untuk mengakui kemerdekaan bangsa Arab "di dalam wilayah dengan tapal-tapal batas yang diusulkan Syarif Mekah" sebagai imbalan atas kesediaan Husain bin Ali Alhasyimi untuk mengobarkan pemberontakan melawan Kekaisaran Turki Osmanli. Kawasan yang dikecualikan dari wilayah yang dijanjikan tersebut adalah "sebagian wilayah Suriah" yang terletak di sebelah barat "Distrik Damsyik, Distrik Hums, Distrik Hamah, dan Distrik Halab". Selama beberapa dasawarsa pasca-Perang Dunia I, ruang lingkup kawasan pesisir yang dikecualikan ini menjadi pokok perdebatan sengit karena Palestina terletak di sebelah barat daya Damsyik dan tidak disebutkan secara gamblang.

Bangsa Arab bangkit memberontak melawan Kekaisaran Turki Osmanli pada tanggal 5 Juni 1916, dengan berpegang pada mufakat quid pro quo yang dicapai lewat hubungan surat-menyurat antara Henry McMahon dan Husain bin Ali Alhasyimi. Meskipun demikian, kurang dari tiga pekan sebelum pemberontakan meletus, pemerintah Inggris, pemerintah Prancis, dan pemerintah Rusia diam-diam telah menyepakati Persetujuan Sykes–Picot, yang kemudian hari disebut Arthur Balfour sebagai "metode yang sepenuhnya baru" untuk memecah-belah kawasan Timur Tengah, manakala kesepakatan tahun 1915 "tampaknya sudah lekang dari ingatan orang".

Kesepakatan antara Inggris dan Prancis ini dirundingkan pada akhir tahun 1915 dan awal tahun 1916 antara Sir Mark Sykes dan François Georges-Picot. Pokok-pokok kesepakatan utama masih berbentuk draf dalam memorandum bersama yang diterbitkan pada tanggal 5 Januari 1916. Mark Sykes adalah anggota Parlemen Inggris dari Partai Konservatif yang berhasil menduduki posisi yang cukup berpengaruh terhadap kebijakan Inggris terkait Timur Tengah, mulai sejak diangkat menjadi anggota Panitia De Bunsen dan menggagas pembentukan Biro Arab pada tahun 1915. François Georges-Picot adalah diplomat Prancis yang pernah menjadi konsul jenderal di Beirut. Isi kesepakatan mereka adalah penetapan batas-batas ruang lingkup pengaruh dan kekuasaan di Asia Barat yang diusulkan untuk dibentuk andaikata Entente Tiga berhasil mengalahkan Kekaisaran Turki Osmanli dalam Perang Dunia I. Sejumlah besar kawasan yang didiami bangsa Arab dibagi-bagi menjadi bakal wilayah administratif Inggris dan bakal wilayah administratif Perancis. Palestina diusulkan untuk dijadikan wilayah internasional, dengan bentuk administrasi pemerintahan yang akan ditetapkan sesudah berkonsultasi dengan Rusia dan Husain bin Ali Alhasyimi. Draf bulan Januari ini mengetengahkan kepentingan-kepentingan umat Kristen maupun umat Islam, dan menyebutkan pula bahwa "anggota-anggota komunitas Yahudi di seluruh dunia memiliki keprihatinan yang sungguh-sungguh dan sentimental terhadap masa depan negeri itu."

Sebelum memorandum bersama ini diterbitkan, belum ada negosiasi aktif dengan kaum Sionis, tetapi Mark Sykes sudah menginsafi keberadaan Sionisme, dan berhubungan baik dengan Moses Gaster – mantan Presiden Federasi Sionis Inggris – dan boleh jadi sudah pernah membaca memorandum kabinet tahun 1915 yang disusun oleh Herbert Samuel. Pada tanggal 3 Maret, ketika Mark Sykes dan François Georges-Picot masih berada di Petrograd, Lucien Wolf, sekretaris Panitia Gabungan untuk Luar Negeri (panitia bentukan organisasi-organisasi Yahudi untuk memperjuangkan kepentingan orang Yahudi di luar negeri), mengajukan draf pernyataan jaminan kepada Kementerian Luar Negeri Inggris. Pernyataan jaminan ini disiapkan agar sewaktu-waktu dapat diterbitkan Blok Sekutu untuk mendukung aspirasi-aspirasi orang Yahudi. Isi draf tersebut adalah sebagai berikut:

Bilamana Palestina sudah tercakup di dalam ruang lingkup pengaruh Inggris atau Prancis seusai perang, maka pemerintah Inggris atau Prancis sekali-kali tidak boleh menyepelekan nilai sejarah negeri itu bagi komunitas Yahudi. Masyarakat Yahudi harus dapat hidup aman sentosa, menikmati kebebasan sipil dan keagamaan, hak-hak politik yang setara dengan masyarakat lain, kemudahan-kemudahan yang berpatutan dalam urusan imigrasi dan kolonisasi, serta keistimewaan-keistimewaan warga kotapraja di kota-kota dan koloni-koloni tempat tinggal mereka jika dipandang perlu.

Pada tanggal 11 Maret, telegram-telegram dikirimkan atas nama Sir Edward Grey kepada duta-duta besar Inggris di Rusia dan Prancis. Telegram-telegram ini berisi pemberitahuan yang harus disampaikan kepada pihak-pihak yang berwenang di Rusia dan Prancis. Pernyataan jaminan termasuk dalam isi pemberitahuan, demikian pula pernyataan berikut ini:

Rancangan ini dapat saja dibuat lebih menarik di mata mayoritas orang Yahudi andaikata mereka dijanjikan bahwa apabila seiring berlalunya waktu masyarakat koloni Yahudi di Palestina sudah cukup kuat untuk menghadapi masyarakat Arab maka mereka dapat dibenarkan untuk mengambil alih penanganan urusan-urusan dalam negeri Palestina (kecuali atas Yerusalem dan tempat-tempat suci).

Sesudah membaca telegram ini, Mark Sykes pun berdiskusi dengan François Georges-Picot. Ia mengusulkan (dengan merujuk kepada memorandum Herbert Samuel) pembentukan sebuah negara kesultanan bangsa Arab di bawah perlindungan Prancis dan Inggris, beberapa cara mengatur kewenangan atas tempat-tempat suci, dan pendirian sebuah badan usaha untuk membeli tanah bagi masyarakat koloni Yahudi, yang nantinya akan menjadi warga negara kesultanan tersebut dengan hak-hak yang setara dengan orang Arab.

Tak lama sesudah pulang dari Petrograd, Mark Sykes memberi arahan kepada Herbert Samuel, yang kemudian memberi arahan kepada Moses Gaster, Chaim Weizmann, dan Nahum Sokolow dalam sebuah pertemuan. Catatan tertanggal 16 April dalam buku harian Moses Gaster berisi uraian sebagai berikut: "Kami ditawari wilayah kondominium Prancis-Inggris di Palest[ina]. Penguasanya berbangsa Arab demi menjaga perasaan orang Arab, tetapi di dalam undang-undang dasarnya termaktub sebuah piagam untuk kaum Sionis yang mendapuk Inggris sebagai penjamin dan pihak akan mendukung kami setiap kali timbul pergesekan... Tawaran ini pada praktiknya merupakan realisasi paripurna dari program Sionis kami. Meskipun demikian, kami bersiteguh meminta piagam yang bersifat nasional, kebebasan berimigrasi, serta otonomi dalam negeri, dan pada saat yang sama juga hak-hak kewarganegaraan penuh bagi [tidak terbaca] dan orang-orang Yahudi di Palestina." Mark Sykes sendiri menganggap butir-butir Persetujuan Sykes-Picot sudah basi, bahkan sebelum ditandatangani. Dalam sepucuk surat pribadi yang ia tulis pada bulan Maret 1916, Mark Sykes mengungkapkan hasil penalarannya bahwa "kaum Sionislah yang kini menjadi kunci situasi". Baik Prancis maupun Rusia ternyata tidak menyukai isi draf pernyataan jaminan, dan Lucien Wolf akhirnya diberitahu pada tanggal 4 Juli bahwa "sekarang bukanlah saat yang tepat untuk mengeluarkan pernyataan apapun."

Ikhtiar-ikhtiar semasa Perang Dunia I ini, termasuk Deklarasi Balfour, kerap ditelaah bersamaan oleh para sejarawan karena adanya potensi ketidakselarasan, baik yang nyata maupun yang terbayang, antara satu ikhtiar dengan ikhtiar lain, khususnya dalam hal rencana pengaturan Palestina. Meminjam kata-kata Profesor Albert Hourani, pendiri Pusat Kajian Timur Tengah di St Antony's College, Oxford, "perdebatan seputar tafsir kesepakatan-kesepakatan ini adalah perdebatan yang tidak bakal berkesudahan, karena kesepakatan-kesepakatan ini memang sengaja disusun sedemikian rupa sehingga dapat memunculkan lebih dari satu macam tafsir."

1916–1917: Perubahan di lingkungan pemerintahan Inggris

Dari sudut pandang politik Inggris, Deklarasi Balfour lahir lantaran Perdana Menteri Herbert Henry Asquith beserta kabinetnya digantikan oleh Perdana Menteri Lloyd George beserta kabinetnya pada bulan Desember 1916. Sekalipun Herbert Henry Asquith dan Lloyd George sama-sama berasal dari Partai Liberal dan sama-sama membentuk kabinet pemerintahan koalisi di masa perang, Lloyd George dan menteri luar negerinya, Arthur Balfour, ingin agar wilayah Kekaisaran Turki Osmanli dipecah-belah seusai perang, sementara Herbert Henry Asquith dan menteri luar negerinya, Sir Edward Grey, ingin agar Kekaisaran Turki Osmanli cukup direformasi saja.

Dua hari sesudah menjabat, Lloyd George menyampaikan kepada Jenderal Robertson, Kepala Staf Angkatan Bersenjata Kekaisaran Inggris, bahwa ia menginginkan kemenangan besar, lebih bagus lagi kalau Yerusalem juga dapat direbut, demi menciptakan kesan yang mampu memukau opini publik Inggris. Lloyd George lantas bergegas menggelar rapat kabinet perang guna merencanakan "kampanye militer lebih lanjut ke dalam wilayah Palestina begitu Al Arisy berhasil diamankan." Tekanan dari Lloyd George terhadap Jenderal Robertson yang bersikap ragu-ragu menghasilkan perebutan daerah Sinai yang selanjutnya disatukan kembali dengan wilayah Mesir, jajahan Inggris. Dengan merebut Al Arisy pada bulan Desember 1916 dan Rafah pada bulan Januari 1917, pasukan Inggris akhirnya sampai di tapal batas selatan wilayah Kekaisaran Turki Osmanli. Situasi buntu di kawasan selatan Palestina bermula setelah pasukan Inggris dua kali gagal merebut Gaza antara tanggal 26 Maret sampai tanggal 19 April. Kegiatan kampanye militer di Sinai dan Palestina tertahan untuk sementara waktu, dan pasukan Inggris baru dapat bergerak memasuki wilayah Palestina pada tanggal 31 Oktober 1917.

1917: Negosiasi resmi Inggris dengan kaum Sionis

Menyusul pergantian kabinet pemerintahan Inggris, Mark Sykes diangkat menjadi Sekretaris Kabinet Perang yang bertanggung jawab menangani urusan-urusan Timur Tengah. Kendati sudah kenal baik dengan Moses Gaster, Mark Sykes berusaha untuk bertemu dengan pemimpin-pemimpin kaum Sionis lainnya semenjak bulan Januari 1917. Pada akhir bulan itu, ia sudah berkenalan dengan Chaim Weizmann dan rekan seperjuangannya, Nahum Sokolow, wartawan sekaligus eksekutif Organisasi Sionis Sedunia yang hijrah ke Inggris pada permulaan Perang Dunia I.

Dengan mengaku bertindak atas nama pribadi, Mark Sykes mengadakan serangkaian diskusi mendalam dengan jajaran pimpinan kaum Sionis pada tanggal 7 Februari 1917. Hubungan yang pernah terjalin antara Inggris dengan "orang Arab" lewat surat-menyurat turut dibahas dalam pertemuan ini. Menurut catatan Nahum Sokolow, Mark Sykes mengemukakan bahwa "orang Arab menegaskan kalau bahasa harus dijadikan tolok ukur [dalam menentukan siapa yang berhak menjadi penguasa di Palestina] dan [berdasarkan tolok ukur tersebut] dapat saja mengklaim seantero wilayah Suriah dan Palestina. Kendati demikian, orang Arab bisa diatur, apalagi jika mereka mendapat dukungan dari orang Yahudi dalam urusan-urusan lain." Sampai dengan saat itu kaum Sionis belum tahu apa-apa tentang Persetujuan Sykes–Picot, meskipun sudah curiga. Salah satu sasaran yang hendak dicapai Mark Sykes adalah menggerakkan Sionisme untuk menjadikan Inggris sebagai negara yang berwenang mengatur urusan luar negeri Palestina, sehingga ada alasan untuk membela diri jika digugat Prancis.

Akhir 1917: Perkembangan Perang Dunia I

Peta situasi militer pada pukul 18:00, tanggal 1 November 1917, tepat sebelum pencanangan Deklarasi Balfour.

Selagi Kabinet Perang Inggris sibuk menggelar rapat-rapat pembahasan yang kelak melahirkan Deklarasi Balfour, Perang Dunia I telah sampai pada tahap buntu. Di Front Barat, Blok Sentral mula-mula unggul pada musim semi tahun 1918, sebelum akhirnya diungguli Blok Sekutu untuk seterusnya sejak bulan Juli 1918. Sekalipun sudah memaklumkan perang terhadap Jerman pada musim semi tahun 1917, Amerika Serikat belum ditimpa kerugian akibat perang sehingga tidak melibatkan diri secara aktif. Ketika korban-korban pertama berjatuhan di pihak Amerika Serikat pada tanggal 2 November 1917, Presiden Woodrow Wilson masih saja berharap dapat menghindari pengerahan kontingen-kontingen besar prajurit ke medan perang. Angkatan bersenjata Rusia diketahui terusik oleh revolusi yang tengah melanda Rusia dan peningkatan dukungan terhadap faksi Bolsyewik. Kendati demikian, Pemerintahan Sementara Rusia yang dikepalai Aleksander Kerenski masih melibatkan diri dalam peperangan. Rusia baru menarik diri sesudah revolusi mencapai tahap paripurna pada tanggal 7 November 1917.

Persetujuan

April sampai Juni: Diskusi-diskusi Blok Sekutu

Arthur Balfour melangsungkan pertemuan dengan Chaim Weizmann di kantor Kementerian Luar Negeri Inggris pada tanggal 22 Maret 1917. Dua hari kemudian, Chaim Weizmann mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut adalah "kali pertama saya berbincang secara mendalam dengan beliau". Dalam pertemuan ini, Chaim Weizmann mengemukakan bahwa kaum Sionis lebih suka jika Palestina dijadikan wilayah protektorat Inggris alih-alih wilayah protektorat Amerika Serikat, wilayah protektorat Prancis, atau wilayah administrasi internasional. Arthur Balfour menyambut baik pernyataan ini, tetapi mewanti-wanti bahwa "bisa saja timbul masalah dengan Prancis dan Italia".

Arah kebijakan Pracis sehubungan dengan Palestina pada khususnya dan Negeri Syam pada umumnya menjelang pencanangan Deklarasi Balfour mula-mula sejalan dengan butir-butir Persetujuan Sykes-Picot, tetapi mulai simpang siur sejak tanggal 23 November 1915 setelah Prancis mengendus adanya pembicaraan antara Inggris dan Syarif Mekah. Sebelum tahun 1917, hanya Inggris yang bertempur di tapal batas selatan Kekaisaran Turki Osmanli, mengingat Mesir jajahan Inggris memang berbatasan langsung dengan wilayah Kekaisaran Turki Osmanli, lagipula Prancis masih disibukkan oleh pertempuran Front Barat yang berlangsung di negaranya. Italia, yang mulai melibatkan diri dalam Perang Dunia I sesudah menandatangani Perjanjian London pada bulan April 1915, baru ikut turun tangan di Timur Tengah sesudah mencapai kesepakatan dengan Prancis dan Inggris dalam konferensi yang diselenggarakan di Saint-Jean-de-Maurienne pada bulan April 1917. Dalam konferensi ini, Lloyd George mengemukakan gagasan menjadikan Palestina sebagai negara protektorat Inggris , tetapi gagasan ini "ditanggapi dengan sangat dingin" oleh Prancis maupun Italia. Pada bulan Mei dan Juni 1917, Prancis dan Italia menurunkan detasemen-detasemennya untuk membantu Inggris yang sedang giat memperbesar kekuatan tempurnya dalam rangka mempersiapkan diri untuk menyerang Palestina sekali lagi.

Pada awal bulan April, Mark Sykes dan François Georges-Picot sekali lagi ditunjuk menjadi negosiator utama. Kali ini keduanya diutus ke Timur Tengah selama sebulan penuh untuk melakukan pembicaraan-pembicaraan lebih lanjut dengan Syarif Mekah dan pemimpin-pemimpin Arab lainnya. Pada tanggal 3 April 1917, Mark Sykes menemui Lloyd George, Lord Curzon, dan Maurice Hankey untuk menerima surat tugas sehubungan dengan misi yang diembannya, yakni berusaha agar Prancis tidak menarik dukungannya sekaligus berusaha agar "tidak mencelakai pergerakan kaum Sionis maupun peluangnya untuk berkembang di bawah pengayoman Inggris , tidak membuat janji politik apapun dengan orang Arab, khususnya janji politik yang berkaitan dengan Palestina". Sebelum bertolak ke Timur Tengah, François Georges-Picot, melalui Mark Sykes, mengundang Nahum Sokolow ke Paris untuk menatar para pejabat pemerintah Prancis agar paham akan Sionisme. Mark Sykes, yang sudah melapangkan jalan lewat surat-menyurat dengan François Georges-Picot, tiba beberapa hari sesudah Nahum Sokolow sampai ke Paris. Sebelum Mark Sykes tiba, Nahum Sokolow telah menemui François Georges-Picot dan pejabat-pejabat pemerintah Prancis lainnya, dan berhasil meyakinkan Kementerian Luar Negeri Prancis untuk menerima, sebagai bahan kajian, sebuah pernyataan sasaran-sasaran kaum Sionis "sehubungan dengan kumudahan-kemudahan kolonisasi, otonomi komunal, hak-hak berbahasa, dan pembentukan sebuah badan usaha Yahudi berpiagam pemerintah." Mark Sykes melanjutkan perjalanannya ke Italia dan melangsungkan pertemuan dengan Duta Besar Inggris maupun wakil pemerintah Inggris di Vatikan untuk sekali lagi melapangkan jalan bagi Nahum Sokolow.

Nahum Sokolow diberi kesempatan audiensi dengan Paus Benediktus XV pada tanggal 6 Mei 1917. Menurut catatan jalannya audiensi yang ditulis Nahum Sokolow, yakni satu-satunya keterangan tentang pertemuan tersebut yang diketahui oleh para sejarawan, Sri Paus secara umum mengungkapkan simpati dan dukungannya terhadap proyek kaum Sionis. Pada tanggal 21 Mei 1917, Angelo Sereni, ketua Panitia Paguyuban-Paguyuban Bani Israel, memperkenalkan Nahum Sokolow kepada Sidney Sonnino, Menteri Luar Negeri Italia. Ia juga diberi kesempatan bertatap muka dengan Paolo Boselli, Perdana Menteri Italia. Atas arahan Sidney Sonnino, sekretaris jenderal Kementerian Luar Negeri Italia mengirim sepucuk surat yang, kendati tidak dapat mengungkapkan pandangan pribadinya mengenai kebajikan-kebajikan sebuah program yang berkaitan dengan semua negara anggota Blok Sekutu, "secara umum" menyatakan bahwa ia tidak menentang klaim-klaim sah orang Yahudi. Dalam perjalanan pulangnya, Nahum Sokolow sekali lagi berjumpa dengan pejabat-pejabat Prancis dan berhasil mendapatkan selembar surat tertanggal 4 Juni 1917 dari Kepala Bagian Urusan Politik Kementerian Luar Negeri Prancis Jules Cambon, yang berisi pernyataan simpati terhadap perjuangan kaum Sionis. Surat ini tidak dipublikasikan, tetapi disimpan di kantor Kementerian Luar Negeri Inggris.

Sesudah Amerika Serikat melibatkan diri dalam Perang Dunia I pada tanggal 6 April, Menteri Luar Negeri Inggris Arthur Balfour memimpin rombongan Misi Balfour ke Washington D.C. dan New York, tempat ia singgah selama sebulan, dari pertengahan bulan April sampai pertengahan bulan Mei. Selama melawat ke Amerika Serikat, ia menyempatkan diri untuk berdiskusi tentang Sionisme dengan Louis Brandeis, seorang tokoh Sionis terkemuka dan sekutu dekat Presiden Woodrow Wilson yang telah diangkat menjadi salah seorang Hakim Agung Amerika Serikat setahun sebelumnya.

Juni dan Juli: Keputusan untuk menyusun sebuah deklarasi

Selembar salinan draf deklarasi yang mula-mula diajukan oleh Lord Rothschild bersama surat pengantarnya, 18 Juli 1917, dari arsip Kabinet Perang Inggris

Pada tanggal 13 Juni 1917, Kepala Bagian Urusan Timur Tengah Kementerian Luar Negeri Inggris Ronald Graham telah dapat memastikan bahwa ketiga politikus paling relevan – Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, dan Wakil Parlementer Menteri Luar Negeri Lord Robert Cecil – semuanya menghendaki agar Inggris mendukung pergerakan kaum Sionis. Pada hari yang sama, Chaim Weizmann menyurati Ronald Graham untuk memperjuangkan dikeluarkannya sebuah deklarasi terbuka.

Dalam suatu pertemuan pada tanggal 19 Juni, Arthur Balfour meminta Lord Rothschild dan Chaim Weizmann untuk mengajukan suatu rumusan deklarasi. Sepanjang beberapa minggu berikutnya, panitia negosiasi kaum Sionis menyiapkan selembar draf deklarasi yang terdiri atas 143 patah kata, tetapi Mark Sykes, Ronald Graham, maupun Lord Rothschild menilai draf tersebut terlalu menjurus ke hal-hal yang sensitif. Di lain pihak, Kementerian Luar Negeri Inggris juga menyiapkan selembar draf, yang digambarkan pada tahun 1961 oleh Harold Nicolson, selaku orang yang terlibat langsung dalam penyusunannya, sebagai usulan penciptaan "suaka bagi orang-orang Yahudi yang menjadi korban penindasan". Draf yang disusun oleh Kementerian Luar Negeri Inggris ditolak mentah-mentah oleh kaum Sionis sehingga tidak jadi dipakai. Tak selembar pun salinan draf ini dapat ditemukan di kumpulan arsip Kementerian Luar Negeri Inggris .

Sesudah berdiskusi lebih lanjut dengan pihak kementerian, Lord Rothschild akhirnya merevisi draf yang disiapkan kaum Sionis sehingga menjadi lebih singkat, hanya mengandung 46 patah kata, dan mengirimkannya kepada Arthur Balfour pada tanggal 18 Juli. Draf ini diterima Kementerian Luar Negeri Inggris dan diajukan kepada kabinet untuk dipertimbangkan secara resmi.

September dan Oktober: Persetujuan dari Amerika Serikat dan Kabinet Perang Inggris

Sebagai bahan pertimbangan dalam diskusi-diskusi Kabinet Perang Inggris, diminta pandangan dari sepuluh orang "wakil" pemuka masyarakat Yahudi. Para pemuka masyarakat Yahudi yang mendukung adalah keempat anggota tim negosiasi kaum Sionis (Lord Rothschild, Chaim Weizmann, Nahum Sokolow, dan Herbert Samuel), Stuart Samuel (abang Herbert Samuel), dan Rabi Ketua Joseph Hertz, sementara yang menentang adalah Edwin Montagu, Philip Magnus, Claude Montefiore, dan Lionel Cohen.

Pada tanggal 31 Oktober 1917, Kabinet Perang Inggris memutuskan untuk mengeluarkan deklarasi. Keputusan ini diambil sebagai tindak lanjut dari hasil diskusi dalam empat kali rapat kabinet perang (termasuk rapat tanggal 31 Oktober) yang digelar dalam tempo dua bulan. Demi membantu memperlancar diskusi, Sekretariat Kabinet Perang Inggris dipimpin oleh Maurice Hankey dan dibantu para Sekretaris Pembantu – terutama Mark Sykes dan Leo Amery, rekan separtai Mark Sykes di Parlemen Inggris yang juga pro-Sionis – mengumpulkan perspektif-perspektif pihak luar untuk diajukan kepada kabinet perang. Perspektif-perspektif pihak luar tersebut mencakup pandangan-pandangan para pejabat pemerintahan, pandangan-pandangan para sekutu dalam Perang Dunia I – teristimewa pandangan Presiden Woodrow Wilson – serta pernyataan-pernyataan pandangan resmi yang diajukan pada bulan Oktober oleh enam orang tokoh pimpinan kaum Sionis dan empat orang pemuka masyarakat Yahudi non-Sionis.

Sebelum mengeluarkan deklarasi, para pejabat Inggris dua kali meminta persetujuan President Amerika Serikat Woodrow Wilson. Ketika pertama kali dimintai persetujuannya pada tanggal 3 September, President Woodrow Wilson menolak dengan alasan waktunya belum tepat. Ia baru memberikan persetujuan setelah diminta untuk kedua kalinya pada tanggal 6 Oktober.

Petikan-petikan dari notula keempat rapat Kabinet Perang Inggris berikut ini memperlihatkan faktor-faktor utama yang menjadi bahan pertimbangan para menteri:

• 3 September 1917: "Menanggapi anjuran agar urusan ini sebaiknya ditangguhkan dulu, [Arthur Balfour] mengemukakan bahwa urusan ini sudah lama sekali ditahan-tahan Kementerian Luar Negeri. Ada organisasi yang sangat kuat dan antusias, khususnya di Amerika Serikat, yang gigih memperjuangkan urusan ini, serta mengemukakan keyakinannya bahwa Blok Sekutu akan sangat terbantu jika dapat menarik ketulusan dan kesungguhan orang-orang tersebut ke pihak kita. Jika tidak berbuat apa-apa, maka kita berisiko putus hubungan secara langsung dengan mereka, jadi situasi ini perlu dihadapi."
• 4 Oktober 1917: "... [Arthur Balfour] mengemukakan bahwa pemerintah Jerman sedang berusaha keras menarik simpati gerakan Sionisme. Kendati ditentang oleh sejumlah hartawan Yahudi di negara itu, gerakan Sionisme didukung oleh mayoritas warga Yahudinya, setidaknya di Rusia dan Amerika, dan mungkin sekali di negara-negara lain ... Tuan Balfour selanjutnya membaca selembar pernyataan yang sangat simpatik dari pemerintah Prancis kepada kaum Sionis, lalu menegaskan bahwa ia tahu Presiden Woodrow Wilson benar-benar mendukung gerakan itu."
• 25 Oktober 1917: "... sekretaris mengemukakan bahwa ia telah didesak oleh Kementerian Luar Negeri untuk mengangkat permasalahan Sionisme, suatu keputusan pendahuluan atas permasalahan ini dianggap sangat penting."

Notula rapat Kabinet Perang Inggris tanggal 31 Oktober 1917 yang menyetujui dikeluarkannya Deklarasi Balfour

• 31 Oktober 1917: "[Arthur Balfour] berkesimpulan semua orang kini setuju bahwa, ditinjau dari sudut pandang yang murni bersifat diplomatik dan politik, sudah sepatutnya dikeluarkan sebuah deklarasi yang mendukung aspirasi-aspirasi kaum nasionalis Yahudi. Mayoritas orang Yahudi di Rusia dan Amerika, maupun di seluruh dunia, kini tampaknya mendukung Sionisme. Jika kita dapat mengeluarkan sebuah deklarasi yang yang mendukung cita-cita tersebut, maka kita harus mampu melanjutkan kegiatan propaganda yang sangat berguna itu di Rusia dan Amerika."

Penyusunan draf

Deklasifikasi arsip pemerintah Inggris telah memungkinkan para ahli untuk mengetahui keseluruhan proses penyusunan draf Deklarasi Balfour. Dalam bukunya yang terbit pada tahun 1961 dan kerap dijadikan sumber rujukan, Leonard Stein membeberkan empat draft terdahulu Deklarasi Balfour.

Kegiatan penyusunan draf berawal dari petunjuk yang diberikan Chaim Weizmann kepada tim penyusun draf Sionis mengenai tujuan-tujuannya melalui sepucuk surat tertanggal 20 Juni 1917, sehari sesudah pertemuannya dengan Lord Rothschild dan Arthur Balfour. Ia mengusulkan agar deklarasi tersebut harus memuat penegasan dari pemerintah Inggris akan "keyakinan, kemauan, atau niatnya untuk mendukung kehendak kaum Sionis menciptakan kediaman nasional di Palestina; menurut hemat saya, soal kekuasaan suzeranitas tidak perlu disinggung-singgung karena dapat mengganggu hubungan baik antara Inggris dan Prancis; deklarasi ini harus merupakan deklarasi Sionis."

Sebulan sesudah menerima draf ringkas yang diajukan Lord Rothschild pada tanggal 12 Juli, Arthur Balfour mengusulkan sejumlah amandemen yang lebih bersifat teknis. Amandemen-amandemen yang lebih substantif termuat dalam dua draf berikutnya, yakni draf yang diajukan pada akhir bulan Agustus oleh Alfred Milner, salah seorang dari kelima anggota mula-mula kabinet perang Lloyd George dengan jabatan menteri tanpa portofolio, dan draf yang diajukan pada awal bulan Oktober oleh Alfred Milner dan Leo Amery. Dalam draf yang diajukan pada akhir bulan Agustus, cakupan geografi disusutkan dari seluruh Palestina menjadi "di Palestina", sementara dalam draf yang diajukan pada awal bulan Oktober, tercantum tambahan dua "klausa pengaman".

Daftar draf Deklarasi Balfour yang diketahui beserta perubahan dari draf ke draf
Draf	Teks	Perubahan
Draf awal dari kaum Sionis Bulan Juli 1917	Pemerintahan Sri Baginda, sesudah mempertimbangkan sasaran-sasaran Organisasi Sionis, menerima prinsip pengakuan Palestina menjadi kediaman nasional orang Yahudi, dan hak orang Yahudi untuk membangun kehidupan berbangsa di Palestina di bawah perlindungan yang akan dibentuk saat perdamaian disepakati sesudah perang dimenangkan. Pemerintahan Sri Baginda, demi terwujudnya prinsip ini, memandang penting pemberian otonomi dalam negeri kepada bangsa Yahudi di Palestina, kebebasan berimigrasi bagi orang Yahudi, dan pembentukan sebuah Badan Usaha Kolonisasi Nasional Yahudi untuk menangani usaha pemukiman kembali serta pengembangan ekonomi negeri itu. Syarat-syarat dan bentuk-bentuk otonomi dalam negeri serta piagam bagi Badan Usaha Kolonisasi Nasional Yahudi, menurut hemat Pemerintahan Sri Baginda, harus dijabarkan secara terperinci dan ditetapkan bersama wakil-wakil Organisasi Sionis.
Draf Lord Rothschild Tanggal 12 Juli 1917	1. Pemerintahan Sri Baginda menerima Prinsip bahwa Palestina harus direkonstitusi menjadi kediaman nasional orang Yahudi. 2. Pemerintahan Sri Baginda akan berusaha sekuat tenaganya untuk menjamin terlaksananya maksud ini serta akan mendiskusikan metode-metode dan cara-cara yang diperlukan dengan Organisasi Sionis.	1. Pemerintahan Sri Baginda [*] menerima prinsip pengakuan bahwa Palestina harus direkonstitusi menjadi kediaman nasional orang Yahudi. [*] 2. Pemerintahan Sri Baginda [*] akan berusaha sekuat tenaganya untuk menjamin terlaksananya maksud ini serta akan mendiskusikan metode-metode dan cara-cara yang diperlukan dengan Organisasi Sionis. * banyak kata dihapus
Draf Arthur Balfour Pertengahan bulan Agustus 1917	Pemerintahan Sri Baginda menerima prinsip bahwa Palestina harus direkonstitusi menjadi kediaman nasional orang Yahudi, dan akan berusaha sekuat tenaga untuk menjamin terlaksananya maksud ini serta akan bersiap sedia untuk mempertimbangkan saran apa saja yang berkenaan dengan hal tersebut yang ingin diajukan Organisasi Sionis kepadanya.	1. Pemerintahan Sri Baginda menerima prinsip bahwa Palestina harus direkonstitusi menjadi kediaman nasional orang Yahudi. , dan 2. Pemerintahan Sri Baginda akan berusaha sekuat tenaganya untuk menjamin terlaksananya maksud ini serta akan mendiskusikan metode-metode dan cara-cara yang diperlukan dengan bersiap sedia untuk mempertimbangkan saran apa saja yang berkenaan dengan hal tersebut yang ingin diajukan Organisasi Sionis kepadanya.
Draf Alfred Milner Akhir bulan Agustus 1917	Pemerintahan Sri Baginda menerima prinsip bahwa segala macam peluang harus dibuka bagi penciptaan kediaman bagi orang Yahudi di Palestina, dan akan berusaha sekuat tenaganya untuk memudahkan terlaksananya maksud ini serta akan bersiap sedia untuk mempertimbangkan saran apa saja yang berkenaan dengan hal tersebut yang ingin diajukan organisasi-organisasi kaum Sionis kepadanya.	Pemerintahan Sri Baginda menerima prinsip bahwa Palestina harus dibentuk ulang menjadi kediaman nasional segala macam peluang harus dibuka bagi penciptaan kediaman bagi orang Yahudi di Palestina, dan akan berusaha sekuat tenaganya untuk menjamin memudahkan terlaksananya maksud ini serta akan bersiap sedia untuk mempertimbangkan saran apa saja yang berkenaan dengan hal tersebut yang ingin diajukan Organisasi organisasi-organisasi kaum Sionis kepadanya.
Draf Alfred Milner dan Leo Amery Tanggal 4 Oktober 1917	Pemerintahan Sri Baginda memandang baik penciptaan kediaman nasional di Palestina bagi bangsa Yahudi, dan akan berusaha sekuat tenaganya untuk memudahkan terlaksananya maksud ini, dengan keinsyafan bahwa tak satu pun langkah pelaksanaannya akan mencederai hak-hak sipil dan keagamaan komunitas-komunitas non-Yahudi di Palestina, maupun hak-hak dan status politik yang dinikmati di negeri-negeri lain oleh orang Yahudi yang sudah puas dengan kewarganegaraannya.	Pemerintahan Sri Baginda menerima prinsip bahwa segala macam peluang harus dibuka bagi memandang baik penciptaan kediaman nasional di Palestina bagi bangsa orang Yahudi di Palestina, dan akan berusaha sekuat tenaganya untuk memudahkan terlaksananya maksud ini serta akan bersiap sedia untuk mempertimbangkan saran apa saja yang berkenaan dengan hal tersebut yang ingin diajukan organisasi-organisasi kaum Sionis kepadanya , dengan keinsyafan bahwa tak satu pun langkah pelaksanaannya akan mencederai hak-hak sipil dan keagamaan komunits-komunitas non-Yahudi di Palestina, maupun hak-hak dan status politik yang dinikmati di negeri-negeri lain oleh orang Yahudi yang sudah puas dengan kewarganegaraannya.
Versi akhir	Pemerintahan Sri Baginda memandang baik penciptaan kediaman nasional di Palestina bagi orang Yahudi, dan akan berusaha sekuat tenaga untuk memudahkan terlaksananya maksud ini, dengan keinsafan bahwa tak satu pun langkah pelaksanaannya akan mencederai hak-hak sipil dan keagamaan komunitas-komunitas non-Yahudi di Palestina, maupun hak-hak dan status politik yang dinikmati orang Yahudi di negeri-negeri lain.	Pemerintahan Sri Baginda memandang baik penciptaan kediaman nasional di Palestina bagi bangsa orang Yahudi, dan akan berusaha sekuat tenaganya untuk memudahkan terlaksananya maksud ini, dengan keinsyafan bahwa tak satu pun langkah pelaksanaannya akan mencederai hak-hak sipil dan keagamaan komunitas-komunitas non-Yahudi di Palestina, maupun hak-hak dan status politik yang dinikmati orang Yahudi di negeri-negeri lain oleh orang Yahudi yang sudah puas dengan kewarganegaraannya.

Penulis-penulis terkemudian telah memperdebatkan siapa sesungguhnya "tokoh utama" dalam penyusunan Deklarasi Balfour. Dalam bukunya, The Anglo-American Establishment, yang terbit tahun 1981 sesudah ia wafat, Carroll Quigley, profesor sejarah di Universitas Georgetown, memaparkan pandangannya bahwa Lord Milnerlah yang berjasa menyusun Deklarasi Balfour. Baru-baru ini, William D. Rubinstein, Profesor Sejarah Zaman Modern di Universitas Aberystwyth, Wales, mengemukakan bahwa Leo Amerylah penyusun utama Deklarasi Balfour. Sahar Huneidi mengungkap dalam bukunya bahwa William Ormsby-Gore, dalam laporan yang ia susun untuk diserahkan kepada John Shuckburgh, mengaku telah menyusun draf akhir Deklarasi Balfour bersama-sama dengan Leo Amery.

Pokok-pokok penting

Versi deklarasi yang sudah disetujui, yakni pernyataan dalam satu kalimat yang terdiri atas 67 patah kata, termuat dalam surat singkat yang dikirim Arthur Balfour kepada Walter Rothschild pada tanggal 2 November 1917 untuk disampaikan kepada Federasi Sionis Britania Raya dan Irlandia. Deklarasi tersebut berisi empat klausa. Dua klausa pertama adalah janji dukungan terhadap "penciptaan kediaman nasional bagi orang yahudi di Palestina", dan dua klausa terakhir adalah "klausa-klausa pengaman" yang menjamin "hak-hak sipil dan keagamaan komunitas-komunitas non-Yahudi di Palestina" maupun "hak-hak dan status politik yang dinikmati orang yahudi di negeri-negeri lain".

"Kediaman nasional bagi orang Yahudi" versus negara Yahudi

Informasi lebih lanjut: Tanah air bagi orang Yahudi

"Kata-kata dalam dokumen ini dipilih dengan sangat cermat, dan frasa kabur 'kediaman nasional bagi orang Yahudi' dapat dianggap lumayan tidak mengkhawatirkan... Namun kekaburan makna frasa tersebut telah menjadi sumber masalah sedari awal. Orang-orang berjabatan tinggi telah menggunakan bahasa yang sangat longgar dengan penuh perhitungan untuk menyampaikan maksud yang berbeda dari maksud yang dapat dipahami dari kata-kata tersebut menurut tafsir yang lebih moderat. President Woodrow Wilson menghilangkan segala keraguan terkait maksud kata-kata tersebut dengan mengedepankan pemahamannya sendiri, ketika berbicara kepada para pemuka masyarakat Yahudi di Amerika pada bulan Maret 1919. 'Saya semakin yakin bahwa bangsa-bangsa sekutu, dengan dukungan bulat dari pemerintah dan rakyat kami, setuju bahwa di Palestina harus diasaskan sebuah persemakmuran Yahudi,' ujarnya. Mendiang Presiden Roosevelt pernah menyatakan bahwa perihal 'Palestina harus dijadikan sebuah Negara Yahudi' sepatutnya dijadikan salah satu syarat perdamaian Blok Sekutu. Tuan Winston Churchill sudah berwacana tentang 'Negara Yahudi' dan Tuan Bonar Law sudah mengemukakan perihal 'pengembalian Palestina kepada orang Yahudi' dalam sidang parlemen."

Laporan Komisi Palin, bulan Agustus 1920

Istilah "kediaman nasional" memang sengaja dibiarkan ambigu maknanya, karena tidak memiliki nilai guna di mata hukum dan belum pernah digunakan dalam ranah hukum internasional, sehingga maknanya tidak jelas dibanding istilah-istilah lain semacam "negara". Alih-alih istilah "negara", istilah "kediaman nasional" sengaja dipakai karena adanya penentangan terhadap program kaum Sionis tersebut di dalam tubuh kabinet Inggris. Menurut sejarawan Norman Rose, para perancang utama Deklarasi Balfour beranggapan bahwa bila sudah tiba masanya, sebuah Negara Yahudi akan terbentuk dengan sendirinya, sementara Komisi Kerajaan untuk Urusan Palestina berkesimpulan bahwa kata-kata tersebut adalah "hasil kompromi di antara para menteri yang beranggapan dan yang tidak beranggapan bahwa sebuah Negara Yahudi pada akhirnya akan dapat berdiri."

Memorandum kabinet tertanggal 26 Oktober 1917 dari Lord Curzon, yang membahas arti frasa "Kediaman Nasional bagi bangsa Yahudi di Palestina" dengan menyinggung berbagai macam opini yang ada, diedarkan seminggu sebelum pencanangan Deklarasi Balfour

Makna frasa tersebut sudah berusaha ditafsirkan dalam korespondensi yang bermuara pada versi akhir Deklarasi Balfour. Dalam sebuah laporan resmi yang diserahkan kepada kabinet perang pada tanggal 22 September, Mark Sykes mengemukakan bahwa kaum Sionis tidak ingin "menjadikan Palestina maupun mendirikan di Palestina sebuah negara republik Yahudi maupun negara bentuk apa pun" tetapi lebih menghendaki semacam wilayah protektorat sebagaimana tersedia dalam Mandat atas Palestina. Sebulan kemudian, Lord Curzon menerbitkan sebuah memorandum berisi dua pertanyaan, yang diedarkan pada tanggal 26 Oktober 1917. Pertanyaan pertama berkaitan dengan makna frasa "Kediaman Nasional bagi bangsa Yahudi di Palestina"; ia melihat ada beragam opini mengenai makna frasa tersebut, mulai dari sebuah negara yang seutuhnya sampai dengan sekadar sebuah pusat kerohanian bagi orang Yahudi.

Sejumlah media massa Inggris berasumsi bahwa jauh-jauh hari sudah ada niat untuk mendirikan sebuah negara Yahudi sebelum Deklarasi Balfour rampung disusun. Di Amerika Serikat, media massa mulai menggunakan istilah-istilah "Kediaman Nasional Yahudi", "Negara Yahudi", "Republik Yahudi", maupun "Persemakmuran Yahudi".

Pakar perjanjian, David Hunter Miller, yang turut hadir hadir dalam Konferensi Damai Paris tahun 1919 dan kemudian hari menyusun kompendium dokumen-dokumennya dalam 22 jilid buku, menyajikan laporan dari Bagian Intelijen Delegasi Amerika Serikat dalam konferensi tersebut, yang merekomendasikan agar "dibentuk sebuah negara terpisah di Palestina," dan agar "Liga Bangsa-Bangsa mengakui Palestina sebagai negara Yahudi, segera sesudah sesudah negara tersebut wujud." Laporan tersebut juga mengusulkan agar didirikan negara Palestina merdeka di bawah mandat Liga Bangsa-Bangsa yang dipercayakan kepada Inggris. Para pendatang Yahudi akan diizinkan dan didorong untuk tinggal di negara ini, dan tempat-tempat suci di negara ini akan ditempatkan di bawah pengaturan Liga Bangsa-Bangsa. Kelompok the Inquiry memang memberi pendapat positif mengenai kemungkinan bahwa sebuah negara Yahudi pada akhirnya akan berdiri di Palestina jika data kependudukan yang diperlukan untuk hal tersebut sudah ada.

Sejarawan Matthew Jacobs kemudian hari mengemukakan dalam tulisannya bahwa pendekatan Amerika Serikat tersebut dihambat oleh "ketiadaan pengetahuan khusus mengenai kawasan itu" dan bahwasanya "seperti kebanyakan laporan mengenai Timur Tengah yang dikerjakan The Inquiry, laporan-laporan tentang Palestina mengandung banyak sekali cacat" serta "mempraanggapkan hasil tertentu dari perang". Ia mengutip tulisan Miller yang mengulas tentang sebuah laporan mengenai sejarah dan dampak dari Sionisme, bahwa laporan tersebut "sama sekali tidak memadai dari segala macam sudut pandang dan harus dianggap tidak lebih dari bahan-bahan yang akan digunakan kemudian hari untuk menyusun laporan".

Pada tanggal 2 Desember 1917, Lord Robert Cecil berusaha meyakinkan para peserta konferensi bahwa pemerintah Inggris sungguh-sungguh bermaksud menyerahkan daerah "Yudea kepada orang Yahudi." Yair Auron mengemukakan bahwa Lord Robert Cecil, yang ketika itu adalah Wakil Menteri Luar Negeri Inggris dan hadir mewakili pemerintah Inggris dalam sebuah pertemuan perayaan yang diselenggarakan Federasi Sionis Inggris, "mungkin sekali sudah menyampaikan lebih dari isi penyampaian resminya" ketika berkata (dikutip dari keterangan Leonard Stein) bahwa "keinginan kami adalah negara-negara Arab menjadi milik bangsa Arab, Armenia menjadi milik bangsa Armenia, dan Yudea menjadi milik orang Yahudi".

Pada bulan Oktober tahun berikutnya, Neville Chamberlain membahas tentang "Negara Yahudi yang baru" saat memimpin sebuah pertemuan kaum Sionis. Ketika itu, Neville Chamberlain adalah Anggota Parlemen dari daerah pemilihan Ladywood, Birmingham. Mengilas balik peristiwa tersebut, pada tahun 1939, tepat sesudah Neville Chamberlain mengesahkan Buku Putih tahun 1939, Kantor Telegraf Yahudi mengemukakan bahwa si Perdana Menteri sudah "sangat berubah pikiran dalam rentang waktu 21 tahun" Setahun kemudian, pada peringatan dua tahun dicanangkannya Deklarasi Balfour, Jenderal Jan Smuts mengemukakan bahwa Inggris "akan menepati janjinya ... dan sebuah negara Yahudi yang jaya pada akhirnya akan terwujud." Dalam nada yang sama, beberapa bulan kemudian, Neville Churchill mengeluarkan pernyataan sebagai berikut:

Jika, sebagaimana yang mungkin sekali akan terjadi, terwujud selagi kami masih hidup, di tepi Sungai Yordan, sebuah Negara Yahudi di bawah perlindungan Mahkota Inggris, yang mungkin nantinya terdiri atas tiga atau empat juta warga Yahudi, maka di dalam lembaran sejarah dunia akan tercatat sebuah kejadian, yang jika ditinjau dari segala sudut pandang, akan mendatangkan kebajikan.

Dalam rapat kabinet Kekaisaran Inggris tanggal 22 Juni 1921, Neville Churchill ditanya Arthur Meighen, Perdana Menteri Kanada, mengenai arti dari kediaman nasional. Neville Churchill menjawab, "jika dalam waktu bertahun-tahun mereka sudah menjadi golongan mayoritas di sana, dengan sendirinya mereka akan mengambil alih negeri itu....pro rata dengan orang Arab. Kami memberi janji yang sama bahwa kami tidak akan menyingkirkan orang Arab dari tanahnya maupun menyalahi hak-hak politik dan kemasyarakatannya".

Ruang lingkup kediaman nasional "di Palestina"

Frasa "di Palestina", alih-alih "Palestina", juga dipilih dengan sengaja. Usulan draf deklarasi yang termuat dalam surat tertanggal 12 Juli dari Lord Rothschild kepada Arthur Balfour menyebut-nyebut prinsip "bahwa Palestina harus direkonstitusi menjadi Kediaman Nasional orang Yahudi." Dalam teks akhir yang sudah diamandemen Lord Milner, kata "direkonstitusi" dihilangkan dan kata "bahwa" diganti dengan "di".

Dengan demikian teks akhir menghilangkan keharusan untuk menjadikan seluruh wilayah Palestina sebagai Kediaman Nasional orang Yahudi, sehinga kemudian hari menimbulkan kontroversi mengenai ruang lingkup yang dimaksud dari Kediaman Nasional di Palestina, khususnya terkait pandangan Sionisme Revisionis yang mengklaim seluruh wilayah mandat Palestina dan wilayah Emirat Seberang Yordan sebagai Tanah Air Orang Yahudi. Kekeruhan ini dijernihkan Buku Putih Churchill pada tahun 1922, yang berisi pernyataan bahwa "maksud dari istilah-istilah yang diacu dalam deklarasi tersebut bukanlah Palestina secara keseluruhan harus diubah menjadi Kediaman Nasional orang Yahudi, melainkan Kediaman Nasional orang Yahudi harus didirikan 'di Palestina.'"

Deklarasi Balfour tidak memerinci batas-batas geografi Palestina. Seusai Perang Dunia I, tiga dokumen, yakni Deklarasi Balfour, surat-surat dari hubungan Korespondensi Husain-McMahon, dan Perjanjian Sykes-Picot, dijadikan acuan dalam negosiasi-negosiasi penentuan tapal batas wilayah Palestina.

Hak-hak sipil dan keagamaan komunitas-komunitas non-Yahudi di Palestina

"Meskipun demikian, jika berpegang pada makna resmi dari isi Pernyataan Balfour... sulit diragukan bahwa Program Sionis yang ekstrem tersebut harus dimodifikasi secara besar-besaran. Karena "kediaman nasional bagi bangsa Yahudi" tidaklah sama dengan membuat Palestina menjadi sebuah Negara Yahudi, dan usaha pendirian Negara Yahudi semacam itu juga tidak dapat dilaksanakan tanpa melakukan pelanggaran terberat terhadap "hak-hak sipil dan keagamaan komunitas-komunitas non-Yahudi yang sudah ada di Palestina." Fakta ini berulang kali mengemuka dalam konferensi Komisi King-Crane bersama wakil-wakil umat Yahudi, yakni bahwasanya kaum Sionis berharap akan melepas segenap kepemilikan dari penduduk non-Yahudi yang ada di Palestina sekarang ini melalui berbagai bentuk tindakan membeli."

Laporan Komisi King–Crane, Agustus 1919

Klausa pengaman pertama Deklarasi Balfour mengatur perlindungan terhadap hak-hak sipil dan keagamaan orang-orang bukan Yahudi di Palestina. Klausa ini disusun bersama-sama dengan klausa pengaman kedua oleh Leo Amery sambil berkonsultasi dengan Lord Milner, dengan maksud untuk "sebijak mungkin menenangkan pihak-pihak penentang, baik orang Yahudi maupun pihak pro-Arab, tanpa mencederai substansi dari deklarasi yang diikhtiarkan tersebut".

Hak-hak dan status politik yang dinikmati orang Yahudi di negeri-negeri lain

Edwin Montagu, satu-satunya orang Yahudi berjabatan tinggi di jajaran pemerintah Inggris, menerbitkan memorandum tertanggal 23 Agustus 1917 yang mengungkap keyakinannya bahwa "buah dari kebijakan Pemerintahan Sri Baginda bersifat antisemit, dan kelak akan mengobarkan gerakan antisemit di semua negara di muka bumi."

Klausa pengaman yang kedua adalah komitmen bahwa tak satu pun langkah pelaksanaan boleh mencederai hak-hak komunitas-komunitas Yahudi di luar Palestina. Draf-draf awal yang disusun oleh Walter Rothschild, Arthur Balfour, dan Alfred Milner tidak memuat klausa pengaman ini. Klausa ini baru disusun bersama klausa pengaman yang pertama pada awal bulan Oktober guna menampung pandangan pemuka-pemuka masyarakat Yahudi Inggris dari kubu penentang. Walter Rothschild berkeberatan terhadap klausa ini ini karena mempraanggapkan kemungkinan timbulnya bahaya terhadap kaum non-Sionis, yang mana ia sangkal.

Lewat harian The Times edisi 24 Mei 1917, Panitia Bersama untuk Urusan Luar Negeri bentukan Dewan Perwakilan Umat Yahudi Inggris dan Asosiasi Yahudi Inggris mempublikasikan sepucuk surat berjudul Pandangan-Pandangan Umat Yahudi Inggris yang ditandatangani David Lindo Alexander (ketua Dewan Perwakilan Umat Yahudi Inggris) dan Claude Montefiore (ketua Asosiasi Yahudi Inggris). Pandangan mereka termuat dalam isi surat, bahwasanya "penciptaan kebangsaan Yahudi di Palestina, yang didasarkan atas teori ketunawismaan ini, tentu akan membuat seluruh dunia mengecap orang Yahudi sebagai pendatang asing di negara tempat mereka dilahirkan, dan mengecilkan posisi selaku warga negara dan anak bangsa yang sudah mereka dapatkan dengan susah payah di negara-negara tersebut." Pada bulan Agustus, Edwin Montagu, tokoh Yahudi anti-Sionis yang berpengaruh dan Menteri Urusan India, satu-satunya orang Yahudi dalam kabinet pemerintahan Inggris, menerbitkan memorandum kabinet yang memuat pernyataan bahwa "buah dari kebijakan Pemerintahan Sri Baginda bersifat antisemit, dan kelak akan mengobarkan gerakan antisemit di semua negara di muka bumi."

Tanggapan

Teks deklarasi tersebut diterbitkan dalam pers sepekan setelah ditandatangani, pada 9 November 1917. Peristiwa terakhir lainnya terjadi dalam jangka pendek, dua peristiwa paling relevan adalah penaklukan militer Inggris yang nyaris terjadi di Palestina dan pembocoran Perjanjian Sykes-Picot yang sebelumnya rahasia. Di sisi militer, Gaza dan Jaffa jatuh dalam beberapa hari, dan Yerusalem menyerah kepada Inggris pada 9 Desember. Publikasi Persetujuan Sykes–Picot, setelah Revolusi Rusia, dalam Izvestia dan Pravda milik Bolshevik pada 23 November 1917 dan dalam Manchester Guardian di Inggris pada 26 November 1917, mewakili momen dramatis untuk kampanye Timur Sekutu: "Inggris merasa malu, orang-orang Arab cemas dan Turki gembira." Kaum Sionis telah menyadari penjelasan dari perjanjian tersebut sejak bulan April dan secara khusus menjadi bagian dari Palestina, setelah sebuah pertemuan antara Weizmann dan Cecil dimana Weizmann membuat sangat jelas tujuan-tujuannya kepada skema yang diusulkan.

Tanggapan Sionis

Deklarasi Balfour yang diterbitkan dalam The Times pada 9 November 1917

Deklarasi tersebut mewakili dukungan publik pertama bagi Sionisme oleh sebuah kekuatan politik besar – publikasinya membangkitkan Sionisme, yang akhirnya meraih sebuah piagam resmi. Selain publikasinya dalam surat-surat kabar, selebaran-selebaran diedarkan di seluruh komunitas Yahudi. Selebaran-selebaran tersebut dijatuhkan dari udara pada komunitas Yahudi di Jerman Austria, serta Pangkal Pemukiman, yang telah diberikan kepada Blok Sentral setelah Rusia menarik diri.

Weizmann berpendapat bahwa deklarasi tersebut akan memiliki tiga dampak: ini akan mengalihkan Rusia untuk memberikan tekanan terhadap Front Timur Jerman, sejak Yahudi memiliki pengaruh dalam Revolusi Maret 1917; ini akan mendorong komunitas Yahudi besar di Amerika Serikat untuk menggelontorkan pendanaan yang lebih besar bagi upaya perang Amerika, yang telah berjalan sejak April tahun tersebut; dan, terakhir, bahwa ini akan memberikan dukungan Yahudi Jerman untuk Kaiser Wilhelm II.

Deklarasi tersebut menimbulkan peningkatan luar biasa dan tak terkira dalam sejumlah penganut Sionisme Amerika; pada 1914, 200 perhimpunan Sionis Amerika terdiri dari sebanyak 7,500 anggota, yang bertumbuh menjadi 30,000 anggota dalam 600 perhimpunan pada 1918 dan 149,000 anggota pada 1919. Meskipun Inggris menganggap deklarasi tersebut merefleksikan sebuah dominansi yang berdiri sebelumnya dari posisi Sionis dalam pemikiran Yahudi, deklarasi itu sendiri adalah tanggung jawab berkelanjutan bagi legitimasi dan kepemimpinan Sionisme.

Tepat sebulan setelah deklarasi tersebut dikeluarkan, sebuah selebrasi skala besar diadakan di Royal Opera House – pidato-pidato diberikan oleh para Sionis utama serta para anggota pemerintahan Inggris termasuk Sykes dan Cecil. Dari 1918 sampai Perang Dunia II, Yahudi di Mandat Palestina merayakan Hari Balfour sebagai hari libur nasional tahunan pada 2 November. Selebrasi-selebrasi tersebut meliputi upacara-upacara di sekolah-sekolah dan lembaga-lembaga masyarakat lainnya dan artikel-artikel yang menyanjungnya dalam pers Ibrani. Pada Agustus 1919, Balfour menyepakati permintaan Weizmann untuk menamai sebuah pemukiman pasca-perang pertama di Mandat Palestina, "Balfouria", dalam menghormatinya. Ini ditujukan untuk menjadi model pemukiman untuk kegiatan Yahudi Amerika di Palestina pada masa mendatang.

Herbert Samuel, anggota parlemen Sionis yang memorandum tahun 1915 buatannya telah mulai didiskusikan dalam Kabinet Inggris, dibujuk oleh Lloyd George pada 24 April 1920 untuk bertindak sebagai gubernur sipil Palestina Britania pertama, menggantikan pemerintahan militer sebelumnya yang telah memerintah kawasan tersebut sejak perang. Tak lama setelah memulai jabatannya pada Juli 1920, ia diundang untuk membacakan haftarah dari Yesaya 40 di Sinagoge Hurva di Yerusalem, yang, menurut memoirnya, memimpin kongregasi para pemukim lama untuk merasakan "pemenuhan nubuat kuno yang telah berada di tangan".

Penentangan di Palestina

Surat kabar Arab Palestina paling populer, Filastin (La Palestine), mempublikasikan sebuah editorial empat halaman yang dilayangkan kepada Lord Balfour pada Maret 1925.

Komunitas Kristen dan Muslim lokal Palestina, yang terdiri dari hampir 90% populasi, sangat menentang deklarasi tersebut. Seperti yang dideskripsikan oleh filsuf Palestina-Amerika Edward Said pada 1979, ini dianggap terdiri dari: "(a) oleh sebuah kekuatan Eropa, (b) tentang wilayah non-Eropa, (c) di sebuah kedataran yang tak tak saling cocok dari kedua keberadaan tersebut dan keinginan pemukim mayoritas asli di wilayah tersebut, dan (d) ini mengambil bentuk janji tentang wilayah yang sama dengan kelompok asing lainnya."

Menurut Komisi King-Crane 1919, "Tak ada pejabat Inggris, yang dikonsultasikan oleh para Komisioner, yang meyakini bahwa program Sionis dapat dibawakan oleh sepasukan bersenjata." Seorang delegasi dari Asosiasi Muslim-Kristen, yang dikepalai oleh Musa al-Husayni, mengekspresikan ketidaksetujuan publik pada 3 November 1918, sehari setelah pawai Komisi Sionis menandai peringatan pertama Deklarasi Balfour. Mereka menyerahkan sebuah petisi yang ditandatangani oleh lebih dari 100 orang terkenal kepada Ronald Storrs, gubernur militer Inggris:

Kami kemarin melihat sekerumunan besar Yahudi membawa spanduk dan berjalan ke sepanjang jalan meneriakkan kata-kata yang menyakitkan perasaan dan melukai jiwa. Kami menyatakan dengan suara terbuka bahwa Palestina, yang merupakan Tanah Suci dari bapak-bapak kami dan tempat makam dari para leluhur kami, yang telah didiami oleh orang Arab pada masa yang panjang, yang mencintainya dan mati dalam mempertahankannya, sekarang menjadi tanah air bagi mereka... Kami orang Arab, Muslim dan Nasrani, selalu sangat bersimpati dengan Yahudi yang ditindas dan ketidakberuntungan mereka di negara-negara lain... namun terdapat perbedaan besar antasra simpati semacam itu dan penerimaan dari negara semacam itu... pemerintahan atas kami dan penyingkiran dari urusan-urusan kami.

Kelompok tersebut juga menentang pembawaan "spanduk putih dan biru dengan dua segitiga menyilang di tengahnya", menggambarkan perhatian otoritas Inggris kepada konsekuensi serius dari implikasi politik apapun dalam mengibarkan spanduk-spanduk tersebut. Pada bulan berikutnya, pada peringatan pertama pendudukan Jaffa oleh Inggris, Asosiasi Muslim-Kristen mengirim sebuah memorandum panjang dan petisi kepada gubernur militer menentang pembentukan apapun dari sebuah negara Yahudi.

Tanggapan Arab secara luas

Di dunia Arab secara luas, deklarasi tersebut dipandang sebagai sebuah pengkhianatan dari pemahaman masa perang Inggris dengan orang Arab. Syarif Makkah dan pemimpin Arab lain menganggap deklarasi tersebut sebagai sebuah pelanggaran dari sebuah komitmen sebelumnya yang dibuat dalam korespondensi McMahon–Hussein dalam pembalasan untuk peluncuran Pemberontakan Arab.

Setelah publikasi deklarasi tersebut, Komandan Inggris David George Hogarth menengok Hussein pada Januari 1918 untuk memberikan sebuah pesan agar "kebebasan politik dan ekonomi" populasi Palestina tak dipertanyakan. Hogarth mengabarkan bahwa Hussein "tak akan menerima sebuah Negara Yahudi independen di Palestina, maupun yang aku instruksikan untuk memperingatkannya bahwa negara semacam itu dicampurtangankan oleh Britania Raya". Hussein juga mengetahui Persetujuan Sykes–Picot saat dibocorkan oleh pemerintah Uni Soviet baru pada Desember 1917, namun disatistfikasi oleh dua telegram penyalahpahaman dari Sir Reginald Wingate, yang telah menggantikan McMahon dalam jabatan Komisioner Tinggi Mesir, yang menganggap bahwa komitmen Inggris kepada orang Arab masih valid dan bahwa Perjanjian Sykes-Picot bukanlah sebuah traktat resmi.

Ketidaksepakatan Arab berkelanjutan atas tujuan Sekutu juga berujung pada 1918 dalam Deklarasi Tujuh Orang dan Deklarasi Inggris-Prancis, yang menjanjikan "pembebasan bulat dan akhir dari suku bangsa yang lama ditindas oleh bangsa Turki, dan menghimpun pemerintahan dan administrasi nasional yang memberikan otoritas mereka dari tujuan inisiatif bebas dan pilihan penduduk asli".

Pada 1919, Raja Hussein menolak meratifikasi Traktat Versailles. Setelah Februari 1920, Inggris berhenti membayar subsidi kepadanya. Pada Agustus 1920, lima hari setelah penandatanganan Traktat Sevres, yang resmi mengakui Kerajaan Hejaz, Curzon membujuk Kairo untuk meminta tanda tangan Hussein pada kedua traktat tersebut dan menyepakati pembayaran £30,000 pada tanda tangan tersebut. Hussein menolak dan pada 1921, menyatakan bahwa ia enggan "mencantumkan namanya pada sebuah dokumen yang menyerahkan Palestina kepada kaum Sionis dan Suriah kepada bangsa-bangsa asing." Setelah Konferensi Kairo tahun 1921, Lawrence dikirim untuk mengusahakan dan mendorong agar Raja tersebut menandatangani sebuah traktat, sebuah subsidi tahunan £100,000 dipersiapkan; upaya tersebut juga gagal. Pada 1923, Inggris membuat upaya lanjutan untuk memajukan masalah-masalah yang berdiri dengan Hussein dan saat upaya tersebut dilakukan lagi, Hussein masih menolak untuk mengakui Deklarasi Balfour atau Mandar apapun yang ia raih sebagai domainnya. Pada Maret 1924, secara singkat mengondisikan kemungkinan penghapusan artikel penawaran dari traktat tersebut, pemerintah menunda negosiasi lanjutan apapun.

Sekutu dan Blok Asosiasi

Deklarasi tersebut mula-mula didukung oleh pemerintah asing pada 27 Desember 1917, saat pemimpin dan diplomat Sionis Serbia David Albala mengumumkan dukungan pemerintahan dalam pengasingan Serbia saat sebuah misi ke Amerika Serikat. Dalam dua bulan, pemerintah Prancis dan Italia menawarkan dukungan mereka, masing-masing pada 14 Februari dan 9 Mei 1918. Di sebuah pertemuan pribadi di London pada 1 Desember 1918, Lloyd George dan Perdana Menteri Prancis Georges Clemenceau menyepakati modifikasi tertentu pada Perjanjian Sykes-Picot, termasuk kekuasaan Inggris atas Palestina.

Pada 25 April 1920, konferensi San Remo – sebuah pertumbuhan dari Konferensi Perdamaian Paris yang dihadiri oleh para perdana menteri dari Inggris, Prancis dan Italia, Duta Besar Jepang untuk Prancis, dan Duta Besar Amerika Serikat untuk Italia – menjalin pernyataan dasar untuk tiga mandat Liga Bangsa-Bangsa: mandar Prancis untuk Suriah, dan mandat-mandat Inggris untuk Mesopotamia dan Palestina. Dengan menghormati Palestina, resolusi tersebut menyatakan bahwa Inggris bertanggung jawab atas pengambilan tanggung jawab dari Deklarasi Balfour. Prancis dan Italia menyatakan penolakan mereka secara jelas dari "peran Sionis dari mandar Palestina" dan menyatakan secara khusus bahwa bahasa yang dipakai bukanlah pengaman hak "politik" non-Yahudi, menerima klaim Curzon bahwa "dalam bahasa Britania, seluruh hak biasa meliputi dalam "hak sipil"". Atas permintaan Prancis, ini menyepakati bahwa sebuah pemahaman disematkan dalam proses verbal dari mandat tersebut yang tak akan melibatkan penyerahan hak-hak menonjol yang dipegang oleh komunitas non-Yahudi di Palestina. Perbatasan Palestina tak dispesifikasikan, untuk "ditentukan oleh Blok Sekutu Utama." Tiga bulan kemudian, pada Juli 1920, kekalahan Kerajaan Arab Suriah pimpinan Faisal atas Prancis memberikan Inggris kebutuhan untuk mengetahui "apa itu 'Suriah' yang Prancis beri sebuah mandat di San Remo?" dan "apakah ini meliputi Trans-Yordania?" – mereka kemudian memutuskan untuk mendorong sebuah kebijakan dari Trans-Yordan berkaitan dengan wilayah mandat Palestina tanpa menambahkannya pada wilayah Tanah Air Yahudi.

Pada 1922, Kongres resmi memajukan dukungan Amerika untuk Deklarasi Balfour melalui pengesahan Resolusi Lodge-Fish, meskipun mendapatkan penentangan dari Departemen Negara. Profesor Lawrence Davidson, dari West Chester University, yang risetnya berfokus pada hubungan Amerika dengan Timur Tengah, berpendapat bahwa Presiden Wilson dan Kongres menghiraukan nilai-nilai demokratis daalam menyanjung "romantisisme biblikal" saat mereka mendukung deklarasi tersebut. Ia menekankan sebuah lobi pro-Sionis terorganisir di Amerika Serikat, yang pada masa itu aktif saat komunitas Arab Amerika kecil di negara tersebut memiliki kekuasaan politik yang kecil.

Blok Sentral

Tak lama setelah publikasi Deklarasi Balfour, ini mendatangkan tanggapan taktikal dari Blok Sentral. Dua pekan setelah deklarasi tersebut, Ottokar Czernin, Menteri Luar Negeri Austria, memberikan sebuah wawancara kepada Arthur Hantke, Presiden Federasi Sionis Jerman, menjanjikan agar pemerintahannya akan mempengaruhi Turki saat perang terjadi. Pada 12 Desember, Wazir Agung Utsmaniyah, Talaat Pasha, memberikan sebuah wawancara kepada surat kabar Jerman Vossische Zeitung yang diterbitkan pada 31 Desember dan kemudian dirilis dalam surat kabar periodikal Yahudi Jerman Jüdische Rundschau pada 4 Januari 1918, dimana ia menyebut deklarasi tersebut sebagai "une blague" (sebuah penipuan) dan menjanjikan agar di bawah kekuasaan Utsmaniyah "seluruh harapan terjustifikasi dari Yahudi di Palestina akan dapat menemukan pemenuhan mereka" yang ditujukan kepada kapasitas absortif dari negara tersebut. Pernyataan Turki ini didukung oleh Kantor Luar Negeri Jerman pada 5 Januari 1918. Pada 8 Januari 1918, sebuah perhimpunan Yahudi-Jerman, Persatuan Organisasi-organisasi Yahudi Jerman untuk Perlindungan Hak Yahudi dari Timur (VJOD), dibentuk untuk memajukan progres tambahan untuk Yahudi di Palestina.

Setelah perang, Traktat Sèvres ditandatangani oleh Kekaisaran Utsmaniyah pada 10 Agustus 1920. Traktat tersebut membubarkan Kekaisaran Utsmaniyah, meminta Turki untuk menarik kedaulatan atas sebagian besar Timur Tengah. Artikel 95 dari traktat tersebut mencantumkan istilah-istilah dari Deklarasi Balfour dengan penghormatan kepada "pemerintahan Palestina, dalam batas-batas seperti yang ditentukan oleh Blok Sekutu Utama". Karena pencantuman deklarasi tersebut dalam Traktat Sèvres tak menyematkan status sah dari deklarasi tersebut atau Mandat tersebut, tak ada dampak saat Sèvres ditindih oleh Traktat Lausanne, yang tak meliputi rujukan apapun kepada deklarasi tersebut.

Pada 1922, pakar teori antisemit Jerman Alfred Rosenberg dalam kontribusi primernya pada teori Nazi tentang Sionisme, Der Staatsfeindliche Zionismus ("Sionisme, Musuh Negara"), menuduh kaum Sionis Jerman campur tangan atas kekalahan Jerman dan mendukung Inggris dan penerapan Deklarasi Balfour, dalam sebuah versi dari mitos ditusuk dari belakang. Adolf Hitler memegang pandangan serupa dalam beberapa pidatonya dari tahun 1920 dan seterusnya.

Takhta Suci

Dengan kebangkitan deklarasi tersebut dan Inggris masuk ke Yerusalem pada 9 Desember, Vatikan merevisi sikap simpatetik sebelumnya kepada Sionisme dan mengadopsi pendirian menentang yang berlanjut sampai awal 1990an.

Perubahan opini Inggris

"Efek Deklarasi Balfour dikatakan membuat kaum Muslim dan Kristen tersingkir... Ini tak mungkin meminimalisir kepahitan dari kebangkitan tersebut. Mereka menganggap bahwa mereka menangani sebuah penekanan yang mereka benci jauh melebihi Turki dan timbul di pemikiran dominasinya... Orang berpengaruh berbicara terbuka soal pengkhianatan tersebut dan bahwa Inggris telah menjual negara tersebut dan meraih harganya... Sampai Pemerintahan [Sionis] mengadopsi sikap "Mereka ingin Negara Yahudi dan mereka tak ingin menunggu", dan mereka tak menyelimuti diri mereka sendiri pada setiap pengartian yang terbuka kepada mereka di negara tersebut dan luar negeri untuk menegakkan penanganan Pemerintahan yang menghormati "Status Quo" dan mengkomitmenkannya, dan melalui Pemerintahan mendatang, menuju sebuah kebijakan yang tak terkontemplasi dalam Deklarasi Balfour... Apa yang lebih alami bahwa itu [kaum Muslim dan Kristen] harus gagal untuk mewujudkan kesulitan Pemerintahan dan bekerja di bawah dan sejalan dengan tuntutan-tuntutan yang dipublikasikan secara terbuka dari Yahudi agar diwejang dan dipandu dalam Deklarasi tersebut selain sebuah surat matir?"

Laporan Komisi Palin, Agustus 1920

Kebijakan Inggris sesuai yang diketakan dalam deklarasi tersebut menghadapi sejumlah tantangan untuk penerapannya pada tahun-tahun berikutnya. Pertama adalah negosiasi damai tak langsung yang diadakan antara Inggris dan Utsmaniyah pada Desember 1917 dan Januari 1918 saat penundaan dalam pertikaian-pertikaian untuk alasan hujan; meskipun pembicaraan damai tersebut gagal, catatan-catatan arsip menunjukkan bahwa para anggota penting Kabinet Perang berkehendak untuk diijinkan meninggalkan Palestina di bawah kedaulatan Turki nominal sebagai bagian dari seluruh kesepakatan.

Pada Oktober 1919, hampir setahun setelah akhir perang, Lord Curzon menggantikan Balfour pada jabatan Menteri Luar Negeri. Curzon telah menjadi anggota Kabinet tahun 1917 yang telah menyepakati deklarasi tersebut, dan menurut sejarawan Inggris Sir David Gilmour, Curzon telah menjadi "satu-satunya figur senior dalam pemerintahan Inggris pada masa itu yang memandang bahwa kebijakan tersebut akan berujung pada dekade-dekade pertikaian Arab-Yahudi". Sehingga, ia memutuskan untuk memajukan sebuah kebijakan sejalan dengan "penafsiran yang lebih sempit dan lebih diterima ketimbang lebih lebar". Setelah Bonar Law dilantik menjadi Perdana Menteri pada akhir 1922, Curzon menulis kepada Law bahwa ia menganggap deklarasi tersebut sebagai komitmen Timur Tengah Inggris "terburuk" dan "sebuah kontradiksi keras dari prinsip-prinsip yang kita deklarasikan secara terbuka".

Pada Agustus 1920, laporan Komisi Palin, mula-mula dalam sebuah kalimat panjang dari Komisi Penyidikan Inggris tentang pertanyaan Palestina saat masa Mandat, menyatakan bahwa "Deklarasi Balfour... tanpa diragukan adalah titik permulaan dari seluruh ketegangan". Penjelasan dari laporan tersebut, yang tak dipublikasikan, menyebut Deklarasi Balfour sebanyak tiga kali, menyatakan bahwa "sebab-sebab aliensasi dan eksasperasi dari perasaan penduduk Palestina" meliputi:

• "ketidakmampuan untuk merekonsiliasikan kebijakan yang penentuan nasib sendiri yang dideklarasikan Sekutu dengan Deklarasi Balfour, memberikan kebangkitan kepada sebuah esensi pengkhianatan dan anksietas intens untuk masa depan kami";
• "ketidakapresiasian pengartian sebenarnya dari Deklarasi Balfour dan pelupaan terhadap pemanduan yang ditentukan, karena kurangnya retorika para politikus dan pernyataan dan penulisan tereksargerasi dari orang-orang penting, terutama kaum Sionis"; dan
• "Indiskresi dan agresi Sionis sejak Deklarasi Balfour menimbulkan kekhawatiran semacam itu".

Opini masyarakat dan pemerintah Inggris menjadi makin tak senang dengan dukungan negara terhadap Sionisme; bahkan Sykes mulai mengubah pandangannya pada akhir 1918. Pada Februari 1922, Churchill menghubungi Samuel, yang telah memulai perannya sebagai Komisioner Tinggi untuk Palestina pada 18 bulan sebelumnya, membujuk agar memotong pengeluaran dan menyatakan:

Di Dewan-dewan Parlemen, terdapat pertumbuhan gerakan pertikaian, melawan kebijakan Sionis di Palestina, yang akan distimulasikan oleh artikel-artikel saat ini Northcliffe. Aku tak dapat mengambil tindakan pada pergerakan ini, namun makin sulit untuk mendatangkan argumen bahwa tak adil untuk menanyai pembayar pajak Inggris tersebut, terutama dengan perpajakan, untuk menyematkan bayaran sebuah kebijakan populer yang terhimpun di Palestina.

Setelah pengeluaran Buku Putih Churchill pada Juni 1922, Dewan Bangsawan menolak Mandat Palestina dimasukkan Deklarasi Balfour dengan 60 suara berbanding 25, setelah pergerakan yang dikeluarkan oleh Lord Islington. Suara tersebut hanya bersifak simbolik karena ini kemudian ditindih oleh sebuah suara dalam Dewan Rakyat setelah sikap taktikal dan berbagai janji yang dibuat oleh Churchill.

Pada Februari 1923, setelah perubahan dalam pemerintahan, Cavendish, dalam sebuah memorandum panjang untuk Kabinet, menghimpun pendirian untuk peninjauan rahasia dari kebijakan Palestina:

Ini akan menepis anggapan bahwa kebijakan Sionis hanyalah sebuah kebijakan tak populer. Ini telah secara pahit diserang dalam Parlemen dan masih menyayat dalam bagian tertentu dari pers. Dasar berintang dari serangan tersebut adalah tiga hal:(1) tuduhan pelanggaran dari janji-janji McMahon; (2) ketidakadilan yang terjadi di sebuah negara atas sebuah kebijakan dimana mayoritas besar dari penduduknya dilawan; dan (3) keblunderan finansial atas pembayar pajak Inggris. ...

Catatan penyorotannya membujuk agar sebuah pernyataan kebijakan dibuat sememungkinkannya dan agar kabinet berfokus pada tiga pertanyaan: (1) apakah janji-janji pada konflik Arab sejalan dengan deklarasi Balfour atau tidak; (2) jika tidak, apakah pemerintah baru harus melanjutkan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah lama dalam Buku Putih 1922, dan (3) jika tidak, apakah kebijakan alternatif harus diadopsi.

Stanley Baldwin, yang menggantikan Bonar Law, pada Juni 1923 menghimpun subkomite kabinet yang ditugaskan untuk:

membuat kebijakan Palestina disegarkan dan untuk menasihati Kabinet penuh soal apakah Inggris harus mempertahankan Palestina dan apakah jika masih bisa, kebijakan pro-Sionis harus dilanjutkan.

Kabinet menyepakati laporan komite tersebut pada 31 Juli 1923. Menyebutnya "bukanlah penyingkatan pernyataan", Quigley menyatakan bahwa pemerintah memutuskan dirinya sendiri pada dukungannya untuk Sionisme yang dihimpun oleh konsiderasi-konsiderasi yang tak dilakukan dengan jasa-jasa Sionisme atau akibatnya untuk Palestina. Huneidi berkata, “diharapkan atau tidak, ini sangat tak mungkin bagi pemerintahan manapun untuk menempatkan dirinya sendiri tanpa penyakralan substansial dari konsistensi dan penghormatan diri, jika bukannya kehormatan

Pemakaian kata dari deklarasi tersebut kemudian dicantumkan dalam Mandat Britania untuk Palestina, sebuah instrumen hukum yang menciptakan Mandat Palestina dengan keperluan eksplisit dari pengambilan dampak dari deklarasi tersebut dan akhirnya diformalisasi pada September 1923. Tak seperti deklarasi itu sendiri, Mandat tersebut secara sah diserahkan kepada pemerintah Inggris. Pada Juni 1924, Inggris membuat laporannya kepada Komisi Mandat Permanan untuk periode Juli 1920 sampai akhir 1923 yang berisi ketiadaan pelonggaran yang tertuang dalam dokumen-dokumen internal; dokumen-dokumen tersebut berkaitan dengan peninjauan ulang tahun 1923 yang diadakan diam-diam sampai awal 1970an.

Historiografi

{{{annotations}}}

"Palestina dan Deklarasi Balfour", Makalah Kabinet meninjau latar belakang deklarasi tersebut, Januari 1923

Lloyd George dan Balfour masih berada di pemerintahan sampai keruntuhan koalisi pada Oktober 1922. Di bawah pemerintahan Konservatif baru, upaya dibuat untuk mengidentifikasi latar belakang dan motivasi untuk deklarasi tersebut. Sebuah memorandum Kabinet pribadi dibuat pada Januari 1923, memberikan penjelasan Kantor Luar Negeri yang diketahui pada masa itu dan catatan Kabinet perang yang berujung pada deklarasi tersebut. Sebuah catatan Kantor Luar Negeri yang menyertainya menyatakan bahwa para pengarang primer dari deklarasi tersebut adalah Balfour, Sykes, Weizmann, dan Sokolow, dengan "mungkin Lord Rothschild sebagai seorang figur di latar belakang", dan bahwa "negosiasi tampak utamanya bersifat lisan dan melalui pengartian dari catatan pribadi dan memoranda yang hanya memberikan catatan seadanya."

Setelah serangan umum tahun 1936 yang berujung pada pemberontakan Arab di Palestina 1936–1939, perpecahan kekerasan paling signifikan sejak masa Mandat dimulai, sebuah Komisi Kerajaan Inggris  – sebuah badan penyidikan masyarakat tingkat tinggi – ditunjuk untuk menyelidiki sebab dari ketegangan tersebut. Komisi Kerajaan Palestina, diangkat dengan istilah rujukan yang lebih signifikan ketimbang penyidikan Inggris sebelumnya di Palestina, menyelesaikan laporan 404 halaman setelah enam bulan pengerjaan pada Juni 1937, diterbitkan sebulan kemudian. Laporan tersebut dimulai dengan menjelaskan sejarah masalah, termasuk penjelasan mendetail dari asal muasal Deklarasi Balfour. Sebagian besar penjelasan ini didasarkan pada pengakuan pribadi Lloyd-George; Balfour telah meninggal pada 1930 dan Sykes pada 1919. Ia berkata kepada komisi bahwa dekalrasi tersebut dibuat "karena alasan-alasan propagandis... Terutama simpati Yahudi akan konfirmasi dukungan Yahudi Amerika, dan akan membuatnya lebih sulit bagi Jerman untuk mengurangi komitmen militernya dan menunjang posisi ekonominya di front timur". Dua tahun kemudian, dalam Memoirs buatannya, Lloyd George menjelaskan sebanyak sembilan faktor yang memotivasi keputusannya sebagai Perdana Menteri untuk merilis deklarasi tersebut, termasuk alasan-alasan tambahan agar keberadaan Yahudi di Palestina akan memperkuat posisi Inggris di Terusan Suez dan menegakkan rute dominion imperial mereka di India.

Perhitungan geopolitik ini diperdebatkan dan didiskusikan pada tahun-tahun berikutnya. Para sejarawan sepakat bahwa Inggris meyakini bahwa dukungan yang dikeluarkan akan berbanding kepada Yahudi di Jerman dan Amerika Serikat, membuat dua penasihat terdekat Woodrow Wilson diketahui menjadi Sionis tulen; mereka juga mengharapkan dorongan dukungan dari populasi Yahudi besar di Rusia. Selain itu, Inggris berniat untuk mendahului keberadaan Prancis pada pemerintahan mancanegara di Palestina.

Beberapa sejarawan berpendapat bahwa keputusan pemerintah Ingrgsi merefleksikan apa yang James Gelvin, Profesor Sejarah Timur Tengah di UCLA, sebut 'antisemitisme patrisian' dalam perkiraan berlebih dari kekuatan Yahudi di Amerika Serikat dan Rusia. Sionisme Amerika masih bersifat dini; pada 1914, Federasi Sionis memiliki biaya kecil sekitar $5,000 dan hanya terdiri dari 12,000 anggota, meskipun populasi Yahudi Amerika berjumlah tiga juta orang. Namun organisasi-organisasi Sionis sekarang meraih kesuksesan, setelah sepasukan dalam komunitas Yahudi Amerika, dalam mengaransemenkan kongres Yahudi untuk memperdebatkan masalah Yahudi secara keseluruhan. Ini berdampak pada perkiraan keseimbangan kekuatan pemerintah Inggris dan Prancis dalam publik Yahudi Amerika.

Avi Shlaim, Profesor Emeritus Hubungan Internasional di Universitas Oxford, beranggapan bahwa dua aliran pemikiran utama berkembang pada pertanyaan pasukan penggerak primer di balik deklarasi tersebut, satu dipersembahkan pada 1961 oleh Leonard Stein, seorang pengacara dan mantan sekretaris politik untuk Organisasi Sionis Sedunia, dan yang lainnya pada 1970 oleh Mayir Vereté, saat itu Profesor Sejarah Israel di Universitas Ibrani Yerusalem. Shlaim menyatakan bahwa Stein tak meraih konklusi potongan jelas apapun, namun secara implisit dalam naratifnya adalah bahwa deklarasi tersebut utamanya dihasilkan dari kegiatan dan keterampilan kaum Sionis, sementara menurut Vereté, itu adalah kerja dari para pragmatis keras kepala yang dimotivasi oleh kepentingan imperial Inggris di Timur Tengah. Kebanyakan pembelajaran modern tentang keputusan untuk mengeluarkan deklarasi tersebut berfokus pada gerakan Sionis dan persaingan di dalamnya, dengan sebuah perdebatan penting tentang apakah peran Weizmann menonjol atau apakah Inggris tampaknya mengeluarkan deklarasi serupa dalam peristiwa lain. Danny Gutwein, Profesor Sejarah Yahudi di Universitas Haifa, menyinggung soal sebuah gagasan lama, yang menganggap bahwa persetujuan Sykes pada Februari 1917 kepada kaum Sionis adalah momen penting, dan bahwa ini sejalan dengan penyeragaman agenda pemerintah yang lebih besar untuk pemisahan Kekaisaran Utsmaniyah.

Dampak jangka panjang

Deklarasi tersebut memiliki dua akibat tak langsung, pendirian negara Yahudi dan keadaan kronis dari konflik antara Arab dan Yahudi di seluruh Timur Tengah. Ini telah disebut sebagai "dosa asal" dari kegagalan Inggris di Palestina dan peristiwa-peristiwa secara luas di Palestina. Pernyataan tersebut juga memiliki dampak signifikan pada anti-Sionisme tradisional dari Yahudi taat, beberapa orang memandangnya sebagai providensi ilahi; ini berkontribusi pada pertumbuhan Sionisme Religius pada gerakan Sionis secara besar.

Dimulai pada tahun 1920, konflik antar-komunal di Mandat Palestina pecah, yang melebar menjadi konflik Arab-Israel regional, sering kali disebut sebagai "konflik paling berintrik" di dunia. "Obligasi ganda" kepada dua komunitas tersebut dengan cepat tak terelakkan; Inggris kemudian menyatakan bahwa tak mungkin bagi kami untuk mendamaikan dua komunitas tersebut di Palestina dengan memakai pesan-pesan berbeda bagi audien yang berbeda. Komisi Kerajaan Palestina – dalam membuat proporsal resmi pertama untuk pemisahan wilayah – menyebut persyaratan tersebut sebagai "obligasi berseberangan", dan itu adalah "penyakit yang sangat mendalam, dalam keadaan kami, satu-satunya harapan untuk menyembuhkannya adalah melalui operasi pembedahan". Setelah pemberontakan Arab di Palestina tahun 1936–1939, dan ketegangan seluruh dunia yang berkembang berujung pada Perang Dunia II, Parlemen Inggris menyepakati Makalah Putih 1939 – pernyataan formal terakhir mereka terhadap kebijakan pemerintahan di Mandat Palestina – mendeklarasikan bahwa Palestina tak seharusnya menjadi Negara Yahudi dan memberlakukan pembatasan terhadap imigrasi Yahudi. Meskipun Inggris menganggap keputusan ini dengan komitmen Balfour untuk melindungi hak non-Yahudi, beberapa Sionis memandangnya sebagai pengukuhan dari deklarasi tersebut. Meskipun kebijakan ini berlangsung sampai Inggris menyerahkan Mandat tersebut apda 1948, ini hanya disajikan untuk menyoroti kesulitan fundamental bagi Inggris dalam memberikan obligasi-obligasi Mandat.

Keterlibatan Inggris dalam hal ini menjadi salah satu bagian paling kontroversial dari sejarah Kekaisaran tersebut, dan merusak reputasinya di Timur Tengah dari generasi ke generasi. Menurut sejarawan Elizabeth Monroe: "diukur oleh kepentingan Inggris sendiri, [deklarasi tersebut adalah] salah satu kesalahpahaman terbesar dalam sejarah kekaisaran[nya]." Studi tahun 2010 oleh Jonathan Schneer, spesialis dalam sejarah Inggris modern di Georgia Tech, menyatakan bahwa karena penghimpunan deklarasi tersebut dikarakteristisasikan oleh "kontradiksi, penipuan, kesalahpahaman, dan pikiran pengharapan", deklarasi tersebut menabur gigi naga dan "menghasilkan panen pembunuhan, dan mereka memajukan panen sampai masa sekarang". Batu pendirian untuk Israel modern telah dihimpun, namun prediksi bahwa ini akan menghimpun pengerjaan dasar untuk kerjasama Arab-Yahudi yang harmoni ditunjang pada pemikiran pengharapan.

Dokumen Deklarasi Balfour

Meja tulis Lord Balfour, di Museum Diaspora Yahudi di Tel Aviv

Dokumen tersebut dipersembahkan kepada British Museum pada tahun 1924 oleh Walter Rothschild. Saat ini, dokumen tersebut disimpan di British Library, yang terpisah dari British Museum pada tahun 1973, sebagai Manuskrip Tambahan nomor 41178. Dari Oktober 1987 sampai Mei 1988, dokumen tersebut dipinjamkan di luar Inggris untuk disimpan di Knesset, Israel. Pemerintah Israel sekarang sedang menegosiasikan pengadaan peminjaman kedua pada tahun 2018, dengan rencana menyimpan dokumen tersebut di Balai Kemerdekaan, Tel Aviv.

Baca juga

• Proposal untuk negara Yahudi
• Mandat Britania untuk Palestina (instrumen hukum)
• Sejarah diplomatik Perang Dunia I

Daftar pustaka

Karya yang dikhususkan

• Adelson, Roger (1995). London and the Invention of the Middle East: Money, Power, and War, 1902–1922. Yale University Press. ISBN 978-0-300-06094-2. 
• Allawi, Ali A. (2014). Faisal I of Iraq. Yale University Press. hlm. 216–. ISBN 978-0-300-19936-9. 
• Antonius, George (1938). The Arab Awakening: The Story of the Arab National Movement. Hamish Hamilton. ISBN 978-0-7103-0673-9. 
• Bachi, Roberto (1974). The Population of Israel (PDF). Institute of Contemporary Jewry, Hebrew University of Jerusalem. hlm. 133, 390–394. OCLC 7924090. 
• Barr, James (2011). A Line in the Sand: Britain, France and the Struggle that Shaped the Middle East. Simon & Schuster. hlm. 60. ISBN 978-1-84983-903-7. 
• Bassiouni, M. Cherif; Fisher, Eugene M. (2012). "Thee Arab-Israeli Conflict – Real and Apparent Issues: An Insight Into Its Future from the Lessons of the Past". St. John's Law Review. 44 (3). ISSN 0036-2905. 
• Berman, Aaron (1992). Nazism, the Jews and American Zionism, 1933-1988. Wayne State University Press. ISBN 0-8143-2232-8. 
• Biger, Gideon (2004). The Boundaries of Modern Palestine, 1840–1947. Psychology Press. ISBN 978-0-7146-5654-0. 
• Billauer, Barbara P. (2013). "Case-Studies in Scientific Statecraft: Chaim Weizmann and the Balfour Declaration - Science, Scientists and Propaganda" (PDF). SSRN Electronic Journal. doi:10.2139/ssrn.2327350. 
• Brysac, Shareen Blair; Meyer, Karl E. (2009). Kingmakers: The Invention of the Modern Middle East. W. W. Norton. ISBN 978-0-393-34243-7. 
• Brecher, Frank W. (1987). "Woodrow Wilson and the Origins of the Arab-Israeli Conflict". American Jewish Archives. 39 (1): 23–47. ISSN 0002-905X. 
• Brecher, F.W. (1993). "French Policy toward the Levant". Middle Eastern Studies. 29 (4): 641–663. doi:10.1080/00263209308700971. 
• Büssow, Johann (2011). Hamidian Palestine: Politics and Society in the District of Jerusalem 1872–1908. BRILL. ISBN 978-90-04-20569-7. 
• Ciani, Adriano E. (2011). "1". The Vatican, American Catholics and the Struggle for Palestine, 1917–58: A Study of Cold War Roman Catholic Transnationalism (Tesis Ph.D.). Electronic Thesis and Dissertation Repository. http://ir.lib.uwo.ca/cgi/viewcontent.cgi?article=1501&context=etd. 
• Cohen, Michael; Kolinsky, Martin (3 April 2013). Demise of the British Empire in the Middle East: Britain's Responses to Nationalist Movements, 1943–55. Routledge. ISBN 978-1-136-31375-2. 
• Cohen, Michael J (2014). Britain's Moment in Palestine: Retrospect and Perspectives, 1917–1948. Routledge. ISBN 978-1-317-91364-1. 
• Cooper, John (16 July 2015). The Unexpected Story of Nathaniel Rothschild. Bloomsbury Publishing. ISBN 978-1-4729-1708-9. 
• Davidson, Lawrence (2002). "The Past as Prelude: Zionism and the Betrayal of American Democratic Principles, 1917–48". Journal of Palestine Studies. 31 (3): 21–35. doi:10.1525/jps.2002.31.3.21. ISSN 0377-919X. 
• Defries, Harry (2014). Conservative Party Attitudes to Jews 1900–1950. Routledge. hlm. 51. ISBN 978-1-135-28462-6. 
• Della Pergola, Sergio (2001). "Demography in Israel/Palestine: Trends, Prospects, Policy Implications" (PDF). International Union for the Scientific Study of Population, XXIV, General Population Conference, Salvador de Bahia. 
• De Waart, P.J.I.M (1994). Dynamics of Self-determination in Palestine: Protection of Peoples as a Human Right. BRILL. hlm. 271. ISBN 978-90-04-09825-1. 
• Domnitch, Larry (2000). The Jewish Holidays: A Journey Through History. Jason Aronson. ISBN 978-0-7657-6109-5. 
• Dugard, John (2013). "A Tale of Two Sacred Trusts: Namibia and Palestine". Law, Politics and Rights: 285–305. doi:10.1163/9789004249004_011. ISBN 9789004249004. 
• Friedman, Isaiah (1997). Germany, Turkey, and Zionism 1897–1918. Transaction Publishers. ISBN 978-1-4128-2456-9. 
• Friedman, Isaiah (2000). Palestine, a Twice-Promised Land: The British, the Arabs & Zionism : 1915–1920. Transaction Publishers. ISBN 978-1-4128-3044-7. 
• Friedman, Isaiah (1973). The Question of Palestine: British-Jewish-Arab Relations, 1914–1918. Transaction Publishers. ISBN 978-1-4128-3868-9. 
• Friedman, Menachem (2012). "Israel as a Theological Dilemma". Dalam Baruch Kimmerling. Israeli State and Society, The: Boundaries and Frontiers. State University of New York Press. ISBN 978-1-4384-0901-6. 
• Fromkin, David (1990). A Peace to End All Peace: The Fall of the Ottoman Empire and the Creation of the Modern Middle East. Avon Books. ISBN 978-0-380-71300-4. 
• Garfield, Brian (2007). The Meinertzhagen Mystery: The Life and Legend of a Colossal Fraud. Potomac Books Inc. ISBN 978-1-59797-041-9. 
• Gelvin, James L. (1999). "The Ironic Legacy of the King-Crane Commission". Dalam David W. Lesch. The Middle East and the United States. Westview Press. ISBN 978-0-8133-4349-5. 
• Gilmour, David (1996). "The Unregarded Prophet: Lord Curzon and the Palestine Question". Journal of Palestine Studies. 25 (3): 64. doi:10.2307/2538259. JSTOR 2538259. 
• Glass, Joseph B. (2002). From New Zion to Old Zion: American Jewish Immigration and Settlement in Palestine, 1917–1939. Wayne State University Press. ISBN 0-8143-2842-3. 
• Grainger, John D. (2006). The Battle for Palestine, 1917. Boydell Press. ISBN 978-1-84383-263-8. 
• Grief, Howard (2008). The Legal Foundation and Borders of Israel Under International Law: A Treatise on Jewish Sovereignty Over the Land of Israel. Mazo Publishers. hlm. 731. ISBN 9789657344521. 
• Gutwein, Danny (2016). "The Politics of the Balfour Declaration: Nationalism, Imperialism and the Limits of Zionist-British Cooperation". Journal of Israeli History. 35 (2): 117–152. doi:10.1080/13531042.2016.1244100. 
• Haiduc-Dale, Noah (2013). Arab Christians in British Mandate Palestine: Communalism and Nationalism, 1917-1948: Communalism and Nationalism, 1917-1948. Edinburgh University Press. ISBN 978-0-7486-7604-0. 
• Halpern, Ben (1987). A Clash of Heroes : Brandeis, Weizmann, and American Zionism: Brandeis, Weizmann, and American Zionism. Oxford University Press, USA. ISBN 978-0-19-536489-7. 
• Hardie, Frank; Herrman, Irwin M. (1980). Britain and Zion: the fateful entanglement. Blackstaff. ISBN 978-0-85640-229-6. 
• Helmreich, William (1985). The Third Reich and the Palestine Question. University of Texas Press. ISBN 978-1-351-47272-2. 
• Hourani, Albert (1981). The Emergence of the Modern Middle East. University of California Press. ISBN 978-0-520-03862-2. 
• Huneidi, Sahar (2001). A Broken Trust: Sir Herbert Samuel, Zionism and the Palestinians. I.B.Tauris. hlm. 84. ISBN 978-1-86064-172-5. 
• Ingrams, Doreen (2009). Palestine papers: 1917–1922: seeds of conflict. Eland. ISBN 978-1-906011-38-3. 
• Kattan, Victor (June 2009). From Coexistence to Conquest: International Law and the Origins of the Arab-Israeli Conflict, 1891–1949. Pluto Press. ISBN 978-0-7453-2579-8. 
• Kaufman, Edy (2006). "The French pro-Zionist declarations of 1917–1918". Middle Eastern Studies. 15 (3): 374–407. doi:10.1080/00263207908700418. 
• Kedourie, Elie (1976). In the Anglo-Arab Labyrinth: The McMahon-Husayn Correspondence and Its Interpretations 1914–1939. Routledge. ISBN 978-1-135-30842-1. 
• Klug, Brian (2012). Being Jewish and Doing Justice: Bringing Argument to Life. Vallentine Mitchell. ISBN 978-0-85303-993-8. Also online at: [2] 
• Kreutz, Andrej (1990). Vatican Policy on the Palestinian-Israeli Conflict. Greenwood Press. hlm. 196. ISBN 0313268290. 
• Lebow, Richard Ned (1968). "Woodrow Wilson and the Balfour Declaration". The Journal of Modern History. 40 (4): 501–523. doi:10.1086/240237. JSTOR 1878450. 
• Lewis, Donald (2014). The Origins of Christian Zionism: Lord Shaftesbury And Evangelical Support For A Jewish Homeland (PDF). Cambridge University Press. ISBN 978-1-107-63196-0. 
• Lewis, Geoffrey (31 May 2009). Balfour and Weizmann: The Zionist, the Zealot and the Emergence of Israel. A&C Black. ISBN 978-1-84725-040-7. 
• Liebreich, Freddy (2004). Britain's Naval and Political Reaction to the Illegal Immigration of Jews to Palestine, 1945–1949. Routledge. ISBN 978-1-135-76694-8. 
• Lieshout, Robert H. (2016). Britain and the Arab Middle East: World War I and its Aftermath. I.B.Tauris. ISBN 978-1-78453-583-4. 
• Kamel, Lorenzo (2015). Imperial Perceptions of Palestine: British Influence and Power in Late Ottoman Times. British Academic Press. ISBN 978-1-78453-129-4. 
• Makovsky, Michael (2007). Churchill's Promised Land: Zionism and Statecraft. Yale University Press. ISBN 0-300-11609-8. 
• Manuel, Frank E. (1955). "The Palestine Question in Italian Diplomacy". The Journal of Modern History. 27 (3): 263–280. doi:10.1086/237809. 
• Mathew, William M. (2013). "The Balfour Declaration and the Palestine Mandate, 1917–1923: British Imperialist Imperatives". British Journal of Middle Eastern Studies. Routledge. 40 (3): 231–250. doi:10.1080/13530194.2013.791133. 
• Mathew, William M. (2011). "War-Time Contingency and the Balfour Declaration of 1917: An Improbable Regression" (PDF). Journal of Palestine Studies. 40 (2): 26–42. doi:10.1525/jps.2011.xl.2.26. JSTOR 10.1525/jps.2011.xl.2.26. 
• Minerbi, Sergio I. (1990). The Vatican and Zionism:Conflict in the Holy Land, 1895–1925. Oxford University Press. hlm. 253. ISBN 978-0-19-505892-5. 
• Neff, Donald (1995). "The Palestinians and Zionism: 1897 -1948". Middle East Policy. 4 (1): 156–174. doi:10.1111/j.1475-4967.1995.tb00213.x. 
• Nicosia, Francis R. (5 May 2008). Zionism and Anti-Semitism in Nazi Germany. Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-88392-4. 
• Posner, Steve (1987). Israel Undercover:Secret Warfare and Hidden Diplomacy in the Middle East. Syracuse University Press. ISBN 978-0-8156-5203-8. 
• Quigley, John (2010). The Statehood of Palestine: International Law in the Middle East Conflict. Cambridge University Press. ISBN 978-1-139-49124-2. 
• Reid, Walter (1 September 2011). Empire of Sand: How Britain Made the Middle East. Birlinn. ISBN 978-0-85790-080-7. 
• Reinharz, Jehuda (1988). "Zionism in the USA on the Eve of the Balfour Declaration". Studies in Zionism. 9 (2): 131–145. doi:10.1080/13531048808575933. 
• Renton, James (2007). The Zionist Masquerade: The Birth of the Anglo-Zionist Alliance 1914–1918. Palgrave Macmillan. ISBN 978-0-230-54718-6. 
• Renton, James (2004). "Reconsidering Chaim Weizmann and Moses Gaster in the Founding Mythology of Zionism". Dalam Berkowitz, Michael. Nationalism, Zionism and ethnic mobilization of the Jews in 1900 and beyond [electronic resource]. BRILL. hlm. 129–151. ISBN 978-90-04-13184-2. 
• Renton, James (2016). "Flawed Foundations: The Balfour Declaration and the Palestine Mandate". Dalam Miller, Rory. Britain, Palestine and Empire: The Mandate Years. Routledge. hlm. 15–37. ISBN 978-1-317-17233-8. 
• Rhett, Maryanne A. (19 November 2015). The Global History of the Balfour Declaration: Declared Nation. Routledge. ISBN 978-1-317-31276-5. 
• Rose, Norman (2010). A Senseless, Squalid War: Voices from Palestine, 1890s to 1948. Pimlico. ISBN 978-1-84595-079-8. 
• Rosen, Jacob (1988). "Captain Reginald Hall and the Balfour Declaration". Middle Eastern Studies. Taylor & Francis. 24 (1): 56–67. JSTOR 4283222. 
• Rovner, Adam (2014). In the Shadow of Zion: Promised Lands Before Israel. New York University Press. ISBN 978-1-4798-1748-1. 
• Rubinstein, William (2000). "The Secret of Leopold Amery". Historical Research. Institute of Historical Research. 73 (181, June 2000): 175–196. doi:10.1111/1468-2281.00102. 
• Said, Edward W. (1979). The Question of Palestine. Vintage Books. ISBN 978-0-679-73988-3. 
• Sanders, Ronald (January 1984). The High Walls of Jerusalem: A History of the Balfour Declaration and the Birth of the British Mandate for Palestine. Holt, Rinehart and Winston. ISBN 978-0-03-053971-8. 
• Schneer, Jonathan (2010). The Balfour Declaration: The Origins of the Arab-Israeli Conflict. Random House. ISBN 978-1-4000-6532-5. 
• Schölch, Alexander (1992). "Britain in Palestine, 1838-1882: The Roots of the Balfour Policy". Journal of Palestine Studies. 22 (1): 39–56. doi:10.2307/2537686. JSTOR 2537686. 
• Shlaim, Avi (2009). Israel and Palestine: Reappraisals, Revisions, Refutations. Verso. ISBN 978-1-84467-366-7. 
• Shlaim, Avi (2005). "The Balfour Declaration and its Consequences". Dalam Louis, Wm. Roger. Yet More Adventures with Brittania: Personalities, Politics and Culture in Britain. I.B.Tauris. hlm. 251–270. ISBN 978-1-84511-082-6. 
• Sorek, Tamir (2015). Palestinian Commemoration in Israel: Calendars, Monuments, and Martyrs. Stanford University Press. ISBN 978-0-8047-9520-3. 
• Smith, Charles D. (1 June 2011). "The Historiography of World War I and the Emergence of the Contemporary Middle East". Dalam Israel Gershoni; Amy Singer; Y. Hakan Erdem. Middle East Historiographies: Narrating the Twentieth Century. University of Washington Press. ISBN 978-0-295-80089-9. 
• Strawson, John (2009). Partitioning Palestine: Legal Fundamentalism in the Palestinian-Israeli Conflict. Pluto. ISBN 978-0-7453-2324-4. 
• Stein, Leonard (1961). The Balfour Declaration. Simon & Schuster. ISBN 978-965-223-448-3. 
• Tamari, Salim (2017). The Great War and the Remaking of Palestine. Univ of California Press. ISBN 978-0-520-29125-6. 
• Tessler, Mark (2009). A History of the Israeli-Palestinian Conflict Second Edition. Indiana University Press. hlm. 1018. ISBN 978-0-253-22070-7. 
• Tomes, Jason (9 May 2002). Balfour and Foreign Policy: The International Thought of a Conservative Statesman. Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-89370-1. 
• Toury, Jacob (1968). "Organizational Problems of German Jewry: Steps towards the Establishment of a Central Organization (1893–1920)". Yearbook of the Leo Baeck Institute. 13 (1): 57–90. doi:10.1093/leobaeck/13.1.57. 
• Tucker, Spencer C. (2017). "35. Is the Balfour Declaration of 1917 to Blame for the Long-Running Arab-Israeli Conflict?". Enduring Controversies in Military History: Critical Analyses and Context. ABC-CLIO. hlm. 469–482. ISBN 978-1-4408-4120-0. 
• Ulrichsen, Kristian; Ulrichsen, Kristian Coates (2014). The First World War in the Middle East. Hurst. ISBN 978-1-84904-274-1. 
• Vereté, Mayir (1970). "The Balfour Declaration and Its Makers". Middle Eastern Studies. Taylor & Francis, Ltd. 6 (1): 48–76. doi:10.1080/00263207008700138. JSTOR 4282307. 
• Wasserstein, Bernard (1991). The British in Palestine: The Mandatory Government and Arab-Jewish Conflict, 1917–1929. B. Blackwell. ISBN 978-0-631-17574-2. 
• Wavell, Field Marshal Earl (1968) [1933]. "The Palestine Campaigns". Dalam Sheppard, Eric William. A Short History of the British Army (edisi ke-4th). Constable & Co. OCLC 35621223. 
• Wilson, Mary Christina (1990). King Abdullah, Britain and the Making of Jordan. Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-39987-6. 
• Woodfin, E. (2012). Camp and Combat on the Sinai and Palestine Front: The Experience of the British Empire Soldier, 1916–18. Springer. ISBN 978-1-137-26480-0. 
• Woodward, David R. (1998). Field Marshal Sir William Robertson: Chief of the Imperial General Staff in the Great War. Praeger. ISBN 0-275-95422-6. 
• Zieger, Robert H. (2001). America's Great War: World War I and the American Experience. Rowman & Littlefield. ISBN 978-0-8476-9645-1. 
• Division for Palestinian Rights of the United Nations Secretariat (1978), The Origins and Evolution of the Palestine Problem 1917–1988, Part I, United Nations 

Sejarah umum

• Bickerton, Ian J.; Klausner, Carla L. (16 September 2016). A History of the Arab-Israeli Conflict. Taylor & Francis. ISBN 978-1-315-50939-6. 
• Caplan, Neil (2011). The Israel-Palestine Conflict: Contested Histories. John Wiley & Sons. ISBN 978-1-4443-5786-8. 
• Cleveland, William L.; Bunton, Martin (2016). A History of the Modern Middle East. Avalon Publishing. ISBN 978-0-8133-4980-0. 
• Cohen, Michael J. (14 April 1989). The Origins and Evolution of the Arab-Zionist Conflict. University of California Press. ISBN 978-0-520-90914-4. 
• Dockrill, Michael L.; Lowe, Cedric James (2001) [1972]. Mirage Of Power, Part II. Routledge. ISBN 978-1-136-46774-5. 
• Dockrill, Michael L.; Lowe, Cedric James (2002) [1972]. Mirage Of Power, Part III. Routledge. ISBN 978-1-136-46802-5. 
• Geddes, Charles L. (1991). A Documentary History of the Arab-Israeli Conflict. Greenwood Publishing Group. ISBN 978-0-275-93858-1. 
• Gelvin, James (2014) [2002]. The Israel-Palestine Conflict: One Hundred Years of War (edisi ke-3). Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-85289-0. 
• Hurewitz, J. C. (1 June 1979). The Middle East and North Africa in World Politics: A Documentary Record – British-French Supremacy, 1914–1945. Yale University Press. ISBN 978-0-300-02203-2. 
• Kedourie, Elie (19 December 2013) [1982]. Palestine and Israel in the 19th and 20th Centuries. Routledge. ISBN 978-1-135-16814-8. 
• Khouri, Fred John (January 1985). The Arab-Israeli Dilemma. Syracuse University Press. ISBN 978-0-8156-2340-3. 
• Laqueur, Walter; Schueftan, Dan (2016). The Israel-Arab Reader: A Documentary History of the Middle East Conflict: Eighth Revised and Updated Edition. Penguin Publishing Group. ISBN 978-1-101-99241-8. 
• Laurens, Henry (1999). La Question de Palestine - Tome 1 - L'invention de la Terre sainte (1799-1922) [In French]. Fayard. ISBN 978-2-213-70357-2. 
• Lebel, G'eni (2007). Until the Final Solution: The Jews in Belgrade 1521–1942. Avotaynu. ISBN 978-1-88622-333-2. 
• LeVine, Mark; Mossberg, Mathias (2014). One Land, Two States: Israel and Palestine as Parallel States. University of California Press. ISBN 978-0-520-95840-1. 
• Makdisi, Saree (12 April 2010). Palestine Inside Out: An Everyday Occupation. W. W. Norton. ISBN 978-0-393-33844-7. 
• Mansfield, Peter (1992). The Arabs. Penguin Books. ISBN 978-0-14-014768-1. 
• Monroe, Elizabeth (1981). Britain's Moment in the Middle East, 1914–1971. Johns Hopkins University Press. ISBN 978-0-8018-2616-0. 
• Penslar, Derek (2007). Israel in History: The Jewish State in Comparative Perspective. Routledge. ISBN 978-1-134-14669-7. 
• Quigley, Carroll (1981). The Anglo-American Establishment. Books in Focus. ISBN 978-0-945001-01-0. 
• Ristović, Milan (2016). "The Jews of Serbia (1804–1918): From Princely Protection to Formal Emancipation". Dalam Catalan, Tullia; Dogo, Marco. The Jews and the Nation-States of Southeastern Europe from the 19th Century to the Great Depression: Combining Viewpoints on a Controversial Story. Cambridge Scholars Publishing. hlm. 23–50. ISBN 978-1-44389-662-7. 
• Smith, Charles D. (2016). Palestine and the Arab-Israeli Conflict: A History with Documents. Bedford/St. Martin's. ISBN 978-1-319-02805-3. 
• Stein, Leslie (2003). The Hope Fulfilled: The Rise of Modern Israel. Greenwood Publishing Group. ISBN 978-0-275-97141-0. 
• Wasserstein, Bernard (2008). Israel and Palestine: Why They Fight and Can They Stop?. Profile Books. ISBN 978-1-84668-092-2. 
• Watts, Tim (2008). "The Balfour Declaration". Dalam Spencer C. Tucker; Priscilla Roberts. The Encyclopedia of the Arab-Israeli Conflict: A Political, Social, and Military History [4 volumes]: A Political, Social, and Military History. ABC-CLIO. ISBN 978-1-85109-842-2. 

Karya buatan pihak-pihak yang terlibat

• Amery, Leopold (1953). My Political Life: War and peace, 1914–1929. Hutchinson. OCLC 458439494. 
• Balfour, Arthur (1928). Israel Cohen, ed. Speeches on Zionism; with a foreword by Sir Herbert Samuel. Arrowsmith. OCLC 170849. 
• Cohen, Israel (1946). The Zionist Movement. Edited and Revised with Supplementary Chapter on Zionism in the United States. Zionist Organization of America. OCLC 906137115. 
• Curzon, George (1917). "The Future of Palestine, GT 2406, CAB 24/30/6". UK National Archives. 
• de Haas, Jacob (1929). Louis D(embitz) Brandeis. Bloch. OCLC 1550172. 
• Leslie, Shane (1923). Mark Sykes: His Life and Letters. Charles Scribner's Sons. OCLC 656769736. Also online at Internet Archive 
• Lloyd George, David (1933). War Memoirs of David Lloyd George: 1915–1916. II. AMS Press. hlm. 50. ISBN 0-404-15042-X.  Also at Internet Archive.
• Lloyd George, David (1939). Memoirs of the Peace Conference. II. Yale University Press. OCLC 654953981. 
• Meinertzhagen, Richard (1959). Middle East Diary, 1917–1956. Cresset Press. OCLC 397539. 
• Palin Commission (1920), Report of the Court of Inquiry Convened by Order of His Excellency the High Commissioner and Commander-in Chief, also known as the "Palin Report", PRO, FO 371/5121, file E9379/85/44, UK National Archives, * Karya yang berkaitan dengan Palin Report di Wikisource. For further information see the Commission's Wikipedia article at Palin Commission 
• Palestine Royal Commission (1937), Cmd. 5479, Palestine Royal Commission Report, also known as the "Peel Report" (PDF), HMSO, For further information see the Commission's Wikipedia article at Peel Commission 
• Samuel, Herbert (1945). Memoirs. Cresset Press. OCLC 575921. 
• Sokolow, Nahum (1919). History of Zionism 1600–1918: Volume II. Longmans Green & Co. ISBN 978-1-4212-2861-7. 
• Storrs, Ronald (1943). Lawrence of Arabia: Zionism and Palestine. Penguin Books. OCLC 977422365. 
• UNSCOP (1947), "United Nations Special Committee on Palestine, Report to the General Assembly, Volume 1; A/364", Official Records of the Second Session of the General Assembly, United Nations 
• Weizmann, Chaim (1949). Trial and Error, The Autobiography of Chaim Weizmann. Jewish Publication Society of America. OCLC 830295337. 
• Weizmann, Chaim (1983). The Letters and Papers of Chaim Weizmann: August 1898 – July 1931. Transaction Publishers. ISBN 978-0-87855-279-5. 

Pranala luar

• UK Commons 2017 Centennial Debate on the Balfour Declaration, 16 November 2016
• The Guardian: The contested centenary of Britain's 'calamitous promise', 17 October 2017