Undang-Undang Pokok Agraria: Perbedaan antara revisi

Undang-Undang Pokok Agraria
Undang-Undang Pokok Agraria
	Pemerintah Indonesia
	Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria
Tanggal penerapan	24 September 1960
Ditandatangani oleh	Presiden Soekarno (pengesahan); Sekretaris Negara Tamzil (pengundangan)
Legislasi pengulangan
	Undang-Undang Agraria 1870
Penjelasan
	Mengatur Asas dan Ketentuan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria di Indonesia.

Jelajahi riwayat secara interaktif

← Revisi sebelumnya Revisi selanjutnya →

Konten dihapus Konten ditambahkan

VisualTeks wiki

Sebaris

Revisi per 11 September 2023 07.31

Undang-Undang Pokok Agraria (secara resmi bernama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria) adalah undang-undang yang mengatur tentang dasar-dasar dan ketentuan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria nasional di Indonesia.^[1] Hal itu mencakup dasar-dasar dan ketentuan-ketentuan pokok, hak-hak atas tanah, air dan ruang angkasa serta pendaftaran tanah, ketentuan-ketentuan pidana dan ketentuan peralihan.^[2]

Referensi

^ "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria"
^ Tim Kreatif: "Kitab Undang-undang Agraria Dan Pertanahan", Fokus Media, 2009, ISBN 9786028189675

Pranala luar

Peranan Undang-Undang Pokok Agraria Bagi Masyarakat Indonesia yang Bersifat Agraris, Kompasiana, 19 Oktober 2014

Artikel bertopik hukum atau kriminalitas ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.

[pengertian-1] "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria"

[kitab-2] Tim Kreatif: "Kitab Undang-undang Agraria Dan Pertanahan", Fokus Media, 2009, ISBN 9786028189675

[1]

[2]

@@ Baris 1: / Baris 1: @@
-{{Infobox document
+{{Infobox legislation
-| document_name = Undang-Undang Pokok Agraria  <br> (Undang-undang nomor 5 tahun 1960)
+| short_title = Undang-Undang Pokok Agraria
+| long_title = Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria
 | image = National emblem of Indonesia Garuda Pancasila.svg
-| image_width = 200px
+| imagesize = 150px
+| caption = [[Pemerintah Indonesia]]
-| image_caption = Undang-undang Pokok Agraria berasaskan [[Undang-undang dasar|Undang-undang dasar 1945]] dan [[Pancasila]] sebagai dasar Negara [[Indonesia]]
-| date_created  = 24 September 1960
+| date_enacted  = 24 September 1960
+| signed_by = [[Presiden Indonesia|Presiden]] [[Soekarno]] (pengesahan)<br>[[Daftar Menteri Sekretaris Negara Indonesia|Sekretaris Negara]] [[Tamsil (diplomat)|Tamzil]] (pengundangan)
-| date_ratified =
+| repeals = [[Undang-Undang Agraria 1870]]
-| document_location = Indonesia
+| summary = Mengatur Asas dan Ketentuan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria di Indonesia.
-| writers =
-| signers = [[Presiden]] [[Soekarno]] <br> dan  [[Sekretaris Negara]] [[Tamsil (diplomat)|Tamzil]]
-| purpose = Mengatur Asas dan Ketentuan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria di Indonesia.
 }}
 '''Undang-Undang Pokok Agraria''' (secara resmi bernama '''Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria''') adalah undang-undang yang mengatur tentang dasar-dasar dan ketentuan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya [[agraria]] nasional di [[Indonesia]].<ref name="pengertian"/> Hal itu mencakup dasar-dasar dan ketentuan-ketentuan pokok, hak-hak atas tanah, air dan ruang angkasa serta pendaftaran tanah, ketentuan-ketentuan pidana dan ketentuan peralihan.<ref name="kitab"/>