Kota Padang

"Padang" beralih ke halaman ini. Untuk kegunaan lain, lihat Padang (disambiguasi).

Kota Padang
Daerah tingkat II
Lambang
Motto:  Padang Kota Tercinta
Letak Padang di Sumatera Barat
Kota Padang Letak Padang di Indonesia
Koordinat: 0°57′0″S 100°21′11″E
Negara	Indonesia
Provinsi	Sumatera Barat
Tanggal berdiri	7 Agustus 1669
Jumlah satuan pemerintahan	Daftar Kecamatan: 11 Kelurahan: 104
Luas
• Total	694,96 km2 (268,33 sq mi)
Ketinggian	2 m (7 ft)
Populasi  (2010)
• Total	833.584
• Kepadatan	1,200/km2 (3,100/sq mi)
Demografi
Zona waktu	UTC+07:00 (WIB)
Kode pos	25xxx
Kode BPS	1371
Kode area telepon	+62 751
Kode Kemendagri	13.71
Kode SNI 7657:2023	PAD
DAU	Rp. 711.730.929.000,-
Situs web	www.padang.go.id

Kota Padang adalah kota terbesar di pesisir barat pulau Sumatera sekaligus ibu kota dari provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Kota ini memiliki wilayah seluas 694,96 km² dengan kondisi geografi berbatasan dengan laut namun memiliki daerah perbukitan yang ketinggiannya mencapai 1.853 mdpl. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2010, kota ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 833.562 jiwa yang didominasi oleh etnis Minangkabau dan mayoritas masyarakat di kota ini menganut agama Islam.

Sejarah kota Padang tidak terlepas dari peranannya sebagai kawasan rantau Minangkabau, yang berawal dari perkampungan nelayan di muara Batang Arau lalu berkembang menjadi bandar pelabuhan yang ramai setelah masuknya Belanda di bawah bendera Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC). Hari jadi kota ini ditetapkan pada 7 Agustus 1669, yang merupakan hari terjadinya pergolakan masyarakat Pauh dan Koto Tangah melawan monopoli VOC. Selama penjajahan Belanda, kota ini menjadi pusat perdagangan emas, teh, kopi, dan rempah-rempah. Memasuki abad ke-20, ekspor batu bara dan semen mulai dilakukan melalui pelabuhan Teluk Bayur.

Saat ini Kota Padang menjadi pusat perekonomian karena memiliki pendapatan per kapita tertinggi di Sumatera Barat. Selain itu, kota ini juga menjadi pusat pendidikan dan kesehatan, disebabkan jumlah perguruan tinggi dan fasilitas kesehatan yang lebih banyak dibandingkan kota atau kabupaten lain di Sumatera Barat. Di kalangan masyarakat Indonesia, nama kota ini banyak dikenal sebagai sebutan lain untuk etnis Minangkabau, dan juga digunakan untuk menyebut masakan khas mereka yang umumnya dikenal sebagai Masakan Padang.

Sejarah

Artikel utama: Sejarah Kota Padang

Padang sekitar tahun 1795

Muara Padang pada tahun 1883–1889 (litografi berdasarkan cat air oleh Josias Cornelis Rappard)

Tidak ada data yang pasti siapa yang memberi nama kota ini Padang. Diperkirakan kota ini pada awalnya berupa sebuah lapangan atau dataran yang sangat luas sehingga dinamakan Padang. Dalam bahasa Minang, kata "padang" juga dapat bermaksud pedang. Menurut tambo setempat, kawasan kota ini dahulunya merupakan bagian dari kawasan rantau yang didirikan oleh para perantau Minangkabau dari Dataran Tinggi Minangkabau (darek). Tempat pemukiman pertama mereka adalah perkampungan di pinggiran selatan Batang Arau di tempat yang sekarang bernama Seberang Padang. Seperti kawasan rantau Minangkabau lainnya, pada awalnya kawasan sepanjang pesisir barat Sumatera berada di bawah pengaruh Kerajaan Pagaruyung. Namun pada awal abad ke-17, kawasan ini telah menjadi bagian dari kedaulatan Kesultanan Aceh.

Kota Padang telah dikunjungi oleh pelaut Inggris pada tahun 1649, kemudian mulai berkembang sejak kehadiran VOC (Vereenigde Oost Indische Compagnie) pada tahun 1663 yang diiringi dengan migrasi penduduk Minangkabau dari kawasan luhak. Selain memiliki muara yang bagus, VOC tertarik membangun pelabuhan dan pemukiman baru di pesisir barat Sumatera untuk memudahkan akses perdagangan dengan kawasan pedalaman Minangkabau. Selanjutnya pada tahun 1668, VOC telah berhasil mengusir pengaruh Kesultanan Aceh dan menanamkan pengaruhnya di sepanjang pantai barat Sumatera, sebagaimana diketahui dari surat Regent Jacob Pits kepada Raja Pagaruyung yang berisi permintaan dilakukannya hubungan dagang kembali dan mendistribusikan emas ke kota ini. Dalam perkembangan selanjutnya, pada 7 Agustus 1669 terjadi pergolakan masyarakat Pauh dan Koto Tangah melawan monopoli VOC. Meski dapat diredam oleh VOC, peristiwa tersebut kemudian diabadikan sebagai tahun lahir Kota Padang.

Beberapa bangsa Eropa lain juga silih berganti mengambil alih kekuasaan di Kota Padang. Pada tahun 1781, akibat rentetan Perang Inggris-Belanda Keempat, Inggris berhasil menguasai kota ini. Namun setelah ditandatanganinya Perjanjian Paris pada tahun 1784 kota ini dikembalikan kepada VOC. Pada tahun 1793 kota ini sempat dijarah dan dikuasai oleh seorang bajak laut dari Perancis yang bermarkas di Mauritius bernama François Thomas Le Même, yang keberhasilannya diapresiasi oleh pemerintah Perancis waktu itu dengan memberikannya penghargaan. Kemudian pada tahun 1795, Kota Padang kembali diambil alih oleh Inggris. Namun setelah peperangan era Napoleon, pada tahun 1819 Belanda mengklaim kembali kawasan ini yang kemudian dikukuhkan melalui Traktat London, yang ditandatangani pada 17 Maret 1824.

Pada tahun 1833, Residen James du Puy melaporkan terjadi gempa bumi yang diperkirakan berkekuatan 8.6–8.9 skala Richter di Padang yang menimbulkan tsunami. Sebelumnya pada tahun 1797, juga diperkirakan oleh para ahli pernah terjadi gempa bumi berkekuatan 8.5–8.7 skala Richter, yang juga menimbulkan tsunami di pesisir kota Padang dan menyebabkan kerusakan pada kawasan pantai Air Manis.

Gerbang bertuliskan ucapan selamat datang dalam bahasa Belanda yang dibuat untuk menyambut kedatangan Gubernur Jenderal Johan Paul van Limburg Stirum di Padang pada Maret 1916

Muara Padang pada tahun 1895

Pada tahun 1837, pemerintah Hindia-Belanda menjadikan Padang sebagai pusat pemerintahan wilayah Pesisir Barat Sumatera (Sumatra's Westkust) yang wilayahnya meliputi Sumatera Barat dan Tapanuli sekarang. Selanjutnya kota ini menjadi daerah gemeente sejak 1 April 1906 setelah keluarnya ordonansi (STAL 1906 No.151) pada 1 Maret 1906.

Menjelang masuknya tentara pendudukan Jepang pada 17 Maret 1942, Kota Padang telah ditinggalkan begitu saja oleh Belanda karena kepanikan mereka. Pada saat bersamaan Soekarno sempat tertahan di kota ini karena pihak Belanda waktu itu ingin membawanya turut serta melarikan diri ke Australia. Kemudian panglima Angkatan Darat Jepang untuk Sumatera menemuinya untuk merundingkan nasib Indonesia selanjutnya. Setelah Jepang dapat mengendalikan situasi, kota ini kemudian dijadikan sebagai kota administratif untuk urusan pembangunan dan pekerjaan umum.

Berita kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 baru sampai ke Kota Padang sekitar akhir bulan Agustus. Namun pada 10 Oktober 1945 tentara Sekutu telah masuk ke Kota Padang melalui pelabuhan Teluk Bayur, dan kemudian kota ini diduduki selama 15 bulan.

Pada 9 Maret 1950, Kota Padang dikembalikan ke tangan Republik Indonesia setelah sebelumnya menjadi negara bagian RIS melalui surat keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat (RIS) nomor 111. Kemudian, berdasarkan Undang-undang Nomor 225 tahun 1948, Gubernur Sumatera Tengah waktu itu melalui surat keputusan nomor 65/GP-50, pada 15 Agustus 1950 menetapkan perluasan wilayah Kota Padang. Pada 29 Mei 1958, Gubernur Sumatera Barat melalui Surat Keputusan Nomor 1/g/PD/1958, secara de facto menetapkan Padang menjadi ibu kota provinsi Sumatera Barat, dan secara de jure pada tahun 1975, yang ditandai dengan keluarnya Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Kemudian, setelah menampung segala aspirasi dan kebutuhan masyarakat setempat, pemerintah pusat mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1980, yang menetapkan perubahan batas-batas wilayah Kota Padang sebagai pemerintah daerah.

Reruntuhan Hotel Ambacang akibat gempa bumi 30 September 2009

Kota Padang mendapat piala Adipura untuk pertama kalinya pada tahun 1986 dari Presiden Soeharto atas prestasinya menjadi salah satu kota terbersih di Indonesia. Selanjutnya pada tahun 1991 kota ini juga memperoleh Adipura Kencana.

Pada 30 September 2009, kota ini kembali dilanda gempa bumi berkekuatan 7,6 skala Richter, dengan titik pusat gempa di laut pada 0.84° LS dan 99.65° BT dengan kedalaman 71 km, yang menyebabkan kehancuran 25% infrastruktur yang ada di kota ini. Dalam kunjungan serta mengawasi secara langsung proses evakuasi dan pemulihan karena bencana ini, presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta seluruh aparat pemerintah untuk mengutamakan kegiatan tanggap darurat kemudian dilanjutkan dengan rehabilitasi serta rekonstruksi. Pada 27 Oktober 2010 presiden SBY kembali ke kota ini untuk meninjau dan memastikan kegiatan tanggap darurat atas bencana gempa bumi dan tsunami yang terjadi di kepulauan Mentawai.

Geografi

Artikel utama: Geografi kota Padang

Berkas:Kota Padang dari udara.jpg

Salah satu sudut kota Padang dari udara

Kota Padang terletak di pantai barat pulau Sumatera, dengan luas keseluruhan 694,96 km² atau setara dengan 1,65% dari luas provinsi Sumatera Barat. Lebih dari 60% luas Kota Padang (± 434,63 km²) merupakan daerah perbukitan yang ditutupi hutan lindung, sementara selebihnya merupakan daerah efektif perkotaan.

Kota Padang memiliki garis pantai sepanjang 84 km dan pulau kecil sebanyak 19 buah (di antaranya yaitu pulau Sikuai dengan luas 4,4 Ha di kecamatan Bungus Teluk Kabung, pulau Toran seluas 25 Ha dan pulau Pisang Gadang di kecamatan Padang Selatan). Daerah perbukitan membentang di bagian timur dan selatan kota. Bukit-bukit yang terkenal di kota Padang di antaranya adalah Bukit Lampu, Gunung Padang, Bukit Gado-Gado, dan Bukit Pegambiran.

Kota Padang
Tabel iklim (penjelasan)
J F M A M J J A S O N D     340   30 24     250   30 24     300   30 24     370   30 24     300   30 24     270   30 23     270   29 23     320   29 23     380   29 23     480   29 24     510   29 23     460   29 24 Suhu rata-rata maks. dan min. dalam °C Total presipitasi dalam mm Sumber: Weatherbase
Konversi imperial J F M A M J J A S O N D     13   86 75     9.8   86 75     12   86 75     15   86 76     12   86 75     11   86 74     11   85 74     13   85 74     15   84 74     19   84 75     20   84 74     18   85 75 Suhu rata-rata maks. dan min. dalam °F Total presipitasi dalam inci

Ketinggian di wilayah daratan kota Padang sangat bervariasi, yaitu antara 0 m sampai 1.853 m di atas permukaan laut dengan daerah tertinggi adalah kecamatan Lubuk Kilangan. Suhu udaranya cukup tinggi, yaitu antara 23 °C–32 °C pada siang hari dan 22 °C–28 °C pada malam hari, dengan kelembabannya berkisar antara 78%–81%. Kota Padang memiliki banyak sungai, yaitu 5 sungai besar dan 16 sungai kecil, dengan sungai terpanjang yaitu Batang Kandis sepanjang 20 km. Tingkat curah hujan kota Padang mencapai rata-rata 405,58 mm per bulan dengan rata-rata hari hujan 17 hari per bulan. Tingginya curah hujan membuat kota ini cukup rawan terhadap banjir. Pada tahun 1980 2/3 kawasan kota ini pernah terendam banjir karena saluran drainase kota yang bermuara terutama ke Batang Arau tidak mampu lagi menampung limpahan air tersebut.

Lanskap kota

Kota Padang merupakan salah satu kota pantai di Indonesia yang secara geografis berbatasan langsung dengan laut. Faktor ini membentuk karakteristik lanskap kotanya berbeda dengan kawasan subtropis lainnya dan mempengaruhi pula pada pola pemanfaatan ruang di dalamnya. Selain itu, pertambahan penduduk kota sejalan dengan bertambahnya kebutuhan ruang untuk pembangunan tempat tinggal bagi masyarakatnya.

Arsitektur

Berkas:Masjid Raya Sumatera Barat.JPG

Masjid Raya Sumatera Barat di Padang

Dari sisi arsitektur bangunan yang ada di Kota Padang saat ini berada dalam transformasi penemuan kembali tradisi dalam bentuk ekspresi arsitektur modern tetapi tradisional. Kota ini secara umum mampu mengimbangi perkembangan bentuk arsitektur impor yang terus muncul di setiap kota di Indonesia dengan seni arsitektur tradisionalnya. Hal ini juga terlihat selain pada bangunan dijumpai juga bermacam gapura pada beberapa ruas jalan dengan ciri khas atap gonjong. Gonjong ini merupakan salah satu bagian simbol etnik, merepresentasikan makna filosofi Minangkabau yang terabstrasikan ke dalam bentuk bangunan. Walaupun saat ini telah terjadi pergeseran nilai budaya mengancam eksistensi nilai-nilai yang masih asli, masyarakat Minang pun merasa bahwa citra arsitektur vernakular mereka cukup terwakili oleh atap gonjong saja.

Sebelumnya dari sehiliran Batang Arau menuju Muara Pantai Padang terdapat beberapa bangunan tua dengan ciri arsitektur Eropa yang disesuaikan dengan gaya model untuk daerah tropis antaranya NHM (Nederlansche Handels-Maatschappij), Padangsche Spaarbank, De Javansche Bank, dan NV Internatio yang didirikan sebelum 1920 dan menjadi saksi bisu jejak kolonial yang tertinggal.

Taman

Sejak tahun 1995 Pemerintah Kota Padang telah mulai mengembangkan Hutan Kota termasuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang berfungsi meningkatkan kualitas lingkungan hidup perkotaan yang nyaman dan indah, juga sebagai salah satu sarana rekreasi terutama bagi warga kotanya. Selain tetap mempertahankan beberapa RTH yang telah ada seperti RTH Imam Bonjol dan RTH Taman Melati, pemerintah kota berencana membangun Hutan Kota pada kawasan Delta Malvinas yang berada pada sehiliran Batang Kuranji.

Sementara pada kecamatan Lubuk Kilangan, terdapat Taman Hutan Raya Bung Hatta, yang merupakan kawasan konservasi pelestarian plasma nutfah flora hutan seluas 240 ha. Taman Hutan Raya ini berbatasan dengan Kabupaten Solok, dan telah dimanfaatkan sebagai tempat wisata alam, sarana pendidikan dan penelitian serta juga berfungsi hidroorologi dan penangkal polusi khususnya bagi Kota Padang.

Kependudukan

Artikel utama: Kependudukan kota Padang

Kota Padang merupakan kota dengan jumlah penduduk paling banyak di provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan data kependudukan tahun 2008, diketahui rasio jenis kelamin 99.13, sedangkan jumlah angkatan kerja 344.497 orang dengan jumlah pengangguran 50.343 orang. Pada tahun 2009 kota ini bersama dengan kota Makassar, Denpasar, dan Yogyakarta, ditetapkan oleh Kemendagri sebagai empat kota proyek percontohan penerapan Kartu Tanda Penduduk (KTP) berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Indonesia.

Tahun	1819	1874	1930	1971	1980	1990	2008	2010
Jumlah penduduk	8.500	25.000	52.054	195.912	480.607	631.263	856.815	833.562
Sejarah kependudukan kota Padang Sumber:

Etnis

Penduduk Padang sebagian besar beretnis Minangkabau (90,1%). Etnis lain yang juga bermukim di sini adalah Jawa, Tionghoa, Nias, Mentawai, Batak, Aceh, dan Tamil.

Orang Nias sempat menjadi kelompok minoritas terbesar pada abad ke-19. VOC membawa mereka sebagai budak sejak awal abad ke-17. Sistem perbudakan diakhiri pada tahun 1854 oleh Pengadilan Negeri Padang. Pada awalnya mereka menetap di Kampung Nias, namun kemudian kebanyakan tinggal di Gunung Padang. Cukup banyak juga orang Nias yang menikah dengan penduduk Minangkabau. Selain itu, ada pula yang menikah dengan orang Eropa dan Tionghoa. Banyaknya pernikahan campuran ini menurunkan persentase suku Nias di Padang.

Belanda kemudian juga membawa suku Jawa sebagai pegawai dan tentara, serta ada juga yang menjadi pekerja di perkebunan. Selanjutnya, pada abad ke-20 orang Jawa kebanyakan datang sebagai transmigran. Selain itu, suku Madura, Ambon dan Bugis juga pernah menjadi penduduk Padang, sebagai tentara Belanda pada masa perang Padri.

Suasana pelabuhan Emmahaven saat menyambut Gubernur jenderal Johan Paul van Limburg Stirum sekitar tahun 1916

Penduduk Tionghoa datang tidak lama setelah pendirian pos VOC. Orang Tionghoa di Padang yang biasa disebut dengan Cina Padang, sebagian besar sudah membaur dan biasanya berbahasa Minang. Pada tahun 1930 paling tidak 51% merupakan perantau keturunan ketiga, dengan 80% adalah Hokkian, 2% Hakka, dan 15% Kwongfu.

Suku Tamil atau keturunan India kemungkinan datang bersama tentara Inggris. Daerah hunian orang Tamil di Kampung Keling merupakan pusat niaga. Sebagian besar dari mereka yang bermukim di kota Padang sudah melupakan budayanya.

Orang-orang Eropa dan Indo yang pernah menghuni kota Padang menghilang selama tahun-tahun di antara kemerdekaan (1945) dan nasionalisasi perusahaan Belanda (1958).

Orang Minang di kota Padang merupakan perantau dari daerah lainnya dalam provinsi Sumatera Barat. Pada tahun 1970, jumlah pendatang sebesar 43% dari seluruh penduduk, dengan 64% dari mereka berasal dari daerah-daerah lainnya dalam provinsi Sumatera Barat. Pada tahun 1990, dari jumlah penduduk kota Padang, 91% berasal dari etnis Minangkabau.

Agama

Mayoritas penduduk kota Padang memeluk agama Islam. Kebanyakan pemeluknya adalah orang Minangkabau. Agama lain yang dianut di kota ini adalah Kristen, Buddha, dan Khonghucu, yang kebanyakan dianut oleh penduduk bukan dari suku Minangkabau.

Beragam tempat peribadatan juga dijumpai di kota ini. Selain didominasi oleh masjid, gereja dan klenteng juga terdapat di kota Padang.

Masjid Raya Ganting antara tahun 1900–1923

Masjid Raya Ganting merupakan masjid tertua di kota ini, yang dibangun sekitar tahun 1700. Sebelumnya masjid ini berada di kaki Gunung Padang sebelum dipindahkan ke lokasi sekarang. Beberapa tokoh nasional pernah salat di masjid ini di antaranya Soekarno, Hatta, Hamengkubuwana IX dan A.H. Nasution. Bahkan Soekarno sempat memberikan pidato di masjid ini. Masjid ini juga pernah menjadi tempat embarkasi haji melalui pelabuhan Emmahaven (sekarang Teluk Bayur) waktu itu, sebelum dipindahkan ke Asrama Haji Tabing sekarang ini.

Gereja katholik dengan arsitektur Belanda telah berdiri sejak tahun 1933 di kota ini, walaupun French Jesuits telah mulai melayani umatnya sejak dari tahun 1834, seiring bertambahnya populasi orang Eropa waktu itu.

Dalam rangka mendorong kegairahan penghayatan kehidupan beragama terutama bagi para penganut agama Islam pada tahun 1983 untuk pertama kalinya di kota ini diselenggarakan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) tingkat nasional yang ke-13.

Pemerintahan

Artikel utama: Pemerintahan kota Padang dan Daftar Walikota Padang

Masa kolonial

Pertumbuhan beberapa kawasan yang sedemikian pesat telah menimbulkan masalah baru bagi pemerintah kolonial Hindia-Belanda. Meskipun mekanisme dan kegiatan pemerintahan telah bertambah maju, namun pemerintahan Hindia Belanda yang mencakup kepulauan yang terpencar-pencar dan saling berjauhan itu tidak dapat terawasi secara efektif. Keadaan tersebut akhirnya menyebabkan warga kolonial menginginkan pemodelan urusan pemerintahannya sebagaimana model di negeri Belanda sendiri, yaitu sistem kekotaprajaan yang diperintah oleh seorang wali kota dan bertanggung jawab kepada Dewan Kotapraja. Untuk memenuhi tuntutan tersebut, maka pada tanggal 1 Maret 1906, berdasarkan ordonansi (STAL 1906 No.151) yang ditandatangani oleh Gubernur Jenderal J.B. van Heutsz sistem pemerintahan desentralisasi mulai diperkenalkan di Hindia Belanda.

Sejak 1 April 1906 termasuk kota Padang telah berstatus gemeente (kota), yang kemudian diiringi dengan pembentukan Dewan Kotapraja. Tugas utamanya adalah perbaikan tingkat kesehatan masyarakat dan transportasi, termasuk penanganan masalah-masalah bangunan, pemeliharaan jalan dan jembatan serta penerangan jalan-jalan, begitu pula pengontrolan sanitasi, kebersihan selokan dan sampah-sampah, pengelolaan persediaan air, pengelolaan pasar dan rumah potong, perluasan kota dan kawasan pemukiman, tanah pekuburan, dan pemadam kebakaran.

Balai kota Padang tempo dulu

Pada tahun 1928 dipilih sebagai Burgemeester (wali kota) pertama adalah Mr. W.M. Ouwerkerk yang memerintah sampai tahun 1940 yang kemudian digantikan oleh D. Kapteijn sampai masuknya tentara pendudukan Jepang tahun 1942. Dalam meningkatkan layanan pemerintahan pada tahun 1931 dibangun Gemeente Huis (Balai Kota) dengan arsitektur gaya balai kota di Eropa, dengan ciri khas sebuah menara jam, sebagai kantor pusat pemerintahan kota Padang. Sampai hari ini gedung tersebut masih berfungsi sebagai balai kota Padang.

Awal kemerdekaan

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Mr. Abubakar Jaar diangkat sebagai wali kota pertama kota Padang dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Mr. Abubakar Jaar merupakan seorang pamong sejak zaman Belanda, yang kemudian menjadi residen di Sumatera Utara. Pada tanggal 15 Agustus 1946 dipilih Bagindo Azizchan sebagai wali kota kedua, atas usulan Residen Mr. St. M. Rasjid, seiring dengan keadaan negara dalam situasi darurat perang akibat munculnya agresi Belanda. Kemudian pada tanggal 19 Juli 1947, Belanda melancarkan sebuah serangan militer dalam kota Padang. Bagindo Azizchan yang waktu itu berada di Lapai ikut tewas terbunuh sewaktu menjalankan tugasnya sebagai kepala pemerintahan kota Padang.

Untuk menghindari kekosongan pemerintahan, Said Rasad dipilih sebagai pengganti, dan menjadi Walikota ketiga. Kemudian ia memindahkan pusat pemerintahan ke kota Padangpanjang. Namun, pada bulan September 1947, Belanda menunjuk Dr. A. Hakim, untuk menjadi wali kota Padang.

Pada awal tahun 1950-an, sewaktu Dr. Rasidin menjadi wali kota Padang, ia mengeluarkan kebijakan pelarangan penggunaan becak sebagai sarana transportasi angkutan umum di kota Padang, karena dianggap kurang manusiawi. Kemudian pada tahun 1956 B. Dt. Pado Panghulu, seorang penghulu dari kota Bukittinggi, terpilih sebagai wali kota Padang berikutnya. Tidak lama kemudian, pecah ketegangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Ketegangan memuncak pada tanggal 15 Februari 1958, dan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dideklarasikan. Selanjutnya, PRRI yang dianggap sebagai pemberontak oleh pemerintah pusat dihancurkan dengan pengiriman kekuatan militer terbesar yang tercatat dalam sejarah Indonesia. Akibat peristiwa ini juga, terjadi eksodus besar-besaran suku Minangkabau ke daerah lain.

Setelah PRRI pada tanggal 31 Mei 1958, Z. A. St. Pangeran dilantik menjadi wali kota Padang yang ketujuh, dengan setumpuk beban berat. Selain melanjutkan pembangunan, ia juga harus memulihkan kondisi psikologis masyarakat yang tercabik akibat perang saudara. Namun pada pertengahan tahun 1966, dia dipaksa mundur dari jabatannya oleh para mahasiswa.

Orde Baru

Gedung DPRD kota Padang

Setelah runtuhnya demokrasi terpimpin pasca Gerakan 30 September, dan kemudian muncul istilah Orde Baru, pada tahun 1966, Drs. Azhari ditunjuk menjadi wali kota oleh pihak militer menggantikan wali kota sebelumnya yang dianggap cendrung berpihak kepada PKI waktu itu. Pada tahun 1967, ia digantikan oleh Drs. Akhiroel Yahya sebagai wali kota berikutnya.

Pada tahun 1971, Drs. Hasan Basri Durin ditunjuk menjadi pejabat wali kota mengantikan wali kota sebelumnya. Tahun 1973 dia terpilih menjadi wali kota definitif, memimpin kota Padang selama dua periode sampai tahun 1983, sebelum digantikan oleh Syahrul Ujud S.H., yang menjadi wali kota Padang selama dua periode berikutnya. Selanjutnya, pada tahun 1993, terpilih seorang mantan wartawan Drs. Zuiyen Rais, M.S., yang juga memimpin kota Padang selama dua periode sampai pada tahun 2003.

Pemilihan langsung

Dalam suasana reformasi pemerintahan dan era otonomi daerah, Drs. Fauzi Bahar, M.M, terpilih kembali pada tahun 2009 untuk masa jabatan kedua kalinya sebagai wali kota Padang dalam pemilihan langsung pada kali pertama, sedangkan pada masa jabatan sebelumnya pada tahun 2004 dia masih dipilih melalui sistem perwakilan di DPRD kota.

Perwakilan

DPRD kota Padang 2009-2014
Partai	Kursi
Lambang Partai Demokrat Partai Demokrat	17
Lambang Partai Demokrat PKS	6
Lambang Partai Golkar Partai Golkar	5
PAN	5
Partai Hanura	4
Lambang PPP PPP	3
PBB	2
Partai Gerindra	2
Lambang PDI-P PDI-P	1
Total	45
Sumber:

Sesuai dengan konstitusi yang berlaku, DPRD kota merupakan perwakilan rakyat. Untuk kota Padang, anggota DPRD kota adalah sebanyak 45 orang.

Pengaruh reformasi politik dan pemerintahan juga membawa perubahan peta politik di kota Padang. Walaupun sebelumnya pada pemilu periode 1999-2004, anggota DPRD kota Padang masih didominasi oleh partai Golkar, selanjutnya pemilu legislatif 2004-2009, seiring dengan perubahan beberapa regulasi penyelenggaraan otonomi daerah, PAN mulai mengerogoti dominasi partai Golkar dan secara bersama menguasai parlemen kota. Kemudian dari hasil pemilu legislatif 2009-2014, tersusun DPRD kota Padang dari perwakilan sembilan partai. Partai Demokrat muncul sebagai kekuatan baru yang mendominasi DPRD kota Padang, sekaligus mendapat jatah otomatis pada posisi ketua DPRD kota Padang berdasarkan UU nomor 27 tahun 2009.

Pemindahan pusat pemerintahan

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2011 pada tanggal 18 April 2011, pusat pemerintahan kota Padang secara resmi dipindahkan dari kecamatan Padang Barat ke kecamatan Kototangah. Di samping untuk mengurangi konsentrasi masyarakat di kawasan pantai dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat di timur dan utara kota, pemindahan ini juga dilakukan mengingat lokasi pusat pemerintahan kota sebelumnya berada pada zona yang dikategorikan bahaya terhadap kemungkinan terjadinya bencana tsunami. Selain itu, setelah gempa bumi 30 September 2009 lalu, banyak infrastruktur pemerintahan kota yang mengalami kerusakan, sehingga beberapa di antaranya tidak dapat digunakan.

Pusat pemerintahan kota Padang di kecamatan Kototangah yang akan dibangun ini menempati lahan seluas 55,43 hektare. Pembangunannya mulai dilakukan pada tahun 2012 dengan membangun kantor wali kota, selanjutnya gedung DPRD kota dan masjid. Kemudian secara bertahap akan dilanjutkan dengan pembangunan kantor-kantor SKPD di lingkungan pemerintahan kota.

Pendidikan

Artikel utama: Pendidikan di kota Padang dan Perguruan Tinggi di Padang

Berkas:Rektorat Universitas Andalas samping.JPG

Kampus Universitas Andalas di Limau Manis

Kota Padang sejak dari zaman kolonial Belanda telah menjadi pusat pendidikan di Sumatera Barat. Tercatat pada tahun 1864, jumlah pelajar yang terdaftar di sekolah yang ada di kota ini sebanyak 237 orang.

Untuk memberikan pelayanan dan kemudahan bagi siswa dan orang tua murid, pemerintah kota bekerja sama dengan UNP dan Telkom sejak 1 Juli 2010 kembali menyelenggarakan Penerimaan Siswa Baru (PSB) Online untuk sekolah negeri jenjang SMP dan SMA, dengan perbaikan pola dan sistem dibandingkan tahun sebelumnya. Sistem yang telah diterapkan sejak tahun 2006 ini, akan memotivasi sekaligus memudahkan seluruh siswa yang akan melanjutkan pendidikannya di masing-masing tingkatan pendidikan. Mereka dapat memilih sekolah favoritnya berdasarkan rangking nilai yang mereka dapat dan diketahui secara langsung dan transparan.

Saat ini, perguruan tinggi yang berada di kota ini terdiri atas universitas, institut, sekolah tinggi, akademi dan politeknik, di antaranya Universitas Andalas dan Politeknik Negeri Padang yang berlokasi di Limau Manis, Universitas Negeri Padang (sebelumnya bernama IKIP Padang) di Air Tawar, Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol di Lubuk Lintah, Politeknik Kesehatan Padang di Siteba, dan Akademi Teknologi Industri Padang di Tabing. Beberapa perguruan tinggi swasta juga berada di kota ini, seperti Universitas Bung Hatta yang terletak di pinggir pantai Ulak Karang, Institut Teknologi Padang yang terletak di jalan Gajah Mada, dan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat yang terletak di Pasir Jambak.

Perpustakaan Daerah Sumatera Barat terletak di kota Padang termasuk salah satu perpustakaan terbaik di Indonesia, dengan jumlah koleksi yang mencapai 30.000 judul, termasuk fasilitas dan pengelolaan yang maksimum, serta jumlah pengunjung pustaka yang tinggi. Setelah gempa bumi kegiatan Perpustakaan Daerah Sumatera Barat sejak 1 Februari 2010 untuk sementara dipindahkan ke Tabing, menunggu pembangunan gedung baru yang sebelumnya mengalami kerusakan parah.

Pendidikan formal	SD atau MI negeri dan swasta	SMP atau MTs negeri dan swasta	SMA negeri dan swasta	MA negeri dan swasta	SMK negeri dan swasta	Perguruan tinggi
Jumlah satuan	477	129	49	10	42	58
Data sekolah di kota Padang Sumber:

Kesehatan

Artikel utama: Kesehatan di kota Padang

Sebagai ibukota provinsi, kota Padang telah memiliki beberapa pusat fasilitas kesehatan yang cukup lengkap di provinsi Sumatera Barat. Selain memiliki beberapa rumah sakit yang bertaraf nasional, rumah sakit tersebut juga telah didukung oleh beberapa perguruan tinggi yang berkaitan dengan kesehatan. Salah satunya adalah Rumah Sakit Umum Dr. M. Djamil yang berafiliasi dengan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas dan Politeknik Kesehatan Padang. Setelah gempa 30 September 2009, kondisi bangunan dan peralatan rumah sakit ini memprihatinkan. Rumah Sakit M. Djamil saat ini tengah berusaha memperbaiki program Hospital Disaster untuk mengantisipasi kejadian serupa nantinya.

Pemerintahan kota Padang sendiri juga telah memiliki rumah sakit yang bernama Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Rasidin. Untuk memberikan pelayanan yang maksimal, pemerintahan kota Padang juga telah mendirikan sebanyak 20 buah puskesmas dan 58 buah puskesmas pembantu pada wilayah kecamatan di kota ini. Untuk tahun 2007, satu puskesmas di kota Padang rata-rata melayani 41.000 orang. Angka ini lebih tinggi dari konsep ideal wilayah puskesmas yang hanya untuk melayani 30.000 orang saja, sehingga jika ditinjau dari penyebaran, sarana kesehatan sudah memadai. Namun jika ditinjau dari aspek mutu pelayanan kesehatan masih jauh dari yang diharapkan.

Data kesehatan kota Padang
Izin Praktik	Jumlah
Dokter spesialis	36
Dokter umum	100
Dokter gigi	36
Bidan	407
Perawat	214
Asisten Apoteker	373
Apotek	180
Optikal	25
Toko obat	98
Rumah bersalin	55
Klinik pengobatan tradisional	31
Sumber:

Selain itu, di kota ini juga terdapat rumah sakit yang dikelola oleh BUMN, Kepolisian, TNI AD dan pihak swasta. PT Semen Padang saat ini merelokasi Rumah Sakit Semen Padang ke kawasan baru, yang dirancang berlantai tujuh dengan luas tanah 19.500 m² dan diperkirakan dapat beroperasi pada tahun 2011. Rumah Sakit Tentara Dr. Reksodiwiryo yang dikelola oleh TNI AD terletak pada kawasan cagar budaya Ganting. Rumah sakit ini berdiri pada komplek bangunan peninggalan zaman Belanda dan sebelumnya merupakan tempat peristirahatan para tentara kolonial. Rumah Sakit Selasih merupakan rumah sakit swasta yang dikelola secara bersama dengan pihak Kumpulan Perubatan Johor (KPJ) Sdn Bhd dari Malaysia, namun akibat gempa bumi 30 September 2009 rumah sakit ini mengalami kerusakan berat.

Pelayanan umum

Artikel utama: Pelayanan umum kota Padang

Untuk melayani kebutuhan akan air bersih, pemerintah kota melalui PDAM kota Padang sampai tahun 2007 telah memiliki 13 unit sumur bor dan Instalasi Pengolahan Air Lengkap (IPAL) di wilayah Gunung Pangilun dan Instalasi Pengolahan Air (IPA) di wilayah Lubuk Minturun, Ulu Gadut, Pegambiran dan Bungus. Sekitar 60% akan kebutuhan air bersih dipasok dari perusahaan pemerintah daerah ini. Selain itu pada tahun 2006 kota ini diharapkan telah memiliki fasilitas untuk penyediaan air siap minum.

Sedangkan untuk mengantisipasi kebutuhan akan energi listrik, di kota ini telah dibangun PLTU Teluk Sirih unit I yang terletak di kecamatan Bungus Teluk Kabung dan ditargetkan selesai pada Desember 2011 dengan kapasitas 1x112 MW. Namun karena banyaknya kendala selama pembangunan konstruksinya, proyek ini kemungkinan baru dapat diselesaikan pada bulan Juli 2012.

Untuk jaringan telekomunikasi, hampir di setiap kawasan dalam kota ini telah terjangkau jaringan telepon genggam. Pada kawasan tertentu telah tersedia layanan gratis internet tanpa kabel (Wi-Fi) atau dikenal juga dengan hotspot yang terdapat pada beberapa perguruan tinggi, pusat perbelanjaan, hotel, bahkan kantor polisi.

Dalam menangani masalah sampah, pemerintah kota memfungsikan lahan pada kecamatan Koto Tangah di TPA Air Dingin seluas 30.3 ha, yang berjarak 17 km dari pusat kota serta berjarak 7 km dari kawasan pemukiman. Dari 1.432 m³ sampah per hari yang dihasilkan di kota Padang, hanya 800 m³ sampah per hari yang dapat dikelola di TPA tersebut. Selain itu kota ini juga masih terkendala dengan jumlah armada untuk mengangkut sampah yang tidak sebanding dengan banyaknya sampah, idealnya kota ini memiliki 150 buah kendaraan pengangkut sampah yang saat ini baru tersedia sebanyak 63 buah.

Penyediaan sarana Tempat Pemakaman Umum (TPU) bagi masyarakat merupakan bagian dari tugas pemerintah dalam partisipasinya kepada rakyat. Dalam hal ini Pemerintah Kota Padang telah menyediakan lahan untuk penggunaan tersebut pada beberapa kawasan, di antaranya TPU Tunggul Hitam dan TPU Air Dingin.

Sejak dahulu kota Padang sangat rawan terhadap banjir. Pemerintah kolonial Hindia-Belanda telah mencoba menanggulangi di antaranya dengan menata tata ruang dan tata kota terutama memperbaiki beberapa bantaran sungai yang membelah kota ini, namun belakangan hal ini terabaikan sehingga baru-baru ini banjir sampai merendam beberapa kawasan di kota Padang. Sebelumnya beberapa kawasan terutama di kecamatan Koto Tangah merupakan kawasan yang berfungsi sebagai daerah resapan air namun pemerintah kota menetapkan kawasan tersebut sebagai daerah perkembangan perumahan sehingga menjadi daerah pemukiman padat penduduk. Perubahan fungsi ini berdampak jika curah hujan cukup tinggi (>223,03 mm/jam) maka terjadi banjir yang menggenangi kawasa seluas 44.09 Ha dengan tinggi genangan air mencapai 60 cm selama lebih dari 6 jam. Sementara sistem jaringan drainase kota Padang terdiri dari 19 areal dengan luas cakupan 3.986 Ha, yang kesemuanya mengalir ke arah sungai utama yaitu Batang Arau, Batang Kuranji dan Batang Air Dingin.

Kota Padang termasuk kota di Indonesia yang berada pada kawasan berkategori rawan gempa bumi dan tsunami. Untuk mengantisipasi hal itu pemerintah setempat telah membangun beberapa kawasan tertentu sebagai lokasi evakuasi terhadap kemungkinan bencana alam tersebut. Namun belajar dari pengalaman gempa bumi 30 September 2009, beberapa jalur jalan evakuasi yang telah dirancang sejak tahun 2005 belum dapat memberikan sistem penyelamatan massive yang baik bagi masyarakat yang umumnya berada di zona merah bahaya tsunami. Tingginya tingkat kekacauan lalu lintas, serta kurangnya koordinasi pada masyarakat waktu itu, membuat pemerintah setempat perlu memikirkan mitigasi bencana yang tepat dalam mengantisipasi kemungkinan yang terjadi pada masa depan.

Pada tahun 2011, di kota ini selesai dibangun gudang Palang Merah Indonesia (PMI) yang ketiga di Indonesia. Gudang regional ini memiliki kapasitas untuk menampung 2.000 paket family kit, 2.000 paket terpal, 2.000 kotak hygiene kit, 4.000 paket matras, 4.000 kelambu, 8.000 jerigen, dan 1.000 kantung mayat. Pemerintah berharap gudang ini dapat berfungsi dalam penanggulangan bencana alam terutama di wilayah Sumatera.

Perhubungan

Artikel utama: Perhubungan kota Padang

Angkutan kota di Padang

Stasiun kereta api Tabing, Padang

Pelabuhan Teluk Bayur

Pada awalnya rute utama yang menghubungkan kawasan rantau (kota Padang) dengan darek (pedalaman Minangkabau) masa lalu, adalah jalur yang pernah ditempuh Raffles pada tahun 1818 untuk menuju Pagaruyung melalui kawasan Kubung XIII di kabupaten Solok sekarang.

Saat ini ada tiga ruas jalan utama yang menghubungkan kota Padang dengan kota-kota lain di Sumatera. Jalan ke utara menghubungkan kota ini dengan Kota Bukittinggi, dan di sana bercabang ke kota Medan dan Pekanbaru. Terdapat pula cabang jalan di dekat Lubuk Alung ke arah kota Pariaman. Jalan ke timur menuju kabupaten Solok dan kota Solok, yang tersambung dengan Jalan Lintas Sumatera bagian tengah. Sebelumnya, di Arosuka terdapat persimpangan menuju kabupaten Kerinci melalui kabupaten Solok Selatan. Jalan ke selatan yang menyusuri pantai barat Sumatera menghubungkan kota Padang dengan provinsi Bengkulu, melalui kabupaten Pesisir Selatan.

Terminal Regional Bingkuang (TRB) berada di Air Pacah dan selesai dibangun tahun 1999. Terminal ini menggantikan Terminal Lintas Andalas di Olo Ladang. Penggunaan TRB ini tidak seperti yang diharapkan, dan sampai beberapa tahun sesudahnya belum juga dapat menggantikan terminal lama. Setelah gempa tanggal 30 September 2009, TRB dialihfungsikan sebagai kantor pemerintahan daerah kota Padang untuk sementara waktu. Namun setelah keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2011, tentang persetujuan relokasi pusat pemerintahan Kota Padang, kawasan TRB kemudian dialih fungsikan menjadi kawasan pusat pemerintahan kota. Akibatnya saat ini Padang menjadi satu-satunya kota di Indonesia yang tidak mempunyai terminal. Selanjutnya sebagai pengganti pemerintah Kota Padang membangun terminal angkutan penyangga pada 3 lokasi yakni, arah utara di Lubukbuaya Kecamatan Kototangah, arah selatan di Gaung Kecamatan Lubukbegalung dan arah timur di Bandarbuek Kecamatan Lubukkilangan.

Penemuan cadangan batubara di kota Sawahlunto mendorong Pemerintah Hindia Belanda membangun rel kereta api serta rute jalan baru melalui kota Padangpanjang sekarang, yang diselesaikan pada 1896. Jalur kereta api ini selain menghubungkan kota Padang dengan kota Sawahlunto, juga mencapai kota-kota lain seperti kota Solok, kota Pariaman, kota Padangpanjang, kota Bukittinggi dan kota Payakumbuh. Saat ini rel kereta api yang aktif hanyalah jalur Pariaman-Padang untuk kereta api wisata, dan Teluk Bayur-Indarung untuk pengangkutan semen.

Saat ini pemerintah kota Padang juga kedatangan Railbus buatan PT INKA Madiun. Railbus akan melayani rute Padang ke Bandara Internasional Minangkabau dan sebaliknya. Menjelang infrastruktur selesai, Railbus ini akan dipergunakan sebagai angkutan penumpang dengan rute Padang-Pariaman dan sebaliknya

Angkutan dalam kota dilayani oleh bis kota, mikrolet dan taksi. Selain itu di pusat kota masih dapat ditemukan bendi (sejenis kereta kuda), sedangkan ojek biasanya beroperasi di perumahan dan pinggiran kota.

Kota Padang memiliki beberapa kawasan pelabuhan. Tercatat sejak tahun 1770 diberangkatkan dari pelabuhan kota ini 0,3 miliar pikul lada dan 0,2 miliar gulden emas per tahunnya. Pelabuhan Muara sekarang ini berfungsi melayani transportasi laut untuk kapal ukuran sedang terutama untuk tujuan ke atau dari kabupaten Kepulauan Mentawai dan kawasan sekitarnya. Sedangkan pelabuhan Teluk Bayur melayani pengangkutan laut untuk ukuran kapal besar baik ke kota-kota lain di Indonesia maupun ke luar negeri. Pelabuhan Teluk Bayur mulai beroperasi pada tahun 1892, dan sebelumnya bernama Emmahaven. Sekarang kedua pelabuhan ini dikelola oleh PT Pelindo II.

Sampai tahun 2005, Bandar Udara Tabing melayani perhubungan udara Padang dengan kota-kota lain. Bandar udara ini yang tidak dapat didarati oleh pesawat berbadan besar, dan karena itu dapat mengimbangi naiknya jumlah calon penumpang. Pengembangannya terbatas karena posisinya yang terhalang Gunung Pangilun dan Bukit Sariak. Maka tanggal 23 Juni 1999 ditetapkan lokasi baru pengganti bandar udara ini. Dengan selesainya pembangunan Bandar Udara Internasional Minangkabau di Ketaping, kabupaten Padang Pariaman, penerbangan sipil dialihkan ke bandara baru tersebut.

Perekonomian

Artikel utama: Perekonomian kota Padang

Kantor Javaansche Bank di Padang tempo dulu

Kota Padang sebagai kota pelabuhan sejak abad ke-19 telah mengalami pertumbuhan ekonomi cepat yang didorong oleh tingginya permintaan kopi dari Amerika. Akibatnya pada tahun 1864 telah berdiri salah satu cabang Javaansche Bank yakni bank yang bertanggung jawab terhadap mata uang di Hindia Belanda serta telah mengikuti standar selaras dengan yang ada di negara Belanda. Seiring itu pada 1879 juga telah muncul bank simpan pinjam. Hal ini mencerminkan tingginya tingkat peredaran uang di kota ini.

Kota ini menempatkan sektor industri, perdagangan dan jasa menjadi andalan dibandingkan dengan sektor pertanian dalam mendorong perekonomian masyarakatnya. Hal ini terjadi karena transformasi ekonomi kota cenderung mengubah lahan pertanian menjadi kawasan industri. Walaupun di sisi lain industri pengolahan di kota ini telah memberikan kesempatan lapangan pekerjaan yang cukup berarti.

Di kota ini terdapat sebuah pabrik semen yang bernama PT Semen Padang dan telah beroperasi sejak didirikan pada tahun 1910. Pabrik semen ini berlokasi di Indarung dan merupakan pabrik semen yang pertama di Indonesia, dengan kapasitas produksi 5.240.000 ton per tahun. Hampir 63% dari produksinya (baik dalam bentuk kemasan zak maupun curah) didistribusikan melalui laut dengan memanfaatkan pelabuhan Teluk Bayur. Selepas reformasi politik dan ekonomi, masyarakat Minang umumnya menuntut pemerintah pusat untuk melaksanakan spin off (pemisahan) PT Semen Padang dari induknya PT Semen Gresik, yang mana sejak tahun 1995 telah di merger (penggabungan) secara paksa oleh pemerintah pusat, walau tuntutan akuisisi PT Semen Padang menjadi perusahaan yang mandiri lepas dari PT Semen Gresik telah dikabulkan Pengadilan Negeri Padang, namun penyelesaian persoalan tersebut masih belum jelas sampai sekarang. Apalagi ditengarai terjadi kemerosotan kinerja perusahaan sejak penggabungan tersebut. Hal ini karena pemerintah pusat masih menganggap restrukturisasi beberapa BUMN melalui pembentukan holding terhadap beberapa BUMN yang memiliki keterkaitan atau kesamaan usaha merupakan penyelesaian terbaik untuk membangun keunggulan daya saing BUMN tersebut agar lebih menjamin perolehan laba di atas rata-rata perusahaan pesaing lainnya.

Batang Kuranji dengan latar Basko Grand Mall

Meskipun kota Padang diguncang gempa bumi pada 30 September 2009, inflasi tinggi tidak terjadi. Dilaporkan bahwa tingkat inflasi kota Padang pada Oktober 2009 sebesar 1,78%, dengan laju inflasi tahunan kota Padang tercatat sebesar 4,36% dan laju inflasi tahun kalender sebesar 3,27%. Setelah pemulihan ekonomi pascagempa, inflasi tahunan kota Padang pada akhir triwulan-I 2010 masih rendah dan berada pada kisaran 3,05%.

Plaza Andalas sebagai salah satu pusat perdagangan modern di kota Padang, yang ditutup pasca gempa, pada tanggal 1 April 2010 mulai beroperasi kembali. Pemerintah setempat berharap plaza tersebut dapat menjadi pemicu bangkitnya kembali perekonomian masyarakat, walaupun beberapa pasar tradisional masih berada dalam keadaan pasar darurat, menunggu selesainya proses rekonstruksi dan rehabilitasi. Sementara Basko Grand Mall yang juga pusat perbelanjaan modern di kota Padang, telah beroperasi kembali pada awal Juni 2010.

Dalam mendorong kelancaran aktivitas perekonomian, pasar sebagai tempat perputaran ekonomi masyarakat, memerlukan adanya peran aktif dari pemerintah setempat dalam penyediaan sarana dan prasarana. Konflik yang terjadi antara para pedagang dan pemerintah setempat dalam hal rekonstruksi, rehabilitasi maupun relokasi terutama pasca gempa bumi, tentunya akan memperburuk perekonomian kota itu sendiri. Pembangunan pasar saat ini dilakukan secara bertahap, untuk tahap pertama tahun 2010 telah dikerjakan dengan dana sebesar 64,5 miliar rupiah dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan dana pendamping sebesar 59 miliar rupiah dari APBD.

Pariwisata

Artikel utama: Pariwisata kota Padang

Museum Adityawarman di Padang

Klenteng See Hin Kiong di Padang

Kota Padang terkenal akan legenda Sitti Nurbaya dan Malin Kundang, dan saat ini kota Padang sedang berbenah ke arah pembangunan kepariwisataan.

Kota ini memiliki sebuah museum yang terletak di pusat kota yang bernama Museum Adityawarman, yang memiliki gaya arsitektur berbentuk rumah adat Minangkabau (Rumah Gadang), model Gajah Maharam. Di halaman depan museum terdapat dua lumbung padi. Museum ini mengkhususkan diri pada sejarah dan budaya suku Minangkabau, suku Mentawai dan suku Nias. Museum ini memiliki 6.000 koleksi.

Di kawasan pelabuhan Muara banyak dijumpai beberapa bangunan peninggalan sejak zaman Belanda. Beberapa bangunan di kawasan tersebut ditetapkan pemerintah setempat sebagai cagar budaya. Di antaranya adalah Masjid Muhammadan bertarikh 1843, yang merupakan masjid berwarna hijau muda yang dibangun oleh komunitas keturunan India. Cagar budaya lain, Klenteng Kwan Im yang bernama See Hin Kiong tahun 1861 kemudian direnovasi kembali tahun 1905 setelah sebelumnya terbakar. Dari sehiliran Batang Arau, terdapat sebuah jembatan yang bernama jembatan Sitti Nurbaya. Jembatan itu menghubungkan sebuah kawasan bukit yang dikenal juga dengan nama Gunung Padang. Konon, pada bukit ini terdapat kuburan Sitti Nurbaya, tempat ini dikenal juga dengan nama Taman Sitti Nurbaya. Kawasan bukit ini juga dahulunya menjadi tempat pemukiman awal masyarakat etnis Nias di kota Padang.

Kemudian di pelabuhan Teluk Bayur terdapat beberapa kawasan wisata seperti pantai Air Manis, tempat batu Malin Kundang berdiri. Selain itu, terus ke selatan dari pusat kota juga terdapat kawasan wisata pantai Caroline, dan pantai Bungus, serta sebuah resort Wisata yang terletak di pulau Sikuai.

Sedangkan ke arah kecamatan Koto Tangah, terdapat kawasan wisata pantai Pasir Jambak, serta kawasan wisata alam Lubuk Minturun, yang populer dalam tradisi balimau dan ramai dikunjungi oleh masyarakat terutama sehari sebelum masuk bulan Ramadhan.

Kota ini juga terkenal akan masakannya. Selain menjadi selera sebagian besar masyarakat Indonesia, masakan ini juga populer sampai ke mancanegara. Makanan yang populer di antaranya seperti Gulai, Rendang, Ayam Pop, Terung Balado, Gulai Itik Cabe Hijau, Nasi Kapau, Sate Padang dan Karupuak Sanjai. Restoran Padang banyak terdapat di seluruh kota besar di Indonesia. Meskipun begitu, yang dinamakan sebagai "masakan Padang" sebenarnya dikenal sebagai masakan etnis Minangkabau secara umum.

Dalam mendorong pariwisata di kota Padang, pemerintah kota menggelar Festival Rendang untuk pertamakalinya pada tahun 2011, setelah sebelumnya Rendang dinobatkan oleh CNN International sebagai hidangan peringkat pertama dalam daftar World’s 50 Most Delicious Foods (50 Hidangan Terlezat Dunia). Festival yang dipusatkan di RTH Imam Bonjol tersebut diikuti oleh kelurahan se-Kota Padang dan berhasil memasak 5,2 ton daging, sehingga tercatat dalam Museum Rekor Indonesia sebagai perlombaan memasak dengan daging dan peserta terbanyak.

Panorama pelabuhan Muara pada sehiliran Batang Arau tempo dulu

Olahraga, seni, dan budaya

Artikel utama: Olahraga kota Padang

Stadion Agus Salim yang diresmikan pada tahun 1985

Beberapa klub utama sepak bola, di antaranya PS Semen Padang, PSP Padang, dan Minangkabau FC, bermarkas di kota ini. Ketiga kesebelasan ini menggunakan Stadion Agus Salim sebagai tempat untuk pertandingan laga kandang. Stadion ini terletak pada kawasan gelanggang olah raga (GOR) yang mulai dibangun sejak tahun 1957.

Kota ini juga memiliki lapangan pacuan kuda. Setiap tahunnya diadakan lomba pacu kuda pada kawasan Tunggul Hitam yang memiliki panjang lintasan 1.600 m. Perlombaan pacu kuda ini sudah menjadi tradisi dan menjadi bagian dari budaya masyarakat Minangkabau khususnya. Saat ini terdapat rangkaian perlombaan dengan beberapa kota/kabupaten lain di Sumatera Barat yang mendapat kesempatan menjadi tuan rumah satu kali tiap tahunnya. Sementara pesertanya juga ada dari luar Sumatera Barat.

Sebuah pertunjukan Barongsai di Padang

Perlombaan selaju sampan atau dikenal dengan nama lomba perahu naga biasanya diadakan setiap tahunnya di sungai Banda Bakali. Lomba perahu naga ini kemungkinan dipengaruhi oleh etnis Tionghoa, termasuk kesenian tarian tradisional Barongsai yang pernah mewakili kota Padang pada beberapa perlombaan tingkat internasional.

Kawasan Lubuk Minturun populer dalam tradisi balimau di Padang

Kota Padang termasuk kota yang menjadi bagian dari tahapan kejuaraan balap sepeda Tour de Singkarak. Kejuaraan yang secara resmi telah menjadi agenda perhelatan tahunan Union Cycliste Internationale (UCI) tersebut telah diselenggarakan sejak tahun 2009. Memasuki tahun ke-4 kota Padang tidak lagi menjadi titik dimulainya Tour de Singkarak, melainkan menjadi titik akhir yang sebelumnya ditempatkan di Danau Singkarak.

Dalam memperingati hari jadinya, kota ini setiap tahunnya menyelenggarakan pesta telong-telong, berupa perayaan pada malam hari yang dimeriahkan dengan pemasangan obor atau lampion. Sementara itu menjelang masuk bulan Ramadhan beberapa masyarakat muslim di kota ini menyelenggarakan tradisi balimau yaitu mandi keramas, biasanya dilakukan pada kawasan tertentu yang memiliki aliran sungai dan tempat pemandian.

Salah satu tradisi adat Minangkabau yaitu persembahan (pasambahan) dalam upacara pemakaman masih dilaksanakan pada kecamatan Kuranji. Sementara pada kecamatan Pauh dikenal dengan tradisi silat Pauh (Silek Pauah), yang memiliki pengaruh sampai mancanegara serta juga digunakan dalam mengembangkan beberapa aliran tarekat di Padang.

Perpaduan budaya berbagai etnis dapat dilihat pada tari Balanse Madam yang berasal dari komunitas Nias di Padang. Tari yang diciptakan pada abad ke-16 ini dipengaruhi oleh budaya Portugis, Minangkabau dan budaya Nias sendiri. Pada masa kini tari ini juga ditampilkan oleh masyarakat etnis lain, seperti Minangkabau dan Tamil.

Kota ini juga menjadi sumber inspirasi bagi para seniman untuk menuangkan kreasinya, beberapa karya seni yang berkaitan dengan kota ini antara lain roman/novel berjudul Sitti Nurbaya berkisah tentang wanita yang dipaksa kawin dengan lelaki bukan pilihannya dan diracun sampai meninggal, karya Marah Rusli, yang kemudian pada tahun 1990 TVRI mengangkat cerita ini menjadi film layar kaca/sinetron dengan judul Sitti Nurbaya yang dibintangi oleh Novia Kolopaking, Gusti Randa dan HIM Damsyik. Begitu juga dengan roman Sengsara Membawa Nikmat karya Tulis Sutan Sati, mengambil latar kota Padang dan suasana Minangkabau tempo dulu. Roman ini menceritakan pengembaraan seorang tokoh utamanya bernama Midun, yang kemudian juga diangkat oleh TVRI tahun 1991 menjadi film layar kaca/sinetron dengan judul yang sama, serta dibintangi oleh Sandy Nayoan dan Desy Ratnasari.

Sementara lagu berjudul Teluk Bayur diciptakan oleh Zainal Arifin dan dinyanyikan oleh Ernie Djohan menjadi lagu cukup populer di masyarakat tahun 60-an.

Pers dan media

Artikel utama: Pers dan Media kota Padang

Radio Republik Indonesia (RRI) Padang

TVRI Sumatera Barat di Padang

Kota Padang, sejak zaman Hindia-Belanda sudah menjadi tempat penerbitan surat kabar. Sumatera Courant merupakan koran pertama yang terbit di kota Padang, bahkan Sumatera antara tahun 1859. dan 1860, Di saat bersamaan juga muncul Padangsche Nieuws en Advertentieblad pada 17 Desember 1859 oleh R.H. Van Wijk Rz. Setelah itu, kota Padang banyak menerbitkan koran-koran berbahasa Melayu, Belanda, dan Tionghoa, di antaranya Padangsche Handelsblad (1871) oleh H.J. Klitsch & Co, Bentara Melayu (1877) oleh Arnold Snackey, Pelita Kecil (1 Februari 1886) oleh Mahyuddin Datuk Sutan Marajo, Pertja Barat (1892) di bawah pimpinan Dja Endar Moeda, Tjahaya Soematra (1897) oleh Mahyuddin Datuk Sutan Marajo, De Padanger (1900) oleh J. van Bosse, Warta Berita (1901) oleh Mahyuddin Datuk Sutan Marajo. Banyaknya surat kabar yang dipimpin Mahyuddin Datuk Sutan Marajo serta aktivitasnya di dunia pers, menyebabkan di kemudian hari ia dianggap sebagai perintis pers di Sumatera. Selanjutnya, pada tahun 1911, muncul surat kabar Soeting Melajoe yang merupakan surat kabar khusus perempuan, yang dikelola oleh Rohana Kudus. Pada tahun yang sama juga muncul surat kabar dua mingguan yang bernama al-Munir. Berikutnya tahun 1914 muncul Sinar Soematra, kemudian dikelola oleh Liem Koen Hian seorang tokoh nasionalis Tionghoa, yang menjadi redaksi tahun 1918-1921, pada tahun yang sama juga telah muncul Bintang Tionghoa, Soeara Rakjat, Warta Hindia, Sri Soematra, Soematra Tengah, dan Oetoesan Melajoe.

Hingga saat ini kota Padang masih menjadi kota penerbitan surat kabar, di antaranya yang cukup terkenal adalah Harian Haluan dan Singgalang. Kedua surat kabar ini masih konsisten menyediakan rubrik dalam bahasa Minang.

Beberapa stasiun radio juga terdapat di kota ini, seperti RRI Padang, Radio Classy FM. dan Pronews 90 FM. Stasiun radio ini memainkan peranan penting, terutama dalam kasus gempa bumi 30 September 2009. Di saat beberapa media komunikasi dan informasi tidak dapat diakses oleh masyarakat, stasiun radio ini dapat mengudara dan menyampaikan informasi dari pemerintah setempat kepada seluruh masyarakat, 30 menit setelah gempa bumi tersebut. Sedikit banyaknya stasiun radio mengurangi kepanikan yang timbul di masyarakat saat itu.

Selain TVRI Sumatera Barat yang berada di kota Padang, juga terdapat beberapa stasiun TV swasta yang beroperasi di kota ini, di antaranya Padang TV dan Favorit TV. Setelah bergulirnya otonomi daerah, TVRI Sumatera Barat yang pendanaannya dibebankan kepada APBD kota/kabupaten di Sumatera Barat sempat dipertanyakan oleh beberapa pemerintah kota dan kabupaten yang menuntut komitmen TVRI Sumatera Barat untuk memberikan kontribusi yang jelas kepada mereka.

Bacaan selanjutnya

• Colombijn, Freek (2006). Paco-Paco (Kota) Padang: Sejarah Sebuah Kota di Indonesia pada Abad ke-20 dan Penggunaan Ruang Kota. Yogyakarta: Penerbit Ombak. 

Pranala luar

• (Indonesia) Situs web resmi Kota Padang
• (Indonesia) Serak Gulo, Tradisi Muslim India di Kampung Keling. Okezone, 27 Mei 2009.

Galeri

• 
  Pemandangan sunset sore hari di pantai Padang
• 
  Pelabuhan Muara
• 
  Gedung Bank Indonesia lama di Padang