Kementerian Lingkungan Hidup RI

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
Gambaran umum
Dasar hukum pendirian	Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020
Bidang tugas	Lingkungan hidup dan kehutanan
Nomenklatur sebelumnya
Kementerian Lingkungan Hidup (2005–2014) Kementerian Kehutanan (2005–2014)
Susunan organisasi
Menteri Siti Nurbaya Bakar Wakil Menteri Alue Dohong
Alamat
Kantor pusat	Gedung Manggala Wanabakti Blok I lt. 3 Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 2, RT.1/RW.3 Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang Kota Jakarta Pusat 10270 Indonesia
Situs web	http://www.menlhk.go.id/
Kantor pusat
Wikipedia | Kode sumber | Tata penggunaan Koordinat: 6°14′0.2159″S 106°52′38.5360″E Gedung Manggala Wanabakti Blok I lt. 3 Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 2, RT.1/RW.3 Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang Kota Jakarta Pusat 10270 Indonesia
Situs web
http://www.menlhk.go.id/

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan lingkungan hidup, dan kehutanan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan penggabungan antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dipimpin oleh seorang menteri yang sejak tanggal 27 Oktober 2014 dijabat oleh Siti Nurbaya Bakar.

Sejarah

Pada masa Pemerintahan Presiden Jokowi Kementerian Kehutanan di gabungkan dengan Kementerian Lingkungan Hidup menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Berikut nama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebelum di gabung:

• Lingkungan hidup
  1. Kantor Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup (Kemeneg PPLH, 1978–1983)
  2. Kantor Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup (Kemeneg KLH, 1983–1993)
  3. Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup (Kemeneg LH, 1993–2009)
  4. Kementerian Lingkungan Hidup (Kemen LH, 2009–2014)
• Kehutanan
  1. Direktorat Jenderal Kehutanan, Departemen Pertanian (sampai dengan tahun 1983)
  2. Departemen Kehutanan (1983–1998, 2001–2009)
  3. Departemen Kehutanan dan Perkebunan (1998–2000)
  4. Kantor Menteri Muda Kehutanan (2000–2001)
  5. Kementerian Kehutanan (2009–2014)

Tugas dan fungsi

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemantapan kawasan hutan dan lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan hutan lindung, pengelolaan hutan produksi lestari, peningkatan daya saing industri primer hasil hutan, peningkatan kualitas fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengendalian dampak perubahan iklim, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan, serta penurunan gangguan, ancaman, dan pelanggaran hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemantapan kawasan hutan dan lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan hutan lindung, pengelolaan hutan produksi lestari, peningkatan daya saing industri primer hasil hutan, peningkatan kualitas fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengendalian perubahan iklim, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan, serta penurunan gangguan, ancaman, dan pelanggaran hukum di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
3. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang tata lingkungan, pengelolaan keanekaragaman hayati, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan hutan lindung, peningkatan kualitas fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengendalian perubahan iklim, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, kemitraan lingkungan, serta penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
4. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan penyelenggaraan pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan hutan lindung, pengelolaan hutan produksi lestari, peningkatan daya saing industri primer hasil hutan, peningkatan kualitas fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengendalian dampak perubahan iklim, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan, serta penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
5. pelaksanaan penelitian, pengembangan, dan inovasi di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
6. pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
7. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
8. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
9. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
10. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Susunan organisasi

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdiri atas:

• Sekretariat;
• Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
• Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
• Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung;
• Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;
• Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
• Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya;
• Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim;
• Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan;
• Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
• Inspektorat;
• Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
• Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi;
• Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga Pusat dan Daerah;
• Staf Ahli Bidang Industri dan Perdagangan Internasional;
• Staf Ahli Bidang Energi;
• Staf Ahli Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam; dan
• Staf Ahli Bidang Pangan.

Galeri logo

• 
  Logo Kementerian Kehutanan sebelum digabung
• 
  Logo Kementerian Lingkungan Hidup sebelum digabung
• 
  Logo Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Lihat pula

• Daftar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia
• Kementerian Indonesia

Pranala luar

• (Indonesia) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia