Pembagian administratif Indonesia

Pembagian administratif Indonesia adalah pembagian wilayah daratan dan perairan di Indonesia untuk dikelola oleh pemerintah daerah di dalam batas-batas wilayahnya masing-masing menurut prinsip otonomi, dekonsentrasi, desentralisasi, dan tugas pembantuan. Saat ini diatur melalui UU no. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang sudah diubah beberapa kali, dan diregulasi oleh Kementerian Dalam Negeri

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 25, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Undang Undang yang berlaku yaitu UU no. 43 no. 2008 tentang Wilaya h Negara yang mengatur tentang kedaulatan, kewilayahan, dan manajemen peratasan, termasuk juga didalamnya yaitu wewenang Pemerintah Daerah

Aceh

Kep
Riau

Klik nama provinsi untuk langsung menuju ke bagian tentang provinsi bersangkutan.

Provinsi

Menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 amendemen kedua, pada Bab VI tentang Pemerintahan Daerah Pasal 18 Ayat 1, dinyatakan bahwa, "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang." Hal tersebut menyatakan bahwa provinsi merupakan tingkat pertama dari pembagian wilayah di Indonesia.

Saat ini terdapat 34 provinsi di Indonesia yang masing-masing memiliki pemerintahan daerah sendiri yang dikepalai oleh seorang Gubernur. Setiap provinsi memiliki lembaga legislatif yang disebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi. Gubernur dan anggota DPRD dipilih melalui suatu pemilihan umum untuk masa jabatan lima tahun. Setiap provinsi terdiri dari kabupaten atau kota, namun hingga Januari 2011, Provinsi Sulawesi Barat merupakan provinsi yang belum memiliki kota otonom.

Hingga saat ini setidaknya ada lima provinsi memiliki status khusus dan/atau istimewa:

Aceh melalui Undang Undang no. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Undang Undang no. 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia
Papua melalui Undang Undang no. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua
Papua Barat melalui Undang Undang no. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua yang sudah diubah melalui Perppu no. 1 tahun 2008
Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Undang Undang no. 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Kabupaten/kota

Kabupaten dan kota memiliki tingkat yang setara serta memiliki pemerintah daerah dan lembaga legislatif sendiri. Setiap kabupaten/kota terdiri dari beberapa kecamatan/distrik, dan secara ukuran kabupaten lebih luas daripada kota. Kabupaten dipimpin oleh seorang bupati dengan DPRD kabupaten, sedangkan kota dipimpin oleh seorang wali kota dengan DPRD kota. Baik bupati maupun wali kota dipilih melalui proses pemilihan umum.

Suatu pengecualian, Jakarta dibagi ke dalam 1 kabupaten administrasi dan 5 kota administrasi yang kesemuanya itu tidak otonom. Kabupaten administrasi dan kota administrasi tidak memiliki DPRD kabupaten/kota. Bupati/wali kotanya pun tidak dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum, melainkan ditunjuk oleh Gubernur Jakarta.

Kecamatan

Secara nasional, kecamatan adalah wilayah administratif yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah kabupaten atau kota. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, maka khusus untuk wilayah Provinsi Papua (dan oleh karenanya juga untuk Provinsi Papua Barat), istilah kecamatan diganti dengan distrik.^[1] Kecamatan dipimpin oleh seorang camat, sedangkan distrik dipimpin oleh seorang kepala distrik, masing-masing merupakan pegawai negeri sipil serta bertanggung jawab kepada bupati atau wali kota yang melingkupi batas-batas wilayahnya.

Setiap kecamatan terdiri dari beberapa kelurahan/desa atau nama lain. Setiap distrik terdiri dari beberapa kelurahan/kampung.

Mukim

Mukim adalah wilayah administratif di bawah kecamatan, tetapi di atas gampong atau kelurahan. Hanya Provinsi Aceh yang memberlakukan pembagian wilayah yang melibatkan mukim.^[2]

Kelurahan/Desa

Tingkatan di bawah kecamatan adalah kelurahan atau desa. Kelurahan dipimpin oleh seorang lurah, sedangkan desa dipimpin oleh seorang kepala desa. Hingga ke tingkatan desa inilah pembagian administratif Indonesia resmi digunakan. Sejak 2014, terjadi perubahan paradigma Desa yaitu mengatur tentang kemandirian desa, percepatan pembangunan dan adanya dana desa melalui Undang Undang no. 6 tahun 2014.^[3]

Di beberapa daerah, istilah lain dipergunakan, antara lain:

Nagari di Sumatera Barat
Kampung di Papua
Gampong di Aceh
Pekon di Lampung
Banjar di Bali (Pembagian administratif dibawah kelurahan/desa)
Kampung di Kabupaten Kutai Barat

Wilayah lain yang lebih rendah

Meskipun tidak diakomodasi di dalam perundang-undangan, desa atau yang setingkat dengannya pada kenyataanya dapat dibagi lagi ke dalam beberapa dusun, kampung (tidak setingkat dengan kampung di Papua), pedukuhan, dan lain-lain. Kemudian dibagi lagi ke dalam beberapa lingkungan, rukun warga, hingga rukun tetangga yang terdiri dari beberapa kepala keluarga. Istilah-istilah yang disebutkan di dalam paragraf ini dapat bervariasi, bergantung kepada masing-masing daerah yang menerapkannya.

Statistik wilayah

Hingga Desember 2017, Indonesia terdiri dari 410 kabupaten/kabupaten administrasi dan 98 kota/kota administrasi yang tersebar di 34 provinsi dengan rincian sebagai berikut.^[4]

No.	Kode ¹	Provinsi	Kabupaten	Kota	Kecamatan	Kelurahan	Desa	Luas wilayah (km²) ²	Jumlah penduduk ³	Kepadatan (jiwa/km²) ⁴
1	11	Aceh	18	5	289	108	6.497	57.956,00	4.948.907	85,4
2	12	Sumatera Utara	25	8	444	693	5.417	72.981,23	15.074.334	206,6
3	13	Sumatera Barat	12	7	179	230	928	42.012,89	5.133.268	122,2
4	14	Riau	10	2	166	268	1.591	87.023,66	5.860.250	67,3
5	15	Jambi	9	2	141	163	1.399	50.058,16	3.390.682	67,7
6	16	Sumatera Selatan	13	4	236	386	2.853	91.592,43	8.321.592	90,9
7	17	Bengkulu	9	1	128	172	1.341	19.919,33	1.830.869	91,9
8	18	Lampung	13	2	228	205	2.435	34.623,80	8.711.511	251,6
9	19	Bangka Belitung	6	1	47	82	309	16.424,06	1.250.554	76,1
10	21	Kepulauan Riau	5	2	70	141	275	8.201,72	1.861.471	227
11	31	Jakarta	1	5	44	267	0	664,01	9.809.857	14,773,7
12	32	Jawa Barat	18	9	627	645	5.312	35.377,76	45.423.259	1,283,9
13	33	Jawa Tengah	29	6	573	750	7.809	32.800,69	37.453.830	1,141,9
14	34	Yogyakarta	4	1	78	46	392	3.133,15	3.876.391	1,237,2
15	35	Jawa Timur	29	9	666	777	7.724	47.799,75	41.437.769	866,9
16	36	Banten	4	4	155	313	1.238	9.662,92	9.953.414	1,030,1
17	51	Bali	8	1	57	80	636	5.780,06	4.028.792	697
18	52	Nusa Tenggara Barat	8	2	116	142	995	18.572,32	4.539.888	244,4
19	53	Nusa Tenggara Timur	21	1	309	327	3.026	48.718,10	4.892.414	100,4
20	61	Kalimantan Barat	12	2	174	99	2.031	147.307,00	4.935.048	33,5
21	62	Kalimantan Tengah	13	1	136	139	1.432	153.564,50	2.514.375	16,4
22	63	Kalimantan Selatan	11	2	153	144	1.864	38.744,23	4.087.776	105,5
23	64	Kalimantan Timur	7	3	103	197	841	204.534,34	3.908.737	19,1
24		Kalimantan Utara	4	1	53	35	447
25	71	Sulawesi Utara	11	4	171	332	1.507	13.851,64	2.422.345	174,9
26	72	Sulawesi Tengah	12	1	175	175	1.842	61.841,29	2.686.198	43,4
27	73	Sulawesi Selatan	21	3	307	792	2.255	46.717,48	9.390.322	201
28	74	Sulawesi Tenggara	15	2	219	377	1.915	38.067,70	2.508.050	65,9
29	75	Gorontalo	5	1	77	72	657	11.257,07	1.152.729	102,4
30	76	Sulawesi Barat	6	0	69	73	575	16.787,18	1.429.588	85,2
31	81	Maluku	9	2	118	35	1.198	46.914,03	1.801.948	38,4
32	82	Maluku Utara	8	2	115	117	1.063	31.982,50	1.165.308	36,4
33	91	Papua	28	1	560	110	5.411	319.036,05	3.130.938	9,8
34	92	Papua Barat	12	1	218	106	1.742	97.024,27	1.008.443	10,4
		Total	416	98	7.094	8.490	74.957	1.910.931,32	259.940.857	136

Perkembangan statistik wilayah administratif Indonesia:

Per Tanggal	Referensi	Kabupaten	Kota	Kecamatan	Kelurahan	Desa	Luas wilayah (km²) ²	Jumlah penduduk ³	Kepadatan (jiwa/km²) ⁴
Desember 2017	Permendagri No.137 Tahun 2017	416	98	7.094	8.490	74.957				{{{11}}}
Desember 2012		410	98							{{{11}}}
Oktober 2012		403	98							{{{11}}}
Januari 2011	Permendagri Nomor 66 Tahun 2011	399	98	6.694	8.216	69.249	1.910.931,32	259.940.857	136	{{{11}}}
31 Desember 2007	Permendagri Nomor 6 Tahun 2008									{{{11}}}
31 Desember 2004	Permendagri Nomor 18 Tahun 2005	349	91	5.263	7.113	62.806				{{{11}}}
31 Desember 2001	Kepmendagri Nomor 5 Tahun 2002	269	85	4.646	6.694	62.561				{{{11}}}
31 Desember 2000	Kepmendagriotda Nomor 13 Tahun 2001									{{{11}}}

Catatan:

¹: Kode wilayah administrasi pemerintahan versi Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia
²: Tidak disebutkan dalam referensi, tetapi jika dibandingkan dengan sumber lain, sepertinya mengacu kepada luas wilayah daratan.
³: Jumlah penduduk mengacu kepada data P4B (BPS) (hasil pemutakhiran dalam rangka PILPRES 2004), khusus Aceh, data diinput sebelum bencana gempa bumi dan tsunami 26 Desember 2004
⁴: Tidak ada dalam referensi, dihitung berdasarkan jumlah penduduk dibagi luas wilayah.

Referensi

Lihat pula

Pemekaran daerah di Indonesia

[1] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001.

[2] Qanun Provinsi Aceh Nomor 4 Tahun 2003

[3] "UU Desa ubah Paradigma Membangun Desa"

[Permendagri_No.137_Tahun_2017-4] "Permendagri No.137 Tahun 2017".

[1]

[2]

[3]

[4]

l b s Pembagian administratif di Asia
Negara berdaulat	Afganistan Arab Saudi Armenia¹ Azerbaijan¹ Bahrain Bangladesh Bhutan Brunei Filipina Georgia¹ India Indonesia Irak Iran Israel Jepang Kamboja Kazakhstan³ Kirgizstan Korea Selatan Korea Utara Kuwait Laos Lebanon Maladewa Malaysia Mesir³ Mongolia Myanmar Nepal Oman Pakistan Qatar Rusia³ Singapura Siprus¹ Sri Lanka Suriah Tajikistan Thailand Timor Leste² Tiongkok Turki³ Turkmenistan Uni Emirat Arab Uzbekistan Vietnam Yaman Yordania
Negara dengan pengakuan terbatas	Abkhazia¹ Republik Artsakh¹ Ossetia Selatan¹ Palestina Siprus Utara¹ Republik Tiongkok
Dependensi dan wilayah lain	Kepulauan Cocos (Keeling) Hong Kong Makau Pulau Natal Wilayah Samudra Hindia Britania
¹ Terkadang dimasukkan ke Eropa, tergantung definisi perbatasan. ² Terkadang dimasukkan ke Oseania. ³ Negara lintas benua.

l b s Topik Indonesia
Sejarah Nusantara (pra-Indonesia)	Garis waktu Prasejarah Kerajaan Hindu-Buddha Kerajaan Islam Kerajaan Kristen Era kolonial Portugis Era VOC Era Hindia Belanda Era pendudukan Jepang
Sejarah Indonesia	Sejarah nama Proklamasi Era transisi Revolusi nasional KMB Pengakuan Belanda Era RIS Era demokrasi liberal Dekret presiden Era demokrasi terpimpin Trikora Konfrontasi ke Malaysia G30S Era orde baru Supersemar Pendudukan di Timor Timur Gerakan 1998 Era reformasi Referendum Timor Timur
Geografi	Air terjun Bendungan dan waduk Danau Pegunungan Gunung berapi Pulau dan kepulauan menurut provinsi abjad A-L M-Z Perairan Laut Pantai Selat Sungai Teluk Tanjung Tempat Titik-titik garis pangkal Wilayah
Politik dan pemerintahan	Ibu kota negara Lembaga negara Pemerintah Presiden Kementerian MPR DPR DPD Kekuasaan kehakiman MA MK KY BPK Perwakilan di luar negeri Kepolisian Militer Administratif (Provinsi Kabupaten/kota Kecamatan dan kelurahan/desa) Hubungan luar negeri Hukum Undang-undang Pemilu Partai politik Kewarganegaraan
Ekonomi	APBN APBD Bank Pasar modal IDX JFX Pariwisata Pertanian dan perkebunan Perusahaan BUMN Sains dan teknologi Transportasi Penerbangan Perkeretaapian
Demografi	Suku bangsa Bahasa nasional Bahasa daerah Agama Nama orang Tokoh Kesehatan Kesehatan hewan Pelayanan kesehatan Pendidikan Olahraga
Budaya	Seni Film Tari Sastra Musik Lagu Teater Bela diri Masakan Mitologi Permainan tradisional Busana daerah Arsitektur Bandar udara Pelabuhan Stasiun kereta api Terminal Pembangkit listrik Warisan Budaya UNESCO Wayang Batik Keris Angklung Tari Saman Noken
Simbol	Sang Saka Merah Putih Garuda Pancasila Ibu Pertiwi Nusantara
Flora dan fauna	Fauna Indonesia Binatang endemik Flora Indonesia Tumbuhan endemik Bunga Burung endemik Ikan Cagar alam Suaka margasatwa Taman nasional Terumbu karang
Lainnya	Media Telekomunikasi Internet Permainan video Penyiaran Televisi Terestrial Berlangganan Radio Tanda kehormatan Kode pos Kode telepon Kode kendaraan Hari penting
Garis besar • Portal