Lompat ke isi

Hamengkubuwana IX

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Hamengkubuwana IX
ꦲꦩꦼꦁ​ꦑꦸꦨꦸꦮꦤ ꧇꧙꧇
Sri Sultan Hamengkubuwana IX
Sri Sultan Hamengkubuwana IX
Sultan Yogyakarta
ke-9
Bertakhta1940–1988
Penobatan18 Maret 1940[1]
PendahuluSultan Hamengkubuwana VIII
PenerusSultan Hamengkubuwana X
Wakil Presiden Indonesia
ke-2
Mulai menjabat23 Maret 1973–23 Maret 1978
PresidenSoeharto
PendahuluMohammad Hatta
PenerusAdam Malik
Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan, dan Industri Indonesia
ke-1
Mulai menjabat25 Juli 1966–29 Maret 1973
PresidenSoeharto
PendahuluTidak ada, jabatan baru
PenerusWidjojo Nitisastro
Wakil Perdana Menteri Indonesia
ke-5
Mulai menjabat6 Sept 1950–27 Apr 1951
PresidenSoekarno
PendahuluAbdul Hakim
PenerusSuwiryo
Perdana menteriMohammad Natsir
Menteri Pertahanan Indonesia
ke-3
Mulai menjabat15 Juli 1948–20 Des 1949
PresidenSoekarno
PendahuluMohammad Hatta (a.i.)
Perdana menteriMohammad Hatta
Mulai menjabat3 Apr 1952–2 Jun 1953
PresidenSoekarno
PendahuluSewaka
PenerusWilopo
Perdana menteriWilopo
Menteri Negara Indonesia
Mulai menjabat2 Okt 1946–20 Des 1949
PresidenSoekarno
Perdana menteriSutan Sjahrir
Amir Sjarifuddin
Mohammad Hatta
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
ke-1
Mulai menjabat4 Maret 1950–2 Okt 1988
PresidenSoekarno
Soeharto
PenerusPaku Alam VIII
Ketua Kwartir Nasional
ke-1
Mulai menjabat14 Agustus 1961–27 Nov 1974
PendahuluTidak ada, jabatan baru
PenerusM. Sarbini
KelahiranGusti Raden Mas Dorodjatun
(1912-04-12)12 April 1912
Hindia Belanda Ngasem, Ngayogyakarta Hadiningrat
Kematian2 Oktober 1988(1988-10-02) (umur 76)
Amerika Serikat Washington, D.C., Amerika Serikat[1]
Pemakaman
Nama takhta
Sampeyan Dalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Sultan Hamengkubuwana Senapati-ing-Ngalaga Abdurrahman Sayidin Panatagama Khalifatullah ingkang Jumeneng Kaping Sanga
WangsaMataram
AyahSultan Hamengkubuwana VIII
IbuRaden Ajeng Kustilah[1]
AgamaIslam
Tanda tanganHamengkubuwana IX ꦲꦩꦼꦁ​ꦑꦸꦨꦸꦮꦤ ꧇꧙꧇
Karier militer
Dinas/cabang TNI Angkatan Darat
Lama dinas1945–1953
Pangkat Letnan Jenderal
Perang/pertempuran

Sri Sultan Hamengkubuwana IX atau Gusti Raden Mas Dorodjatun (bahasa Jawa: Sri Sultan Hamengkubuwana IX, Hanacaraka: ꦯꦿꦶꦯꦸꦭ꧀ꦡꦟ꧀ꦲꦩꦼꦁ​ꦑꦸꦨꦸꦮꦤ IX), 12 April 1912 – 2 Oktober 1988[a]) adalah seorang sultan yang pernah memimpin di Kesultanan Yogyakarta dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang pertama setelah kemerdekaan Indonesia. Memerintah antata tahun 1940-1988, ia adalah penguasa Yogyakarta terlama dalam sejarah (48 tahun). Ia pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia yang kedua antara tahun 1973 dan 1978. Dia juga dikenal sebagai Bapak Pramuka Indonesia, dan pernah menjabat sebagai Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.

Biografi

Lahir di Yogyakarta dengan nama Gusti Raden Mas Dorodjatun di Ngasem, Hamengkubuwana IX adalah putra dari Sri Sultan Hamengkubuwana VIII dan permaisuri Kangjeng Raden Ayu Adipati Anom Hamengkunegara. Di umur 4 tahun Hamengkubuwana IX tinggal pisah dari keluarganya. Dia memperoleh pendidikan di Europeesche Lagere School di Yogyakarta. Pada tahun 1925 ia melanjutkan pendidikannya ke Hoogere Burgerschool di Semarang, dan Hoogere Burgerschool te Bandoeng - HBS Bandung. Pada tahun 1930-an dia berkuliah di Rijkuniversiteit (sekarang Universiteit Leiden), Belanda ("Sultan Henkie").

Hamengkubuwana IX dinobatkan sebagai Sultan Yogyakarta pada tanggal 18 Maret 1940 dengan gelar "Ngarsa Dalem Sampéyan Dalem Ingkang Sinuwun Kangjeng Sultan Hamengkubuwana Sénapati ing Ngalaga Abdurrahman Sayidin Panatagama Kalifatullah ingkang Jumeneng Kaping Sanga ing Ngayogyakarta Hadiningrat". Ia merupakan sultan yang menentang penjajahan Belanda dan mendorong kemerdekaan Indonesia. Selain itu, dia juga mendorong agar pemerintah RI memberi status khusus bagi Yogyakarta dengan predikat "Istimewa".[1] Sebelum dinobatkan, Sultan yang berusia 28 tahun bernegosiasi secara alot selama 4 bulan dengan diplomat senior Belanda Dr. Lucien Adam mengenai otonomi Yogyakarta. Pada masa Jepang, Sultan melarang pengiriman romusa dengan mengadakan proyek lokal saluran irigasi Selokan Mataram. Sultan bersama Paku Alam IX adalah penguasa lokal pertama yang menggabungkan diri ke Republik Indonesia. Sultan pulalah yang mengundang Presiden untuk memimpin dari Yogyakarta setelah Jakarta dikuasai Belanda dalam Agresi Militer Belanda I. Sultan Hamengkubuwana IX tercatat sebagai Gubernur terlama yang menjabat di Indonesia antara 1945-1988 dan Raja Kesultanan Yogyakarta terlama antara 1940-1988.

Dukungan pada Republik Indonesia

Sultan Hamengkubuwana IX dalam masa Revolusi Nasional Indonesia sekitar akhir 1940-an.

Pada awal kemerdekaan Republik Indonesia, keadaan perekonomian sangat buruk. Kas negara kosong, pertanian dan industri rusak berat akibat perang. Blokade ekonomi yang dilakukan Belanda membuat perdagangan dengan luar negeri terhambat. Kekeringan dan kelangkaan bahan pangan terjadi di mana-mana, termasuk di Yogyakarta. Oleh karena itu, untuk menjamin agar roda pemerintahan RI tetap berjalan, Sultan Hamengkubuwana IX menyumbangkan kekayaannya sekitar 6.000.000 Gulden, baik untuk membiayai pemerintahan, kebutuhan hidup para pemimpin dan para pegawai pemerintah lainnya. Setelah Perundingan Renville, pada tanggal 19 Desember 1948 Belanda melakukan Agresi Militer yang ke-2. Sasaran penyerbuan adalah Ibu kota Yogyakarta. Selanjutnya pada tanggal 22 Desember 1948 Presiden Sukarno, Wakil Presiden Mohammad Hatta, Sutan Syahrir dan para pembesar lainnya di tangkap Belanda dan diasingkan ke Pulau Bangka. Sementara itu, Sultan Hamengkubuwana IX tidak ditangkap karena kedudukannya yang istimewa, dikhawatirkan akan mempersulit keberadaan Belanda di Yogyakarta. Selain itu, waktu itu Belanda sudah mengakui Yogyakarta sebagai kerajaan dan menghormati kearifan setempat. Akan tetapi, Sultan menolak ajakan Belanda untuk bekerja sama dengan Belanda. Untuk itu, Sultan Hamengkubuwana IX menulis surat terbuka yang disebarluaskan ke seluruh daerah Yogyakarta. Dalam surat itu dikatakan bahwa Sultan "meletakkan jabatan" sebagai Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengunduran diri Sultan kemudian diikuti oleh Sri Paku Alam. Hal ini bertujuan agar masalah keamanan di wilayah Yogyakarta menjadi beban tentara Belanda. Selain itu dengan demikian, Sultan tidak akan dapat diperalat untuk membantu musuh. Sementara itu, secara diam-diam Sultan membantu para pejuang RI, dengan memberikan bantuan logistik kepada para pejuang, pejabat pemerintah RI dan orang-orang Republiken. Bahkan di lingkungan keraton, Sultan memberikan tempat perlindungan bagi kesatuan-kesatuan TNI. Pada Februari 1949, dengan bantuan kurir, Sultan menghubungi Panglima Besar Sudirman untuk meminta persetujuannya melaksanakan serangan umum terhadap Belanda. Setelah mendapat persetujuan Panglima Sudirman, Sultan langsung menghubungi Letkol Soeharto untuk memimpin serangan umum melawan Belanda di Yogyakarta. Serangan ini berhasil menguasai Yogyakarta selama sekitar enam jam. Kemenangan ini penting untuk menunjukkan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia masih terus berjuang untuk mempertahankan kemerdekaannya. Sesuai dengan hasil Perundingan Roem-Royen, maka pasukan Belanda harus ditarik dari daerah Yogyakarta. Pihak Belanda minta jaminan keamanan selama penarikan itu berlangsung. Untuk itu, Presiden Sukarno mengangkat Sri Sultan sebagai penanggung jawab keamanan dan tugas itu dilaksanakannya dengan baik. Pada tanggal 27 Desember 1949 ketika di Belanda berlangsung penyerahan kedaulatan, maka di Istana Rijkswik (Istana Merdeka) Jakarta, juga terjadi penyerahan kedaulatan dari Wakil Tinggi Mahkota Belanda kepada Pemerintah RIS. Sri Sultan Hamengkubuwana IX kembali mendapatkan kepercayaan untuk menerima penyerahan kedaulatan itu sebagai wakil dari pemerintahan RIS.

Serangan Umum 1 Maret 1949

Sri Sultan Hamengkubuwana IX saat sumpah jabatan sebagai Wakil Presiden RI pada 24 Maret 1973 di Gedung DPR/MPR RI.

Peranan Sultan Hamengkubuwana IX dalam Serangan Umum 1 Maret 1949 oleh TNI masih tidak sinkron dengan versi Soeharto. Menurut Sultan, ialah yang melihat semangat juang rakyat melemah dan menganjurkan serangan umum. Sedangkan menurut Suharto, ia baru bertemu Sultan malah setelah penyerahan kedaulatan. Sultan menggunakan dana pribadinya (dari istana Yogyakarta) untuk membayar gaji pegawai republik yang tidak mendapat gaji semenjak Agresi Militer ke-2.

Mata uang Indonesia yang bergambar Hamengkubuwana IX.

Sejak 1946 ia pernah beberapa kali menjabat menteri pada kabinet yang dipimpin Presiden Sukarno. Jabatan resminya pada tahun 1966 adalah ialah Menteri Utama di bidang Ekuin. Pada tahun 1973 ia diangkat sebagai wakil presiden. Pada akhir masa jabatannya pada tahun 1978, ia menolak untuk dipilih kembali sebagai wakil presiden dengan alasan kesehatan. Namun, ada rumor yang mengatakan bahwa alasan sebenarnya ia mundur adalah karena tak menyukai Presiden Soeharto yang represif seperti pada Peristiwa Malari dan hanyut pada KKN.

Ia ikut menghadiri perayaan 50 tahun kekuasaan Ratu Wilhelmina di Amsterdam, Belanda pada tahun 1938.

Bapak Pramuka Indonesia

Berkas:Kwarnas I.jpg
Sri Sultan Hamengkubuwana IX adalah Bapak Pramuka Indonesia.

Sejak usia muda Hamengkubuwana IX telah aktif dalam organisasi pendidikan kepanduan. Menjelang tahun 1960-an, Hamengkubuwana IX telah menjadi Pandu Agung (Pemimpin Kepanduan). Pada tahun 1961, ketika berbagai organisasi kepanduan di Indonesia berusaha disatukan dalam satu wadah, Sri Sultan Hamengkubuwana IX memiliki peran penting di dalamnya. Presiden RI saat itu, Sukarno, berulang kali berkonsultasi dengan Sri Sultan tentang penyatuan organisasi kepanduan, pendirian Gerakan Pramuka, dan pengembangannya.

Pada tanggal 9 Maret 1961, Presiden Sukarno membentuk Panitia Pembentukan Gerakan Pramuka. Panitia ini beranggotakan Sri Sultan Hamengkubuwana IX, Prof. Prijono (Menteri P dan K), Dr.A. Azis Saleh (Menteri Pertanian), dan Achmadi (Menteri Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa). Panitia inilah yang kemudian mengolah Anggaran Dasar Gerakan Pramuka dan terbitnya Keputusan Presiden RI Nomor 238 Tahun 1961, tanggal 20 Mei 1961.

Pada tanggal 14 Agustus 1961, yang kemudian dikenal sebagai Hari Pramuka, selain dilakukan penganugerahan Panji Kepramukaan dan defile, juga dilakukan pelantikan Mapinas (Majelis Pimpinan Nasional), Kwarnas dan Kwarnari Gerakan Pramuka. Sri Sultan Hamengkubuwana IX menjabat sebagai Ketua Kwarnas sekaligus Wakil Ketua I Mapinas (Ketua Mapinas adalah Presiden RI).

Sri Sultan bahkan menjabat sebagai Ketua Kwarnas (Kwartir Nasional) Gerakan Pramuka hingga empat periode berturut-turut, yakni pada masa bakti 1961-1963, 1963-1967, 1967-1970 dan 1970-1974. Sehingga selain menjadi Ketua Kwarnas yang pertama kali, Hamengkubuwana IX pun menjadi Ketua Kwarnas terlama kedua, yang menjabat selama 13 tahun (4 periode) setelah Letjen. Mashudi yang menjabat sebagai Ketua Kwarnas selama 15 tahun (3 periode).

Keberhasilan Sri Sultan Hamengkubuwana IX dalam membangun Gerakan Pramuka dalam masa peralihan dari “kepanduan” ke “kepramukaan”, mendapat pujian bukan saja dari dalam negeri, tetapi juga dari luar negeri. Dia bahkan akhirnya mendapatkan Bronze Wolf Award dari World Organization of the Scout Movement (WOSM) pada tahun 1973. Bronze Wolf Award merupakan penghargaan tertinggi dan satu-satunya dari World Organization of the Scout Movement (WOSM) kepada orang-orang yang berjasa besar dalam pengembangan kepramukaan.

Atas jasa tersebutlah, Musyawarah Nasional (Munas) Gerakan Pramuka pada tahun 1988 yang berlangsung di Dili (Ibu kota Provinsi Timor Timur, sekarang negara Timor Leste), mengukuhkan Sri Sultan Hamengkubuwana IX sebagai Bapak Pramuka Indonesia. Pengangkatan ini tertuang dalam Surat Keputusan nomor 10/MUNAS/88 tentang Bapak Pramuka.

Wafat

Minggu malam 2 Oktober 1988, Sri Sultan Hamengkubuwana IX meninggal dunia di George Washington University Medical Center, Amerika Serikat karena serangan jantung dan dimakamkan di pemakaman para sultan Mataram di Imogiri, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta, Indonesia.

Silsilah

Sri Sultan Hamengkubuwana IX bersama istri kelimanya, Kangjeng Raden Ayu Norma Nindya Kirana
  • Anak keenam belas dari Sultan Hamengkubuwana VIII dan permaisuri RA Kustilah/KRA Adipati Anom Hamengkunegara/Kangjeng Alit.
Istri Anak Mantu
BRA Pintakapurnama/KRA Pintakapurnama, putri R.B. Suryokusumo, buyut HB VI (1940) BRM Murtyanta/GBPH Adi Kusuma/GBPH Hadikusuma Dr. Sri Hardani
BRM Kaswara/GBPH Hadisurya Andinidevi
BRA Gusti Sri Murhanjati/GKR Anom Kolonel Budi Permana/KPH Adibrata
BRA Sri Murdiyatun/GBRAy Murdakusuma KRT Murdakusuma
BRA Dra. Sri Murywati/GBRAy Dra. Darmakusuma KRT Ir Suyono Darmakusuma
RA Siti Kustina/BRA Windyaningrum/KRA Widyaningrum/RAy Adipati Anom, putri Raden Wedana Purwowinoto, buyut HB III (1943) BRM Herjuna Darpita/KGPH Mangkubumi, SH/KGPAA Mangkubumi/Sri Sultan Hamengkubuwana X Tatiek Drajad Suprihastuti/BRA Mangkubumi/GKR Hemas
BRM Sumyandana/GBPH Joyokusumo Hj. Nuraida
BRM Ibnu Prastawa/KGPH Hadiwinoto Aryuni Utari
BRA Dr Sri Kuswarjanti/GBRAy Dr. Riyakusuma KRT Riyakusuma
KRA Hastungkara/BRA Kusyadinah, putri Raden Panji Trusthajumena, buyut HB VII (1948) BRM Harumanta/GBPH Prabukusuma, S.Psi Kuswarini
BRM Kuslardiyanta Jeng Yeni
BRM Sulaksmana/GBPH Yudhaningrat, MM. Raden Roro Endang Hermaningrum
BRM Abirama/GBPH Candradiningrat Hery Iswanti
BRA Kushandanari
BRA Sri Kusulodewi/ GBRAy Padmokusumo KRT Padmokusumo Sastronegoro
KRA Ciptamurti, putri KPH/BRA Brongtodiningrat, cucu HB VII BRM Anindita/GBPH Pakuningrat Nurita Afridiana
BRM Prasasta/GBPH Cakraningrat Lakhsmi Indra Suharjana
BRM Arianta/GBPH Suryodiningrat Farida Indah
BRM Sarsana/GBPH Suryomataram
BRM Harkomoyo/GBPH Hadinegoro Iceu Cahyani
BRM Swatindra/GBPH Suryonegoro Rr. Endang Retno Werid Soelasmi Lim
Norma Musa/KRA Norma Nindya Kirana, putri Handaru Widharna
(1977)

Pendidikan

  • Taman kanak-kanak atau Frobel School asuhan Juffrouw Willer di Bintaran Kidul
  • Eerste Europeesche Lagere School di Yogyakarta (1925)
  • Hoogere Burgerschool (HBS, setingkat SMP dan SMU) di Semarang dan Bandung (1931)
  • Rijkuniversiteit Leiden, jurusan Indologie (ilmu tentang Indonesia) kemudian ekonomi

Jabatan

Pahlawan Nasional

Hamengkubuwana IX diangkat menjadi pahlawan nasional Indonesia tanggal 8 Juni 2003 oleh presiden Megawati Sukarnoputri.

Pelarangan hak milik tanah atas kaum Tionghoa

Pada 1948, saat Revolusi Nasional Indonesia, Hamengkubuwana IX mencabut hak milik etnis Tionghoa karena dianggap memihak Belanda.[2]

Galeri

Lihat pula

Catatan kaki

  1. ^ Sultan wafat tanggal 2 Oktober pukul 20:05 waktu Washington, DC atau tanggal 3 Oktober pukul 07:05 Waktu Indonesia Barat

Literatur

  • Roem, Mohammad. Tahta untuk Rakyat, Jakarta: Gramedia (1982)
  • Pour, Julius. Doorstood Nar Jogya, Jakarta: Gramedia (2010)

Referensi

Pranala luar

Jabatan politik
Jabatan lowong
Terakhir dijabat oleh
Mohammad Hatta
Wakil Presiden Indonesia
1973–1978
Diteruskan oleh:
Adam Malik
Didahului oleh:
Lucien Adam
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
1945–1988
Diteruskan oleh:
Sri Paku Alam VIII
Gelar kebangsawanan
Didahului oleh:
Hamengkubuwono VIII
Raja Kesultanan Yogyakarta
1940–1988
Diteruskan oleh:
Hamengkubuwono X
Jabatan lain
Didahului oleh:
Jabatan baru
Ketua Kwartir Nasional
1961–1974
Diteruskan oleh:
M. Sarbini