Lompat ke isi

Daftar negara anggota Persemakmuran Bangsa-Bangsa

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Revisi sejak 15 Januari 2022 17.48 oleh InternetArchiveBot (bicara | kontrib) (Rescuing 2 sources and tagging 0 as dead.) #IABot (v2.0.8.6)
Anggota-anggota Persemakmuran saat ini (biru tua), anggota yang ditangguhkan saat ini (hijau), mantan anggota (jingga), dan Teritorial Seberang Laut Britania dan Dependensi Mahkota (biru muda).

Persemakmuran Bangsa-Bangsa adalah sebuah perhimpunan sukarela dari 53 negara independen dan berdaulat. Kebanyakan adalah bekas koloni Inggris atau dependensi dari koloni-koloni tersebut.

Tidak ada pemerintahan dalam Persemakmuran yang memiliki kekuasaan melebihi yang lainnya seperti halnya kasus dalam uni politik. Selain itu, Persemakmuran merupakan sebuah organisasi internasional yang negara-negara anggotanya memiliki keragaman latar belakang sosial, politik, dan ekonomi yang setara dan bekerja sama dalam wadah nilai-nilai dan tujuan-tujuan umum seperti yang tertuang dalam Deklarasi Singapura 1971.[1] Nilai-nilai dan tujuan-tujuan umum tersebut meliputi demokrasi, hak asasi manusia, pemerintahan yang baik, rule of law, kebebasan individu, egalitarianisme, perdagangan bebas, multilateralisme, dan perdamaian dunia yang dipegang dalam proyek-proyek dan pertemuan-pertemuan multilateral yang meliputi di antaranya Commonwealth Games yang diadakan setiap empat tahun sekali.[2]

Simbol perhimpunan bebas tersebut adalah Ratu Elizabeth II yang menjabat sebagai Kepala Persemakmuran. Namun, jabatan tersebut tidak memiliki kekuasaan eksekutif atau politik apapun terhadap negara-negara anggota Persemakmuran. Jabatan tersebut murni simbolis. Sekretaris Jenderal Persemakmuran merupakan ketua ekskutif Persemakmuran.[3]

Persemakmuran diawali pada tahun 1931 melalui Statuta Westminster yang memberikan pengakuan hukum kepada kedaulatan dominion-dominion Britania Raya. Dikenal sebagai "Persemakmuran Britania", daerah yang menjadi anggota aslinya adalah Britania Raya, Kanada, Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan, Irlandia, dan Newfoundland, meskipun Australia dan Selandia Baru belum meratifikasi statuta tersebut masing-masing sampai 1942 dan 1947.[4] Pada tahun 1949, penandatanganan Deklarasi London menandai kelahiran Persemakmuran modern dan penggunaan nama organisasi ini hingga sekarang.[5] Anggota Persemakmuran yang paling baru adalah Rwanda, yang bergabung pada tanggal 29 November 2009.[6] Anggota Persemakmuran keluar terakhir adalah Maladewa yang memutuskan hubungannya dengan Persemakmuran pada tanggal 13 Oktober 2016.

Saat ini, dari negara-negara yang menjadi anggota Persemakmuran Bangsa-Bangsa, tiga negara di antaranya berada di Eropa, dua belas di Amerika Utara, satu di Amerika Selatan, delapan belas di Afrika, tujuh di Asia, dan sebelas di Oseania. Terdapat delapan mantan anggota, empat diantaranya tidak berdiri lama sebagai entitas independen (namun menjadi bagian dari negara anggota saat ini). Total populasi negara-negara anggota Persemakmuran adalah sebesar 2,2 miliar jiwa, hampir sepertiga penduduk dunia, dengan 1,21 miliar merupakan penduduk India dan 95% merupakan penduduk Asia dan Afrika.[7]

Saat ini, enam belas negara anggota adalah Alam Persemakmuran dengan Kepala Persemakmuran juga menjadi kepala negaranya, lima negara lainnya adalah monarki dengan penguasa monarki terpisah milik mereka sendiri (Brunei, Lesotho, Malaysia, Swaziland, Tonga) dan sisanya adalah republik.

Anggota saat ini

Seluruh informasi tabel berdasarkan pada angka yang disediakan oleh daftar anggota Sekretariat Persemakmuran Bangsa-Bangsa, kebanyakan angka populasi berdasarkan pada perkiraan 2007, yang lainnya kurang tercatat.[8]

Negara Bergabung Benua Populasi Catatan[A]
Afrika Selatan Afrika Selatan 1931-12-1111 Desember 1931 Afrika 54.956.900 Meraih kemerdekaan nominal (status Dominion) pada 31 Mei 1910. Negara tersebut merupakan salah satu Dominion awal pada masa Statuta Westminster 1931. Hengkang pada 31 Mei 1961; bergabung lagi pada 1 Juni 1994.[9]
Antigua dan Barbuda Antigua dan Barbuda[D] 1981-11-011 November 1981 Amerika Utara 86.295
Australia Australia[D] 1931-12-1111 Desember 1931 Oseania 23.795.300 Meraih kemerdekaan nominal (status Dominion) pada 1 Januari 1901. Australia adalah salah satu Dominion asli pada masa Statuta Westminster 1931, meskipun statuta tersebut tidak diadopsi di Australia sampai 1942 (dengan efek retroaktif dari 1939).[10] Hubungan akhir dengan Parlemen Inggris dihapuskan pada 1986.
Bahama Bahama[D] 1973-07-1010 Juli 1973 Amerika Utara 368.390
Bangladesh Bangladesh 1972-04-1818 April 1972[11] Asia 158.088.000 Mendeklarasikan kemerdekaan dari Pakistan pada 1971.[12]
Barbados Barbados[D] 1966-11-3030 November 1966 Amerika Utara 285.000
Belize Belize[D] 1981-09-2121 September 1981 Amerika Utara 358.899
Botswana Botswana 1966-09-3030 September 1966 Afrika 2.024.904
Britania Raya Britania Raya 1931-12-1111 Desember 1931 Eropa 64.511.000 Parlemen Britania Raya mencanangkan Statuta Westminster 1931.
Brunei Brunei 1984-01-011 Januari 1984 Asia 393.372
Dominika Dominika 1978-11-033 November 1978 Amerika Utara 71.293
Eswatini Eswatini 1968-09-066 September 1968 Afrika 1.119.375
Fiji Fiji[B] 1970-10-1010 Oktober 1970 Oseania 859.178 Keluar pada 1987; bergabung lagi pada 1997; ditangguhkan pada 6 Juni 2000;[13] Penangguhan dimajukan pada 20 Desember 2001;[14] ditangguhkan lagi pada 8 Desember 2006 karena kudeta Fiji 2006.[15][16] Penangguhan tersebut diangkat pada 26 September 2014.
Gambia Gambia 1965-02-1818 Februari 1965 Afrika 1.882.450 Menarik diri pada 3 Oktober 2013 dengan alasan "neo-kolonialisme".[17][18] Adama Barrow, yang terpilih menjadi Presiden Gambia pada 2016, negara tersebut mengajukan sebuah tawaran untuk bergabung lagi dengan Persemakmuran pada 22 Januari 2018,[19] dan bergabung kembali pada 8 Februari 2018.[20]
Ghana Ghana 1957-03-066 Maret 1957 Afrika 27.043.093
Grenada Grenada[D] 1974-02-077 February 1974 Amerika Utara 103.328
Guyana Guyana 1966-05-2626 Mei 1966 Amerika Selatan 746.900
India India 1947-08-1515 Agustus 1947 Asia 1.269.090.000 Termasuk bekas India Prancis (Chandannagar dari 2 Mei 1950 dan Puducherry, Karaikal, Yanam dan Mahé dari 1 November 1954), bekas India Portugis (Goa, Daman dan Diu dari 19 Desember 1961 dan Dadra dan Nagar Haveli dari 1961) dan Sikkim (dari 16 Mei 1975).
Jamaika Jamaika[D] 1962-08-066 Agustus 1962 Amerika Utara 2.717.991
Kamerun Kamerun 1995-11-1313 November 1995[21] Afrika 21.143.237 Sebagian besar wilayah negara tersebut awalnya merupakan teritorial mandat Prancis (kemudian teritorial kepercayaan PBB) Kamerun Prancis dan meraih kemerdekaan dari Prancis pada 1 Januari 1960, bersatu dengan sebagian wilayah kecil bekas teritorial kepercayaan/mandat Inggris Kamerun Selatan yang meraih kemerdekaan dari Britania Raya pada 1 Oktober 1961.
Kanada Kanada[D] 1931-12-1111 Desember 1931 Amerika Utara 35.702.707 Meraih kemerdekaan nominal (status Dominion) pada 1 Juli 1867. Kanada adalah negara pertama dari beberapa Dominion asli pada masa Statuta Westminster 1931.[22] Memasukkan Dominion asli lainnya, Newfoundland, pada 31 Maret 1949.[23] Memutus hubungan akhir dengan Parlemen Inggris pada 1982.
Kenya Kenya 1963-12-1212 Desember 1963 Afrika 46.749.000
Kepulauan Solomon Kepulauan Solomon[D] 1978-07-077 Juli 1978 Oseania 581.344
Kiribati Kiribati 1979-07-1212 Juli 1979 Oseania 106.461
Lesotho Lesotho 1966-10-044 Oktober 1966 Afrika 2.120.000
Malawi Malawi 1964-07-066 Juli 1964 Afrika 16.310.431
Malaysia Malaysia 1957-08-3131 Agustus 1957[24][25] Asia 30.538.100 Tergabung sebagai Federasi Malaya pada 1957; direformasi sebagai Malaysia pada 16 September 1963 dengan federasinya dengan Singapura (yang menjadi negara terpisah pada 9 Agustus 1965), Borneo Utara, dan Sarawak.[26]
Malta Malta 1964-09-2121 September 1964 Eropa 425.384
Mauritius Mauritius 1968-03-1212 Maret 1968 Afrika 1.261.208
Mozambik Mozambik 1995-11-1313 November 1995[27] Afrika 25.727.911 Meraih kemerdekaan dari Portugal pada 26 Juni 1975. Negara pertama yang masuk Persemakmuran tanpa bekas kolonial atau hubungan konstitusional apapun dengan Britania Raya.[28]
Namibia Namibia 1990-03-2121 Maret 1990 Afrika 2.113.077 Meraih kemerdekaan dari Afrika Selatan.[29] Teluk Walvis dan Kepulauan Penguin diserahkan oleh Afrika Selatan pada tengah malam 28 Februari 1994.
Nauru Nauru[B] 1968-11-01†1 November 1968 Oseania 10.084 Meraih kemerdekaan pada 31 Januari 1968 dari kepercayaan bersama Australia, Selandia Baru dan Britania Raya. Negara tersebut menjadi anggota istimewa dari 1 November 1968 sampai 1 Mei 1999, saat negara tersebut menjadi anggota penuh,[30] sebelum kembali memegang status istimewa pada Januari 2006.[31] Negara tersebut kembali menjadi anggota penuh sejak Juni 2011.[32]
Nigeria Nigeria 1960-10-011 Oktober 1960 Afrika 183.523.000 Masuk dalam bekas teritorial kepercayaan/mandat Inggris Kamerun Utara pada 31 Mei 1961. Ditangguhkan pada 1995, penangguhan diangkat pada 1999.[33]
Pakistan Pakistan 1947-08-1414 Agustus 1947[C] Asia 189.388.000 Meliputi kota Gwadar, yang ditransfer dari Muscat dan Oman pada 8 September 1958. Meliputi Bangladesh (kemudian dikenal sebagai Pakistan Timur) sampai 1971.[12] Meninggalkan Persemakmuran pada 1972, bergabung lagi pada 1989, ditangguhkan pada 1999, penangguhan diangkat pada 2004; kembali ditangguhkan pada 2007,[34] penangguhan diangkat pada 2008.[35]
Papua Nugini Papua Nugini[D] 1975-09-1616 September 1975 Oseania 7.398.500 Meraih kemerdekaan dari Australia.
Rwanda Rwanda 2009-11-2929 November 2009[6] Afrika 10.966.891 Meraih kemerdekaan dari Belgia pada 1 Juli 1962. Negara kedua (setelah Mozambik) yang masuk Persemakmuran tanpa hubungan bekas kolonial atau konstitusional apapun dengan Britania Raya.[28] Tak seperti Mozambik, negara tersebut telah mengadopsi bahasa Inggris sebagai bahasa nasional sejak bergabung.
Saint Kitts dan Nevis Saint Kitts and Nevis[B][D] 1983-09-1919 September 1983 Amerika Utara 55.000
Saint Lucia Saint Lucia[D] 1979-02-2222 Februari 1979 Amerika Utara 185.000
Saint Vincent dan Grenadine Saint Vincent and the Grenadines[D] 1979-10-2727 October 1979 Amerika Utara 109.000 Anggota istimewa dari 27 Oktober 1979 sampai 1 Juni 1985.
Samoa Samoa[B] 1970-08-2828 Agustus 1970 Oseania 187.820 Meraih kemerdekaan dari Selandia Baru pada 1 Januari 1962. Tergabung sebagai Samoa Barat, kemudian mengubah namanya menjadi Samoa pada 4 Juli 1997.[36]
Selandia Baru Selandia Baru[D] 1931-12-1111 Desember 1931 Oseania 4.572.100 Meraih kemerdekaan nominal (status Dominion) pada 26 September 1907. Negara tersebut merupakan salah satu Dominion awal pada masa Statuta Westminster 1931, meskipun Statuta tersebut tidak diadopsi di Selandia Baru sampai 1947.[37] Huhungan akhir dengan Parlemen Inggris dihapuskan pada 1986.
Seychelles Seychelles 1976-06-2929 Juni 1976 Afrika 89.949
Sierra Leone Sierra Leone 1961-04-2727 April 1961 Afrika 6.319.000
Singapura Singapura[B] 1965-10-15†9 Agustus 1966 (efektif dari Agustus 1965)[38] Asia 5.469.700 Meraih kemerdekaan dari Britania Raya dan bergabung dengan federasi Malaysia pada 16 September 1963. Menjadi negara sendiri pada 9 Agustus 1965.[39]
Siprus Siprus[E] 1961-03-1313 Maret 1961[40] Eropa 858.000 Meraih kemerdekaan dari Britania Raya pada 16 Agustus 1960.
Sri Lanka Sri Lanka 1948-02-044 Februari 1948 Asia 20.675.000 Tergabung sebagai Dominion Ceylon, kemudian mengubah namanya pada 1972. Menjadi sebuah republik pada 1972 dan memutuskan hubungan akhir dengan Inggris.
Tanzania Tanzania 1961-12-099 Desember 1961 Afrika 47.421.786 Tergabung sebagai Tanganyika dan kemudian Zanzibar, yang kemudian digabung untuk membentuk Tanzania pada 26 April 1964.[41]
Tonga Tonga 1970-06-044 Juni 1970 Oseania 103.252
Trinidad dan Tobago Trinidad dan Tobago 1962-08-3131 Agustus 1962 Amerika Utara 1.328.019
Tuvalu Tuvalu[B][D] 1978-10-011 Oktober 1978 Oseania 11.323 Anggota istimewa dari 1 Oktober 1978 sampai 1 September 2000.[42]
Uganda Uganda 1962-10-099 Oktober 1962 Afrika 34.856.813
Vanuatu Vanuatu[B] 1980-07-3030 Juli 1980 Oseania 264.652 Meraih kemerdekaan dari pemerintahan bersama Prancis dan Britania Raya.
Zambia Zambia 1964-10-2424 Oktober 1964 Afrika 15.473.905

^A. Kemerdekaan diraih dari Britania Raya pada tanggal bergabung dengan Persemakmuran (ditampilkan di kolom 2).
^B. Bukan anggota Yayasan Persemakmuran.
^C. Meskipun Pakistan merayakan 14 Agustus 1947 sebagai hari kemerdekaannya, kemerdekaan resmi diraih pada tengah malam, 15 Agustus 1947. Sehingga, tanggal bergabung dengan Persemakmuran adalah 15 Agustus 1947.
^D. Alam Persemakmuran, mengakui Elizabeth II sebagai kepala negara mereka sejak hari kemerdekaannya, berbeda dari kedaulatan sang Ratu pada Britania Raya.
^E. Secara geopolitik bagian dari Eropa, tetapi secara geografis bagian dari Asia.

Mantan anggota

Negara Bergabung Benua Hengkang Catatan
Republik Irlandia Irlandia 1931-12-1111 Desember 1931 Eropa 1949-04-1818 April 1949 Salah satu Dominion awal pada masa Statuta Westminster 1931.[23] Menarik diri setelah pengesahan Undang-Undang Republik Irlandia pada 1949,[12] semenjak republik tidak diijinkan menjadi anggota pada masa tersebut.[43]
Maladewa Maladewa 1982-07-099 Juli 1982 Asia 2016-10-1313 Oktober 2016 Meraih kemerdekaan dari Britania Raya pada 26 Juli 1965.[44] Negara tersebut menjadi anggota istimewa dari 9 Juli 1982 sampai 20 Juli 1985.[45] Pada 13 Oktober 2016, negara tersebut mengumumkan telah menarik diri dari Persemakmuran.[46][47]

Kabinet Ibrahim Mohamed Solih mengumumkan pada tanggal 26 November 2018 bahwa Maladewa akan kembali ke statusnya sebagai negara republik Persemakmuran dan permohonan untuk bergabung kembali diajukan pada tanggal 10 Desember 2018.[48][49]

Zimbabwe Zimbabwe 1980-10-011 Oktober 1980 Afrika 2003-12-077 Desember 2003 Ditangguhkan pada 19 Maret 2002.[14] Menarik diri secara sukarela pada 7 Desember 2003.[50]

Pada 15 Mei 2018, Presiden Emmerson Mnangagwa mengajukan permohonan untuk bergabung kembali dengan Persemakmuran.

Anggota yang bubar

Bekas negara Bergabung Benua Bubar Bergabung lagi sebagai bagian dari Catatan
Federasi Malaya Malaya 1957-08-3131 Agustus 1957 Asia 1963-07-3131 Juli 1963[25] Malaysia Malaysia Direformasi sebagai Federasi Malaysia dengan Singapura (menjadi anggota terpisah pada 1965), Sabah, dan Sarawak.
Newfoundland Newfoundland 1931-12-1111 Desember 1931 Amerika Utara 1934-02-1631 Maret 1949 Kanada Kanada Salah satu Dominion awal pada masa Statuta Westminster 1931. Pemerintah ditangguhkan pada 16 Februari 1934, bergabung dengan Kanada pada 31 Maret 1949.[23]
Teritorial Tanganyika Tanganyika 1961-12-099 Desember 1961 Afrika 1964-04-2626 April 1964 Tanzania Tanzania Dua negara tersebut digabung untuk membentuk Tanzania pada 26 April 1964.[41]
Zanzibar 1963-12-1010 Desember 1963

Calon anggota

Negara Mengusulkan diri Benua Populasi Catatan
Somaliland Somaliland 2009[51] Afrika ~3.500.000[F] Somaliland adalah sebuah negara berdaulat tak diakui yang mendeklarasikan diri yang secara internasional diakui sebagai bagian dari Somalia. Negara tersebut mengusulkan diri untuk bergabung dengan Persemakmuran di bawah status pengamat.[51] Perbatasannya meliputi bekas wilayah Somaliland Britania, yang merupakan sebuah protektorat dari 1884 sampai 1960.
Sudan Sudan 2009[52] Afrika 37.289.406 Sudan merupakan sebuah kondominium Britania Raya dan Mesir yang dikenal sebagai Sudan Inggris-Mesir, namun pada praktiknya, struktur Kondominium tersebut berada di bawah kendali penuh Inggris sampai kemerdekaannya pada 1956. Sudan telah menyatakan minta untuk bergabung dengan Persemakmuran.[53]
Sudan Selatan Sudan Selatan 2011[54] Afrika 8.260.490 Meraih kemerdekaan dari Inggris sebagai bagian dari Sudan pada 1956.[55]
Suriname Suriname[56] 2012 Amerika Selatan 560.157 Koloni Inggris Willoughbyland dari 1650 sampai 1667 dan dikuasai oleh Inggris dari 1799 sampai 1816. Pada 2012, Suriname mengeluarkan rencana untuk bergabung dengan Persemakmuran[57] dan pemerintah Inggris telah membuat prioritas untuk menyediakan panduan kepada Suriname dalam menerapkan keanggotaan Persemakmuran.[58]
Burundi Burundi[59] 2013 Afrika 10.524.117
Zimbabwe Zimbabwe 2018[60] Afrika 16.150.362 Dalam beberapa tahun terakhir, di bawah presiden Robert Mugabe, Zimbabwe telah mendominasi urusan Persemakmuran, menciptakan perpecahan sengit dalam organisasi. Zimbabwe ditangguhkan pada tahun 2002 karena melanggar Deklarasi Harare. Pada tahun 2003, ketika Persemakmuran menolak untuk mencabut penangguhan, Zimbabwe menarik diri dari Persemakmuran. Sejak saat itu, Persemakmuran telah memainkan peran utama dalam mencoba mengakhiri kebuntuan politik dan mengembalikan Zimbabwe ke keadaan normal.

Pada 15 Mei 2018, Presiden Mnangagwa mengajukan permohonan untuk bergabung kembali dengan Persemakmuran.

Maladewa Maldives 2018[61][62] Asia 392.473 Setelah tekanan yang meningkat dari Persemakmuran atas masalah korupsi dan hak asasi manusia, pemerintah Maladewa di bawah Abdulla Yameen mengumumkan pada tanggal 13 Oktober 2016 bahwa mereka telah menarik diri dari Persemakmuran.[63][64]

Kabinet Ibrahim Mohamed Solih mengumumkan pada tanggal 26 November 2018 bahwa Maladewa akan kembali ke statusnya sebagai negara republik Persemakmuran dan permohonan untuk bergabung kembali diajukan pada tanggal 10 Desember 2018.[65][66]

^F. Angka populasi berdasarkan perkiraan tahun 2014.

Calon lainnya

Persemakmuran Bangsa-Bangsa saat ini memiliki 53 anggota. Anggota Persemakmuran saat ini (biru tua), wilayah seberang laut, negara terkait, dan dependensi kerajaan (biru muda), anggota yang ditangguhkan (jingga), mantan anggota (merah), mantan anggota yang mendaftar untuk bergabung kembali (violet), pendaftar tanpa kaitan historis dengan Britania Raya (merah muda), negara lain dengan kaitan historis dengan Britania Raya (hijau), dan pendafar dengan kaitan historis dengan Britania Raya (chartreuse)

Negara-negara lain yang telah menyatakan minatnya untuk bergabung dengan Persemakmuran selama bertahun-tahun atau negara-negara yang mungkin memenuhi syarat untuk bergabung dengan Persemakmuran meliputi Aljazair, Bahrain,[53] Kamboja, Mesir,[53] Eritrea,[53] Israel,[67] Libya,[53] Madagaskar, Nepal,[68][69] Palestina, Amerika Serikat[53] dan Yaman.[70][71]

Beberapa negara dan wilayah juga dapat bergabung dengan Persemakmuran dengan dasar pernah menjadi bagian dari Imperium Britania termasuk: Irak, Yordania, Kuwait, Myanmar, Oman, Qatar, Uni Emirat Arab dan Hong Kong,[72] atau bahkan bekas protektorat Britania seperti: Afghanistan,[69] Bhutan[69] dan Tibet. Selain itu, Ambazonia (wilayah Anglofon dari Kamerun yang sebelumnya meliputi Kamerun Selatan) juga layak untuk keanggotaan.[73]

Lihat juga

Referensi

  1. ^ "FAQs". Sekretariat Persemakmuran. Diakses tanggal 16 Juni 2008. 
  2. ^ "Singapore Declaration of Commonwealth Principles 1971". Commonwealth Secretariat. Diakses tanggal 12 Juni 2008. 
  3. ^ "Head of the Commonwealth". Commonwealth Secretariat. Diakses tanggal 16 June 2008. 
  4. ^ "The Commonwealth–History–Dominion Status". Commonwealth of Nations. Diakses tanggal 16 June 2008. 
  5. ^ "The Commonwealth–History–Modern Commonwealth". Commonwealth Secretariat. Diakses tanggal 16 Juni 2008. 
  6. ^ a b Josh Kron (29 November 2009). "Rwanda Joins British Commonwealth". The New York Times. Diakses tanggal 29 November 2009. 
  7. ^ "Country Comparisons – Population". The World Factbook. Central Intelligence Agency. 19 Maret 2009. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2011-09-27. Diakses tanggal 22 Maret 2009. 
  8. ^ "Members". Commonwealth Secretariat. Diakses tanggal 15 February 2008. 
  9. ^ "South Africa". Commonwealth Secretariat. Diakses tanggal 2016-01-25. 
  10. ^ "Australia". Commonwealth Secretariat. Diakses tanggal 2008-02-15. 
  11. ^ Kohen, Marcelo G. (2006). Secession. London: Cambridge University Press. hlm. 122. ISBN 978-0-521-84928-9. 
  12. ^ a b c "Wind of Change". Commonwealth of Nations. 2016. Diakses tanggal 2016-10-15. 
  13. ^ Ingram, Derek (July 2000). "Commonwealth Update". The Round Table. 89 (355): 311–55. doi:10.1080/00358530050083406. 
  14. ^ a b Ingram, Derek (April 2002). "Commonwealth Update". The Round Table. 91 (364): 131–59. doi:10.1080/00358530220144148. 
  15. ^ Ingram, Derek; Soal, Judith (February 2007). "Commonwealth Update". The Round Table. 96 (388): 2–28. doi:10.1080/00358530701189734. 
  16. ^ Fiji suspended from the Commonwealth. Commonwealth Secretariat, 1 September 2009; retrieved 11 April 2011.
  17. ^ "Statement by Commonwealth Secretary-General Kamalesh Sharma on The Gambia". The Commonwealth. 4 October 2013. Diakses tanggal 6 October 2013. 
  18. ^ "Gambia quits the Commonwealth". The Guardian. 2 October 2013. Diakses tanggal 5 October 2013. 
  19. ^ "The Gambia presents formal application to re-join the Commonwealth" (Media Release). The Commonwealth. 23 January 2018. Diakses tanggal 24 January 2018. 
  20. ^ "The Gambia rejoins the Commonwealth". Commonwealth Secretariat. 8 February 2018. 
  21. ^ Pondi, Jean-Emmanuel (October 1997). "Cameroon and the Commonwealth of Nations". The Round Table. 86 (344): 563–570. doi:10.1080/00358539708454389. 
  22. ^ "Canada – History". Commonwealth Secretariat. Diakses tanggal 15 February 2008. 
  23. ^ a b c "Dominion Status". Commonwealth of Nations. 2016. Diakses tanggal 2016-10-15. 
  24. ^ Federation of Malaya Independence Act 1957
  25. ^ a b Malaysia Act 1963
  26. ^ "Malaysia – History". Commonwealth Secretariat. Diakses tanggal 15 Februari 2008. 
  27. ^ Ingram, Derek (April 1996). "Commonwealth Update". The Round Table. 85 (338): 153–165. doi:10.1080/00358539608454302. 
  28. ^ a b "Rwanda becomes a member of the Commonwealth". BBC News. 29 November 2009. Diakses tanggal 29 November 2009. 
  29. ^ Chronology of Namibian Independence
  30. ^ "Nauru Accedes to Full Membership of the Commonwealth". Sekretariat Peesemakmuran. 12 April 1999. Diakses tanggal 30 January 2009. 
  31. ^ "Nauru–History". Commonwealth Secretariat. Diakses tanggal 15 February 2008. 
  32. ^ "Nauru back as full Commonwealth member". Radio New Zealand International. 26 June 2011. Diakses tanggal 23 October 2011. 
  33. ^ "Nigeria". Commonwealth Secretariat. Diakses tanggal 2008-02-15. 
  34. ^ "Pakistan suspended from the Commonwealth". Commonwealth Secretariat. 22 November 2007. Diakses tanggal 15 June 2008. 
  35. ^ "Commonwealth lifts Pakistan suspension". Commonwealth Secretariat. 12 May 2008. Diakses tanggal 15 June 2008. 
  36. ^ "Constitution Amendment Act (No 2) 1997". Diakses tanggal 27 November 2007. 
  37. ^ "New Zealand – History". Commonwealth Secretariat. Diakses tanggal 15 February 2008. 
  38. ^ Singapore Act 1966
  39. ^ "Road to Independence". AsiaOne. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2013-10-13. Diakses tanggal 28 June 2006. 
  40. ^ McIntyre, W. David (January 2000). "Britain and the creation of the Commonwealth Secretariat". Journal of Imperial and Commonwealth History. 28 (1): 135–158. doi:10.1080/03086530008583082. 
  41. ^ a b "Tanzania – History". Commonwealth Secretariat. Diakses tanggal 15 February 2008. 
  42. ^ "Tuvalu Accedes to Full Membership of the Commonwealth". [[Sekretariat Persemakmuran]]. 14 August 2000. Diakses tanggal 30 January 2009.  line feed character di |publisher= pada posisi 15 (bantuan)
  43. ^ Lihat Deklarasi London
  44. ^ "Maldives – History". Commonwealth Secretariat. Diakses tanggal 15 February 2008. 
  45. ^ "The Maldives and the Commonwealth". Republic of Maldives. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2012-10-07. Diakses tanggal 30 January 2009. 
  46. ^ "Commonwealth Secretariat". 2016-10-13. Diakses tanggal 2016-10-13. 
  47. ^ "Maldives quits Commonwealth over alleged rights abuses". The Guardian. 13 October 2016. "The Maldives has announced it will leave the Commonwealth after mounting pressure from the 53-nation group over corruption and deteriorating human rights in the Indian Ocean state. The country’s government, which has been fending off rumours of an impending coup and allegations of money laundering, said the decision on Thursday to cancel its membership was 'difficult but inevitable'. Its foreign ministry said in a statement it had been treated 'unjustly and unfairly' by the organisation’s Commonwealth ministerial action group (CMAG), which has been scrutinising the government since the former president, Mohamed Nasheed, was ousted in 2012 in what his supporters say was a coup. 'The CMAG and the Commonwealth secretariat seem to be convinced that the Maldives, because of the high and favourable reputation that the country enjoys internationally, and also perhaps because it is a small state that lacks material power, would be an easy object that can be used,' the statement said. It added that it was being targeted 'in the name of democracy promotion, to increase the [Commonwealth’s] own relevance and leverage in international politics'."
  48. ^ "Archived copy". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2018-11-21. Diakses tanggal 2018-11-26. 
  49. ^ Chris Baynes (December 10, 2018). "Maldives applies to rejoin the Commonwealth after defeat of isolationist president Abdulla Yameen". The Independent. Diakses tanggal February 11, 2018. 
  50. ^ "Editorial: CHOGM 2003, Abuja, Nigeria". The Round Table. 93 (373): 3–6. January 2004. doi:10.1080/0035853042000188139. 
  51. ^ a b Somaliland on verge of observer status in the Commonwealth. Qaran News, 16 November 2009
  52. ^ Howden, Daniel (26 November 2009). "The Big Question: What is the Commonwealth's role, and is it relevant to global politics?". The Independent. London. 
  53. ^ a b c d e f te Velde-Ashworth, Victoria (10 October 2005). "The future of the modern Commonwealth: Widening vs. deepening?". Commonwealth Policy Studies Unit. Diarsipkan dari versi asli (doc) tanggal 23 July 2011. Diakses tanggal 16 September 2006. 
  54. ^ "South Sudan Launches Bid to Join Commonwealth". gurtong.net. 
  55. ^ South Sudan on Track to Join Commonwealth.
  56. ^ "Welcome to Allvoices". allvoices.com. 
  57. ^ Staff Writer. "Suriname eying membership of Commonwealth". Stabroek News. 
  58. ^ "Strengthening Guyana's participation in the Commonwealth and providing guidance to Suriname as it considers applying for membership". www.gov.uk. 
  59. ^ "Burundi Applies to Join Commonwealth to Bolster Angolophone Ties". Bloomberg.com (dalam bahasa Inggris). 13 November 2013. 
  60. ^ Adebayo, Bukola (21 May 2018). "Zimbabwe applies to re-join Commonwealth, 15 years after leaving". CNN. 
  61. ^ "Archived copy". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2018-11-21. Diakses tanggal 2018-11-26. 
  62. ^ Chris Baynes (December 10, 2018). "Maldives applies to rejoin the Commonwealth after defeat of isolationist president Abdulla Yameen". The Independent. Diakses tanggal February 11, 2018. 
  63. ^ "Commonwealth Secretariat". 2016-10-13. Diakses tanggal 2016-10-13. 
  64. ^ "Maldives quits Commonwealth over alleged rights abuses". The Guardian. 13 October 2016. "The Maldives has announced it will leave the Commonwealth after mounting pressure from the 53-nation group over corruption and deteriorating human rights in the Indian Ocean state. The country’s government, which has been fending off rumours of an impending coup and allegations of money laundering, said the decision on Thursday to cancel its membership was 'difficult but inevitable'. Its foreign ministry said in a statement it had been treated 'unjustly and unfairly' by the organisation’s Commonwealth ministerial action group (CMAG), which has been scrutinising the government since the former president, Mohamed Nasheed, was ousted in 2012 in what his supporters say was a coup. 'The CMAG and the Commonwealth secretariat seem to be convinced that the Maldives, because of the high and favourable reputation that the country enjoys internationally, and also perhaps because it is a small state that lacks material power, would be an easy object that can be used,' the statement said. It added that it was being targeted 'in the name of democracy promotion, to increase the [Commonwealth’s] own relevance and leverage in international politics'."
  65. ^ "Archived copy". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2018-11-21. Diakses tanggal 2018-11-26. 
  66. ^ Chris Baynes (December 10, 2018). "Maldives applies to rejoin the Commonwealth after defeat of isolationist president Abdulla Yameen". The Independent. Diakses tanggal February 11, 2018. 
  67. ^ "Israelis and Palestinians could join Commonwealth". The Telegraph. 17 December 2006. 
  68. ^ "The Commonwealth: What's the point of it?". The Economist. 19 March 2016. Diakses tanggal 6 June 2019. 
  69. ^ a b c "Nepal urged to join Commonwealth". The Himalayan Times. 19 January 2016. Diakses tanggal 6 June 2019. 
  70. ^ Howden, Daniel (26 November 2009). "The Big Question: What is the Commonwealth's role, and is it relevant to global politics?". The Independent. London. 
  71. ^ Osike, Felix (24 November 2007). "Rwanda membership delayed". New Vision. Diarsipkan dari versi asli tanggal 23 January 2013. Diakses tanggal 29 November 2009. 
  72. ^ "The Commonwealth: Who's in the club?". Independent. 16 March 2006. Diakses tanggal 6 June 2019. 
  73. ^ "Cameroon: Ambazonia Awake?". commonwealthroundtable.co.uk. 16 March 2018. Diakses tanggal 6 June 2019. 

Pranala luar

Wikimedia Commons memiliki media mengenai Commonwealth of Nations.
Wikisumber memiliki naskah asli yang berkaitan dengan artikel ini:
Diperoleh dari "https://wiki-indonesia.club/w/index.php?title=Daftar_negara_anggota_Persemakmuran_Bangsa-Bangsa&oldid=19863286"