Poliarki

Dalam ilmu politik, istilah poliarki (poly "banyak", arkhe "pemerintahan") digunakan oleh Robert A. Dahl untuk menggambarkan suatu bentuk pemerintahan di mana kekuasaan diberikan pada banyak orang. Bentuknya bukan kediktatoran maupun demokrasi. Bentuk pemerintahan ini pertama kali diterapkan di Amerika Serikat dan Prancis dan secara bertahap diadopsi oleh negara-negara lain. Poliarki berbeda dengan demokrasi, menurut Dahl, karena prinsip demokrasi yang mendasar adalah "responsivitas pemerintah yang berkelanjutan terhadap preferensi warganya, yang dianggap setara secara politik" dengan peluang yang tidak terganggu. Poliarki adalah bentuk pemerintahan yang memiliki prosedur tertentu yang merupakan syarat penting untuk mengikuti prinsip demokrasi.

Secara kemiripan, kata "polikrasi" menggambarkan bentuk pemerintahan yang sama, polikrasi adalah masyarakat yang diperintah oleh lebih dari satu orang, berlawanan dengan monokrasi. Kata ini berasal dari bahasa Yunani poli ("banyak") dan kratos ("aturan" atau "kekuatan").

Definisi

Teori asli Dahl tentang demokrasi poliarkal ada dalam bukunya yang berjudul A Preface to Democratic Theory pada tahun 1956. Teorinya berkembang selama beberapa dekade, dan deskripsi dalam tulisan-tulisan berikutnya agak berubah.

Dahl berpendapat bahwa "demokrasi" adalah tipe ideal yang tidak pernah dicapai oleh negara mana pun. Bagi Dahl, demokrasi adalah sebuah sistem yang "sepenuhnya responsif terhadap semua warganya", dan yang paling dekat dengan cita-cita demokrasi di setiap negara adalah poliarki.

A Preface to Democratic Theory

Dalam buku tersebut, Dahl memberikan delapan kondisi yang mengukur sejauh mana aturan mayoritas berlaku dalam sebuah organisasi. Kondisi-kondisi tersebut adalah (hal. 84):

• Setiap anggota organisasi melakukan tindakan yang kita asumsikan sebagai ekspresi preferensi di antara alternatif yang dijadwalkan, misalnya pemungutan suara.
• Dalam membuat tabulasi ekspresi (suara) ini, bobot yang diberikan kepada setiap individu adalah sama.
• Alternatif dengan jumlah suara terbanyak dinyatakan sebagai pemenang.
• Setiap anggota yang melihat serangkaian alternatif, setidaknya satu di antaranya dianggap lebih baik daripada alternatif yang dijadwalkan saat ini, dapat memasukkan alternatif pilihannya di antara alternatif yang dijadwalkan untuk pemungutan suara.
• Semua individu memiliki informasi yang sama tentang alternatif.
• Alternatif (pemimpin atau kebijakan) dengan jumlah suara terbanyak menggantikan alternatif (pemimpin atau kebijakan) dengan jumlah suara yang lebih sedikit.
• Perintah dari pejabat terpilih dilaksanakan.
• Entah semua keputusan antarpemilu bersifat subordinat atau eksekutorial terhadap keputusan yang dibuat pada tahap pemilu, yakni pemilu dalam arti mengendalikan; atau keputusan baru selama periode antarpemilu diatur oleh ketujuh kondisi sebelumnya, yang beroperasi dalam kondisi kelembagaan yang agak berbeda; atau keduanya.

Dahl berhipotesis bahwa setiap kondisi ini dapat dikuantifikasi, dan menyarankan istilah "poliarki" untuk menggambarkan sebuah organisasi yang memiliki skor tinggi pada skala untuk kedelapan kondisi tersebut.

Dahl memandang poliarki sebagai sebuah sistem yang mampu memberikan tingkat inklusivitas yang tinggi dan liberalisasi yang tinggi kepada warganya.

Democracy and its critics

Dalam bukunya yang berjudul Democracy and Its Critics (1989), Dahl memberikan ciri-ciri poliarki sebagai berikut (hal. 233):

• Kontrol atas keputusan pemerintah tentang kebijakan diberikan secara konstitusional kepada para pejabat terpilih.
• Para pejabat terpilih dipilih dan diberhentikan secara damai dalam pemilihan yang relatif sering, adil dan bebas di mana pemaksaan cukup terbatas.
• Hampir semua orang dewasa memiliki hak pilih dalam pemilu tersebut.
• Sebagian besar orang dewasa juga memiliki hak untuk mencalonkan diri untuk jabatan publik yang diperebutkan oleh para kandidat dalam pemilu tersebut.
• Warga negara memiliki hak yang ditegakkan secara efektif atas kebebasan berekspresi, terutama ekspresi politik, termasuk kritik terhadap pejabat, perilaku pemerintah, sistem politik, ekonomi, dan sosial yang berlaku, dan ideologi yang dominan.
• Mereka juga memiliki akses ke sumber-sumber informasi alternatif yang tidak dimonopoli oleh pemerintah atau kelompok tertentu.
• Terakhir, mereka memiliki hak yang ditegakkan secara efektif untuk membentuk dan bergabung dengan asosiasi otonom, termasuk asosiasi politik, seperti partai politik dan kelompok kepentingan, yang berusaha mempengaruhi pemerintah dengan berkompetisi dalam pemilihan umum dan dengan cara-cara damai lainnya.

Sumber

• Dahl, Robert A. (1956). A preface to democratic theory. Chicago: The University of Chicago Press. ISBN 9780226134253. 
• Dahl, Robert A. (1971). Polyarchy: participation and opposition. New Haven: Yale University Press. ISBN 9780300015652. 
• Dahl, Robert A. (December 1984). "Polyarchy, pluralism, and scale". Scandinavian Political Studies. 7 (4): 225–240. doi:10.1111/j.1467-9477.1984.tb00304.x.  Full text.
• Brown, Seyom (1988). New forces, old forces, and the future of world politics. Glenview, Illinois: Scott, Foresman/Little Brown College Division, Scott Foresman. ISBN 9780673397096. 
• Rosenau, James N.; Czempiel, Ernst-Otto, ed. (1992). Governance without government: order and change in world politics. Cambridge Studies in International Relations Series. Cambridge England New York: Cambridge University Press. ISBN 9780521405782. 
• Robinson, William I. (1996). Promoting polyarchy: globalization, US intervention, and hegemony. Cambridge Studies in International Relations Series. Cambridge England New York: Cambridge University Press. ISBN 9780521566919. 
• de Bellis, Gian Piero (2000). "Polyarchy: a manifesto". polyarchy.org. Gian Piero de Bellis. 
• Robinson, William I. (October 1996). "Globalisation: nine theses on our epoch". Race & Class. 38 (2): 13–31. doi:10.1177/030639689603800202.  Pdf.
• Gills, Barry; Rocamora, Joel; Wilson, Richard, ed. (1993). Low intensity democracy: political power in the new world order. London Boulder, Colorado: Pluto Press. ISBN 9780745305363. 
• Robinson, William I. (June 2013). "Promoting polyarchy: 20 years later". International Relations. 27 (2): 228–234. doi:10.1177/0047117813489655a.