Lompat ke isi

Jawa Barat

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Revisi sejak 4 Februari 2010 08.55 oleh Fidnsyah (bicara | kontrib)
Jawa Barat
Motto: 
"Gemah Ripah Repeh Rapih"
(Bahasa Sunda: "Makmur Sentosa Sederhana Rapi")
Peta
Peta
Negara Indonesia
Ibu kotaBandung
Jumlah satuan pemerintahan
Daftar
  • Kabupaten: 17
  • Kota: 9
  • Kecamatan: 558
  • Kelurahan: 5.778
Pemerintahan
 • GubernurH. Ahmad Heryawan
Luas
 • Total34,816,96 km² [1] km2 (Formatting error: invalid input when rounding sq mi)
Populasi
 • Total39,140,812 (2.004) [1]
Demografi
 • AgamaIslam (96,51%), Protestan (1,24%), Katolik (0,70%), Buddha (0,24%), Hindu (0,10%).
 • BahasaBahasa Sunda, Bahasa Jawa, Bahasa Betawi
Kode Kemendagri32 Edit nilai pada Wikidata
Kode BPS32 Edit nilai pada Wikidata
Situs webhttp://www.jabarprov.go.id

Jawa Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia. Ibu kotanya berada di Kota Bandung. Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Bagian barat laut provinsi Jawa Barat berbatasan langsung dengan Daerah Khusus Ibukota Jakarta, ibu kota negara Indonesia. Pada tahun 2000, Provinsi Jawa Barat dimekarkan dengan berdirinya Provinsi Banten, yang berada di bagian barat. Saat ini terdapat wacana untuk mengubah nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Pasundan, dengan memperhatikan aspek historis wilayah ini.[2][3]

Sejarah

Temuan arkeologi tertua mengenai penghuni Jawa Barat ditemukan di Anyer dengan ditemukannya budaya logam perunggu dan besi dari sebelum milenium pertama. Gerabah tanah liat prasejarah zaman Buni (Bekasi kuno) dapat ditemukan merentang dari Anyer sampai Cirebon.

Jawa Barat pada abad ke 5 merupakan bagian dari Kerajaan Tarumanagara. Prasasti peninggalan Kerajaan Tarumanagara banyak tersebar di Jawa Barat. Ada tujuh prasasti yang ditulis dalam aksara Wengi (yang digunkan dalam masa Palawa India) dan bahasa Sansakerta yang sebagian besar menceritakan para raja Tarumanagara.

Setelah runtuhnya kerajaan Tarumanagara akibat serangan kerajaan Sriwijaya berdasarkan prasasti Kota Kapur (Tahun 686), kekuasaan di bagian barat Pulau Jawa dari Ujung Kulon sampai Kali Ciserayu dilanjutkan oleh Kerajaan Sunda. Salah satu prasasti dari zaman Kerajaan Sunda adalah prasasti Kebon Kopi II yang berasal dari tahun 932. Kerajaan sunda beribukota di Pakuan Pajajaran (sekarang kota Bogor).

Pada abad ke-16, Kesultanan Demak tumbuh menjadi ancaman kepada Kerajaan Sunda. Pelabuhan Cirebon lepas dari Kerajaan Sunda atas bantuan Kesultanan Demak. Pelabuhan Cirebon kemudian menjadi Kesultanan Cirebon yang memisahkan diri dari Kerajaan Sunda. Pelabuhan Banten juga lepas ke tangan Kesultanan Cirebon dan kemudian menjadi Kesultanan Banten. Untuk menghadapi ancaman Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Demak, Sri baduga Maharaja, raja Sunda saat itu meminta putranya, Surawisesa untuk membuat perjanjian pertahanan keamanan dengan bangsa Portugis di Malaka untuk mencegah jatuhnya pelabuhan utama, yaitu Sunda Kalapa kepada Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Demak. Pada saat Surawisesa menjadi raja Sunda, dengan gelar Prabu Surawisesa Jayaperkosa, perjanjian pertahanan keamanan Sunda-Portugis, yang dikenal dengan Luso-Sundanese Treaty, ditandatangani dalam tahun 1512. Sebagai imbalannya, Portugis diberi akses untuk membangun benteng dan gudang di Sunda Kalapa serta akses untuk perdagangan di sana. Untuk merealisasikan perjanjian pertahanan keamanan tersebut, pada tahun 1522 didirikan suatu monumen batu yang disebut Padrao di tepi sungai Ciliwung di sekitar daerah Tugu.

Meskipun perjanjian pertahanan keamanan dengan Portugis telah dibuat, pelaksanaannya tidak dapat terwujud karena pada tahun 1527 pasukan aliansi Cirebon - Demak, dibawah pimpinan Fatahilah atau Paletehan, menyerang dan menaklukkan pelabuhan Sunda Kalapa. Perang antara Kerajaan Sunda dan aliansi Cirebon - Demak berlangsung lima tahun sampai akhirnya pada tahun 1531 dibuat suatu perjanjian damai antara Prabu Surawisesa dengan Sunan Gunung Jati dari Kesultanan Cirebon.

Dari tahun 1567 sampai 1579, dibawah pimpinan Raja Mulya, alias Prabu Surya Kencana, Kerajaan Sunda mengalami kemunduran besar dibawah tekanan Kesultanan Banten. Setelah tahun 1576, kerajaan Sunda tidak dapat mempertahankan Pakuan Pajajaran, ibu kota Kerajaan Sunda, dan akhirnya jatuh ke tangan Kesultanan Banten. Zaman pemerintahan Kesultanan Banten, wilayah Priangan jatuh ke tangan Kesultanan Mataram.

Jawa Barat sebagai pengertian administratif mulai digunakan pada tahun 1925 ketika Pemerintah Hindia Belanda membentuk Provinsi Jawa Barat. Pembentukan provinsi itu sebagai pelaksanaan Bestuurshervormingwet tahun 1922, yang membagi Hindia Belanda atas kesatuan-kesatuan daerah provinsi. Sebelum tahun 1925, digunakan istilah Soendalanden (Tatar Soenda) atau Pasoendan, sebagai istilah geografi untuk menyebut bagian Pulau Jawa di sebelah barat Sungai Cilosari dan Citanduy yang sebagian besar dihuni oleh penduduk yang menggunakan bahasa Sunda sebagai bahasa ibu.

Pada 17 Agustus 1945, Jawa Barat bergabung menjadi bagian dari Republik Indonesia.

Pada tanggal 27 Desember 1949 Jawa Barat menjadi Negara Pasundan yang merupakan salah satu negara bagian dari Republik Indonesia Serikat sebagai hasil kesepakatan tiga pihak dalam Konferensi Meja Bundar: Republik Indonesia, Bijeenkomst voor Federaal Overleg (BFO), dan Belanda. Kesepakatan ini disaksikan juga oleh United Nations Commission for Indonesia (UNCI) sebagai perwakilan PBB.

Namun Jawa Barat kembali bergabung dengan Republik Indonesia pada tahun 1950.

Geografi

Kawah gunung Tangkuban Parahu di Bandung

Provinsi Jawa Barat berada di bagian barat Pulau Jawa. Wilayahnya berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Jawa Tengah di timur, Samudra Hindia di selatan, serta Banten dan DKI Jakarta di barat.

Kawasan pantai utara merupakan dataran rendah. Di bagian tengah merupakan pegunungan, yakni bagian dari rangkaian pegunungan yang membujur dari barat hingga timur Pulau Jawa. Titik tertingginya adalah Gunung Ciremay, yang berada di sebelah barat daya Kota Cirebon. Sungai-sungai yang cukup penting adalah Sungai Citarum dan Sungai Cimanuk, yang bermuara di Laut Jawa.

Penduduk

Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Daerah dengan kepadatan penduduk terbesar berada di dekat Jakarta. Bandung, ibukota provinsi Jawa Barat merupakan kota dengan jumlah penduduk terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya.

Sebagian besar penduduk Jawa Barat adalah Suku Sunda, yang bertutur menggunakan Bahasa Sunda. Di beberapa kota di pesisir utara, dituturkan bahasa Jawa dialek Cirebon, yang mirip dengan Bahasa Banyumasan dialek Brebes. Di daerah perbatasan dengan DKI Jakarta seperti sebagian Bekasi, sebagian Depok, dan Kabupaten Bogor bagian utara dituturkan bahasa Indonesia dialek Betawi.

Akibat urbanisasi, penduduk di daerah sekitar Jakarta terdiri dari berbagai etnis di Indonesia, termasuk Suku Jawa, Suku Batak, dan Suku Minang.

Pendidikan

Perguruan Tinggi Negeri

Perguruan Tinggi Swasta

Pemerintahan

Jawa Barat terdiri atas 17 kabupaten dan 9 kota. Kota-kota hasil pemekaran sejak tahun 1996 adalah:

Gubernur Jawa Barat saat ini adalah Ahmad Heryawan.

Kabupaten dan Kota

No. Kabupaten/kota Ibu kota Bupati/wali kota Luas wilayah (km2)[4] Jumlah penduduk (2023)[5] Kecamatan Kelurahan/desa Lambang Peta lokasi
1 Kabupaten Bandung Soreang Dadang Supriatna 1.767,96 3.749.172 31 10/270
2 Kabupaten Bandung Barat Ngamprah Ade Zakir Hasim (Pj.) 1.305,77 1.847.096 16 -/165
3 Kabupaten Bekasi Cikarang Pusat Dedy Supriyadi (Pj.) 1.224,88 3.197.006 23 8/179
4 Kabupaten Bogor Cibinong Bachril Bakri (Pj.) 2.710,62 5.558.885 40 19/416
5 Kabupaten Ciamis Ciamis Engkus Sutisna (Pj.) 1.414,71 1.281.201 27 7/258
6 Kabupaten Cianjur Cianjur Herman Suherman 3.840,16 2.535.002 32 6/354
7 Kabupaten Cirebon Sumber Wahyu Mijaya (Pj.) 984,52 2.437.899 40 12/412
8 Kabupaten Garut Tarogong Kidul Barnas Adjidin (Pj.) 3.074,07 2.753.949 42 21/421
9 Kabupaten Indramayu Indramayu Nina Agustina 2.040,11 1.933.948 31 8/309
10 Kabupaten Karawang Karawang Barat Aep Syaepuloh 1.652,20 2.539.381 30 12/297
11 Kabupaten Kuningan Kuningan Raden Iip Hidajat (Pj.) 1.110,56 1.231.772 32 15/361
12 Kabupaten Majalengka Majalengka Dedi Supandi (Pj.) 1.204,24 1.354.803 26 13/330
13 Kabupaten Pangandaran Parigi Jeje Wiradinata 1.010,00 442.205 10 -/93
14 Kabupaten Purwakarta Purwakarta Benny Irwan (Pj.) 825,74 1.036.768 17 9/183
15 Kabupaten Subang Subang Imran (Pj.) 1.893,95 1.636.233 30 8/245
16 Kabupaten Sukabumi Palabuhanratu Marwan Hamami 4.145,70 2.790.320 47 5/381
17 Kabupaten Sumedang Sumedang Utara Yudia Ramli (Pj.) 1.518,33 1.205.685 26 7/270
18 Kabupaten Tasikmalaya Singaparna Ade Sugianto 2.551,19 1.958.221 39 -/351
19 Kota Bandung - A. Koswara (Pj.) 167,67 2.569.107 30 151/-
20 Kota Banjar - Ida Wahida Hidayati (Pj.) 113,49 208.309 4 9/16
21 Kota Bekasi - Raden Gani Muhamad (Pj.) 206,61 2.513.669 12 56/-
22 Kota Bogor - Hery Antasari (Pj.) 118,50 1.127.408 6 68/-
23 Kota Cimahi - Dicky Saromi (Pj.) 39,27 575.519 3 15/-
24 Kota Cirebon - Agus Mulyadi (Pj.) 37,36 352.347 5 22/-
25 Kota Depok - Mohammad Idris 200,29 1.941.360 11 63/-
26 Kota Sukabumi - Kusmana Hartadji (Pj.) 48,25 364.912 7 33/-
27 Kota Tasikmalaya - Cheka Virgowansyah (Pj.) 171,61 757.815 10 69/-


Daftar gubernur

Meski tidak secara berturut-turut, Gubernur Jawa Barat selalu ditunjuk untuk menduduki jabatan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pada masa Orde Lama hingga Orde Baru. Berikut merupakan daftar Gubernur Jawa Barat secara definitif sejak tahun 1945.[6]

Gubernur Jawa Barat
Nomor urut Gubernur Potret Partai Awal Akhir Masa jabatan Periode Wakil Ref.
1   Sutardjo Kertohadikusumo
(1892–1976)
Parindra 19 Agustus 1945 Desember 1945 I Jusuf Adiwinata
1945–1949
2 Datuk Djamin
(1903–1957)
Independen Desember 1945 Juni 1946 0–1 tahun II
3   Murdjani
(1905–1956)
Parindra Juni 1946 1 April 1947 0–1 tahun III
4 Sewaka
(1895–1967)
Parindra 1 April 1947 25 April 1951 4 tahun, 24 hari IV Ipik Gandamana
1949–1952
[7]
25 April 1951 9 Mei 1951 138 hari V [8][9]
Sewaka
(dibebaskan dari jabatannya)
9 Mei 1951 10 September 1951 124 hari
5 Sanusi Hardjadinata
(1914–1995)
PNI 1 Juli 1951 9 April 1957 5 tahun, 282 hari VI
Lowong 9 April 1957 1 Juli 1957 83 hari Tidak ada
6 Ipik Gandamana
(1906–1979)
IPKI 1 Juli 1957 6 Februari 1960 5 tahun, 282 hari VII Lowong
7 Mashudi
(1921–2005)
ABRIAngkatan Darat 6 Februari 1960 25 April 1967 7 tahun, 78 hari VIII
  • Astrawinata (1960–63)
  • Dachjar Sudiwijaya (1963–67)
  • Achmad Nashuhi (1967–73)
25 April 1967 14 Februari 1970 2 tahun, 295 hari IX [10]
8 Solihin G. P.
(1926–2024)
ABRIAngkatan Darat 14 Februari 1970 14 Februari 1975 5 tahun, 0 hari X
(1970)
Achmad Nashuhi
1967–1973
9 Aang Kunaefi
(1922–1999)
ABRIAngkatan Darat 14 Februari 1975 19 Mei 1980 5 tahun, 95 hari XI
(1975)
Suhud Warnaen
1978–1980
19 Mei 1980 22 Mei 1985 5 tahun, 3 hari XII
(1980)
10 Yogie Suardi Memet
(1929–2007)
Golkar 22 Mei 1985 22 Mei 1990 5 tahun, 0 hari XIII
(1985)
[11][12]
22 Mei 1990 22 Mei 1993 3 tahun, 0 hari XIV
(1990)
[13]
11 Nana Nuriana
(1938–2024)
Golkar 22 Mei 1993 13 Juni 1998 5 tahun, 22 hari XV
(1993)
[14]
13 Juni 1998 13 Juni 2003 5 tahun, 0 hari XVI
(1998)
12 Danny Setiawan
(lahir 1945)
Golkar 13 Juni 2003 13 Juni 2008 5 tahun, 0 hari XVII
(2003)
Nu'man Abdul Hakim
2003–2008
[15]
13 Ahmad Heryawan
(lahir 1966)
PKS 13 Juni 2008 13 Juni 2013 5 tahun, 0 hari XVIII
(2008)
Dede Yusuf
2008–2013
[16][17]
13 Juni 2013 13 Juni 2018 5 tahun, 0 hari XIX
(2013)
Deddy Mizwar
2013–2018
[18][19]
14 Ridwan Kamil
(lahir 1971)
Independen 5 September 2018 5 September 2023 5 tahun, 0 hari XX
(2018)
Uu Ruzhanul Ulum
2018–2023
[20][21]
Golkar
(sejak Feb. 2023)


Perwakilan

Jawa Barat memiliki 91 wakil di DPR RI dari 11 daerah pemilihan dan empat wakil di DPD.

DPRD Jawa Barat hasil Pemilihan Umum Legislatif 2009 tersusun dari 10 partai, dengan perincian sebagai berikut:

Partai Kursi %
Partai Demokrat 38 34,9
Partai Golkar 16 14,7
PDI-P 15 13,8
PKS 13 11,9
PPP 8 7,3
Partai Gerindra 8 7,3
PAN 5 4,6
Partai Hanura 3 2,8
PKB 2 1,8
PKPB 1 0,9
Total 109 100,0

Pariwisata, Seni, dan Budaya

Pariwisata

Objek-objek wisata yang menarik dan banyak dikunjungi di daerah Jawa Barat:

Kesenian


Makanan

Lihat pula

Pranala luar

Referensi

  1. ^ a b Sekilas Jabar
  2. ^ http://news.okezone.com/read/2009/10/28/340/270205/tokoh-jabar-siapkan-deklarasi-provinsi-pasundan Tokoh Jawa Barat siapkan deklarasi Provinsi Pasundan
  3. ^ http://www.radarcirebon.com/nasional/nasional/284-deklarasi-provinsi-pasundan-.html
  4. ^ "Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Permendagri No.137-2017) - Kementerian Dalam Negeri - Republik Indonesia". www.kemendagri.go.id (dalam bahasa Inggris). Diarsipkan dari versi asli tanggal 2017-04-29. Diakses tanggal 2018-07-10. 
  5. ^ "Data Sensus Penduduk per Semester 2 (31 Desember 2023)". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 1 Januari 2024. Diakses tanggal 1 April 2024. 
  6. ^ "Jabar dalam Grafis: Sejarah Pemimpin". Pemerintah Provinsi Jawa Barat. 2014. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2020-11-28. Diakses tanggal 12 Mei 2018. 
  7. ^ "Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 1951 Tentang Pengangkatan Saudara Sewaka sebagai Gubernur Kepala Daerah Propinsi Otonom Jawa Barat" (PDF). Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. 25 April 1951. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2020-06-09. Diakses tanggal 18 November 2019. 
  8. ^ "Arsip Keputusan Presiden". Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2020-06-09. Diakses tanggal 2020-06-09. 
  9. ^ "Ketetapan Presiden Nomor 177 Tahun 1951 Tentang Perberhentian Kepala Daerah Jawa Barat" (PDF). Sistem Informasi Perundangan-undangan Sekretariat Kabinet. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. 10 September 1951. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2017-11-07. Diakses tanggal 12 Mei 2018. 
  10. ^ Abdullah, Taufik; Rahardjo, Supratnikno; Abdurrachman, Sukri; Gunawan, Restu (2012). Malam Bencana 1965: Dalam Belitan Krisis Nasional. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. hlm. 76. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-19. Diakses tanggal 2023-03-19. 
  11. ^ "Dilantik". Tempo.co. 1985-05-25. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-09-10. Diakses tanggal 2022-07-15. 
  12. ^ "Target Gubernur Yogie". Tempo.co. 1985-05-25. Diakses tanggal 2022-04-29. 
  13. ^ "Pelantikan". Tempo.co. 1990-05-19. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2020-06-19. Diakses tanggal 2022-04-29. 
  14. ^ "Pelantikan". Tempo.co. 1993-05-29. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2020-06-21. Diakses tanggal 2020-06-18. 
  15. ^ ORS; Hidayat, Patria (22 Mei 2003). "Dani Setiawan-Nu`man Abdul, Gubernur dan Wagub Jabar". Liputan6.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-12-24. Diakses tanggal 13 Juni 2018. 
  16. ^ A15; MHF; BAY (23 April 2008). "Heryawan Terpilih sebagai Gubernur Jawa Barat". Kompas.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-12-09. Diakses tanggal 3 Juni 2018. 
  17. ^ KPL; RIF, ed. (22 April 2008). "Hade Resmi Jadi Gubernur dan Wagub Jabar Terpilih". Merdeka.com. Diakses tanggal 3 Juni 2018. [pranala nonaktif permanen]
  18. ^ Kuswandi, Rio (13 Juni 2013). Wadrianto, Glori K., ed. "Heryawan Resmi Dilantik sebagai Gubernur Jabar". Kompas.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2018-06-13. Diakses tanggal 13 Juni 2018. 
  19. ^ TYA; AVI (13 Juni 2013). "Ahmad Heryawan-Deddy Mizwar Resmi Jadi Gubernur dan Wagub Jabar". detikcom. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2018-06-13. Diakses tanggal 13 Juni 2018. 
  20. ^ Ramdhani, Dendi (24 Juli 2018). Susanti, Reni, ed. "Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Resmi Jadi Gubernur dan Wagub Jabar Terpilih". Kompas.com. Bandung. Diakses tanggal 13 Juni 2018. 
  21. ^ "Pelantikan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Delapan Kepala Daerah Lain Diwarnai Kirab". Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung. Jakarta. 5 September 2018. Diakses tanggal 29 April 2023.