Lompat ke isi

Undang-Undang Pemerintahan Aceh

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Versi yang bisa dicetak tidak lagi didukung dan mungkin memiliki kesalahan tampilan. Tolong perbarui markah penjelajah Anda dan gunakan fungsi cetak penjelajah yang baku.
Undang-Undang Pemerintahan Aceh
Garuda Pancasila
Nama panjangUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
Disahkan olehSusilo Bambang Yudhoyono
Tanggal mulai berlaku1 Agustus 2006

Undang-Undang Pemerintahan Aceh adalah Undang-Undang tahun 2006 yang mengatur pemerintahan provinsi Aceh, Indonesia, sebagai pengganti Undang-Undang Otonomi Khusus dan hasil kesepakatan damai antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka, yang dikenal dengan MoU Helsinki. Penyetujuan pengesahaan Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Aceh menjadi undang-undang oleh DPR berlangsung pada 11 Juli 2006, sementara pengesahan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dilakukan pada 1 Agustus 2006.

Beberapa topik yang disentuh undang-undang ini adalah:

  • Syariat Islam diberlakukan sesuai tradisi dan norma yang hidup di Aceh
  • minyak dan gas dikelola bersama oleh pemerintah pusat dan Aceh
  • diizinkannya partai politik lokal
  • Memiliki Bendera dan Hymne sendiri


Beberapa struktur pemerintahan Aceh yaitu:

  1. Kepala daerah
  2. Dewan Perwakilan Rakyat
  3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
  4. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh
  5. Dewan Perwakilan Daerah[1]


Referensi

  1. ^ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

Lihat pula

Pranala luar