Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia: Perbedaan antara revisi

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Konten dihapus Konten ditambahkan
Tidak ada ringkasan suntingan
 
(24 revisi perantara oleh 15 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 1: Baris 1:
{{Infobox Government agency
{{Infobox government agency
| name = Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
|nativename=Indonesian Preparetory Comitee Independence
|nativename_a=独立準備委員会
| native_name_a = 独立準備委員会
|nativename_r=Dokuritsu Junbi Iinkai
| native_name_r = Dokuritsu Junbi Inkai
| image = PPKI.jpg
|formed={{start date and age|1945|8|12}}
| image_size = 250px
|dissolved={{start date and age|1945|8|29}}
| image_caption = Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945
|chief1_name=[[Sukarno]]
| image_alt = Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945
|chief1_position=Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
| formed = {{Start date|1945|8|7}}
|chief2_name=[[Hatta]]
|chief2_position=Wakil Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
| preceding1 = [[Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan]]
| dissolved = {{Start date|1945|8|29}}
| superseding1 = [[Komite Nasional Indonesia Pusat]]
| chief1_name = [[Soekarno]]
| chief1_position = Ketua
| chief2_name = [[Mohammad Hatta]]
| chief2_position = Wakil Ketua
}}
}}
{{nihongo|'''Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia'''|[[bahasa Jepang]]: 独立準備委員会|Dokuritsu Junbi Iinkai}}
'''Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia''' (disingkat '''PPKI''', [[bahasa Jepang]]: 独立準備委員会, ''Dokuritsu Junbi Iinkai'') adalah panitia yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Panitia ini dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 untuk menggantikan [[Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan]] (BPUPK), serta diketuai oleh [[Soekarno|Ir. Soekarno]]. Izin pembentukan badan ini diberikan oleh [[Hisaichi Terauchi]], seorang [[marsekal]] Jepang yang berada di [[Saigon]].{{sfn|Kahin|1952|pp=127}}
atau '''PPKI''' adalah panitia yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Panitia ini dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 untuk menggantikan [[Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan]] (BPUPK), serta diketuai oleh [[Soekarno|Ir. Soekarno]]. Izin pembentukan badan ini diberikan oleh [[Hisaichi Terauchi]], seorang [[marsekal]] Jepang yang berada di [[Saigon]].{{sfn|Kahin|1952|pp=127}} Badan ini dibentuk sebelum [[Majelis Permusyawaratan Rakyat|MPR]] ada.<ref>{{cite web|url=http://www.jakarta.go.id/jakv1/encyclopedia/|title=Salinan arsip|access-date=2011-11-29|archive-date=2011-11-23|archive-url=https://web.archive.org/web/20111123073540/http://www.jakarta.go.id/jakv1/encyclopedia/|dead-url=yes}}</ref>


== Tanggal pembentukan ==
== Tanggal ==
Menurut Mohammad Yamin, PPKI didirikan pada 7 Agustus 1945. Namun, hal ini dibantah oleh A. B. Kusuma yang berhasil memperoleh dokumen otentik [[Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan]] dan PPKI. Menurut Kusuma, pada tanggal 7 Agustus 1945, Jepang baru memberikan izin untuk mendirikan PPKI. PPKI sendiri baru dibentuk secara resmi pada tanggal 12 Agustus 1945 setelah Marsekal [[Hisaichi Terauchi]] menyatakan bahwa pemerintah Jepang menyetujui pendirian PPKI dan mengangkat [[Soekarno]] sebagai ketuanya.<ref>A.B. Kusuma, ''Lahirnya Undang-undang Dasar 1945'', Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta 2009, hlm. 13.</ref>
.<ref>A.B. Kusuma, ''Lahirnya Undang-undang Dasar 1945'', Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta 2009, hlm. 13.</ref>


== Keanggotaan ==
== Keanggotaan ==
Baris 32: Baris 37:
# [[Pangeran Poeroebojo]] (anggota)
# [[Pangeran Poeroebojo]] (anggota)
# [[Mohammad Amir|Dr. Mohammad Amir]] (anggota)
# [[Mohammad Amir|Dr. Mohammad Amir]] (anggota)
# [[Mr. Abdul Abbas]] (anggota)
# Mr. Abdul Abbas (anggota)
# [[Teuku Mohammad Hasan]] (anggota)
# [[Teuku Mohammad Hasan]] (anggota)
# [[GSSJ Ratulangi]] (anggota)
# [[GSSJ Ratulangi]] (anggota)
# [[Andi Pangerang Pettarani|Andi Pangerang]] (anggota)
# [[Andi Pangerang Petta Rani|Andi Pangerang]] (anggota)
# [[A.A. Hamidhan]] (anggota)
# [[A.A. Hamidhan]] (anggota)
# [[I Gusti Ketut Pudja|I Goesti Ketoet Poedja]] (anggota)
# [[I Gusti Ketut Pudja|I Goesti Ketoet Poedja]] (anggota)
Baris 51: Baris 56:
Tanggal [[8 Agustus]] 1945, sebagai pimpinan PPKI yang baru, [[Soekarno]], [[Mohammad Hatta|Hatta]] dan [[Radjiman Wedyodiningrat]] diundang ke [[Dalat]] untuk bertemu [[Marsekal Terauchi]].
Tanggal [[8 Agustus]] 1945, sebagai pimpinan PPKI yang baru, [[Soekarno]], [[Mohammad Hatta|Hatta]] dan [[Radjiman Wedyodiningrat]] diundang ke [[Dalat]] untuk bertemu [[Marsekal Terauchi]].


== Sidang-Sidang PPKI ==
Hal yang dibahas dan diubah dalam sidang tanggal 18 agustus 1945
===Sidang 18 Agustus 1945===
{{Main|Pemilihan Presiden Indonesia 1945}}PPKI mengadakan sidang pertama pada tanggal [[18 Agustus]] [[1945]].
* Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 dan dasar negara Pancasila.
* Memilih dan mengangkat [[Soekarno]] sebagai Presiden dan [[Mohammad Hatta|Drs. Mohammad Hatta]] sebagai Wakil Presiden.
* Tugas Presiden sementara dibantu oleh Komite Nasional Indonesia Pusat sebelum dibentuknya [[MPR]] dan [[DPR]].
<!--Di samping itu, hal yang dibahas dan diubah dalam sidang tersebut antara lain:


# Kata Mukadimah diganti menjadi kata Pembukaan
# Kata Mukadimah diganti menjadi kata Pembukaan
# Sila pertama yaitu "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" diganti menjadi "ketuhanan yang maha esa"
# Sila pertama yaitu "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" diganti menjadi "ketuhanan yang maha esa"
# Pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi "Negara berdasar atas Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" diganti menjadi pasal 29 UUD 1945 yaitu "Nagara berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa"
# Pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi "Negara berdasar atas Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" diganti menjadi pasal 29 UUD 1945 yaitu "Nagara berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa"
# Pada Pasal 6 Ayat (1) yang semula berbunyi ''Presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam'' diganti menjadi ''Presiden ialah orang Indonesia asli''.
# Pada Pasal 6 Ayat (1) yang semula berbunyi ''Presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam'' diganti menjadi ''Presiden ialah orang Indonesia asli''.-->

== Sidang-Sidang PPKI ==
===Sidang 18 Agustus 1945===
{{Main|Pemilihan Presiden Indonesia 1945}}
* Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945.
* Memilih dan mengangkat [[Soekarno]] sebagai Presiden dan [[Mohammad Hatta|Drs. Mohammad Hatta]] sebagai Wakil Presiden.
* Tugas Presiden sementara dibantu oleh Komite Nasional Indonesia Pusat sebelum dibentuknya [[MPR]] dan [[DPR]].


===Sidang 19 Agustus 1945===
===Sidang 19 Agustus 1945===
PPKI mengadakan sidang kedua pada tanggal [[19 Agustus]] 1945.
PPKI mengadakan sidang kedua pada tanggal [[19 Agustus]] [[1945]].


* Membentuk 12 Kementerian dan 4 Menteri [[Negara]]
* Membentuk 12 Kementerian dan 4 Menteri [[Negara]]

Revisi terkini sejak 25 April 2024 13.16

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
独立準備委員会
Dokuritsu Junbi Inkai
Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945
Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945
Informasi lembaga
Dibentuk7 Agustus 1945 (1945-08-07)
Nomenklatur lembaga sebelumnya
Dibubarkan29 Agustus 1945 (1945-08-29)
Lembaga pengganti
Pejabat eksekutif

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (disingkat PPKI, bahasa Jepang: 独立準備委員会, Dokuritsu Junbi Iinkai) adalah panitia yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Panitia ini dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 untuk menggantikan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK), serta diketuai oleh Ir. Soekarno. Izin pembentukan badan ini diberikan oleh Hisaichi Terauchi, seorang marsekal Jepang yang berada di Saigon.[1]

Tanggal[sunting | sunting sumber]

.[2]

Keanggotaan[sunting | sunting sumber]

Pada awalnya PPKI beranggotakan 21 orang (12 orang dari Jawa, 3 orang dari Sumatra, 2 orang dari Sulawesi, 1 orang dari Kalimantan, 1 orang dari Nusa Tenggara, 1 orang dari Maluku, 1 orang dari golongan Tionghoa). Susunan awal anggota PPKI adalah sebagai berikut:[3]

  1. Ir. Soekarno (Ketua)
  2. Drs. Moh. Hatta (Wakil Ketua)
  3. Prof. Mr. Dr. Soepomo (anggota)
  4. KRT Radjiman Wedyodiningrat (anggota)
  5. R. P. Soeroso (anggota)
  6. Soetardjo Kartohadikoesoemo (anggota)
  7. Abdoel Wachid Hasjim (anggota)
  8. Ki Bagus Hadikusumo (anggota)
  9. Otto Iskandardinata (anggota)
  10. Abdoel Kadir (anggota)
  11. Pangeran Soerjohamidjojo (anggota)
  12. Pangeran Poeroebojo (anggota)
  13. Dr. Mohammad Amir (anggota)
  14. Mr. Abdul Abbas (anggota)
  15. Teuku Mohammad Hasan (anggota)
  16. GSSJ Ratulangi (anggota)
  17. Andi Pangerang (anggota)
  18. A.A. Hamidhan (anggota)
  19. I Goesti Ketoet Poedja (anggota)
  20. Mr. Johannes Latuharhary (anggota)
  21. Yap Tjwan Bing (anggota)

Selanjutnya tanpa sepengetahuan Jepang, keanggotaan bertambah 6 yaitu:

  1. Achmad Soebardjo (Penasihat)
  2. Sajoeti Melik (anggota)
  3. Ki Hadjar Dewantara (anggota)
  4. R.A.A. Wiranatakoesoema (anggota)
  5. Kasman Singodimedjo (anggota)
  6. Iwa Koesoemasoemantri (anggota)

Tanggal 8 Agustus 1945, sebagai pimpinan PPKI yang baru, Soekarno, Hatta dan Radjiman Wedyodiningrat diundang ke Dalat untuk bertemu Marsekal Terauchi.

Sidang-Sidang PPKI[sunting | sunting sumber]

Sidang 18 Agustus 1945[sunting | sunting sumber]

PPKI mengadakan sidang pertama pada tanggal 18 Agustus 1945.

  • Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 dan dasar negara Pancasila.
  • Memilih dan mengangkat Soekarno sebagai Presiden dan Drs. Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden.
  • Tugas Presiden sementara dibantu oleh Komite Nasional Indonesia Pusat sebelum dibentuknya MPR dan DPR.

Sidang 19 Agustus 1945[sunting | sunting sumber]

PPKI mengadakan sidang kedua pada tanggal 19 Agustus 1945.

No. Provinsi Nama Gubernur
1
Jawa Barat

Mas Sutardjo Kertohadikusumo
2
Jawa Tengah

Raden Pandji Soeroso
3
Jawa Timur

R. M. T. Ario Soerjo
4
Sumatra

Mr. Teuku Muhammad Hasan
5
Borneo

Ir. H. Pangeran Muhammad Noor
6
Sulawesi

Dr. G. S. S. Jacob Ratulangi
7
Maluku

Mr. Johannes Latuharhary
8
Sunda Kecil

I Gusti Ketut Pudja

Sidang 22 Agustus 1945[sunting | sunting sumber]

1. Membentuk Komite Nasional Indonesia[sunting | sunting sumber]

2. Membentuk Partai Nasional Indonesia[sunting | sunting sumber]

3. Membentuk Badan Keamanan Rakyat[sunting | sunting sumber]

Pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR) bertujuan agar tidak memancing permusuhan dengan tentara asing di Indonesia. Anggota BKR adalah himpunan bekas anggota PETA, Heiho, Seinendan, Keibodan, dan semacamnya.

Lihat pula[sunting | sunting sumber]

Referensi[sunting | sunting sumber]

  1. ^ Kahin 1952, hlm. 127.
  2. ^ A.B. Kusuma, Lahirnya Undang-undang Dasar 1945, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta 2009, hlm. 13.
  3. ^ "Pembentukan PPKI". Tana Ngada. 

Bacaan terkait[sunting | sunting sumber]