Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
Indonesian Preparetory Comitee Independence; 独立準備委員会; Dokuritsu Junbi Iinkai
Informasi lembaga
Dibentuk	7 Agustus 1945; 78 tahun lalu
Dibubarkan	29 Agustus 1945; 78 tahun lalu
Pejabat eksekutif	Sukarno, Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia; Hatta, Wakil Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia;

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (bahasa Jepang: 独立準備委員会code: ja is deprecated , Dokuritsu Junbi Iinkai) atau PPKI adalah panitia yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Panitia ini dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 untuk menggantikan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK), serta diketuai oleh Ir. Soekarno. Izin pembentukan badan ini diberikan oleh Hisaichi Terauchi, seorang marsekal Jepang yang berada di Saigon.^[1] Badan ini dibentuk sebelum MPR ada.^[2]

Tanggal pembentukan

Menurut Mohammad Yamin, PPKI didirikan pada 7 Agustus 1945. Namun, hal ini dibantah oleh A. B. Kusuma yang berhasil memperoleh dokumen otentik Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan dan PPKI. Menurut Kusuma, pada tanggal 7 Agustus 1945, Jepang baru memberikan izin untuk mendirikan PPKI. PPKI sendiri baru dibentuk secara resmi pada tanggal 12 Agustus 1945 setelah Marsekal Hisaichi Terauchi menyatakan bahwa pemerintah Jepang menyetujui pendirian PPKI dan mengangkat Soekarno sebagai ketuanya.^[3]

Keanggotaan

Pada awalnya PPKI beranggotakan 21 orang (12 orang dari Jawa, 3 orang dari Sumatra, 2 orang dari Sulawesi, 1 orang dari Kalimantan, 1 orang dari Nusa Tenggara, 1 orang dari Maluku, 1 orang dari golongan Tionghoa). Susunan awal anggota PPKI adalah sebagai berikut:^[4]

Selanjutnya tanpa sepengetahuan Jepang, keanggotaan bertambah 6 yaitu:

Tanggal 8 Agustus 1945, sebagai pimpinan PPKI yang baru, Soekarno, Hatta dan Radjiman Wedyodiningrat diundang ke Dalat untuk bertemu Marsekal Terauchi.

Hal yang dibahas dan diubah dalam sidang tanggal 18 agustus 1945

Kata Mukadimah diganti menjadi kata Pembukaan
Sila pertama yaitu "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" diganti menjadi "ketuhanan yang maha esa"
Pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi "Negara berdasar atas Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" diganti menjadi pasal 29 UUD 1945 yaitu "Nagara berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa"
Pada Pasal 6 Ayat (1) yang semula berbunyi Presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam diganti menjadi Presiden ialah orang Indonesia asli.

Sidang-Sidang PPKI

Sidang 18 Agustus 1945

Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945.
Memilih dan mengangkat Soekarno sebagai Presiden dan Drs. Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden.
Tugas Presiden sementara dibantu oleh Komite Nasional Indonesia Pusat sebelum dibentuknya MPR dan DPR.

Sidang 19 Agustus 1945

PPKI mengadakan sidang kedua pada tanggal 19 Agustus 1945.

Membentuk 12 Kementerian dan 4 Menteri Negara
Membentuk Pemerintahan Daerah. Indonesia dibagi menjadi 8 provinsi yang dipimpin oleh seorang gubernur.

No.	Provinsi	Nama Gubernur
1	Jawa Barat	Mas Sutardjo Kertohadikusumo
2	Jawa Tengah	Raden Pandji Soeroso
3	Jawa Timur	R. M. T. Ario Soerjo
4	Sumatra	Mr. Teuku Muhammad Hasan
5	Borneo	Ir. H. Pangeran Muhammad Noor
6	Sulawesi	Dr. G. S. S. Jacob Ratulangi
7	Maluku	Mr. Johannes Latuharhary
8	Sunda Kecil	I Gusti Ketut Pudja

Sidang 22 Agustus 1945

1. Membentuk Komite Nasional Indonesia

2. Membentuk Partai Nasional Indonesia

3. Membentuk Badan Keamanan Rakyat

Pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR) bertujuan agar tidak memancing permusuhan dengan tentara asing di Indonesia. Anggota BKR adalah himpunan bekas anggota PETA, Heiho, Seinendan, Keibodan, dan semacamnya.

Lihat pula

Referensi

^ Kahin 1952, hlm. 127.
^ "Salinan arsip". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2011-11-23. Diakses tanggal 2011-11-29.
^ A.B. Kusuma, Lahirnya Undang-undang Dasar 1945, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta 2009, hlm. 13.
^ "Pembentukan PPKI". Tana Ngada.

Bacaan terkait

Achmad Soebardjo.(1970). Lahirnja Republik Indonesia. Jakarta Times. Jakarta.
Genzo Oku. Tranlated.(1973). Achmad Soebardjo. Indonesia No Dokuritsu To Kakumei. Ryukeishosha. Tokyo.
Kahin, George McTurnan (1952). Nationalism and Revolution in Indonesia. Cornell University Press. ISBN 0-8014-9108-8.

[FOOTNOTEKahin1952127-1] Kahin 1952, hlm. 127.

[2] "Salinan arsip". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2011-11-23. Diakses tanggal 2011-11-29.

[3] A.B. Kusuma, Lahirnya Undang-undang Dasar 1945, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta 2009, hlm. 13.

[Tana_Ngada-4] "Pembentukan PPKI". Tana Ngada.

[1]

[2]

[3]

[4]

l b s Artikel terkait ideologi Pancasila
Sejarah	Pidato "Lahirnya Pancasila" Piagam Jakarta Rumusan-rumusan Pancasila Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila
Tokoh terkait	Soekarno Mohammad Hatta Mohammad Yamin Alexander Andries Maramis Abikoesno Tjokrosoejoso Abdoel Kahar Moezakir Agus Salim Adam Malik Wahid Hasjim
Badan terkait	Panitia Sembilan BPUPKI PPKI BP7 UKP-PIP BPIP
Hal terkait	Garuda Pancasila Hari Kesaktian Pancasila UUD 1945 Gedung Pancasila Daftar Anggota BPUPKI-PPKI Filsafat Pancasila Saya Indonesia, Saya Pancasila