Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Revisi sejak 9 Juni 2019 17.37 oleh Argo Carpathians (bicara | kontrib) (←Suntingan 120.188.32.120 (bicara) dibatalkan ke versi terakhir oleh Gibranalnn)

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (独立準備委員会, Dokuritsu Junbi Iinkai) atau PPKI adalah panitia yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Sebelumnya sudah dibentuk BPUPKI, kemudian dibubarkan oleh Jepang dan dibentuk PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945 yang diketuai oleh Ir. Soekarno. Izin pembentukan badan ini diberikan oleh Hisaichi Terauchi, seorang marsekal Jepang yang berada di Saigon.[1] Badan ini dibentuk sebelum MPR ada.[2]

Keanggotaan

Artikel utama: Daftar anggota BPUPKI-PPKI

Pada awalnya PPKI beranggotakan 21 orang (12 orang dari Jawa, 3 orang dari Sumatra, 2 orang dari Sulawesi, 1 orang dari Kalimantan, 1 orang dari Nusa Tenggara, 1 orang dari Maluku, 1 orang dari golongan Tionghoa). Susunan awal anggota PPKI adalah sebagai berikut:[3]

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
Indonesian Preparetory Comitee Independence
独立準備委員会
Dokuritsu Junbi Iinkai
Informasi lembaga
Dibentuk7 Agustus 1945; 78 tahun lalu (1945-08-07)
Pejabat eksekutif
  • Sukarno, Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
  • Hatta, Wakil Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
  1. Ir. Soekarno (Ketua)
  2. Drs. Moh. Hatta (Wakil Ketua)
  3. Prof. Mr. Dr. Soepomo (anggota)
  4. KRT Radjiman Wedyodiningrat (anggota)
  5. R. P. Soeroso (anggota)
  6. Soetardjo Kartohadikoesoemo (anggota)
  7. Kiai Abdoel Wachid Hasjim (anggota)
  8. Ki Bagus Hadikusumo (anggota)
  9. Otto Iskandardinata (anggota)
  10. Abdoel Kadir (anggota)
  11. Pangeran Soerjohamidjojo (anggota)
  12. Pangeran Poerbojo (anggota)
  13. Dr. Mohammad Amir (anggota)
  14. Mr. Abdul Maghfar (anggota)
  15. Teuku Mohammad Hasan
  16. Dr. GSSJ Ratulangi (anggota)
  17. Andi Pangerang (anggota)
  18. A.A. Hamidhan (anggota)
  19. I Goesti Ketoet Poedja (anggota)
  20. Mr. Johannes Latuharhary (anggota)
  21. Drs. Yap Tjwan Bing (anggota)

Selanjutnya tanpa sepengetahuan Jepang, keanggotaan bertambah 6 yaitu:

  1. Achmad Soebardjo (Penasihat)
  2. Sajoeti Melik (anggota)
  3. Ki Hadjar Dewantara (anggota)
  4. R.A.A. Wiranatakoesoema (anggota)
  5. Kasman Singodimedjo (anggota)
  6. Iwa Koesoemasoemantri (anggota)

Tanggal 8 Agustus 1945, sebagai pimpinan PPKI yang baru, Soekarno, Hatta dan Radjiman Wedyodiningrat diundang ke Dalat untuk bertemu Marsekal Terauchi.

Hal yang dibahas dan diubah dalam sidang tanggal 18 agustus 1945

  1. Kata Mukadimah diganti menjadi kata Pembukaan
  2. Sila pertama yaitu "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" diganti menjadi "ketuhanan yang maha esa"
  3. Pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi "Negara berdasar atas Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" diganti menjadi pasal 29 UUD 1945 yaitu "Nagara berdasarkan Ketuhanan yang maha esa"
  4. Pada Pasal 6 Ayat (1) yang semula berbunyi Presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam diganti menjadi Presiden ialah orang Indonesia asli.

Sidang-Sidang PPKI:

Sidang 18 Agustus 1945
  • Mengesahkan Undang-Undang 1945.
  • Memilih dan mengangkat Soekarno sebagai Presiden dan Drs. Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden.
  • Tugas Presiden sementara dibantu oleh Komite Nasional Indonesia Pusat sebelum dibentuknya MPR dan DPR.
Sidang 19 Agustus 1945

PPKI mengadakan sidang kedua pada tanggal 19 Agustus 1945.

  • Membentuk 12 Kementerian dan 4 Menteri Negara
  • Membentuk Pemerintahan Daerah. Indonesia dibagi menjadi 8 provinsi yang dipimpin oleh seorang gubernur.
No. Provinsi Nama Gubernur
1
Sumatra

Mr. Teuku Muhammad Hasan
2
Jawa Barat

Mas Sutardjo Kertohadikusumo
3
Jawa Tengah

Raden Pandji Soeroso
4
Jawa Timur

R. M. T. Ario Soerjo
5
Sunda Kecil
Berkas:I Gusti Ketut Pudja - cropped.jpg
I Gusti Ketut Pudja
6
Maluku

Mr. Johannes Latuharhary
7
Sulawesi

Dr. G. S. S. Jacob Ratulangi
8
Borneo

Ir. H. Pangeran Muhammad Noor

Sidang 22 Agustus 1945

1. Membentuk Komite Nasional Indonesia

Artikel utama: Komite Nasional Indonesia Pusat

2. Membentuk Partai Nasional Indonesia

Artikel utama: Partai Nasional Indonesia

3. Membentuk Badan Keamanan Rakyat

Pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR) bertujuan agar tidak memancing permusuhan dengan tentara asing di Indonesia. Anggota BKR adalah himpunan bekas anggota PETA, Heiho, Seinendan, Keibodan, dan semacamnya.

Lihat pula

Referensi

  1. ^ Kahin 1952, hlm. 127.
  2. ^ http://www.jakarta.go.id/jakv1/encyclopedia/.  Tidak memiliki atau tanpa |title= (bantuan)
  3. ^ "Pembentukan PPKI". Tana Ngada. 

Bacaan terkait

  • Achmad Soebardjo.(1970). Lahirnja Republik Indonesia. Jakarta Times. Jakarta.
  • Genzo Oku. Tranlated.(1973). Achmad Soebardjo. Indonesia No Dokuritsu To Kakumei. Ryukeishosha. Tokyo.
  • Kahin, George McTurnan (1952). Nationalism and Revolution in Indonesia. Cornell University Press. ISBN 0-8014-9108-8. 
Diperoleh dari "https://wiki-indonesia.club/w/index.php?title=Panitia_Persiapan_Kemerdekaan_Indonesia&oldid=15182871"